MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai dinamika di tubuh aparat penegak hukum saat ini tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik kepentingan politik antara tiga poros besar: Presiden Prabowo Subianto, Presiden sebelumnya Joko Widodo (Jokowi), dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Menurutnya, ada fenomena menarik terkait para pejabat tinggi hukum yang masih bertahan di posisi strategis, padahal secara logika politik seharusnya sudah diganti.
“Saya punya teori lama, kalau seseorang seharusnya sudah rontok tapi bisa bertahan sampai sekarang, saya mulai meragukan afiliasi politiknya,” ujar Hendrajit kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).
“Misalnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Banyak yang mengira ia bertahan karena orangnya Jokowi. Tapi kalau kita lihat kondisi Jokowi sekarang yang mulai melemah dan dirundung kontroversi, semestinya Presiden mudah saja menggantinya.”
Hendrajit menduga bertahannya Listyo justru menunjukkan bahwa posisinya bukan semata hasil pengaruh Jokowi, melainkan bagian dari irisan politik antara Prabowo dan Megawati. “Listyo sejatinya dekat dengan Mega, sehingga logis bila ia tetap bertahan. Dalam konteks keseimbangan politik, ia bisa dianggap sebagai figur penengah antara dua poros besar itu,” jelasnya.
Hal serupa, lanjut Hendrajit, juga terjadi pada posisi Jaksa Agung. “Beliau adalah adik dari Tubagus Hasanudin yang punya kedekatan kuat dengan Mega dan PDIP. Kalaupun posisinya hasil irisan antara Mega dan Jokowi, saya melihat bobotnya lebih berat ke Mega ketimbang ke Jokowi.”
Terkait langkah berani Jaksa Agung dalam pengembalian uang negara sebesar Rp13 triliun di depan Presiden dan Menteri Keuangan, Hendrajit menyebutnya sebagai langkah yang tidak bisa diremehkan.
“Meski baru sepertiganya dari total kerugian, gebrakan itu menjadi shock therapy di tengah kelelahan publik melihat lemahnya penegakan hukum,” katanya.
Sementara itu, untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hendrajit menilai lembaga antirasuah tersebut kini memainkan peran yang berbeda di bawah pemerintahan Prabowo.
“Saya nggak terlalu banyak komentar soal siapa ketuanya, tapi yang menarik justru fungsi KPK di era sekarang,” ujarnya. “KPK seolah menjadi ban serep ketika langkah Kejaksaan Agung mentok, entah karena faktor politis atau sensitivitas terhadap seseorang. Di situ KPK maju ke depan sebagai ujung tombak.”
Hendrajit mencontohkan kasus Hasto Kristiyanto dan Noel yang dianggap menunjukkan keunikan fungsi KPK saat ini.
“Hasto dekat dengan Mega, sedangkan Noel bisa dibilang masih berada di jalur Prabowo. Jadi menarik, karena KPK di era sekarang tidak lagi hanya alat penegakan hukum, tetapi juga instrumen penyeimbang politik,” tuturnya.
Ia menutup analisanya dengan menyebut bahwa keseimbangan politik di era Prabowo justru tercermin dari bagaimana aparat hukum bergerak. “Setiap langkah hukum kini punya konteks politiknya. Dan di situlah seni pemerintahan Prabowo mengelola irisan-irisan itu tanpa menciptakan benturan frontal,” pungkas Hendrajit.
