Noel Archives -

Di Persidangan Terbongkar Ada Peran “Ibu Menteri”, Ini Penjelasan Pengacara Noel 1769433632427

Di Persidangan Terbongkar Ada Peran “Ibu Menteri”, Ini Penjelasan Pengacara Noel

Hedi Batubara 5 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Fakta baru mencuat dalam persidangan yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel. Kuasa hukum Noel, Aziz Yanuar, mengungkap adanya penyebutan sosok “ibu menteri” dalam percakapan WhatsApp yang terungkap di ruang sidang.

Menurut Aziz, percakapan tersebut terjadi pada Juni 2022 dan menjadi salah satu bagian yang disorot dalam proses pembuktian di persidangan. Ia menilai penyebutan “ibu menteri” penting untuk ditelusuri lebih lanjut guna memperjelas konteks komunikasi yang berkaitan dengan dugaan perkara gratifikasi maupun korupsi yang disebut-sebut terjadi dalam rentang waktu panjang, yakni 2012 hingga 2024.

“Di persidangan muncul chat yang menyebut ‘ibu menteri’. Ini tentu harus dijelaskan secara terang, siapa yang dimaksud dan bagaimana relevansinya dengan perkara,” kata Aziz kepada wartawan, Kamis (5/2/2026).

Berdasarkan kronologi waktu percakapan pada Juni 2022, jabatan Menteri Ketenagakerjaan saat itu diketahui dipegang oleh Ida Fauziyah. Meski demikian, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa penyebutan dalam percakapan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut di persidangan dan tidak bisa langsung ditarik sebagai kesimpulan hukum.

Aziz juga menyampaikan bahwa informasi mengenai dugaan gratifikasi dan korupsi yang disebut terjadi sejak 2012 hingga 2024 perlu diuji secara komprehensif melalui alat bukti serta keterangan saksi di pengadilan. Ia menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah serta transparansi proses hukum.

“Semua harus dibuktikan di persidangan. Tidak boleh ada asumsi tanpa dasar hukum yang jelas,” ujarnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penyebutan “ibu menteri” dalam percakapan tersebut. Proses persidangan masih terus berjalan untuk mengungkap fakta secara utuh.

Sebut Ada Partai Huruf K Terlibat Kasus Kemnaker, Ini Penjelasan Pengacara Noel 1769433632427

Sebut Ada Partai Huruf K Terlibat Kasus Kemnaker, Ini Penjelasan Pengacara Noel

Hedi Batubara 26 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta -Pengacara mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, Aziz Yanuar, memberikan penjelasan terkait pernyataan kliennya yang menyebut adanya keterlibatan “partai huruf K” dalam kasus di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Aziz Yanuar menegaskan bahwa pernyataan Noel tersebut bukanlah tuduhan langsung kepada partai politik tertentu. Menurutnya, apa yang disampaikan Noel masih bersifat misteri dan belum mengarah pada kesimpulan hukum yang definitif.

“Yang disampaikan Bang Noel itu masih tanda tanya. Beliau menyebut ‘partai huruf K’ sebagai bentuk keterangan yang belum utuh dan belum bisa disimpulkan sebagai tuduhan kepada pihak tertentu,” kata Aziz kepada wartawan, Senin (26/1/2026).

Aziz menjelaskan, kliennya hanya menyampaikan adanya indikasi atau informasi yang ia dengar selama berada di lingkungan Kemnaker. Namun, informasi tersebut masih perlu ditelusuri dan dibuktikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

“Belum ada penjelasan rinci siapa, apa, dan bagaimana perannya. Jadi jangan ditarik ke mana-mana dulu. Ini masih misteri yang perlu diklarifikasi melalui proses hukum,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Noel tidak berniat menggiring opini publik ataupun menyudutkan partai politik tertentu. Pernyataan tersebut, kata Aziz, justru dimaksudkan sebagai dorongan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus yang tengah mencuat di Kemnaker secara transparan dan menyeluruh.

“Bang Noel mendukung penuh penegakan hukum. Kalau memang ada keterlibatan pihak mana pun, termasuk unsur politik, biarlah dibuka secara terang benderang lewat mekanisme hukum, bukan lewat asumsi,” tegas Aziz.

Sebelumnya, pernyataan Noel yang menyebut adanya “partai huruf K” dalam kasus Kemnaker memicu spekulasi dan perdebatan di ruang publik. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang memastikan maksud atau pihak yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.

Aziz meminta publik untuk bersabar dan tidak berspekulasi berlebihan, serta menyerahkan sepenuhnya proses pengungkapan kasus kepada aparat penegak hukum.

Hendrajit: Bertahannya Listyo dan Jaksa Agung Tanda Irisan Politik Mega-Jokowi, KPK Era Prabowo Punya Peran Unik Pengamat geopolitik Hendrajit

Hendrajit: Bertahannya Listyo dan Jaksa Agung Tanda Irisan Politik Mega-Jokowi, KPK Era Prabowo Punya Peran Unik

Hedi Batubara 30 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai dinamika di tubuh aparat penegak hukum saat ini tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik kepentingan politik antara tiga poros besar: Presiden Prabowo Subianto, Presiden sebelumnya Joko Widodo (Jokowi), dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, ada fenomena menarik terkait para pejabat tinggi hukum yang masih bertahan di posisi strategis, padahal secara logika politik seharusnya sudah diganti.

“Saya punya teori lama, kalau seseorang seharusnya sudah rontok tapi bisa bertahan sampai sekarang, saya mulai meragukan afiliasi politiknya,” ujar Hendrajit kepada wartawan, Kamis (30/10/2025).

“Misalnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Banyak yang mengira ia bertahan karena orangnya Jokowi. Tapi kalau kita lihat kondisi Jokowi sekarang yang mulai melemah dan dirundung kontroversi, semestinya Presiden mudah saja menggantinya.”

Hendrajit menduga bertahannya Listyo justru menunjukkan bahwa posisinya bukan semata hasil pengaruh Jokowi, melainkan bagian dari irisan politik antara Prabowo dan Megawati. “Listyo sejatinya dekat dengan Mega, sehingga logis bila ia tetap bertahan. Dalam konteks keseimbangan politik, ia bisa dianggap sebagai figur penengah antara dua poros besar itu,” jelasnya.

Hal serupa, lanjut Hendrajit, juga terjadi pada posisi Jaksa Agung. “Beliau adalah adik dari Tubagus Hasanudin yang punya kedekatan kuat dengan Mega dan PDIP. Kalaupun posisinya hasil irisan antara Mega dan Jokowi, saya melihat bobotnya lebih berat ke Mega ketimbang ke Jokowi.”

Terkait langkah berani Jaksa Agung dalam pengembalian uang negara sebesar Rp13 triliun di depan Presiden dan Menteri Keuangan, Hendrajit menyebutnya sebagai langkah yang tidak bisa diremehkan.

“Meski baru sepertiganya dari total kerugian, gebrakan itu menjadi shock therapy di tengah kelelahan publik melihat lemahnya penegakan hukum,” katanya.

Sementara itu, untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Hendrajit menilai lembaga antirasuah tersebut kini memainkan peran yang berbeda di bawah pemerintahan Prabowo.

“Saya nggak terlalu banyak komentar soal siapa ketuanya, tapi yang menarik justru fungsi KPK di era sekarang,” ujarnya. “KPK seolah menjadi ban serep ketika langkah Kejaksaan Agung mentok, entah karena faktor politis atau sensitivitas terhadap seseorang. Di situ KPK maju ke depan sebagai ujung tombak.”

Hendrajit mencontohkan kasus Hasto Kristiyanto dan Noel yang dianggap menunjukkan keunikan fungsi KPK saat ini.

“Hasto dekat dengan Mega, sedangkan Noel bisa dibilang masih berada di jalur Prabowo. Jadi menarik, karena KPK di era sekarang tidak lagi hanya alat penegakan hukum, tetapi juga instrumen penyeimbang politik,” tuturnya.

Ia menutup analisanya dengan menyebut bahwa keseimbangan politik di era Prabowo justru tercermin dari bagaimana aparat hukum bergerak. “Setiap langkah hukum kini punya konteks politiknya. Dan di situlah seni pemerintahan Prabowo mengelola irisan-irisan itu tanpa menciptakan benturan frontal,” pungkas Hendrajit.

Sama-sama Kader Gerindra Diduga Terlibat Korupsi, Nistra Yohan Aman Namun Noel Masuk Penjara IMG-20250823-WA0076

Sama-sama Kader Gerindra Diduga Terlibat Korupsi, Nistra Yohan Aman Namun Noel Masuk Penjara

Hedi Batubara 23 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dalam hitungan hari, publik dikejutkan oleh dua kabar yang sama-sama melibatkan kader Gerindra, tetapi berakhir dengan nasib berbeda.

Di satu sisi, Immanuel Ebenezer alias Noel, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ditangkap melalui operasi tangkap tangan KPK, ditetapkan sebagai tersangka, lalu ditahan dan segera diberhentikan Presiden Prabowo dari jabatannya.

Di sisi lain, Nistra Yohan, nama yang muncul dalam persidangan kasus BTS 4G BAKTI sebagai penerima aliran dana hingga Rp70 miliar untuk jejaring Komisi I, hingga kini status hukumnya tak jelas. Pemanggilan berlarut, kehadirannya dipertanyakan, bahkan keberadaannya kerap diberitakan tidak pasti.

Kontras inilah yang membangun persepsi publik tentang adanya standar ganda dalam penegakan hukum.

Langkah terhadap Noel berjalan cepat dan tegas. KPK menemukan bukti langsung dalam OTT, menetapkannya tersangka, lalu Presiden segera memberhentikan dari kabinet. Dari sisi hukum tata negara, tindakan ini memang wajar dan menunjukkan disiplin birokrasi.

Namun, perbandingan otomatis muncul: mengapa Noel yang jelas-jelas kader partai langsung “disikat” dan masuk bui, sementara Nistra yang disebut-sebut menerima dana jumbo justru tak terdengar kabar hukumnya? Publik wajar mempertanyakan: apa bedanya?

Dari kacamata prosedural, jawabannya bisa sederhana:

1. KPK bekerja dengan OTT—bukti segar, uang tunai, komunikasi langsung, sehingga proses hukum cepat dan langsung mengikat tersangka.

2. Kejaksaan Agung yang menangani BTS bekerja pada kasus yang kompleks: jejaring pelaku luas, aliran dana berlapis, saksi dan dokumen butuh sinkronisasi. Klaim Rp70 miliar terhadap Nistra muncul dari keterangan persidangan, bukan tangkap tangan, sehingga butuh verifikasi tambahan.

Perbedaan mesin ini menjelaskan tempo berbeda. Tapi, penjelasan prosedural tak cukup jika komunikasi publik minim. Kejagung harus menjelaskan status Nistra secara transparan, agar publik tidak menganggap ada perlindungan politik.

Dua narasi politik berkembang di masyarakat:

1. Noel dianggap “orang Jokowi” yang harus disingkirkan dari pemerintahan Prabowo.

2. Noel disebut “bermain sendiri,” tidak berbagi keuntungan, sehingga dibiarkan jatuh.

Dua-duanya spekulatif. Faktanya: Noel tertangkap OTT KPK dengan bukti kuat, sementara Presiden hanya merespons prosedur dengan pemberhentian. Tidak ada data resmi yang menyebut motif politik tersebut.

Namun, karena kasus Nistra tak kunjung jelas, narasi spekulatif makin kuat. Publik melihat: Noel diproses cepat, Nistra aman.

Bagi Partai Gerindra, ini adalah ujian besar. Apakah partai akan membiarkan publik melihat ada standar ganda antar kader? Atau justru menegakkan disiplin etik internal: siapa pun kader yang berurusan dengan hukum harus diproses dan ditindak secara setara?

Bagi pemerintah, pemberhentian Noel adalah langkah awal. Namun tidak cukup berhenti di situ. Yang dibutuhkan adalah pola konsistensi: transparansi di semua kasus, tak hanya satu.

Bagi DPR, khususnya Komisi I, munculnya nama tenaga ahli di pusaran korupsi BTS harus menjadi alarm. Parlemen seharusnya menjalankan fungsi etik dan pengawasan internal—bukan menunggu kasus tenggelam.

Agar republik ini tidak terjebak pada persepsi “dua standar,” ada beberapa agenda penting:

1. Transparansi Status Kasus. Kejagung harus menjelaskan posisi hukum Nistra secara terbuka, apakah masih saksi, sudah tersangka potensial, atau masih dalam penguatan bukti.

2. Koordinasi KPK–Kejagung. Perkara BTS menyangkut uang negara yang sangat besar, koordinasi lintas lembaga akan mempercepat follow the money.

3. Disiplin Partai. Gerindra perlu menunjukkan standar etik yang sama bagi semua kader, baik pejabat maupun staf orbit DPR.

4. Reformasi Sistem. Kemenaker harus membersihkan skema sertifikasi K3 dari potensi rente, sementara sektor digital harus diaudit untuk mencegah kasus BTS terulang.

Pemerintahan Prabowo telah memberi sinyal tegas dengan pemberhentian Noel. Tetapi sinyal hanya bermakna jika diikuti pola konsistensi. Publik menunggu: apakah hukum akan berlaku setara bagi Noel maupun Nistra, ataukah ada yang terus “aman” karena posisi dan kedekatan?

Pada akhirnya, republik ini tidak butuh kambing hitam atau korban politik. Yang dibutuhkan adalah kepastian proses hukum yang adil, transparan, dan setara untuk semua.

Penulis : Muslim Arbi, Pengamat hukum dan politik

Naniek S Deyang Bongkar Kedok Noel: Dari Seret Prabowo di Kasus Ratna hingga Koleksi 21 Mobil Baru 1755842162198

Naniek S Deyang Bongkar Kedok Noel: Dari Seret Prabowo di Kasus Ratna hingga Koleksi 21 Mobil Baru

Hedi Batubara 22 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Tertangkapnya Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau akrab disapa Noel dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK menyisakan banyak cerita lama. Salah satunya datang dari wartawan senior dan aktivis, Naniek S Deyang, yang pernah merasakan langsung kerasnya tekanan akibat sepak terjang Noel di dunia politik.

Lewat tulisannya di media sosial, Naniek mengaku punya pengalaman pahit saat Noel masih menjabat sebagai Ketua Jokowi Mania. Ia menyebut, Noel adalah orang yang melaporkannya dalam kasus Ratna Sarumpaet, hingga ia harus berkali-kali berurusan dengan polisi.

“Dialah sebagai Ketua Jokowi Mania yang melaporkan saya dalam kasus Ratna Sarumpet, sampai saya bolak-balik dipanggil polisi dan sekali diintrograsi sampai 12-13 jam. Pokoknya targetnya saya harus jadi tersangka,” ungkap Naniek.

Tidak hanya dirinya, Noel kala itu juga melaporkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam kasus yang sama. Bahkan, menurut Naniek, Noel sempat mendesak aparat untuk menjemput paksa Prabowo dari kediamannya di Hambalang.

Luka Lama yang Membekas

Naniek menceritakan betapa berat dampak yang harus ditanggung keluarganya akibat laporan Noel tersebut. Suaminya sampai harus meninggalkan pekerjaannya di sebuah perusahaan besar untuk mendampingi keluarga, ibunya mengalami stroke, bahkan masa depan anaknya yang sempat lolos seleksi Akmil ikut terhambat.

“Harga diri saya terinjak habis karena saya diburu wartawan kayak pelaku kriminal atau koruptor setiap selesai diperiksa polisi,” kenang Naniek.

Meski akhirnya ia bisa melewati fase itu, pengalaman tersebut meninggalkan luka yang sulit dilupakan.

Naniek juga menyinggung momen ketika Noel diangkat menjadi Wamenaker dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku sempat terheran-heran dengan sikap besar hati Prabowo yang dianggapnya mampu melupakan masa lalu, meski pernah disakiti.

“Saat dia diangkat Wamenaker, saya cuman bergumam dalam hati, ‘Ini Pak Prabowo apa sudah berubah jadi malaikat sampai nggak ngerasa lagi pernah disakiti?’” tulisnya.

Meski perasaan sudah jauh lebih tenang, setiap kali berjumpa dengan Noel di rapat kabinet atau acara istana, ia masih merasakan getir.

Kasus Noel kini memasuki babak baru setelah dirinya diamankan KPK dalam OTT. Menurut informasi yang beredar, dari rumahnya disita 21 mobil mewah dan 10 motor gede, termasuk Ducati, sebagian besar dalam kondisi baru.

Naniek pun menyindir gaya hidup mewah tersebut. “Apa selama jadi menteri 9 bulan ini tiap bulan beli 3 mobil dan moge?” tulisnya.

Bagi Naniek, apa yang terjadi pada Noel saat ini adalah bukti bahwa hukum alam berupa karma akan selalu berjalan.

“Karma itu cepat atau lambat ternyata pasti datang,” tutupnya.

CBA: Jokowi dan Prabowo Harus Bertanggung Jawab Secara Moral atas Kasus Immanuel Ebenezer Uchok Sky Khadafi

CBA: Jokowi dan Prabowo Harus Bertanggung Jawab Secara Moral atas Kasus Immanuel Ebenezer

Hedi Batubara 22 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, kasus penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel tidak bisa dilepaskan dari peran dua tokoh besar: mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Uchok, kedekatan Noel dengan Jokowi dan Prabowo justru menjadi pintu masuk yang menyeretnya pada jabatan politik sekaligus skandal. “Tertangkapnya Noel karena Jokowi dan Prabowo tidak memberitahu Noel, mana pintu rezeki, dan mana pintu penjara. Ini artinya, Jokowi dan Prabowo harus sama-sama bertanggung jawab secara moral kepada publik,” kata Uchok di Jakarta, Jumat (22/8).

Uchok mengungkapkan, selama era Jokowi, Noel dikenal sebagai figur yang kerap melaporkan para aktivis yang berseberangan dengan pemerintah. “Banyak aktivis yang dilaporkan Noel ke polisi, dan Jokowi membiarkan saja. Bahkan terlihat seperti sangat menikmati kondisi itu,” ujarnya.

Sementara pada era Prabowo, kedekatan itu berlanjut dengan pengangkatan Noel sebagai Wamenaker. Uchok menilai keputusan tersebut membuat Noel kian merasa dimanjakan. “Prabowo terlihat sangat menyayang dan memanjakan Noel. Padahal ada sejumlah kasus yang mencoreng, seperti dugaan keterlibatan dalam kasus Sritex dan masalah penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan. Tapi Prabowo justru seperti bingung, kadang menikmati, kadang tidak menyukai, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, lalu membiarkan saja,” tambahnya.

Lebih jauh, Uchok mempertanyakan lemahnya sistem komunikasi di lingkar kekuasaan. Ia menyinggung dugaan pemerasan terkait sertifikat P3 oleh Noel yang seharusnya sudah terdeteksi aparat intelijen. “Masa Noel peras perusahaan sertifikat P3, Presiden Prabowo tidak mendengar? Apakah tidak ada staf atau intel yang melaporkan ke Presiden? Ini menunjukkan betapa lemahnya sistem komunikasi presiden kita,” tegasnya.

CBA menilai, kasus ini bukan hanya soal perilaku individu Noel, melainkan juga potret bagaimana elite politik gagal memberi batasan moral kepada orang-orang dekatnya. Uchok menekankan, publik berhak menuntut pertanggungjawaban moral dari Jokowi maupun Prabowo atas kegaduhan yang timbul.

“Karena mereka, Noel jadi dekat dengan kekuasaan. Karena mereka juga, Noel bisa menjadi pejabat. Maka mereka harus ikut bertanggung jawab secara moral kepada rakyat,” pungkas Uchok.

Tragisnya Nasib Penyerang PDIP,Noel… Dinasti Politik dan Kontroversi Penggantian Caleg di DPR RI, Romi Soekarno, Sri Rahayu, dan Harun Masiku

Tragisnya Nasib Penyerang PDIP,Noel…

Hedi Batubara 22 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Baru beberapa hari yang lalu, teman saya yang jadi Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker), Immanuel Ebenezer ini saya chat ke WA nya, dan saya bilang padanya:”sejak jadi pejabat kok jadi sombong dan pelit gini?”. Dia tidak membalas chat saya, hingga dalam hati saya berkata:”Wah, biasanya teman yang begini tidak lama lagi akan masuk bui”.

Ternyata, tidak ada panas tidak pula ada hujan, tiba-tiba di hari ini tersiar berita di berbagai media tanah air:”Wamenaker Immanuel Ebenezer terkena OTT KPK !”. Sedangkan media yang lainnya memberi judul dalam pemberitaannya:”KPK sita puluhan kendaraan dari OTT KPK, Immanuel Ebenezer”.

Waowww…sungguh sama sekali saya tidak pernah menyangka, teman yang akrab disapa Noel ini, begitu kaya raya dan suka main palak perusahaan-perusahaan. Ya, pada hari Rabu (20/08/25) malam kemarin, Noel ternyata benar-benar telah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK !.

Saya benar-benar tidak habis pikir, bagaimana bisa teman yang saya pikir terlihat sederhana penampilannya ini, ternyata mempunyai jiwa keserakahan yang luar biasa. Sudah digaji ratusan juta rupiah perbulan, namun masih juga menyalah gunakan kekuasaannya.

Terus terang saja, dahulu saya sempat membelanya ketika dia diserang habis-habisan oleh teman-teman sesama relawan Jokowi, karena saya anggap dia memiliki prinsip tersendiri, ketika dia membela Munarman. Meskipun saat itu saya kontra dengan Munarman, namun saya juga tidak keberatan jika Noel membela Munarman dengan argumentasinya yang kuat.

Namun ketika saya lihat Noel mulai suka berubah-ubah, tidak konsisten dengan pilihan politiknya sendiri, seperti dahulu dia mendukung Ganjar Pranowo namun kemudian tiba-tiba berbalik mendukung Prabowo-Gibran, saya mulai tau, bahwa dia hanyalah seorang “pemain”.

Bahkan lucunya, ketika Prabowo-Gibran menang dan belum mengumumkan siapa-siapa calon menteri-menterinya, Noel sempat menelpon ke saya dan mengajak saya melawan Prabowo, kalau saja Presiden terpilih (Prabowo) tidak menjadikan kami (Noel dan Saya) Menteri atau setidak-tidaknya Wamen.

Lucunya, ketika saya jawab:”Sampai detik ini saya tidak punya keinginan untuk menjadi Menteri, Wamen apalagi Komisaris. Saya lebih ingin fokus menyuarakan suara kebatinan rakyat marginal, dhuafa “. Tiba-tiba Noel berhenti menelpon saya dan dia bilang lagi ditelpon orang istana. Tak seberapa lama kemudian tersiar kabar, Noel menjadi Wamenaker.

Itulah karakter yang sesungguhnya dari Noel, plin plan, tak memiliki prinsip, mudah berubah-ubah dan berpolitik hanya sebagai alat untuk kepentingan pribadinya saja. Maka tak heran jika Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pernah menyebutnya “Isuk kedele sore tempe”., ketika Noel tiba-tiba menyebrang dari pendukung Ganjar Pranowo menjadi pendukung Prabowo Subianto menjelang Pilpres 2024.

Bukannya Noel melakukan kontemplasi dan sadar diri, Noel malah bicara secara terbuka menyerang Hasto Kristoyanto dengan pernyataannya: “Kita enggak butuh pemimpin bermental korup, jangan sampai nanti pagi Masiku, siangnya Hasto.”

Lalu ketika proses hukum terhadap Hasto di PN Jakpus sama sekali tidak menemukan bukti, bahwa Hasto terlibat dalam kasus Harun Masiku, muka Noel mau disembunyikan kemana? Malu sendiri kan? Hasto sekarang bebas melalui amnesti yang diberikan oleh Presiden Prabowo, yang diklaim Noel sebagai bosnya sendiri. Namun sekarang Noel, justru yang malah menunggu masuk bui. Tragis sekali bukan?

Noel juga pernah membabi buta menyerang PDIP, bahwa PDIP sebagai partai besar seharusnya menyampaikan gagasan besar, bukan narasi ketakutan:

“Partai besar… pasti bicara tentang gagasan‑gagasan besar… tidak ambekan‑ambekan dan perasaan‑perasaan.”

Dia mengejek PDIP untuk lebih rasional, bukan emosional, agar suasana demokrasi menjadi lebih riang gembira.

Kenyataannya sekarang bagaimana? Meskipun Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dikriminalisasi melalui KPK, PDIP tetap tenang, tidak pernah mengobarkan perlawanan terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarnoputri, berkali-kali menginstruksikan semua kader-kadernya untuk mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto !.

Dalam suatu waktu, saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan:” Jika Jokowi ingin bertemu Megawati, “harus” terlebih dulu menemui kader ranting, Noel juga menanggapi sinis:

“Katanya kita butuh sosok negarawan? Kok perilakunya seperti preman jalanan yang penuh dengan sinisme?” Ia meminta PDIP untuk berhenti sinis dan memberi contoh positif, terutama di momen Idulfitri.

Pernyataan Noel yang semacam ini sangat memojokkan PDIP, seolah-olah PDIP itu bersikap seperti preman, padahal yang sebenarnya terjadi, Noel tidak mampu memahami suasana kebatinan kader-kader PDIP yang telah dikhianati oleh Jokowi, hingga PDIP seolah meminta pada Jokowi untuk insyaf dengan cara meminta maaf terlebih dahulu pada kader-kader PDIP mulai dari tingkat ranting.

Noel kini telah menghadapi persoalannya yang mencekam, tertangkap tangan KPK dan berdebar-debar menunggu status hukumnya, sebagai tersangka yang akan segera diumumkan. Setelah itu Noel akan menjalani proses persidangan yang panjang dan meletihkan, lalu masuk penjara yang gelap.

Noel bukan akan menjadi Tahanan Politik sebagaimana Hasto Kristiyanto yang dahulu sering diserangnya, namun Noel akan menjadi Tahanan Koruptor yang namanya akan tercoreng di lembaran sejarah, mantan Aktivis Mahasiswa masuk bui karena serakah dan korup ! Tragis !

Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Lawyer, Jurnalus, Analis Politik dan Aktivis ’98.

Noel Menduga, Ada Pemain dalam Pailitnya Sritex

Hedi Batubara 4 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Dalam sebuah episode podcast “Akbar Faisal Uncensored” yang disiarkan pada 1 November 2024, pernyataan mengejutkan muncul dari Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI).

Diskusi berfokus pada krisis yang dihadapi PT Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara yang tengah terjerat dalam masalah kepailitan dan utang yang menggunung. Melalui pernyataan yang kuat, mereka mengungkapkan kekhawatiran dan tuduhan adanya praktik korupsi serta manipulasi di balik masalah yang dihadapi Sritex.

Seperti diketahui, PT Sritex yang pernah mempekerjakan hingga 50.000 karyawan kini berada di ambang kepailitan setelah mengalami penurunan signifikan dalam operasionalnya pasca-pandemi COVID-19. Dari ribuan pekerja yang tersisa, banyak yang khawatir akan masa depan mereka seiring dengan kesulitan finansial yang melanda Perusahaan.

Immanuel menyebutkan, ada “pemain” di balik masalah ini. Ungkapannya mengisyaratkan seperti ada individu atau kelompok yang mencoba memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan pribadi.

Immanuel mengklaim, hanya satu dari banyak kreditor yang menggugat Sritex, dengan utang yang hanya mencapai 100 miliar, sementara mereka tetap memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan transparansi dalam proses tersebut. Ia mengkritik sistem yang ada, mencatat bahwa ada orang-orang di pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi malah terlibat dalam praktik merugikan.

Menanggapi situasi ini, Menteri Prabowo Subianto telah menginstruksikan empat kementerian untuk berkoordinasi dan mencari solusi guna menyelamatkan Sritex. Immanuel menekankan pentingnya tindakan cepat dan tegas dalam menangani masalah ini agar tidak berdampak lebih jauh pada industri tekstil nasional. Kalimat: “Saya pilih dipecat jika tidak bisa memberantas para bedebah ini” menunjukkan komitmennya untuk membersihkan praktik korupsi yang ada.

Dari perspektif Redma yang mewakili asosiasi produsen serat dan benang, menjelaskan bahwa tidak hanya Sritex yang mengalami masalah, tetapi banyak perusahaan tekstil lainnya juga menghadapi kesulitan serupa. Menurutnya, lebih dari 30 perusahaan telah bangkrut dalam dua tahun terakhir, dan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan. Redma mengungkapkan kekhawatiran, jika masalah di Sritex tidak segera diatasi, akan ada banyak lagi perusahaan yang terpaksa menutup operasi mereka.

Kedua narasumber sepakat bahwa pemerintah perlu lebih aktif dalam memantau dan mengatur industri tekstil, serta mencegah praktik manipulatif yang merugikan. Immanuel menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti tuduhan yang ada. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses bisnis agar kepercayaan masyarakat terhadap industri ini dapat pulih.

Redma menambahkan, “Kita perlu membangun ekosistem yang sehat bagi industri tekstil kita, agar tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang.”

Ia menyarankan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan lebih bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak, termasuk akses ke pembiayaan yang lebih baik dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri.

Diskusi ini mencerminkan keprihatinan mendalam terhadap masa depan industri tekstil Indonesia, terutama dalam konteks Sritex. Dengan adanya tuduhan terhadap praktik korupsi dan manipulasi, jelas bahwa langkah-langkah konkrit diperlukan untuk membersihkan sistem dan melindungi ribuan pekerjaan yang tergantung pada kelangsungan perusahaan-perusahaan ini. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi sektor tekstil di Indonesia.(c@kra)

Antara Aktivisme dan Kepentingan Buruh

Hedi Batubara 2 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imanuel Ebenezer Gerungan, yang akrab disapa Noel, baru-baru ini berbicara dalam sebuah wawancara di podcast Liputan6 pada Rabu (30/10) tentang pengalaman dan pandangannya terkait peran barunya di Kementerian Ketenagakerjaan.

Noel membagikan berbagai sudut pandangnya, mulai dari adaptasi yang ia jalani hingga tantangan besar yang harus dihadapinya sebagai aktivis yang kini berada di pemerintahan. Di sini, kita akan membahas pandangan Noel mengenai kesejahteraan buruh, perannya dalam memperjuangkan hak-hak tenaga kerja, serta pandangannya terhadap tenaga kerja asing (TKA).

Adaptasi di Kementerian Ketenagakerjaan, Aktivis yang Kini Pejabat

Noel memulai wawancara dengan menceritakan proses adaptasinya yang tidak mudah. Sebagai mantan aktivis, ia terbiasa berbicara lugas dan tegas. Namun, saat memasuki lingkungan birokrasi, Noel merasa perlu menyeimbangkan karakternya agar lebih menyesuaikan diri sebagai pejabat negara.

“Kadang saya merasa kesulitan membedakan posisi sebagai aktivis dan sebagai pejabat,” ungkapnya.

Noel merasa bahwa menjadi pejabat di kementerian ini bukanlah sekadar jabatan, tetapi adalah tantangan besar untuk menjaga integritas dan tetap memperjuangkan aspirasi buruh tanpa melupakan kepentingan bangsa.

Menjawab Tantangan Kesejahteraan Buruh yang Lebih Holistik

Salah satu pokok bahasan yang Noel tekankan adalah pentingnya melihat kesejahteraan buruh dari sudut pandang yang lebih luas, tidak sekadar soal upah. Menurutnya, instrumen kesejahteraan bagi buruh seharusnya tidak hanya terfokus pada kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang naik setiap tahunnya, tetapi juga harus mencakup akses kesehatan, pendidikan, dan kepemilikan rumah yang layak. Noel menjelaskan bahwa meskipun kenaikan UMP penting, hal ini belum cukup untuk menjamin kesejahteraan jangka panjang bagi para buruh.

“Sebagai aktivis, saya selalu mendengar tuntutan kenaikan upah. Tapi kita perlu membangun kesadaran bahwa kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari angka UMP. Buruh juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak, akses kesehatan, dan kesempatan untuk memiliki rumah sendiri,” ujarnya.

Noel menekankan bahwa perjuangan buruh harus lebih bersifat ideologis, dan serikat buruh perlu mengedukasi anggotanya bahwa kesejahteraan yang holistik lebih penting daripada tuntutan normatif.

Pendekatan Win-Win Solution bagi Buruh dan Pengusaha

Noel menyadari pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha. Baginya, menjadi “pro buruh” bukan berarti menutup mata terhadap peran penting pengusaha. Dalam podcast, ia menekankan bahwa negara harus memastikan kedua pihak ini dapat berjalan beriringan dan saling menguntungkan. Noel berkomitmen untuk tidak hanya memperjuangkan hak buruh, tetapi juga memastikan pengusaha tetap eksis dan mendapatkan keuntungan yang layak.

“Negara tidak boleh hanya berpihak pada satu pihak. Kita harus mendukung buruh untuk sejahtera, tetapi juga harus mendukung pengusaha agar tetap berjalan dan berkontribusi terhadap ekonomi. Ini harus menjadi solusi yang menguntungkan semua pihak,” tegas Noel.

Tenaga Kerja Asing: Menjadi Tantangan Besar untuk Diatasi

Noel mengakui bahwa isu tenaga kerja asing (TKA) adalah salah satu pekerjaan rumah (PR) yang harus segera ditangani. Menurutnya, masuknya tenaga kerja asing tanpa pengaturan yang baik dapat menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal. Noel berjanji akan mengkaji lebih jauh kebijakan terkait TKA dan berusaha untuk menyeimbangkan kepentingan pekerja lokal.

Ia menegaskan, “TKA memang membawa manfaat ekonomi, tetapi juga harus diatur dengan baik agar tidak membanjiri pasar kerja kita, yang justru merugikan tenaga kerja lokal. Ini PR besar dan perlu pendekatan yang hati-hati.”

Ketika ditanya soal perubahan dukungan dari Jokowi Mania pada periode sebelumnya hingga kini menjadi Prabowo Mania, Noel menyatakan bahwa ia merasa nyaman dengan kedua peran tersebut, karena baik Jokowi maupun Prabowo memiliki visi yang kuat untuk negara. Noel menyebutkan bahwa keduanya adalah pemimpin dengan visi keberlanjutan yang sangat berorientasi pada kepentingan rakyat dan negara.

“Bagi saya, Jokowi dan Prabowo sama-sama berkomitmen untuk membangun negeri ini. Jadi, saya tidak melihat adanya kontradiksi dalam perjuangan ini,” kata Noel.

Noel percaya bahwa semangat patriotik yang ia bawa bersama Prabowo saat ini adalah kelanjutan dari perjuangan yang ia mulai bersama Jokowi, dengan tekad yang sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Sebagai seorang aktivis yang kini duduk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Imanuel “Noel” Ebenezer Gerungan membawa perspektif baru dalam kebijakan ketenagakerjaan. Komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh melalui pendekatan yang lebih holistik, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha, menunjukkan dedikasinya untuk menciptakan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berkeadilan. Noel juga berjanji untuk menangani isu tenaga kerja asing secara serius agar tenaga kerja lokal tetap terlindungi.

Dalam menjalankan peran barunya ini, Noel menghadapi tantangan besar, namun semangat aktivis yang ia bawa tetap menjadi pijakan kuatnya untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera dan berdaya saing.(c@kra)

Noel: Menjaga Pekerja, Memerangi Praktik Curang Demi Stabilitas Ekonomi

Hedi Batubara 2 November 2024

MoneyTalk, Jakarta – Wakil Menteri Tenaga Kerja, Imanuel Ebenezer Gerungan, atau lebih akrab disapa Noel, baru-baru ini mengungkapkan sejumlah isu penting terkait ketenagakerjaan dan komitmen pemerintah dalam melindungi pekerja di Indonesia. Dalam perbincangan di Podcast Liputan 6 pada Rabu, 30 Oktober 2024, Noel menyoroti tantangan dan peluang ketenagakerjaan, terutama dalam menghadapi potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri.

Dalam perbincangan tersebut, Noel menggarisbawahi sikap tegas pemerintah dalam melindungi para pekerja dari PHK yang meresahkan, serta menekankan pentingnya tindakan nyata dalam menerjemahkan pesan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai kebijakan ketenagakerjaan. Salah satu poin penting dari Noel adalah adanya kehadiran negara dalam membantu perusahaan agar dapat beroperasi tanpa melakukan PHK, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dari sisi kesejahteraan sosial.

Komitmen Pemerintah Melindungi Pekerja

Noel menjelaskan, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo sangat serius dalam melindungi tenaga kerja dari ancaman PHK massal, terutama di industri seperti tekstil. Ketika ditanya mengenai kekhawatiran buruh akibat kondisi bisnis yang menurun, Noel menyatakan bahwa Presiden Prabowo langsung merespon informasi terkait potensi PHK dengan emosional, bahkan meneteskan air mata. Ia merasa prihatin karena kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga berimbas pada komunitas sekitar pabrik, seperti para pedagang, tukang ojek, dan pemilik warung makan.

Menurut Noel, dalam kunjungan lapangannya ke perusahaan tekstil Sritek, ia memastikan kondisi buruh tetap stabil dan operasional perusahaan berjalan lancar.

“Ini adalah bentuk nyata bahwa negara hadir dan melindungi buruh,” ujar Noel.

Pemerintah berusaha menguatkan ketahanan perusahaan untuk mengurangi kemungkinan PHK, sembari mengawasi proses operasional dan jaminan hak-hak pekerja, termasuk asuransi ketenagakerjaan.

Pesan Prabowo tentang Patriotisme Ekonomi

Selain menyoroti ketenagakerjaan, Noel juga menggarisbawahi pesan dari Prabowo tentang perlunya patriotisme dalam dunia usaha. Menurutnya, Prabowo mendorong para pengusaha untuk bersinergi dengan pekerja dan saling memahami demi kepentingan bangsa. Patriotisme dalam pandangan Prabowo bukan hanya soal mengangkat senjata, melainkan kemampuan bekerja sama antara pengusaha dan pekerja untuk membangun bangsa.

“Kita butuh pengusaha yang patriotik dan pekerja yang berjiwa patriotik,” tambah Noel. Patriotisme ini, menurutnya, menjadi dasar dalam membangun stabilitas sosial dan ekonomi yang kuat.

Perangi Praktik Korupsi dan Tindak Curang di Birokrasi

Salah satu poin menarik dalam perbincangan ini adalah sikap Noel yang tegas terhadap praktik korupsi. Ia menyinggung adanya oknum-oknum yang kerap kali mengambil keuntungan pribadi dari anggaran negara dan dana publik. Noel menegaskan bahwa praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan karena merugikan negara dan masyarakat. Noel menyampaikan bahwa tidak akan segan untuk melaporkan pihak-pihak yang mencoba bermain-main dengan anggaran, terutama dalam konteks ketenagakerjaan.

Ia bahkan menyoroti Bea Cukai yang seringkali terseret dalam praktik impor ilegal yang berdampak pada sektor industri, terutama industri tekstil. Praktik ini, menurutnya, merugikan perusahaan-perusahaan yang taat aturan dan berpotensi menyebabkan PHK pada buruh di dalam negeri.

“Jika ada pejabat yang mendukung penyelundupan, saya akan langsung melapor kepada Presiden,” tegas Noel.

Pengawasan Ketat dan Keberlanjutan Perlindungan Pekerja

Dalam upaya menghindari potensi PHK di sektor lain, Noel mengisyaratkan bahwa Kementerian Tenaga Kerja akan memonitor perusahaan-perusahaan yang rentan terdampak situasi ekonomi global. Di samping itu, ia mengindikasikan akan adanya kolaborasi lintas kementerian dalam menjaga sektor ketenagakerjaan, melibatkan kementerian lain untuk turut mendukung industri-industri yang berpotensi terdampak.

Untuk menegakkan peraturan ini, Noel menyebut pentingnya pengawasan ketat agar kebijakan-kebijakan yang disampaikan tidak hanya berakhir sebagai teori indah. Noel menyatakan akan membentuk tim khusus untuk memantau kondisi industri di daerah-daerah yang rentan terdampak oleh kebijakan ekonomi. Langkah ini merupakan upaya konkret dari pemerintah untuk memastikan kesejahteraan pekerja dan mengurangi ancaman PHK.

Menghidupkan Semangat Patriotisme dalam Kabinet Merah Putih

Noel menutup diskusi dengan menekankan bahwa semua langkah ini adalah bagian dari upaya Prabowo untuk membawa perubahan positif bagi bangsa. Ia yakin bahwa seluruh pejabat dalam kabinet Merah Putih akan bekerja keras untuk mendukung visi Prabowo dalam memperjuangkan kesejahteraan bangsa. Ia berharap bahwa pejabat-pejabat di kementerian dan lembaga lainnya juga bisa bekerja dengan semangat yang sama, mengutamakan kepentingan rakyat dan negara daripada keuntungan pribadi.

Dalam diskusi ini, Noel menyampaikan harapannya agar semua yang terlibat, baik di pemerintahan maupun di sektor swasta, dapat berkontribusi untuk kepentingan bersama. Dia menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang siap memberikan segalanya untuk bangsa.

“Prabowo sudah memberikan segalanya untuk bangsa ini. Loyalitas yang sejati adalah kepada Tuhan, kepada rakyat, dan kepada negara,” pungkas Noel.

Pernyataan Noel ini memberikan gambaran tentang tekad pemerintah dalam menjaga kesejahteraan tenaga kerja di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi. Upaya melindungi buruh dari ancaman PHK dan mengawasi praktik curang dalam birokrasi menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Semangat patriotisme yang ditekankan oleh Prabowo diharapkan menjadi pemersatu antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah demi kesejahteraan bangsa.(c@kra)

Noel

Di Persidangan Terbongkar Ada Peran “Ibu Menteri”, Ini Penjelasan Pengacara Noel

Sebut Ada Partai Huruf K Terlibat Kasus Kemnaker, Ini Penjelasan Pengacara Noel

Hendrajit: Bertahannya Listyo dan Jaksa Agung Tanda Irisan Politik Mega-Jokowi, KPK Era Prabowo Punya Peran Unik

Sama-sama Kader Gerindra Diduga Terlibat Korupsi, Nistra Yohan Aman Namun Noel Masuk Penjara

Naniek S Deyang Bongkar Kedok Noel: Dari Seret Prabowo di Kasus Ratna hingga Koleksi 21 Mobil Baru

CBA: Jokowi dan Prabowo Harus Bertanggung Jawab Secara Moral atas Kasus Immanuel Ebenezer

Tragisnya Nasib Penyerang PDIP,Noel…

Noel Menduga, Ada Pemain dalam Pailitnya Sritex

Antara Aktivisme dan Kepentingan Buruh

Noel: Menjaga Pekerja, Memerangi Praktik Curang Demi Stabilitas Ekonomi

Baca Juga Berita Ini

Peneliti APKEPI: Surplus Beras Belum Menjamin Stabilitas Harga Pangan Nasional

Wasekjen Demokrat: Putusan MA Bikin Status Gibran Dipersoalkan, Mundur atau DPR-MPR Bergerak

MA Batalkan Suket SMA, Nicho Silalahi: DPR Segera Makzulkan Gibran, KPU hingga Penerbit Dokumen Harus Diusut!

Damai Hari Lubis: Kasus Suket Gibran Cacat Hukum, Bola Panas Mengarah ke DPR dan MPR