MoneyTalk.id,Jakarta – Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menilai pergantian di pucuk pimpinan Polri dan langkah cepat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan pembenahan di tubuh pemerintahan. Menurutnya, Prabowo mulai memperhitungkan dampak hubungan politik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) serta konsekuensinya terhadap arah kepemimpinan nasional.
Siti Zuhro melihat pergantian pimpinan Polri bukan hanya sebagai perubahan personel di institusi kepolisian. Langkah tersebut, menurut dia, dapat dibaca sebagai bagian dari upaya Prabowo memutus mata rantai pengaruh politik yang dinilai berpotensi menghambat arah pemerintahannya.
“Artinya memang ini adalah niatan yang sungguh-sungguh mau meluruskan apa pun itu yang sudah bengkok,” kata Siti Zuhro di Podcast Forum Keadilan Madilog, Sabtu (17/10/2026).
Ia menilai dinamika politik yang berkembang sebelumnya telah memberikan sinyal terlalu dini mengenai arah hubungan kekuasaan. Situasi tersebut, menurut Siti, membuat Prabowo memiliki waktu untuk membaca perkembangan sekaligus menghitung risiko apabila pola kepemimpinan sebelumnya terus berlanjut.
“Sudah ditabuh genderang oleh Pak Jokowi, terlalu awal. Sehingga terbaca dengan sangat awal juga oleh Bapak Presiden ini,” ujarnya.
Siti menjelaskan, Prabowo tentu harus menghitung konsekuensi politik jika terus mempertahankan pola hubungan kekuasaan yang selama ini terbentuk. Presiden, menurutnya, perlu memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya memiliki kendali politik dan keleluasaan untuk menjalankan agenda sendiri.
Dalam pembacaan Siti, perubahan di pucuk pimpinan Polri dan gerak cepat setelahnya dapat menjadi sinyal bahwa Prabowo mulai menegaskan arah kepemimpinannya. Ia menyebut kecenderungan tersebut sebagai Prabowo way, yakni cara Prabowo menentukan langkah politik dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan perhitungan serta kepentingannya sendiri.
“Artinya memang ini adalah niatan yang sungguh-sungguh mau meluruskan apa pun itu yang sudah bengkok. Saat ini bisa diterjemahkan bahwa ke depan adalah Prabowo way. Cara Prabowo,” tuturnya.
Siti Zuhro juga memperkirakan perombakan kabinet atau reshuffle masih berpotensi berlanjut. Menurut dia, perubahan yang telah dilakukan pemerintah belum tentu menjadi tahap akhir dari konsolidasi kekuasaan Prabowo.
Ia menilai Presiden sedang belajar dari berbagai pengalaman selama menjalankan pemerintahan, termasuk dampak dari peran Jokowi terhadap dinamika politik dan pengambilan keputusan.
“Reshuffle belum berhenti di ketujuh kali kemarin itu. Masih akan ada reshuffle,” kata Siti Zuhro.
Dalam perspektif politik, konsolidasi pemerintahan juga menjadi tantangan bagi Prabowo. Presiden harus memastikan bahwa para pembantunya memiliki orientasi kerja yang sejalan dengan program pemerintah, tanpa mengabaikan profesionalisme dan kepentingan publik.
Karena itu, Siti Zuhro memandang langkah yang telah dilakukan Prabowo sebagai permulaan dari proses pembenahan yang lebih panjang. Perubahan di tingkat elite, menurut pembacaannya, perlu diikuti langkah konkret agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat semakin kuat.
Selain membahas pergantian pimpinan Polri dan reshuffle, Siti Zuhro menyoroti hubungan politik Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Ia menilai komunikasi antara Prabowo dan Megawati tetap menjadi faktor penting dalam dinamika politik nasional. Menurut Siti, keinginan Prabowo untuk merangkul Megawati dalam koalisi bukan sesuatu yang baru dan terus terbuka sebagai kemungkinan politik.
“Selalu ada komunikasi sebetulnya antara Pak Prabowo dengan Megawati, Bu Megawati itu, dan kehendak untuk senantiasa mengajak Bu Megawati dalam koalisi itu enggak pernah henti sebetulnya dari Pak Prabowo,” ungkapnya.
Siti Zuhro melihat kemungkinan kesepakatan politik antara Prabowo dan Megawati dapat memengaruhi konfigurasi dukungan terhadap pemerintah. Apabila komunikasi tersebut menghasilkan titik temu, ruang negosiasi politik akan terbuka, termasuk mengenai aspirasi dan kepentingan yang hendak diperjuangkan masing-masing pihak.
Ia mempertanyakan sejauh mana Prabowo akan mengakomodasi pandangan Megawati jika kedua tokoh tersebut mencapai kesepakatan politik.
“Kalau memang ada kesepakatan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati, secara politik apa lagi yang akan diakomodir oleh Pak Prabowo dari apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati?” katanya.
Meski demikian, komunikasi politik tidak otomatis berarti terbentuknya kesepakatan koalisi. PDI Perjuangan memiliki pertimbangan dan agenda politik sendiri, sementara Prabowo juga harus menjaga keseimbangan di antara partai-partai yang selama ini mendukung pemerintahannya.
Karena itu, peluang kerja sama dengan Megawati akan sangat bergantung pada kesesuaian kepentingan, agenda pemerintahan, dan ruang kompromi yang dapat diterima kedua belah pihak.
Menurut Siti Zuhro, tantangan Prabowo tidak berhenti pada konsolidasi politik dan pergantian pejabat. Presiden juga perlu membuktikan capaian pemerintahannya agar dukungan politik memiliki dasar yang lebih kuat.
Ia menilai dukungan dari partai politik saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan pemerintahan. Prabowo membutuhkan hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari perbaikan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, hingga pembenahan tata kelola pemerintahan.
“Ke depan Pak Prabowo tentunya tidak cukup di-backup oleh PDIP Perjuangan. Maka kepentingan Pak Prabowo adalah achievement harus ada, lalu merangkul siapa untuk nanti menjadi pasangan baru,” ujar Siti.
Siti Zuhro juga mengingatkan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memulihkan kepercayaan kepada Prabowo. Kondisi itu, menurutnya, menandakan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk menyempurnakan berbagai kebijakan dan melakukan perbaikan sesuai dengan harapan publik.
“Ada sebagian yang belum pulih kepercayaan kepada Pak Prabowo. Artinya memang harus disempurnakan. Perbaikan-perbaikan yang dikehendaki oleh rakyat ini,” katanya.
Siti Zuhro menegaskan, langkah yang telah ditempuh Prabowo sebaiknya dilihat sebagai bagian awal dari proses pembenahan pemerintahan. Pergantian pimpinan Polri dan reshuffle dapat menjadi instrumen perubahan, tetapi keberhasilannya tetap harus dinilai berdasarkan hasil yang dicapai.
Ia memberikan gambaran bahwa perjalanan pembenahan pemerintahan saat ini belum mencapai tahap maksimal. Dengan menggunakan skala satu sampai sepuluh, Siti memperkirakan posisi pemerintah baru berada pada angka enam atau tujuh.
“Ini baru langkah awal. Mungkin kalau dalam 10, satu sampai 10, mungkin baru di level 6 atau 7,” ujarnya.
Penilaian tersebut mengandung pesan bahwa Prabowo masih memiliki ruang untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya. Konsolidasi kekuasaan, penataan birokrasi, dan komunikasi dengan partai politik perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan janji kepada masyarakat.
Pada akhirnya, arah baru kepemimpinan Prabowo tidak cukup dibuktikan melalui pergantian pejabat atau perubahan konfigurasi koalisi. Publik akan menilai apakah langkah-langkah tersebut benar-benar membawa perbaikan dalam kehidupan ekonomi, penegakan hukum, kualitas pelayanan publik, dan tata kelola negara.
