Dulu demokrasi berpijak pasti pada UUD 45 yang jadi fondasi. Namun amandemen silih berganti mengubah arah tanpa henti. Kini kita patut bertanya lagi, haruskah kembali ke konstitusi asli? Hal tersebut disampaikan Peneliti Geopolitik Hendrajit acara TV One pada Selasa 16/9/2025.
“Kalau kita belakangan ngerasa seharusnya rute jalan yang benar ketika kita belok di perempatan pertama, tapi kita malah melaju terus dan maju terus, bukankah malah makin nyasar dan makin menjauhkan untuk sampai ke tujuan. Jadi cara paling bijak bagi semua komponen bangsa adalah kembali ke koordinat awal dulu. Di sinilah ke UUD 1945 Asli jadi topik yang penting,” kata Hendrajit
“Maka pertanyaan haruskah kembali ke UUD 1945 harus direspons dengan pertanyaan yang sama pentingnya bahkan harus mendahului pertanyaan TV ONE: Apa Kesalahan Strategis Indonesia Pasca Reformasi? Jawabannya, Pelemahan Sistem Kenegaraan,” sambungnya.
Hendrajit beberkan tiga sistem politik pabriknya korupsi
Pertama, bukannya maraknya Praktek Korupsi. Melainkan Sistem Politiknya itu sendri yang jadi pabriknya korupsi. Lantaran para pejabat publik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang direkrut, harus punya mindset bahwa melegalkan wewenang yang melekat padanya kepada korporasi asing atau konglomerasi lokal, sah sah saja dan boleh saja.
Kedua, sebagai akibat dari poin pertama, produk hukum dan perundang-undangan, kalau tidak pro korporasi maka pro konglomerasi lokal.
Ketiga, dengan beralaskan pandangan bahwa kita memasuki era modernisasi dan globalisasi, kearifan lokal tidak lagi jadi benteng dan panduan untuk menghadapi modernisasi dan globalisasi yang di belakangnya membonceng kolonialisme dan imperialisme gaya baru.
Dengan itu Hendrajit menegaskan, maka mempertimbangkan kembali Ke UUD 1945 Asli, bukan perkara kembali ke Orde Baru atau merestorasi sistem otoriterisme era kekuasaan Pak Harto, tapi untuk kembali ke Orde Proklamasi 17 Agustus 1945. Untuk menemukan kembali Indonesia di masa silamnya sehingga bisa mengantisipasi masa depan kita yang masih tersembunyi. Seraya mengurai benang kusut krisis multi-dimensi yang kita alami sekarang.
Hendrajit menilai dengan kembali ke UUD 1945 Asli bukan karena demokrasi dibajak oligarki. Namun karena oligarki itulah anak kandung dari demokrasi versi Reformasi Salah Arah tersebut.
“Jadi kenapa kita harus kembali ke UUD 1945 asli? Boleh jadi kalimat penutup saya di sesi akhir berbeda dengan sebagian besar panelis lainnya,” katanya.
“Saya katakan, kita kembali ke UUD 1945 Asli bukan karena demokrasi kita dibajak oligarki. Namun karena oligarki itulah anak kandung dari demokrasi versi Reformasi Salah Arah tersebut,” tegas Hendrajit.
Diketahui, acara catatan demokrasi yang diselenggarakan TV one menghadirkan mahasiswa dari beberapa perwakilan kampus dari Universitas di Indonesia.
Adapun Narasumber:
Prof. Sulistyowati Irianto (Guru Besar Antropologi Hukum UI)
Selamat Ginting (Pengamat Politik & Militer Univ. Nasional)
Hendrajit (Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute)
Charles Simabura (Pakar HTN Univ. Andalas)
Prof. Hendrawan Supratikno (Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI)
Yuyus Kardiman (Pakar Pendidikan Kewarganegaraan UNJ).
