MoneyTalk, Jakarta – Pengamat geopolitik Hendrajit menilai pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), yang mengaku sebagai pihak yang membawa Joko Widodo (Jokowi) ke Jakarta dan meyakinkan Megawati Soekarnoputri untuk mengusung Jokowi pada Pilpres 2014, bukan sekadar cerita politik biasa.
Menurut Hendrajit, yang paling penting dari pernyataan tersebut bukanlah soal siapa yang berjasa mengantarkan Jokowi ke panggung nasional, melainkan pesan politik yang tersirat mengenai kuatnya hubungan antara JK dan Megawati.
“Berita pikirannya bukan soal karena JK lalu Jokowi bisa menjadi gubernur atau presiden. Bukan itu. Yang terwartakan justru betapa eratnya hubungan Mega dan JK,” ujar Hendrajit dalam analisanya, Minggu (19/4/2026).
Ia menilai, jika JK secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya berhasil meyakinkan Megawati agar mengusung Jokowi pada 2014, maka hal itu menunjukkan bahwa suara JK memiliki bobot besar di hadapan Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut.
“Berarti JK termasuk tokoh yang didengar petuah dan nasihatnya oleh Megawati. Padahal kita tahu, Mega bukan sosok yang gampang mengikuti pendapat orang lain, sekalipun itu jenderal, pejabat tinggi, atau pengusaha besar,” katanya.
Hendrajit menegaskan, untuk memahami posisi JK dalam dinamika politik nasional, publik harus melihatnya melalui perspektif “sanad politik istana”, yakni garis kesinambungan pengaruh politik sejak era Presiden pertama RI, Soekarno.
Ia menyebut ada lima nama penting dalam sanad politik tersebut, yakni Andi Matalatta, Maulwi Saelan, M. Jusuf, Jusuf Kalla, dan Sjafrie Sjamsoeddin.
“Di sinilah wajah biografis, wajah sejarah, dan wajah politik JK bisa dibaca. Ada sanad politik yang membuat posisi beliau berbeda dibanding tokoh lain,” jelasnya.
Menurut Hendrajit, konteks utama dari pernyataan JK bukan sekadar soal dukungan kepada Jokowi, sebab pada saat itu elektabilitas Jokowi memang sedang melesat dan sulit dibendung.
Bahkan, tanpa dukungan JK sekalipun, peluang Jokowi untuk tetap maju dan menang dinilai sangat besar.
“Justru yang penting adalah masukan JK kepada Megawati bahwa jika PDIP tidak mengusung Jokowi, tetap saja Jokowi akan menang. Tetapi PDIP tidak akan mendapatkan apa-apa,” tegasnya.
Pandangan itu, lanjut Hendrajit, menunjukkan kecerdasan strategis JK dalam membaca momentum politik nasional. Ia tidak hanya melihat figur Jokowi sebagai calon kuat, tetapi juga memahami risiko politik yang akan dihadapi PDIP bila memilih menahan arus popularitas tersebut.
Karena itu, keputusan Megawati akhirnya mengusung Jokowi pada Pilpres 2014 dinilai bukan hanya keputusan elektoral, tetapi juga hasil dari pertimbangan strategis yang melibatkan tokoh-tokoh dengan legitimasi sejarah kuat seperti JK.
“Jadi ini bukan soal siapa mengusung siapa, tetapi soal bagaimana seorang JK membaca sejarah, membaca kekuasaan, dan membaca arah kemenangan,” pungkas Hendrajit.
