MoneyTalk, Jakarta – Penunjukan Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah keputusan yang lahir dari ruang hampa. Ia mencerminkan satu pesan kuat: bahwa pendidikan ditempatkan sebagai fondasi strategis dalam pembangunan nasional. Dalam lanskap politik yang sering kali pragmatis, langkah ini menghadirkan harapan baru tentang keseriusan negara dalam membenahi sektor pendidikan dari hulu hingga hilir.
Sebagai kader Muhammadiyah, Abdul Mu’ti membawa rekam jejak panjang dalam dunia pendidikan. Muhammadiyah sendiri dikenal sebagai salah satu kekuatan sipil terbesar di Indonesia yang konsisten membangun peradaban melalui pendidikan. Ribuan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi bukti nyata bahwa organisasi ini tidak hanya berbicara tentang konsep, tetapi juga praktik nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam konteks ini, kehadiran Abdul Mu’ti di kabinet Prabowo menjadi simbol pertemuan antara negara dan kekuatan masyarakat sipil. Ini penting, karena pendidikan tidak dapat dibangun hanya oleh negara tanpa keterlibatan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi seperti Muhammadiyah membuka peluang lahirnya kebijakan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berakar pada kebutuhan riil masyarakat.
Komitmen Prabowo terhadap pendidikan juga dapat dibaca sebagai upaya menjawab tantangan zaman. Dunia saat ini bergerak cepat, ditandai dengan disrupsi teknologi, perubahan pola kerja, hingga pergeseran nilai sosial. Pendidikan tidak lagi cukup berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi harus mampu membentuk karakter, kreativitas, dan daya saing generasi muda. Dalam hal ini, figur seperti Abdul Mu’ti yang memahami pendidikan dari sisi filosofis sekaligus praktis menjadi sangat relevan.
Namun demikian, harapan besar ini tidak boleh membuat kita abai terhadap tantangan yang ada. Sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan klasik: ketimpangan kualitas antar daerah, rendahnya kesejahteraan guru, hingga kurikulum yang sering berubah tanpa arah yang jelas. Di sinilah ujian sesungguhnya bagi Prabowo dan Abdul Mu’ti. Komitmen politik harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang mampu menyentuh persoalan mendasar tersebut.
Lebih jauh, penting untuk memastikan bahwa reformasi pendidikan tidak terjebak dalam pendekatan elitis yang jauh dari realitas lapangan. Pendidikan harus berpihak pada mereka yang paling membutuhkan: anak-anak di daerah tertinggal, keluarga miskin, serta kelompok rentan lainnya. Negara harus hadir memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.
Dalam perspektif Muhammadiyah, pendidikan bukan hanya alat mobilitas sosial, tetapi juga sarana membangun peradaban yang berkemajuan. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian sosial harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga manusia yang berintegritas.
Prabowo tampaknya memahami bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Penunjukan Abdul Mu’ti dapat dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi tersebut. Namun, investasi ini memerlukan konsistensi, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan mengelola berbagai kepentingan yang sering kali saling bertabrakan.
Pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari niat atau simbol, tetapi dari hasil nyata. Apakah kebijakan pendidikan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah guru mendapatkan perhatian yang layak? Apakah kesenjangan pendidikan dapat diperkecil? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam bidang pendidikan.
Di tengah berbagai dinamika politik dan ekonomi, pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama. Karena dari ruang-ruang kelas hari ini, masa depan Indonesia sedang dibentuk. Dan dalam konteks ini, langkah Prabowo menunjuk Abdul Mu’ti adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan menentukan arah bangsa ke depan.
Penulis : Farid Idris, Kader Muhammadiyah dan Pengamat Politik dan Sosial
