30 Oktober 2026

Abdul Mu’ti

MoneyTalk.id,Jakarta – Peneliti SMRC Muchlis A Rofiq menyoroti munculnya buku Islam ala Prabowo yang mengulas sisi keislaman Presiden Prabowo Subianto. Muchlis mempertanyakan keterlibatan sejumlah tokoh yang memiliki latar belakang Muhammadiyah dalam penulisan buku tersebut, Senin (7/9/2026).

Melalui akun media sosialnya, Muchlis menulis, “Islam ala Prabowo. Yang nulis ada Muhajir. Ada Mu’ti. Ada Dahnil. Semua tokoh-tokoh Muhammadiyah.” Ia kemudian melontarkan kritik tajam dengan kalimat, “Nafsu kuasa menutup akal sehat.”

Buku Islam ala Prabowo sendiri diluncurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Agustus 2025. Buku tersebut mengangkat kiprah dan praktik keislaman Prabowo dari berbagai sisi. Peluncurannya antara lain diinisiasi Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua MUI KH Anwar Iskandar.

Sorotan Muchlis terutama menarik perhatian karena sejumlah nama yang dikaitkan dengan buku tersebut memang memiliki hubungan kuat dengan Muhammadiyah.

Muhajir Effendy, misalnya, merupakan tokoh Muhammadiyah yang pernah dipercaya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada pemerintahan sebelumnya. Ia juga tercatat sebagai bagian dari jajaran pejabat Kabinet Prabowo pada periode 2024–2029.

Sementara Abdul Mu’ti merupakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022–2027. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, Mu’ti dipercaya menjabat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

Nama Dahnil Anzar Simanjuntak juga memiliki rekam jejak panjang di Muhammadiyah. Dahnil pernah menjabat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2014–2018. Dalam pemerintahan Prabowo, ia kemudian dipercaya menduduki posisi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Kedekatan sejumlah tokoh Muhammadiyah dengan pemerintahan Prabowo sebenarnya bukan fenomena baru. Pada 2018, ketika Dahnil menjadi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, ia bergabung sebagai koordinator juru bicara tim pemenangan Prabowo-Sandiaga. Saat itu, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa Pemuda Muhammadiyah mempunyai kemandirian dalam menentukan sikap politik.

Di sisi lain, keberadaan buku tersebut tidak serta-merta berarti seluruh Muhammadiyah memiliki satu sikap politik yang sama terhadap Prabowo. Organisasi Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat keagamaan yang memiliki struktur dan kader dengan pilihan politik yang beragam.

Pemerintah sendiri dalam sejumlah kesempatan memang aktif membangun komunikasi dengan tokoh dan organisasi Islam. Pada Maret 2026, misalnya, Prabowo menggelar silaturahmi dengan ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk diplomasi Indonesia terkait perdamaian di Timur Tengah.

Karena itu, pernyataan Muchlis lebih tepat dibaca sebagai kritik politik terhadap keterlibatan sejumlah tokoh Muhammadiyah dalam narasi keislaman Prabowo, bukan sebagai bukti bahwa Muhammadiyah secara kelembagaan telah menjadi bagian dari politik kekuasaan.

MoneyTalk, Jakarta – Penunjukan Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah keputusan yang lahir dari ruang hampa. Ia mencerminkan satu pesan kuat: bahwa pendidikan ditempatkan sebagai fondasi strategis dalam pembangunan nasional. Dalam lanskap politik yang sering kali pragmatis, langkah ini menghadirkan harapan baru tentang keseriusan negara dalam membenahi sektor pendidikan dari hulu hingga hilir.

Sebagai kader Muhammadiyah, Abdul Mu’ti membawa rekam jejak panjang dalam dunia pendidikan. Muhammadiyah sendiri dikenal sebagai salah satu kekuatan sipil terbesar di Indonesia yang konsisten membangun peradaban melalui pendidikan. Ribuan sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia menjadi bukti nyata bahwa organisasi ini tidak hanya berbicara tentang konsep, tetapi juga praktik nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam konteks ini, kehadiran Abdul Mu’ti di kabinet Prabowo menjadi simbol pertemuan antara negara dan kekuatan masyarakat sipil. Ini penting, karena pendidikan tidak dapat dibangun hanya oleh negara tanpa keterlibatan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi seperti Muhammadiyah membuka peluang lahirnya kebijakan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berakar pada kebutuhan riil masyarakat.

Komitmen Prabowo terhadap pendidikan juga dapat dibaca sebagai upaya menjawab tantangan zaman. Dunia saat ini bergerak cepat, ditandai dengan disrupsi teknologi, perubahan pola kerja, hingga pergeseran nilai sosial. Pendidikan tidak lagi cukup berorientasi pada transfer pengetahuan, tetapi harus mampu membentuk karakter, kreativitas, dan daya saing generasi muda. Dalam hal ini, figur seperti Abdul Mu’ti yang memahami pendidikan dari sisi filosofis sekaligus praktis menjadi sangat relevan.

Namun demikian, harapan besar ini tidak boleh membuat kita abai terhadap tantangan yang ada. Sistem pendidikan Indonesia masih menghadapi persoalan klasik: ketimpangan kualitas antar daerah, rendahnya kesejahteraan guru, hingga kurikulum yang sering berubah tanpa arah yang jelas. Di sinilah ujian sesungguhnya bagi Prabowo dan Abdul Mu’ti. Komitmen politik harus diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang mampu menyentuh persoalan mendasar tersebut.

Lebih jauh, penting untuk memastikan bahwa reformasi pendidikan tidak terjebak dalam pendekatan elitis yang jauh dari realitas lapangan. Pendidikan harus berpihak pada mereka yang paling membutuhkan: anak-anak di daerah tertinggal, keluarga miskin, serta kelompok rentan lainnya. Negara harus hadir memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas.

Dalam perspektif Muhammadiyah, pendidikan bukan hanya alat mobilitas sosial, tetapi juga sarana membangun peradaban yang berkemajuan. Nilai-nilai seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian sosial harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan. Ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia untuk tidak hanya menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, tetapi juga manusia yang berintegritas.

Prabowo tampaknya memahami bahwa masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Penunjukan Abdul Mu’ti dapat dilihat sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi tersebut. Namun, investasi ini memerlukan konsistensi, keberanian mengambil keputusan, dan kemampuan mengelola berbagai kepentingan yang sering kali saling bertabrakan.

Pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari niat atau simbol, tetapi dari hasil nyata. Apakah kebijakan pendidikan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah guru mendapatkan perhatian yang layak? Apakah kesenjangan pendidikan dapat diperkecil? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan Prabowo dalam bidang pendidikan.

Di tengah berbagai dinamika politik dan ekonomi, pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama. Karena dari ruang-ruang kelas hari ini, masa depan Indonesia sedang dibentuk. Dan dalam konteks ini, langkah Prabowo menunjuk Abdul Mu’ti adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang akan menentukan arah bangsa ke depan.

Penulis : Farid Idris, Kader Muhammadiyah dan Pengamat Politik dan Sosial

MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, M. Din Syamsuddin, kembali mengingatkan pentingnya sikap tegas Persyarikatan terkait polemik konsesi tambang yang belakangan dikaitkan dengan dinamika internal organisasi. Din meminta Muhammadiyah agar tidak bimbang dan segera mengambil pelajaran dari kericuhan yang terjadi di organisasi “saudara” yang disebut-sebut berkaitan dengan pelaksanaan izin tambang dari pemerintah.

Din menjelaskan bahwa sejak awal ia termasuk pihak yang tidak menyarankan Muhammadiyah menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah. Menurutnya, tawaran yang muncul pada era Presiden Joko Widodo itu sarat kepentingan politik dan berpotensi mengganggu peran Muhammadiyah dalam menjalankan fungsi amar ma’ruf nahi munkar, khususnya dalam isu kerusakan lingkungan.

“Memang tawaran tersebut sarat motif politik dan hanya akan menghalangi Muhammadiyah beramar ma’ruf nahi munkar terhadap pengrusakan lingkungan hidup yang dilarang Islam dan membawa bencana alam,” ujar Din, Senin (1/12/2025).

Ia menilai berbagai peristiwa yang terjadi belakangan harus menjadi peringatan bagi para pemegang amanah di Muhammadiyah untuk tidak bimbang ataupun terjebak dalam polemik internal yang tidak produktif. Din mengingatkan agar Muhammadiyah tidak jatuh pada situasi memalukan, yang diibaratkannya seperti “hewan berebut tulang yang dilempar pihak lain yang telah mengambil dagingnya”.

Menurut Din, konsesi tambang sebaiknya dikembalikan saja. Ia mendorong Muhammadiyah agar fokus pada potensi bisnis lain yang lebih sehat, terbuka, dan tidak berisiko merusak nama baik organisasi, baik di tingkat domestik maupun global.

Lebih jauh, Din merujuk pada pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, yang menekankan bahaya “Tiga K”: Konflik, Korupsi, dan Kerusakan. Menurut Din, konsesi tambang sangat rawan menyeret organisasi besar seperti Muhammadiyah ke dalam jebakan tersebut.

“Ya Allah, selamatkan Muhammadiyah tercinta dari malapetaka dan al-wahnu, penyakit cinta dunia dan takut mati,” tutupnya.

Pernyataan tegas Din Syamsuddin ini menambah tekanan moral bagi Muhammadiyah untuk segera menentukan sikap resmi dan menjaga marwah persyarikatan di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional yang semakin kompleks.

MoneyTalk, Jakarta – Budayawan ternama Mohamad Sobary melontarkan kritik keras terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut Gibran sebagai “anak bloon” yang dipaksakan untuk menduduki jabatan wakil presiden.

Menurut Sobary, pencalonan dan terpilihnya Gibran dalam kontestasi nasional merupakan bentuk nyata dari politik dinasti yang merusak etika bernegara. “Gibran itu anak bloon yang dipaksakan jadi wapres. Negara ini seolah dijadikan panggung eksperimen keluarga,” ujar Sobary, Selasa (28/10/2025).

Lebih lanjut, Sobary juga menyinggung dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dalam memuluskan jalan Gibran menuju kekuasaan, termasuk terkait persoalan akademik. Ia menyoroti nama Muhadjir Effendy, yang disebut-sebut ikut membantu proses persamaan ijazah Gibran.

“Begitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti tidak bisa menjelaskan status pendidikan Gibran, muncul nama Muhadjir yang diduga turun tangan membantu pengurusan persamaan ijazah itu,” kata Sobary.

Pernyataan keras ini sontak memicu perdebatan di ruang publik, terutama di media sosial. Banyak pihak menilai kritik Sobary sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi politik nasional yang kian jauh dari nilai-nilai meritokrasi dan etika kepemimpinan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maupun dari Muhadjir Effendy terkait tudingan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang kritik muncul setelah viralnya surat undangan resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembelajaran Mendalam, Koding/KA, dan Penguatan Karakter Region Jawa Tengah 2 yang akan digelar di Solo pada 20–24 Agustus 2025 mendatang. Surat undangan itu hanya ditujukan kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah, tanpa melibatkan sekolah negeri, NU, maupun lembaga pendidikan umum lainnya.

‎Koordinator Pemuda Aswaja, Nur Khalim, menilai keputusan tersebut sebagai bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. Ia menegaskan bahwa kementerian bukanlah milik Muhammadiyah, melainkan institusi negara yang seharusnya melayani semua warga tanpa sekat organisasi.

‎“Kemendikdasmen bukan milik Muhammadiyah. Undangan itu jelas diskriminatif, seolah-olah pendidikan dasar dan menengah hanya hak satu kelompok. Padahal negara harus hadir untuk semua, tanpa sekat ormas,” kata Nur Khalim dalam pernyataan kepada wartawan.

‎Viralnya surat undangan itu segera menimbulkan pertanyaan publik mengenai netralitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan pendidikan. Bagi Nur Khalim, langkah tersebut menunjukkan adanya standar ganda. Jika tujuan Bimtek adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, maka seharusnya semua sekolah tanpa kecuali diberikan akses yang sama. “Kalau hanya Muhammadiyah, ini lebih mirip agenda ormas ketimbang program pemerintah,” tegasnya.

‎Menurut analisis Nur Khalim, kebijakan yang terkesan eksklusif itu menyimpan bahaya serius bagi dunia pendidikan. Pertama, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan merosot. Pendidikan adalah sektor yang sangat sensitif karena menyangkut masa depan generasi bangsa. Jika kementerian tidak menjaga netralitas, maka masyarakat akan kehilangan keyakinan pada pemerintah. Kedua, potensi konflik sosial antar ormas bisa muncul, mengingat Jawa Tengah merupakan basis kuat NU di samping juga ada Muhammadiyah dan sekolah negeri. Undangan yang hanya mengakomodasi satu kelompok dapat memicu gesekan sosial dan memperlebar jarak antarbasis pendidikan ormas. Ketiga, capaian mutu pendidikan nasional bisa terganggu, karena tujuan pemerataan kualitas tidak akan tercapai bila hanya sebagian sekolah yang mendapat kesempatan peningkatan kapasitas.

‎“Ini bukan hanya persoalan teknis undangan, tapi menyangkut arah politik pendidikan kita. Jika dibiarkan, pendidikan dasar dan menengah bisa terjebak dalam polarisasi ormas,” ujar Nur Khalim.

‎Atas dasar itu, Pemuda Aswaja mendesak Abdul Mu’ti segera membuka akses Bimtek bagi semua sekolah, mengklarifikasi isi surat undangan yang sudah terlanjur viral, dan menjamin bahwa kebijakan pendidikan tidak dipakai untuk memperkuat eksistensi salah satu organisasi. “Sekolah Muhammadiyah tentu berhak ikut, tapi sekolah NU, sekolah negeri, maupun sekolah non-ormas juga punya hak yang sama. Menteri harus ingat, posisinya melayani rakyat, bukan organisasi,” tegasnya.

‎Kasus ini akhirnya memperlebar perdebatan publik mengenai arah kebijakan pendidikan di bawah Menteri Abdul Mu’ti. Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari Kemendikdasmen: apakah benar ada kebijakan diskriminatif, ataukah sekadar kesalahan administratif. Namun bagi Nur Khalim, satu hal yang paling penting tidak boleh diabaikan: “Pendidikan tidak boleh jadi alat eksklusif. Ia milik semua anak bangsa.”