MoneyTalk, Jakarta – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, M. Din Syamsuddin, kembali mengingatkan pentingnya sikap tegas Persyarikatan terkait polemik konsesi tambang yang belakangan dikaitkan dengan dinamika internal organisasi. Din meminta Muhammadiyah agar tidak bimbang dan segera mengambil pelajaran dari kericuhan yang terjadi di organisasi “saudara” yang disebut-sebut berkaitan dengan pelaksanaan izin tambang dari pemerintah.
Din menjelaskan bahwa sejak awal ia termasuk pihak yang tidak menyarankan Muhammadiyah menerima tawaran konsesi tambang dari pemerintah. Menurutnya, tawaran yang muncul pada era Presiden Joko Widodo itu sarat kepentingan politik dan berpotensi mengganggu peran Muhammadiyah dalam menjalankan fungsi amar ma’ruf nahi munkar, khususnya dalam isu kerusakan lingkungan.
“Memang tawaran tersebut sarat motif politik dan hanya akan menghalangi Muhammadiyah beramar ma’ruf nahi munkar terhadap pengrusakan lingkungan hidup yang dilarang Islam dan membawa bencana alam,” ujar Din, Senin (1/12/2025).
Ia menilai berbagai peristiwa yang terjadi belakangan harus menjadi peringatan bagi para pemegang amanah di Muhammadiyah untuk tidak bimbang ataupun terjebak dalam polemik internal yang tidak produktif. Din mengingatkan agar Muhammadiyah tidak jatuh pada situasi memalukan, yang diibaratkannya seperti “hewan berebut tulang yang dilempar pihak lain yang telah mengambil dagingnya”.
Menurut Din, konsesi tambang sebaiknya dikembalikan saja. Ia mendorong Muhammadiyah agar fokus pada potensi bisnis lain yang lebih sehat, terbuka, dan tidak berisiko merusak nama baik organisasi, baik di tingkat domestik maupun global.
Lebih jauh, Din merujuk pada pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof. Abdul Mu’ti, yang menekankan bahaya “Tiga K”: Konflik, Korupsi, dan Kerusakan. Menurut Din, konsesi tambang sangat rawan menyeret organisasi besar seperti Muhammadiyah ke dalam jebakan tersebut.
“Ya Allah, selamatkan Muhammadiyah tercinta dari malapetaka dan al-wahnu, penyakit cinta dunia dan takut mati,” tutupnya.
Pernyataan tegas Din Syamsuddin ini menambah tekanan moral bagi Muhammadiyah untuk segera menentukan sikap resmi dan menjaga marwah persyarikatan di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional yang semakin kompleks.
