Sjafrie Sjamsoeddin Archives -

Pengamat: China dan RI Pererat Pertahanan, Indonesia Bisa Jadi Penentu Keseimbangan Indo-Pasifik Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah

Pengamat: China dan RI Pererat Pertahanan, Indonesia Bisa Jadi Penentu Keseimbangan Indo-Pasifik

Hedi Batubara 22 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pernyataan Menteri Pertahanan China Laksamana Dong Jun bahwa Indonesia dan China akan bersama-sama menggagalkan setiap kekuatan asing yang berniat jahat menjadi sinyal penting dalam membaca arah hubungan pertahanan Jakarta-Beijing.

Pernyataan tersebut disampaikan Dong Jun saat bertemu Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (21/8/2026). Pertemuan itu berlangsung dalam rangkaian Pertemuan 2+2 ke-2 dan Bilateral Meeting RI-RRT 2026.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai pernyataan Dong Jun tidak tepat jika dibaca hanya sebagai retorika diplomatik biasa. Menurutnya, pilihan kata mengenai “kekuatan asing” dan “niat jahat” memiliki dimensi strategis yang perlu dicermati.

“Ini bukan hanya soal latihan bersama atau pertukaran personel militer. Ada pesan politik dan geopolitik yang sedang disampaikan China kepada Indonesia dan sekaligus kepada kawasan,” kata Amir kepada wartawan, Sabtu (22/8/2026).

Menurut Amir, hubungan pertahanan Indonesia-China dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menuju kerja sama yang semakin terstruktur. Hal tersebut terlihat dari peningkatan komunikasi antarkedua kementerian pertahanan, latihan bersama, pendidikan militer, pertukaran personel, hingga agenda bilateral yang semakin intensif.

Karena itu, ketika Menteri Pertahanan China berbicara mengenai upaya bersama menghadapi kekuatan asing, menurut Amir, kalimat tersebut harus ditempatkan dalam konteks persaingan geopolitik yang semakin tajam di kawasan Indo-Pasifik.

Sjafrie sebelumnya mengatakan Indonesia akan meningkatkan latihan bersama dengan China. Tidak hanya itu, personel TNI dari berbagai jenjang, mulai perwira hingga bintara dan tamtama, berpeluang mengikuti pendidikan dan pertukaran militer di China.

Indonesia juga membuka peluang bagi China untuk terlibat dalam latihan bersama Heping Garuda.

Amir menilai pola kerja sama seperti itu mempunyai konsekuensi strategis.

“Kalau pertukaran hanya pada level perwira, pengaruhnya terbatas pada elite militer. Tetapi ketika mulai masuk ke bintara dan tamtama, kemudian pendidikan, latihan dan pertukaran personel dilakukan secara berkelanjutan, maka yang dibangun bukan hanya interoperabilitas teknis, tetapi juga hubungan antarinstitusi dan antarpersonal dalam jangka panjang,” ujarnya.

Dalam perspektif intelijen, kata Amir, pendidikan dan latihan militer merupakan salah satu instrumen untuk membangun pemahaman mengenai doktrin, prosedur, kemampuan, karakter organisasi, hingga cara berpikir masing-masing angkatan bersenjata.

“Militer tidak hanya membangun hubungan melalui senjata. Hubungan personel, pendidikan, latihan, komunikasi dan pertukaran pengalaman juga merupakan bagian dari strategic trust,” katanya.

Namun demikian, Amir mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak pada persepsi bahwa peningkatan kerja sama dengan China otomatis berarti Indonesia masuk ke dalam blok geopolitik Beijing.

“Ini yang harus dibedakan. Kerja sama pertahanan tidak otomatis berarti alignment atau keberpihakan blok. Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri bebas aktif. Justru kekuatan Indonesia terletak pada kemampuannya membangun hubungan dengan berbagai kekuatan tanpa kehilangan otonomi strategis,” jelasnya.

Amir melihat pernyataan Dong Jun juga memiliki dimensi eksternal. China tidak hanya sedang berbicara kepada Indonesia, tetapi juga kepada negara-negara lain di kawasan.

Menurutnya, China ingin menunjukkan bahwa Beijing mempunyai mitra strategis di kawasan Global Selatan yang bersedia memperkuat kerja sama pertahanan berdasarkan kepentingan bersama.

“Ketika Dong Jun menyebut Indonesia dan China sebagai komunitas senasib sepenanggungan, itu bahasa diplomasi strategis. China ingin membangun narasi bahwa hubungan Beijing dengan negara-negara Global Selatan bukan hubungan dominasi, tetapi kemitraan,” katanya.

Narasi tersebut penting bagi China di tengah meningkatnya kompetisi dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik.

Kawasan Asia-Pasifik saat ini menjadi arena persaingan kekuatan besar. Laut China Selatan, Selat Taiwan, jalur perdagangan internasional, teknologi militer, keamanan maritim dan rantai pasok strategis menjadi sejumlah titik yang berpotensi memunculkan gesekan.

Dalam situasi seperti itu, Indonesia memiliki posisi geografis dan geopolitik yang sangat penting.

“Indonesia tidak bisa dianggap sebagai negara biasa dalam peta Indo-Pasifik. Posisi geografisnya sangat strategis, berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, memiliki jalur pelayaran internasional dan merupakan negara terbesar di ASEAN,” tutur Amir.

Karena itu, menurut dia, semakin dekatnya hubungan pertahanan Indonesia dengan China tentu akan mendapatkan perhatian negara-negara besar lainnya.

Yang menarik, kata Amir, adalah penggunaan istilah “kekuatan asing”.

Dalam konteks intelijen, istilah tersebut dapat memiliki makna yang luas. Ia tidak harus menunjuk satu negara tertentu.

“Jangan langsung menerjemahkan kekuatan asing sebagai Amerika atau negara tertentu. Dalam bahasa strategis, kekuatan asing bisa berarti aktor mana pun dari luar kawasan yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas atau kepentingan nasional,” ujarnya.

Dong Jun mengatakan China dan Indonesia akan bersama-sama menggagalkan niat jahat kekuatan asing serta menjaga stabilitas kawasan.

Amir menilai pernyataan tersebut menunjukkan adanya titik temu kepentingan antara Beijing dan Jakarta, terutama mengenai pentingnya stabilitas kawasan dan penolakan terhadap tindakan yang dianggap mengganggu tatanan regional.

Namun, ia menegaskan Indonesia harus tetap berhati-hati.

“Indonesia harus menjaga agar kerja sama ini tidak berkembang menjadi ketergantungan strategis. Jangan sampai kerja sama pertahanan justru membuat ruang gerak diplomasi Indonesia menyempit,” katanya.

Amir menilai tantangan terbesar Indonesia bukan memilih China atau Amerika Serikat, melainkan memastikan Indonesia tetap menjadi pemain yang memiliki kepentingan dan keputusan sendiri.

“Indonesia jangan menjadi objek perebutan pengaruh. Indonesia harus menjadi subjek yang memanfaatkan kompetisi kekuatan besar untuk kepentingan nasional,” tegasnya.

Menurut dia, kerja sama pertahanan dengan China dapat memberikan keuntungan jika dikelola dengan prinsip kepentingan nasional.

Pendidikan militer dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia TNI. Latihan bersama dapat memperluas pengalaman operasional. Pertukaran personel dapat membuka pengetahuan mengenai teknologi dan doktrin pertahanan. Namun semua itu harus disertai kalkulasi strategis.

“Setiap kerja sama militer pasti memiliki konsekuensi. Karena itu harus ada batas yang jelas mengenai teknologi, data, interoperabilitas, transfer pengetahuan dan ketergantungan terhadap sistem tertentu,” ungkap Amir.

Dalam perspektif intelijen, kata dia, kerja sama pertahanan juga harus disertai mekanisme pengamanan informasi.

“Trust itu penting, tetapi counter-intelligence juga penting. Negara tidak boleh mengabaikan prinsip keamanan informasi hanya karena sedang membangun hubungan baik dengan mitra,” katanya.

Rencana peningkatan latihan bersama melalui Heping Garuda, menurut Amir, juga dapat menjadi instrumen diplomasi pertahanan Indonesia.

Jika dirancang dengan tepat, latihan tersebut bukan hanya meningkatkan kemampuan prajurit, tetapi juga memperlihatkan bahwa Indonesia mampu membangun kerja sama dengan China tanpa meninggalkan hubungan pertahanan dengan negara lain.

“Indonesia bisa menunjukkan bahwa kita tidak anti-China, tetapi juga tidak menjadi satelit China. Kita bekerja sama berdasarkan kepentingan nasional,” ujar Amir.

Menurutnya, pendekatan tersebut justru akan memperkuat posisi Indonesia di tengah kompetisi geopolitik.

Indonesia dapat tetap melakukan latihan dan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat, Australia, Jepang, negara-negara ASEAN maupun mitra lainnya, sambil memperkuat hubungan dengan China.

“Semakin banyak jejaring kerja sama yang dimiliki Indonesia, semakin besar pula strategic autonomy kita, selama tidak ada satu negara yang menjadi terlalu dominan,” katanya.

Amir melihat hubungan Indonesia-China memiliki sifat dua arah. China membutuhkan stabilitas hubungan dengan Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu kekuatan utama ASEAN. Sementara Indonesia juga membutuhkan hubungan yang konstruktif dengan China karena Beijing merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan militer terbesar dunia.

Karena itu, hubungan kedua negara tidak dapat hanya dilihat dari aspek pertahanan.

“Pertahanan adalah salah satu pintu masuk. Di belakangnya ada ekonomi, perdagangan, teknologi, energi, maritim, keamanan regional dan pengaruh politik,” ujarnya.

Menurut Amir, ketika hubungan pertahanan semakin dekat, maka komunikasi strategis kedua negara juga semakin intensif.

Hal tersebut dapat menjadi modal untuk mengelola potensi konflik, terutama di kawasan yang memiliki kepentingan China dan Indonesia.

Meski menyambut positif peningkatan kerja sama pertahanan, Amir memberikan catatan penting kepada pemerintah.

Menurutnya, Indonesia harus tetap menjaga “jarak strategis” dengan semua kekuatan besar.

“Indonesia boleh dekat dengan semua, tetapi tidak boleh terlalu bergantung kepada satu pihak,” katanya.

Ia menilai politik luar negeri bebas aktif harus diterjemahkan dalam bentuk yang lebih konkret pada era persaingan kekuatan besar.

“Bebas aktif hari ini bukan berarti pasif. Bebas berarti Indonesia memiliki kebebasan mengambil keputusan. Aktif berarti Indonesia ikut membentuk tatanan kawasan,” jelas Amir.

Dalam konteks itu, pernyataan Dong Jun mengenai Indonesia dan China yang akan bersama-sama menggagalkan kekuatan asing dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan posisi strategisnya.

Indonesia, kata Amir, tidak perlu takut membangun hubungan pertahanan dengan China. Tetapi Indonesia juga tidak boleh membiarkan kerja sama tersebut dibaca sebagai komitmen untuk masuk ke dalam orbit geopolitik Beijing.

“Pesan terpentingnya adalah Indonesia harus tetap berdiri dengan kepentingan nasionalnya sendiri. Kita bisa bekerja sama dengan China, Amerika, Australia, Jepang dan negara lainnya. Tetapi keputusan akhir harus selalu berada di Jakarta,” pungkasnya.

Connie Rahakundini: Prabowo Seperti Raja Telanjang di Jalanan Pengamat militer dan intelijen Connie Rahakundini

Connie Rahakundini: Prabowo Seperti Raja Telanjang di Jalanan

Hedi Batubara 21 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Pengamat militer dan intelijen Connie Rahakundini menyoroti gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia meminta Prabowo lebih terbuka mendengarkan kritik dan masukan dari orang-orang yang berada di lingkaran pemerintahannya.

Menurut Connie, Prabowo sebenarnya dikelilingi sejumlah orang yang memiliki kemampuan dan kapasitas. Ia menyebut sejumlah nama seperti Sufmi Dasco Ahmad dan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai figur yang dinilainya memiliki kemampuan.

“Pak Prabowo, orang dekat Bapak tuh banyak banget yang pintar. Pak Dasco tuh pintar banget, Pak Sjafrie pintar,” ujar Connie di channel YouTube Hendri Satrio, Jumat (21/8/2026).

Connie kemudian meminta Prabowo tidak menutup akses terhadap berbagai masukan yang datang dari luar lingkaran terdekatnya.

“Panggil mereka, Pak. Jangan di depan pintu ditahan sama Teddy,” katanya.

Ia menekankan, seorang presiden harus bersedia mendengarkan orang-orang yang menyampaikan kritik, termasuk ketika kritik tersebut tidak sesuai dengan pandangan pemerintah.

Connie mencontohkan pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengaku sempat mengapresiasi Purbaya, tetapi kemudian mengkritik ketika menemukan hal yang menurutnya tidak tepat.

“10 tambah 6 itu bukan 17. Itu benar, gue cocok. Jadi maksud gue, Pak Presiden itu mesti dengar orang yang ngomong 10 sama 6 itu 16, jangan ngotot 17,” ujar Connie.

Menurut dia, persoalan utama bukan sekadar siapa yang menyampaikan kritik, melainkan apakah kritik tersebut benar atau tidak. Karena itu, ia meminta Prabowo tidak hanya mendengarkan orang-orang yang selalu memberikan pembenaran.

Dalam pernyataannya, Connie kemudian melontarkan analogi tajam mengenai kondisi pemerintahan Prabowo. Ia mengatakan, jika kritik terus diabaikan, publik pada akhirnya dapat melihat Prabowo seperti seorang “raja telanjang”.

“Lama-lama orang akan melihat dia itu kayak raja jalan telanjang,” kata Connie.

Istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika seorang pemimpin berada dalam posisi yang seolah-olah sangat kuat, tetapi orang-orang di sekelilingnya justru tidak berani menyampaikan kenyataan yang sebenarnya.

Connie juga menyinggung sejumlah kritik dari lingkungan kampus dan organisasi mahasiswa. Menurutnya, ketika suara kritis dari kampus maupun Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) muncul, pemerintah seharusnya tidak serta-merta menganggapnya sebagai gerakan yang tidak genuine.

Ia menilai respons terhadap kritik publik justru berpotensi memperburuk persepsi masyarakat terhadap pemerintah apabila dilakukan dengan cara yang tidak tepat.

Selain persoalan komunikasi politik, Connie turut menyoroti besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, besarnya anggaran yang dikelola badan pelaksana program tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu diperhatikan.

“MBG itu adalah program yang badan duitnya lebih banyak daripada Kementerian Pertahanan,” ujarnya.

Ia bahkan membandingkan besaran anggaran badan yang menangani program tersebut dengan sejumlah kementerian lainnya.

“Badan duitnya lebih banyak daripada Kementerian Agama, badan lebih banyak daripada Kementerian Pendidikan,” lanjut Connie.

Connie menyampaikan pernyataan tersebut untuk menggambarkan betapa besarnya sumber daya yang berada di balik pelaksanaan program MBG.

Ia menyindir bahwa besarnya anggaran juga dapat menimbulkan persoalan mengenai daya tarik kekuasaan dan pengelolaan sumber daya di pemerintahan.

“Gue mau jadi menteri yang duitnya banyak juga dong, masa gue kalah sama badan,” katanya.

Lebih jauh, Connie mengingatkan Prabowo agar tidak terjebak dalam pola pemerintahan yang hanya sibuk merespons berbagai persoalan dan kritik yang muncul setelah kebijakan dijalankan.

Ia meminta Presiden lebih fokus memastikan kebijakan pemerintah berjalan dengan baik sekaligus membuka ruang evaluasi.

“Jangan sampai Pak Prabowo ini cuma sibuk meng-counter kejadian yang ada di era dia,” ujar Connie.

Menurut Connie, keberanian seorang pemimpin bukan hanya ditunjukkan melalui kemampuan menghadapi lawan politik atau kritik dari masyarakat, tetapi juga keberanian untuk menerima kenyataan ketika sebuah kebijakan atau keputusan memang perlu dikoreksi.

Isu Pergantian Kapolri dan Konflik Kejagung vs Polri IMG-20260805-WA0058

Isu Pergantian Kapolri dan Konflik Kejagung vs Polri

Hedi Batubara 5 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perbincangan publik. Dinamika tersebut muncul di tengah berbagai spekulasi mengenai hubungan antara Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung, terutama setelah mencuatnya pemberitaan mengenai penggeledahan rumah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh personel Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Di ruang publik, sejumlah pihak kemudian menghubungkan isu pergantian Kapolri dengan dinamika hubungan kedua institusi penegak hukum tersebut. Apalagi, pemberitaan media juga menyebut adanya perbedaan pandangan di kalangan elite mengenai penanganan berbagai perkara strategis. Walaupun demikian, hingga kini belum terdapat pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana pergantian Kapolri.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan Kapolri merupakan posisi strategis yang berkaitan langsung dengan stabilitas keamanan nasional, penegakan hukum, dan kepastian investasi. Oleh karena itu, setiap isu mengenai pergantian Kapolri hampir selalu memunculkan berbagai spekulasi politik, terutama ketika terjadi dinamika hubungan antarlembaga negara.

Laporan Majalah Tempo menyebut Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta Kapolri Listyo Sigit pasca terjadi penggeledahan di rumah eks Jampidsus Febrie Adriansyah.

Isu pergantian Kapolri semakin berkembang setelah Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus), Aries Marsudiyanto, ketika dimintai tanggapan mengenai isu tersebut, menyatakan tidak membenarkan maupun membantah informasi tersebut. Ia hanya memberikan jawaban singkat. “Tunggu tanggal waktunya,” kata Aries di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Dalam perspektif politik, munculnya isu pergantian pejabat tinggi negara biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berupa evaluasi kinerja, kebutuhan konsolidasi pemerintahan, penyesuaian strategi menghadapi tantangan keamanan nasional, hingga pertimbangan politik menjelang agenda-agenda penting negara. Karena itu, terlalu sederhana apabila seluruh dinamika tersebut hanya dijelaskan sebagai akibat dari satu peristiwa tertentu.

Meski demikian, sulit dipungkiri bahwa hubungan Kejaksaan Agung dan Polri beberapa waktu terakhir menjadi perhatian publik. Kedua institusi memiliki kewenangan berbeda tetapi saling berkaitan dalam sistem peradilan pidana. Ketika muncul perbedaan langkah dalam penanganan perkara besar, publik cenderung melihatnya sebagai pertarungan pengaruh antarlembaga, meskipun belum tentu demikian secara institusional.

Di sisi lain, pemerintah memiliki kepentingan menjaga soliditas aparat penegak hukum. Presiden tentu membutuhkan sinergi antara Polri, Kejaksaan Agung, TNI, serta lembaga penegak hukum lainnya agar agenda pemberantasan korupsi, investasi, keamanan nasional, dan stabilitas politik dapat berjalan secara efektif. Konflik terbuka antarlembaga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Dalam kajian hubungan internasional dan politik domestik, stabilitas institusi keamanan merupakan salah satu indikator penting dalam menjaga kepercayaan investor dan mitra internasional. Ketidakpastian mengenai kepemimpinan institusi strategis sering kali memunculkan spekulasi yang dapat memengaruhi persepsi terhadap stabilitas politik suatu negara. Oleh sebab itu, pemerintah biasanya memilih menyampaikan keputusan terkait pergantian pejabat strategis secara resmi setelah seluruh proses politik dan administratif selesai.

Apabila Presiden pada akhirnya memutuskan mempertahankan Kapolri, keputusan tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kepercayaan terhadap kepemimpinan yang ada sekaligus upaya menjaga kesinambungan kebijakan keamanan nasional. Sebaliknya, apabila dilakukan pergantian, langkah itu merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden yang harus dipandang sebagai proses konstitusional, bukan semata-mata akibat tekanan opini publik atau spekulasi media.

Pada akhirnya, isu pergantian Kapolri hendaknya ditempatkan dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang lebih luas. Publik tentu berhak mengawasi dan mendiskusikan berbagai perkembangan politik, tetapi kesimpulan mengenai adanya hubungan sebab-akibat antara dinamika Kejaksaan Agung dan Polri dengan pergantian Kapolri perlu didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi. Di tengah derasnya arus informasi, kehati-hatian dalam menarik kesimpulan menjadi penting agar diskursus publik tetap berlandaskan data, bukan hanya asumsi.

Yang paling utama adalah memastikan bahwa institusi penegak hukum tetap bekerja secara profesional, independen, dan menjunjung supremasi hukum. Pergantian pejabat, apabila terjadi, merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan mekanisme konstitusional. Namun, menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum adalah kepentingan yang jauh lebih besar daripada sekadar perdebatan mengenai siapa yang menduduki suatu jabatan.

Penulis : Iwan “Terpal” Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY

Wartawan Senior: Setelah Febrie, Target Berikutnya Menhan Sjafrie. Prabowo Dalam Bahaya! IMG-20260716-WA0055

Wartawan Senior: Setelah Febrie, Target Berikutnya Menhan Sjafrie. Prabowo Dalam Bahaya!

Hedi Batubara 23 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Wartawan senior Edy Mulyadi menyampaikan pandangannya mengenai dinamika penegakan hukum dan pemberantasan mafia tambang serta perkebunan sawit melalui tayangan di akun YouTube pribadinya @bangEdyChannel pada 20 Juli 2026. Dalam tayangan tersebut, Edy menilai keberhasilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Satgas Tambang telah memicu perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Menurut Edy Mulyadi, Satgas PKH berhasil mengembalikan 5,88 juta hektare kebun sawit yang dikuasai secara ilegal oleh oligarki, sementara Satgas Tambang merampas sekitar 12.300 hektare lahan tambang. Ia menyebut capaian tersebut membuat mafia tambang dan mafia sawit marah.

“Satgas PKH berhasil mengembalikan 5,88 juta ha kebun sawit yang dikuasai secara ilegal oleh oligarki. Satgas Tambang merampas sekitar 12.300 ha lahan tambang. Semua ini benar-benar membuat para mafia tambang dan sawit murka,” ujar Edy Mulyadi dalam tayangan tersebut.

Edy kemudian mengaitkan kondisi itu dengan posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Satgas PKH.

Menurutnya, sejak 2024 Febrie telah menjadi sasaran operasi pihak-pihak tertentu. Dalam pernyataannya, Edy mengatakan, “Sebagai Ketua Harian Satgas, Jampidsus jadi target operasi sejak 2024. Dia bahkan dikuntit terus Densus 88. Penguntitan ini saja sudah membuktikan bahwa itu bukan tugas resmi lembaga. Bukan tugas pokok Densus menguntit pejabat tinggi negara.”

Ia juga menyampaikan tuduhannya bahwa terdapat penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat. “Jelas ini penyalahgunaan institusi negara oleh oknum petinggi Polri. Data yang didapat oleh intel densus inilah yang digunakan untuk menggrebek beberapa tempat sekaligus,” kata Edy.

Lebih lanjut, Edy Mulyadi menyampaikan pendapatnya bahwa setelah Jampidsus Febrie Adriansyah berhasil disingkirkan, sasaran berikutnya adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

“Keberhasilan menyingkirkan Jampidsus membuat mafia dan Geng Oslo merasa percaya diri. Mereka menjadikan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai target berikutnya untuk disingkirkan,” ujarnya.

Edy juga menyampaikan penilaiannya mengenai dampak politik yang mungkin terjadi apabila hal tersebut benar-benar terjadi.

“Kalau Menhan berhasil disingkirkan, maka artinya Prabowo tidak punya instrumen lagi untuk bertahan. Prabowo dalam bahaya!” tegasnya.

Pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadi Edy Mulyadi yang disampaikan melalui kanal YouTube pribadinya dan belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan atau klarifikasi dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kejaksaan Agung, Polri, maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut, termasuk mengenai dugaan penguntitan terhadap Jampidsus Febrie Adriansyah dan tudingan adanya keterlibatan “Geng Oslo”. Oleh karena itu, informasi tersebut perlu dipandang sebagai pernyataan narasumber yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut sesuai prinsip.

Tempo Sebut Ada Dugaan Intervensi Sjafrie dalam Penanganan Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah IMG-20260716-WA0055

Tempo Sebut Ada Dugaan Intervensi Sjafrie dalam Penanganan Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Hedi Batubara 16 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Majalah Tempo 12 Juli 2026 melaporkan adanya dugaan intervensi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam penanganan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Dalam laporan yang beredar, Tempo menulis bahwa Presiden Prabowo Subianto kembali memanggil Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada malam yang sama untuk membahas perkembangan penanganan perkara tersebut. Klaim tersebut berasal dari sumber yang dikutip oleh Tempo.

Menurut laporan itu, Sjafrie diduga melobi Presiden agar penanganan kasus Febrie Adriansyah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Disebutkan pula bahwa Sjafrie menyinggung peran dan kebutuhan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), di mana Kejaksaan Agung selama ini dinilai memiliki kontribusi penting.

Masih berdasarkan laporan Tempo, Presiden Prabowo kemudian disebut menyetujui agar penyidikan yang sebelumnya ditangani kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Seorang sumber yang dikutip media tersebut menyatakan bahwa Menteri Pertahanan memengaruhi Presiden agar perkara tersebut diserahkan kepada kejaksaan.

Laporan itu juga menyebut bahwa Febrie Adriansyah dikenal memiliki hubungan dekat dengan Sjafrie Sjamsoeddin. Kedekatan tersebut dikatakan semakin erat ketika keduanya bekerja sama dalam Satgas PKH.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Sjafrie Sjamsoeddin, Kejaksaan Agung, Istana Kepresidenan, maupun pihak terkait lainnya mengenai isi laporan tersebut. Karena itu, informasi tersebut masih berupa dugaan sebagaimana dimuat oleh Tempo dan belum memperoleh konfirmasi dari semua pihak yang disebutkan.

Sjafrie Sjamsoeddin Berpeluang Menjadi Cawapres 2029 Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin

Sjafrie Sjamsoeddin Berpeluang Menjadi Cawapres 2029

Hedi Batubara 14 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Konstelasi politik menuju Pemilihan Presiden 2029 memang masih cukup jauh. Namun, dalam politik, pembicaraan mengenai regenerasi kepemimpinan nasional biasanya dimulai jauh sebelum tahapan pemilu berlangsung. Berbagai nama mulai dipetakan berdasarkan rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, jaringan politik, hingga kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat.

Di antara sejumlah tokoh yang dinilai memiliki peluang besar muncul sebagai calon wakil presiden pada 2029 adalah Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Pengalamannya yang panjang di dunia militer, kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto, serta kemampuannya membangun komunikasi lintas kelompok menjadi modal politik yang patut diperhitungkan.

Sebagai Menteri Pertahanan, Sjafrie memegang posisi strategis dalam pemerintahan. Jabatan tersebut bukan hanya berkaitan dengan pengelolaan pertahanan negara, tetapi juga menyangkut stabilitas nasional, diplomasi pertahanan, modernisasi alat utama sistem persenjataan, hingga penguatan industri pertahanan dalam negeri.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu pertahanan menjadi perhatian publik. Dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik, ketegangan di Laut China Selatan, hingga perubahan lanskap keamanan global membuat posisi Menteri Pertahanan semakin penting. Tokoh yang mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik akan memperoleh pengakuan sebagai figur negarawan yang memiliki visi strategis.

Kedekatan Sjafrie dengan Presiden Prabowo juga menjadi faktor penting dalam membaca arah politik menuju 2029. Hubungan keduanya bukan hubungan yang lahir karena kepentingan politik jangka pendek, melainkan terbangun melalui perjalanan panjang di lingkungan militer. Kesamaan pengalaman dan saling memahami karakter kepemimpinan membuat komunikasi keduanya berjalan dengan baik.

Dalam tradisi politik Indonesia, faktor kepercayaan memiliki nilai yang sangat tinggi. Presiden atau calon presiden umumnya memilih pasangan yang telah dikenal integritas, loyalitas, dan kemampuannya dalam bekerja. Karena itu, apabila Prabowo atau koalisi pendukungnya memiliki pengaruh besar pada penentuan pasangan di Pilpres 2029, nama Sjafrie tentu akan masuk dalam daftar tokoh yang dipertimbangkan.

Selain faktor kedekatan dengan Prabowo, Sjafrie juga dikenal memiliki hubungan yang baik dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. Kemampuan membangun komunikasi dengan kelompok-kelompok keagamaan merupakan modal penting dalam politik Indonesia yang masyarakatnya sangat religius.

Seorang calon pemimpin nasional dituntut mampu menjembatani berbagai kepentingan, mulai dari kalangan nasionalis, tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat akar rumput. Figur yang diterima oleh banyak kelompok memiliki peluang lebih besar untuk membangun koalisi politik yang luas.

Di sisi lain, citra personal juga tidak dapat diabaikan dalam politik modern. Penampilan yang rapi, pembawaan tenang, kemampuan berbicara di depan publik, dan karisma pribadi menjadi bagian dari komunikasi politik. Banyak pengamat menilai bahwa Sjafrie memiliki karakter yang mampu menarik simpati masyarakat, termasuk kalangan perempuan. Faktor ini memang bukan penentu utama kemenangan, tetapi dapat menjadi nilai tambah ketika dipadukan dengan rekam jejak dan kapasitas kepemimpinan.

Spekulasi mengenai dukungan dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menarik untuk dicermati. Keduanya memiliki kedekatan geografis dengan Sulawesi Selatan. Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi dari Jusuf Kalla mengenai dukungannya terhadap Sjafrie pada Pilpres 2029.

Dalam politik nasional, dukungan tokoh senior sering kali memiliki pengaruh terhadap pembentukan opini publik maupun komunikasi antarpartai. Jusuf Kalla merupakan salah satu negarawan yang memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan dan dikenal memiliki jaringan luas di berbagai kalangan. Apabila pada saatnya nanti beliau memberikan dukungan kepada figur tertentu, tentu hal tersebut akan menjadi perhatian publik. Namun, semua itu masih berada pada wilayah kemungkinan dan belum dapat dipastikan.

Faktor lain yang dapat memperkuat peluang Sjafrie adalah soliditas partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo. Apabila koalisi tetap terjaga hingga menjelang 2029, proses pencarian pasangan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan lebih mudah dibandingkan apabila terjadi fragmentasi politik.

Koalisi yang solid biasanya mempertimbangkan kombinasi figur yang mampu menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus menawarkan pembaruan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, pengalaman Sjafrie di bidang pertahanan dan pemerintahan dapat menjadi salah satu nilai strategis.

Namun demikian, politik Indonesia sangat dinamis. Empat tahun merupakan waktu yang panjang dan dapat menghadirkan banyak perubahan. Munculnya tokoh-tokoh baru, dinamika internal partai politik, kondisi ekonomi nasional, hingga perkembangan situasi internasional dapat memengaruhi peta kontestasi Pilpres 2029.

Karena itu, menyebut Sjafrie Sjamsoeddin sebagai calon wakil presiden 2029 lebih tepat dipandang sebagai sebuah proyeksi politik berdasarkan perkembangan saat ini, bukan kepastian. Peluang tersebut akan sangat ditentukan oleh kinerjanya selama menjabat Menteri Pertahanan, kemampuan menjaga kepercayaan publik, serta dinamika koalisi menjelang pemilihan.

Pada akhirnya, masyarakat akan menilai siapa figur yang paling layak mendampingi calon presiden pada 2029. Rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, kemampuan membangun persatuan, dan keberhasilan menjalankan amanah negara akan menjadi ukuran utama. Jika Sjafrie Sjamsoeddin mampu mempertahankan kinerja positif dan terus memperluas dukungan politiknya, peluang untuk tampil sebagai salah satu kandidat calon wakil presiden pada Pemilu 2029 akan tetap terbuka.

Penulis : Iwan Setiawan, Pemerhati Politik dan Alumni HI UMY

Mantan Ketua DPRD Morowali Soroti Dugaan Dominasi Asing dan Minimnya Pengawasan di Kawasan Industri Nikel IMG-20260523-WA0036

Mantan Ketua DPRD Morowali Soroti Dugaan Dominasi Asing dan Minimnya Pengawasan di Kawasan Industri Nikel

Hedi Batubara 23 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Akun media sosial X “LambeSahamjja” pada Jumat (22/5/2026) mengunggah rangkaian pernyataan yang diklaim berasal dari mantan Ketua DPRD Morowali periode 2014–2019, Irwan Arya, terkait kondisi kawasan industri nikel di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Dalam unggahan tersebut, Irwan Arya disebut menyampaikan kekhawatiran mengenai penguasaan kawasan industri strategis oleh pihak asing, minimnya akses pengawasan pemerintah daerah, hingga persoalan tenaga kerja asing (TKA) di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

Menurut unggahan itu, Irwan menyatakan bahwa masyarakat lokal di Morowali tidak lagi memiliki kontrol terhadap wilayahnya sendiri.

“Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana,” kata Irwan Arya dikutip LambeSahamjja

Morowali sendiri dikenal sebagai salah satu pusat industri pengolahan nikel terbesar di Indonesia, bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar di Asia. Kawasan industri IMIP menampung berbagai fasilitas smelter, industri baja tahan karat, hingga pabrik baterai kendaraan listrik.

Dalam narasi yang beredar, Irwan menyoroti ketimpangan antara besarnya nilai industri nikel dengan penerimaan daerah. Disebutkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Morowali hanya sekitar Rp200 miliar per tahun, sementara aktivitas industri disebut menghasilkan nilai ekonomi hingga puluhan triliun rupiah.

Ia juga mengklaim selama menjabat sebagai Ketua DPRD Morowali, dirinya kesulitan memperoleh akses ke kawasan industri IMIP.

Menurut pengakuannya, akses masuk ke kawasan industri sangat terbatas dan harus melalui koordinasi dengan kantor pusat perusahaan di Jakarta. Irwan mengaku DPRD tidak pernah memperoleh data rinci terkait jumlah TKA, kapasitas produksi, maupun kontribusi industri kepada negara.

Unggahan tersebut turut menyoroti keberadaan Bandara IMIP yang disebut melayani penerbangan pekerja asing. Disebutkan pula adanya dugaan minimnya pengawasan institusi negara seperti imigrasi dan bea cukai terhadap arus keluar masuk pekerja di kawasan tersebut.

Selain itu, akun tersebut juga mengangkat isu penggunaan tulisan berbahasa China di sejumlah area kawasan industri, keberadaan fasilitas hunian khusus TKA, hingga ketimpangan pembangunan antara kawasan industri dan permukiman masyarakat sekitar.

Dalam unggahan itu, Irwan juga disebut menyinggung pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang pernah menyebut Morowali sebagai “negara dalam negara”.

Ia mengklaim hingga kini belum ada perubahan signifikan terkait pengawasan kawasan industri, baik pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun Presiden Prabowo Subianto.

Unggahan tersebut juga menyinggung pengalaman hukum yang pernah dialami Irwan Arya. Ia disebut sempat diproses hukum setelah meneruskan voice note terkait warga negara China yang meninggal akibat COVID-19 di kawasan industri untuk dilaporkan kepada tim penanganan COVID daerah.

Narasi panjang yang diunggah akun LambeSahamjja itu kemudian mengaitkan persoalan Morowali dengan isu kedaulatan sumber daya alam, ketimpangan manfaat hilirisasi nikel, serta posisi masyarakat lokal di tengah investasi besar industri kendaraan listrik global.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT IMIP, pemerintah pusat, maupun instansi terkait mengenai berbagai pernyataan dan tudingan yang disampaikan dalam unggahan tersebut.

Rare Earth Mamuju Jadi Perhatian Negara, Pengamat: Indonesia Punya Senjata Geopolitik Baru Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah

Rare Earth Mamuju Jadi Perhatian Negara, Pengamat: Indonesia Punya Senjata Geopolitik Baru

Hedi Batubara 15 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bersama Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Agus Subiyanto dalam rapat bersama Badan Industri Mineral (BIM) dinilai bukan sekadar agenda koordinasi biasa.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai rapat tersebut menunjukkan negara mulai memandang pengelolaan mineral strategis sebagai bagian dari pertahanan nasional dan perebutan pengaruh geopolitik global.

Menurut Amir Hamzah, keterlibatan Menhan, BIN, dan Panglima TNI dalam pembahasan pengembangan logam tanah jarang atau rare earth element (REE) di Mamuju, Sulawesi Barat, merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah memahami posisi strategis Indonesia di tengah kompetisi global sektor mineral kritis.

“Rare earth hari ini bukan hanya urusan tambang, tetapi menyangkut perang teknologi, industri pertahanan, kendaraan listrik, semikonduktor, sampai perebutan pengaruh antarnegara besar,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan, negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China saat ini sedang berlomba menguasai rantai pasok mineral strategis dunia. Dalam situasi itu, Indonesia dinilai memiliki posisi yang semakin penting karena menyimpan cadangan mineral yang dibutuhkan industri masa depan.

Menurut Amir, langkah pemerintah menempatkan sektor pertahanan dan intelijen dalam pengamanan kawasan tambang strategis menunjukkan adanya perubahan paradigma negara.

“Dulu pertahanan identik dengan senjata dan perang terbuka. Sekarang pertahanan juga menyangkut energi, pangan, data digital, dan mineral strategis. Negara yang menguasai mineral masa depan akan memiliki daya tawar geopolitik sangat besar,” ujarnya.

Ia menilai Mamuju berpotensi menjadi kawasan yang akan mendapat perhatian internasional apabila pengembangan rare earth berjalan besar-besaran. Karena itu, pengamanan kawasan strategis menjadi penting untuk mencegah konflik kepentingan, penyelundupan sumber daya, hingga infiltrasi ekonomi asing.

Amir Hamzah juga menyoroti pentingnya tata kelola nasional yang kuat agar kekayaan mineral Indonesia tidak hanya menjadi objek eksploitasi global.

“Indonesia jangan hanya menjadi pemasok bahan mentah. Negara harus memastikan hilirisasi berjalan dan teknologi pengolahan dikuasai secara bertahap. Kalau tidak, kita hanya menjadi penonton dalam industri strategis dunia,” katanya.

Menurut dia, keterlibatan BIN dalam pembahasan tersebut juga dapat dibaca sebagai upaya negara melakukan pemetaan ancaman nonmiliter di sekitar kawasan sumber daya strategis.

“Intelijen tentu membaca banyak dimensi. Mulai dari potensi konflik sosial, perebutan lahan, permainan korporasi global, sampai operasi pengaruh asing. Ini bukan paranoia, tetapi bagian dari mitigasi geopolitik modern,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Badan Industri Mineral menggelar rapat di Kantor BP BUMN Jakarta Pusat.

Dalam keterangannya, Sjafrie menyebut Indonesia memiliki potensi mineral yang harus dikelola secara aman, tertib, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Ia menegaskan pertahanan negara memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas wilayah dan pengamanan objek strategis nasional.

Sementara itu, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan rapat tersebut turut membahas pengembangan tambang logam tanah jarang di Mamuju, Sulawesi Barat.

Sjafrie Undang Jenderal Senior Pengkritik Dasco, Pengamat: Konsolidasi Ini Bisa Pertajam Lingkar Dalam Prabowo Pengamat politik Rokhmat Widodo

Sjafrie Undang Jenderal Senior Pengkritik Dasco, Pengamat: Konsolidasi Ini Bisa Pertajam Lingkar Dalam Prabowo

Hedi Batubara 25 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan jajaran petinggi TNI aktif serta para purnawirawan senior dinilai bukan sekadar agenda konsolidasi pertahanan biasa.

Sorotan publik mengarah pada kehadiran mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang sebelumnya pernah melontarkan kritik keras terhadap Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus orang kepercayaan Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad.

Gatot bahkan sempat menyebut posisi Dasco layaknya “komite sentral” dalam organisasi Partai Komunis, sebuah pernyataan yang kala itu memicu polemik luas. Ia juga pernah menilai Dasco tidak pantas berada di Istana saat pengumuman kabinet, sehingga hubungan politik keduanya dinilai tidak pernah benar-benar cair.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai langkah Sjafrie mengumpulkan para kepala staf tiga matra bersama para jenderal senior merupakan gerakan politik yang dibungkus dalam narasi konsolidasi nasional.

“Ini bukan sekadar forum pertahanan biasa. Ada nuansa positioning politik yang sangat kuat. Sjafrie sedang membangun persepsi sebagai figur sentral yang mampu menjembatani militer aktif, purnawirawan, dan lingkar kekuasaan Presiden,” ujar Rokhmat, Jumat (24/4/2026).

Menurutnya, Sjafrie yang bukan berasal dari Partai Gerindra justru sedang berupaya memperkuat legitimasi politiknya di hadapan Prabowo melalui jalur institusional pertahanan.

“Secara formal beliau Menteri Pertahanan, tetapi secara politik ia juga sedang membangun kepercayaan langsung kepada Presiden. Sjafrie bukan kader Gerindra, tetapi ia punya kepentingan agar tetap menjadi figur penting dalam orbit kekuasaan Prabowo,” katanya.

Rokhmat bahkan menilai, bila memang ingin memainkan peran politik yang lebih kuat dalam pemerintahan Prabowo, semestinya Sjafrie memiliki posisi politik yang lebih tegas.

“Harusnya kalau mau total, masuk Gerindra. Karena saat ini yang terlihat adalah konsolidasi kekuatan, tetapi dengan posisi politik yang masih abu-abu,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti bahwa pertemuan tersebut berpotensi memperuncing rivalitas di antara dua poros orang kepercayaan Prabowo, yakni kelompok sipil dan kelompok militer.

“Ini yang berbahaya. Pertemuan seperti ini bisa dibaca sebagai penguatan blok militer di sekitar Presiden, sementara di sisi lain ada figur sipil seperti Dasco yang sangat dominan dalam komunikasi politik dan strategi parlemen,” jelasnya.

Menurut Rokhmat, jika tidak dikelola dengan baik, dinamika ini dapat menimbulkan ketegangan baru di lingkar dalam kekuasaan Presiden.

“Alih-alih memperkuat soliditas pemerintahan, justru bisa mempertegas garis pemisah antara loyalis sipil dan loyalis militer. Ini sensitif karena menyangkut trust Presiden terhadap orang-orang terdekatnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, publik akan terus membaca setiap pertemuan elite pertahanan bukan hanya dari sisi formal kenegaraan, tetapi juga dari arah peta suksesi dan distribusi pengaruh menuju 2029.

“Di era Prabowo, siapa yang paling dipercaya Presiden akan menentukan masa depan politik nasional. Dan semua elite tahu itu,” tutupnya.

Pertemuan Menhan-Kepala Staf 3 Matra dan Para Jenderal Senior, Pengamat: Konsolidasi Nasional di Tengah Gejolak Global Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah

Pertemuan Menhan-Kepala Staf 3 Matra dan Para Jenderal Senior, Pengamat: Konsolidasi Nasional di Tengah Gejolak Global

Hedi Batubara 25 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pertemuan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dengan jajaran petinggi TNI aktif dan para purnawirawan senior dinilai memiliki makna strategis yang jauh lebih dalam daripada sekadar forum silaturahmi.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menegaskan, kehadiran Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, serta sejumlah mantan Panglima TNI dan purnawirawan senior menunjukkan adanya konsolidasi besar dalam menjaga stabilitas nasional di tengah gejolak global.

Menurut Amir, dalam perspektif analisa intelijen, langkah Sjafrie mengumpulkan para senior militer itu merupakan sinyal bahwa negara sedang membangun sinkronisasi persepsi strategis menghadapi dinamika geopolitik global dan tantangan politik domestik.

“Ini bukan sekadar temu kangen para jenderal. Dalam analisa intelijen, ketika Menteri Pertahanan mengumpulkan para mantan Panglima dan senior TNI, itu menandakan ada kebutuhan sinkronisasi persepsi strategis,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).

Ia menjelaskan, negara ingin memastikan bahwa stabilitas nasional memiliki dukungan penuh dari seluruh spektrum kekuatan pertahanan, baik unsur aktif maupun purnawirawan.

“Negara ingin memastikan bahwa stabilitas nasional memiliki dukungan penuh dari seluruh spektrum kekuatan pertahanan, baik aktif maupun purnawirawan,” katanya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat itu, hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersama tokoh-tokoh senior seperti Wiranto, Gatot Nurmantyo, Andika Perkasa, Dudung Abdurachman, Agum Gumelar, dan sejumlah purnawirawan lainnya.

Amir menilai, forum tersebut menjadi sangat penting karena Indonesia sedang berada dalam fase sensitif, terutama di tengah tekanan geopolitik kawasan Indo-Pasifik, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, ketegangan Laut China Selatan, hingga konsolidasi besar pemerintahan nasional.

Menurutnya, pemaparan Sjafrie mengenai hasil pertemuannya dengan Secretary of War Amerika Serikat Pete Hegseth juga menunjukkan adanya upaya pemerintah membangun pemahaman bersama mengenai arah hubungan pertahanan internasional Indonesia.

“Ketika Menhan menyampaikan hasil komunikasi dengan pejabat tinggi pertahanan Amerika Serikat kepada para purnawirawan, itu artinya pemerintah ingin memastikan tidak ada ruang bagi disinformasi strategis,” jelas Amir.

Ia menegaskan, semua pihak harus memahami posisi Indonesia yang tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, namun tetap kuat dalam membangun pertahanan nasional.

“Semua pihak harus memahami posisi Indonesia: bebas aktif, tetapi tetap kuat dalam pertahanan nasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amir melihat kehadiran tokoh-tokoh seperti Wiranto, Gatot Nurmantyo, dan Andika Perkasa juga memiliki pesan simbolik yang sangat kuat, yakni menjaga kesinambungan doktrin pertahanan nasional agar tidak terpecah oleh kepentingan politik jangka pendek.

Menurutnya, dalam dunia intelijen negara, persepsi elite sangat menentukan stabilitas keamanan nasional.

“Jika para senior militer solid, maka potensi turbulensi politik maupun gangguan keamanan bisa lebih mudah diredam. Ini adalah sinyal penting bahwa negara sedang memperkuat fondasi pertahanannya dari dalam,” ujarnya.

Amir menilai, langkah Sjafrie Sjamsoeddin merupakan bentuk kepemimpinan strategis yang tidak hanya berfokus pada modernisasi alutsista, tetapi juga pada penguatan trust, legitimasi, dan soliditas di internal komunitas pertahanan nasional.

“Pertahanan tidak hanya soal senjata, tetapi juga soal soliditas elite strategis. Dan hari ini, pesan itu terlihat sangat jelas dari Kemhan,” pungkas Amir.

Sjafrie Sjamsoeddin

Pengamat: China dan RI Pererat Pertahanan, Indonesia Bisa Jadi Penentu Keseimbangan Indo-Pasifik

Connie Rahakundini: Prabowo Seperti Raja Telanjang di Jalanan

Isu Pergantian Kapolri dan Konflik Kejagung vs Polri

Wartawan Senior: Setelah Febrie, Target Berikutnya Menhan Sjafrie. Prabowo Dalam Bahaya!

Tempo Sebut Ada Dugaan Intervensi Sjafrie dalam Penanganan Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Sjafrie Sjamsoeddin Berpeluang Menjadi Cawapres 2029

Mantan Ketua DPRD Morowali Soroti Dugaan Dominasi Asing dan Minimnya Pengawasan di Kawasan Industri Nikel

Rare Earth Mamuju Jadi Perhatian Negara, Pengamat: Indonesia Punya Senjata Geopolitik Baru

Sjafrie Undang Jenderal Senior Pengkritik Dasco, Pengamat: Konsolidasi Ini Bisa Pertajam Lingkar Dalam Prabowo

Pertemuan Menhan-Kepala Staf 3 Matra dan Para Jenderal Senior, Pengamat: Konsolidasi Nasional di Tengah Gejolak Global

Baca Juga Berita Ini

Sebut Sekjen dan Waketum Tak Urus Partai, DPC PPP Jakbar Pasang Badan untuk Mardiono

Muslim Arbi: Oligarki Diduga Siapkan Dana Berlimpah untuk KDM-Gibran di Pilpres 2029

Kredit Macet Rp4 Triliun Lebih, Laba KB Bank Ambles, Kepercayaan Nasabah Dipertaruhkan

Kasus Eks Wamen Imipas, FORMASI Desak KPK Periksa Menteri “RAMA”