MoneyTalk, Jakarta – Analis geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit menilai pidato presiden di DPR terkait tata kelola baru ekspor sawit, batu bara, dan paduan besi semakin mengonfirmasi adanya arah perubahan besar dalam sistem ekonomi nasional.
Dalam pernyataannya pada 22 Mei 2026, Hendrajit menyebut langkah presiden tersebut menunjukkan upaya mengubah bukan hanya sistem, tetapi juga kebiasaan lama yang selama ini mengakar dalam tata niaga komoditas strategis nasional.
“Dalam menyimak pidato presiden di DPR, terutama terkait tata kelola baru ekspor sawit dan batubara dan paduan besi, semakin mengonfirmasi dugaan saya, bahwa presiden sebelum mengubah sistemnya, mengubah dulu kebiasaan lamanya jadi kebiasaan baru dan aturan main lama jadi aturan baru,” ujar Hendrajit.
Menurutnya, meskipun kebijakan tersebut baru berupa Peraturan Presiden sebagai payung hukum untuk mengambil alih peran eksportir dari tangan swasta ke negara, dampaknya berpotensi sangat besar bila diterapkan secara konsisten.
“Implikasinya jika dipraktekkan secara konsisten, dampaknya bisa sangat revolusioner. Efek dominonya bisa melebar ke mana-mana. Sesuatu yang tak terduga bisa terjadi,” katanya.
Hendrajit menilai kebijakan tersebut bukan semata keputusan ekonomi, melainkan juga keputusan politik dan geopolitik. Ia menyoroti selama ini tata niaga ekspor komoditas strategis lebih banyak dikendalikan oleh konglomerasi lokal yang berkolaborasi dengan korporasi global.
“Sebab kita sudah tahu para aktor utama aturan main lama yang selama ini menikmati kebiasaan lama dan aturan main lama itu adalah konglomerasi lokal yang kawin main dengan korporasi global. Yang sejatinya merupakan broker berkedok pengusaha. Broker berkedok eksportir,” ujarnya.
Ia menyebut dalam literatur ekonomi politik, kelompok tersebut dikenal sebagai ersatz capitalists atau kapitalis semu. Pada era Presiden pertama RI Sukarno dan Presiden kedua RI Suharto, istilah serupa dikenal sebagai kapitalis birokrat atau “Kabir”.
Hendrajit menilai apabila Perpres itu benar-benar diterapkan secara konsisten, maka dampaknya dapat memukul kekuatan ekonomi kelompok konglomerasi lama.
“Nah kalau memang PP ini akan dipraktekkan secara konsisten, sama saja memotong tumit Achilles para konglo lokal termasuk di dalamnya bukan saja beberapa naga tapi juga para tuan tanah pensiunan jenderal dari masa ke masa. Para pengusaha tanpa basis industri. Cuma gali dan keruk kekayaan alam kita, terus jual,” tegasnya.
Meski demikian, Hendrajit mengingatkan agar negara tetap waspada terhadap potensi lahirnya oligarki baru melalui lembaga pengelola investasi negara, termasuk Danantara.
“Namun satu segi yang kita juga tetap harus waspada dari pidato presiden kemarin, jangan sampai Danantara sebagai aktor baru negara sebagai eksportir tunggal tiga aset strategis ekonomi tadi, kemudian malah menjelma jadi oligarki baru,” katanya.
Ia pun mengibaratkan potensi penyimpangan tersebut seperti petugas keamanan yang lalai menjalankan tugas.
“Jangan sampai satpam ditugaskan jaga malam, malah tertidur pulas, sehingga maling malah leluasa menjarah isi rumah,” pungkas Hendrajit.
