MoneyTalk, Jakarta – Pemilik akun X (Twitter) bernama Sheno Wirang melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan saat ini. Dalam unggahannya, ia menilai rezim berjalan tanpa pengawasan oposisi yang kuat sehingga berbagai kebijakan dianggap lolos tanpa kritik berarti di parlemen.
Melalui akun @ShenoWirang, ia menyebut sejumlah program pemerintah berjalan secara “ugal-ugalan”, mulai dari program MBG, koperasi desa (Kopdes), hingga praktik nepotisme yang dinilai semakin vulgar.
“Rezim tanpa oposisi: MBG ugal-ugalan, Kopdes ugal-ugalan, nepotisme ugal-ugalan, kerja plengar-plenger,” tulisnya dalam unggahan yang ramai diperbincangkan warganet, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, lemahnya fungsi kontrol politik membuat pemerintah terlalu nyaman mengambil keputusan tanpa mekanisme checks and balances yang memadai. Ia bahkan menilai parlemen gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan strategis pemerintah.
Sheno juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang menurutnya menunjukkan tanda-tanda tekanan serius. Ia mengaitkan situasi tersebut dengan pelemahan nilai tukar rupiah, defisit APBN, hingga meningkatnya utang negara.
Dalam unggahannya, ia menyebut kondisi saat ini mulai menunjukkan gejala “anomali” yang mengingatkan pada situasi menjelang krisis 1998. Meski demikian, ia menilai pemerintah masih berusaha menampilkan keadaan seolah normal.
“Tinggal menunggu meledaknya saja, sembari joget-joget,” sindirnya.
Unggahan tersebut memancing beragam respons publik. Sebagian netizen menilai kritik tersebut sebagai bentuk kegelisahan terhadap arah kebijakan nasional, sementara lainnya menganggap pernyataan itu terlalu provokatif dan berlebihan.
Istilah “Presiden Kakean Polah” yang dipakai dalam narasi kritik itu sendiri berasal dari bahasa Jawa yang secara umum menggambarkan sosok pemimpin yang dinilai terlalu banyak manuver atau terlalu banyak aksi, namun dianggap tidak fokus menyelesaikan persoalan utama rakyat.
Perdebatan di media sosial terkait kondisi ekonomi, efektivitas program pemerintah, hingga kualitas oposisi di parlemen memang terus menguat dalam beberapa waktu terakhir. Media sosial kini menjadi arena utama masyarakat dalam menyalurkan kritik politik secara terbuka terhadap pemerintah maupun elite kekuasaan.