MoneyTalk, Jakarta – Pegiat sosial politik sekaligus eksponen Angkatan Reformasi 98, Andrianto Andri mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi nasional 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Menurut Andrianto, pidato Presiden dalam agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKP) 2027 menjadi momentum penting dalam upaya menegakkan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.
“Semoga apa yang dikatakan oleh Presiden dalam rapat paripurna DPR itu bisa terwujud tanpa mendapat tantangan dan halangan dari mereka yang merasakan dibatasi keleluasaannya dalam merampok dan menjarah hasil tambang dan bumi Indonesia,” kata Andrianto Andri, Kamis (21/5/2026).
Mantan Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau ProDEM itu menilai kehadiran langsung Presiden di Sidang Paripurna DPR menunjukkan penghormatan terhadap lembaga legislatif sekaligus keseriusan pemerintah dalam menjalankan agenda perubahan ekonomi nasional.
“Yang perlu diapresiasi, Presiden tetap menganggap penting momen dan kedudukan DPR. Dia menyampaikan pikiran barunya itu pada tanggal 20 Mei yang dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional dan di depan sidang paripurna DPR yang posisinya sejajar dengan Presiden,” ujarnya.
Menurut Andrianto, biasanya pengantar RAPBN disampaikan oleh Menteri Keuangan. Namun kali ini, Presiden Prabowo hadir langsung untuk menyampaikan gagasan ekonomi yang disebutnya sangat revolusioner.
“Dia datang sendiri ke Sidang Paripurna untuk melontarkan gagasan yang sangat revolusioner yang sangat dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia di masa 81 tahun kemerdekaan,” kata mantan Ketua Umum Humanika tersebut.
Andrianto menegaskan inti dari pidato Presiden Prabowo adalah penegakan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Intisari dari pidato kemarin adalah untuk menegakkan Pasal 33 UUD 1945 yakni bumi, air dan kekayaan alam yang ada di tanah air kita harus sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini sebenarnya adalah inti dan pokok dari seluruh pasal di dalam UUD tersebut,” ujarnya.
Ia mengutip pandangan Soekarno bahwa kemerdekaan merupakan “jembatan emas” menuju kesejahteraan rakyat. Namun hingga kini, menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum menikmati makna kemerdekaan secara nyata.
“Karena tidak ada konsistensi dari para pemimpin kita yang mengabaikan Pasal 33 itu,” katanya.
Andrianto juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo mengenai penghentian pola ekspor komoditas strategis yang selama ini dikuasai segelintir pengusaha besar.
“Kali ini Presiden Prabowo dengan pidatonya menyatakan salah satunya: tidak ada lagi para cukong atau pengusaha batubara dan sawit yang akan bisa mengekspor komoditi itu secara sendiri-sendiri,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andrianto mendukung rencana pemerintah membentuk lembaga berbentuk BUMN yang akan mengelola ekspor sumber daya alam dan hasil tambang Indonesia.
“Pemerintah akan membentuk sebuah lembaga yang sifatnya BUMN yang nantinya mengelola semua ekspor hasil bumi alam dan tambang Indonesia. Sekarang baru batubara, sawit dan nikel. Mungkin nanti akan menyusul emas, tembaga, timah dan lain sebagainya,” katanya.
Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai terobosan baru yang menjanjikan bagi masa depan ekonomi nasional.
“Ini jelas sebuah kebijakan baru yang merupakan terobosan yang menjanjikan,” lanjutnya.
Menurut Andrianto, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar dan seharusnya mampu menjadi fondasi kesejahteraan rakyat apabila dikelola secara benar dan bebas dari kebocoran.
Ia mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut sekitar 150 miliar dolar AS hilang selama ini akibat tata kelola yang tidak optimal.
“Dengan jumlah sebesar itu jika dikelola secara baik dan tidak ada kebocoran maka niscaya seluruh rakyat akan menjadi makmur dan sejahtera,” ujarnya.
Andrianto optimistis pengelolaan sumber daya alam melalui BUMN akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat luas.
“Ini sebuah langkah yang jenius dari Prabowo. Rakyat Indonesia akan mendukung dengan segala daya dan upaya jika semua itu bisa terlaksanakan dan memberikan manfaat untuk seluruh rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung ketimpangan ekonomi yang selama ini terjadi di Indonesia.
“Kami rakyat Indonesia selama ini hanya melongok saja mendengar dan membaca ada enam atau sepuluh orang yang kekayaannya melebihi 100 juta rakyat. Ini tidak sesuai dengan makna dan cita-cita kemerdekaan kita yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Andrianto berharap Presiden Prabowo tetap konsisten menjalankan komitmen yang telah disampaikan di hadapan DPR RI.
“Semoga Prabowo konsisten dengan apa yang dia katakan dan tidak berubah di kemudian hari,” pungkasnya.
