MoneyTalk, Jakarta – Sejumlah kalangan mulai mengkritisi gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto yang dinilai masih dipenuhi retorika politik layaknya masa kampanye Pilpres. Kritik tersebut disampaikan Ketua K3PP Tubaba, Ahmad Basri, yang menilai masyarakat kini lebih membutuhkan bukti kerja nyata dibanding pidato penuh janji dan gagasan besar.
Menurut Ahmad Basri, pidato Presiden Prabowo di Gedung DPR/MPR pada Rabu (20/5/2026) memperlihatkan pola komunikasi yang belum banyak berubah sejak masa kampanye. Ia menyebut gaya pidato yang penuh semangat dan target ambisius memang wajar dilakukan seorang calon presiden untuk menarik simpati publik. Namun, setelah menjadi kepala negara, rakyat dinilai mengharapkan hasil konkret dari kebijakan pemerintah.
“Rakyat sekarang bukan lagi ingin mendengar janji atau retorika besar. Yang dibutuhkan adalah hasil nyata yang bisa dirasakan langsung,” ujar Ahmad Basri dalam keterangannya, Jumat (22/5/2026).
Ia menilai sebagian masyarakat mulai merasa jenuh mendengarkan pidato Presiden karena dinilai lebih banyak berisi harapan dibanding capaian nyata di lapangan. Kondisi itu, menurutnya, memunculkan persepsi bahwa pemerintah terlalu fokus pada narasi besar, tetapi implementasinya belum sepenuhnya terlihat.
Ahmad Basri juga menyoroti adanya kontradiksi dalam kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah mendorong efisiensi anggaran dan melakukan pemotongan belanja di berbagai lembaga hingga daerah. Namun di sisi lain, pemerintah tetap menjalankan program-program besar yang membutuhkan anggaran sangat besar.
Beberapa program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disebutnya menjadi contoh kebijakan yang menuai perdebatan publik. Program tersebut dipromosikan sebagai langkah besar pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sebagian pihak menilai implementasinya berpotensi membebani keuangan negara apabila tidak dilakukan secara hati-hati dan terukur.
Menurutnya, visi besar seorang pemimpin memang penting, tetapi harus dibarengi dengan realisasi yang jelas dan dapat diukur masyarakat. Jika tidak, pidato hanya akan dianggap sebagai rangkaian kata-kata tanpa dampak nyata.
“Masyarakat akan menilai presiden dari hasil kerjanya, bukan dari seberapa sering berpidato. Pidato bisa menciptakan harapan, tetapi kerja nyata yang membangun kepercayaan,” katanya.
Ia mengingatkan, apabila pola komunikasi yang dianggap terlalu banyak retorika terus dipertahankan, kepercayaan publik terhadap pidato-pidato presiden bisa semakin menurun. Menurutnya, kondisi itu bukan karena rakyat membenci pemimpinnya, melainkan karena muncul rasa lelah akibat janji yang terus diulang tanpa perubahan signifikan dalam kehidupan sehari-hari.
