MoneyTalk, Jakarta – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto memahami adanya praktik manipulasi dalam tata kelola ekonomi nasional, termasuk persoalan di sektor Bea Cukai yang selama ini disebut rawan permainan mafia impor, penyelundupan hingga beking aparat.
Menurut Amir, pidato keras Prabowo belakangan ini menunjukkan Presiden tidak sedang berbicara normatif, melainkan sudah membaca persoalan yang terjadi di lapangan.
“Presiden Prabowo tahu ada manipulasi, termasuk di Bea Cukai. Ada oknum tentara dan polisi juga yang harus dievaluasi,” kata Amir Hamzah, Jumat (22/5/2026).
Ia menegaskan aparat internal negara harus segera merespons sinyal keras Presiden tersebut. Polisi Militer diminta melakukan pengawasan terhadap oknum aparat TNI, sementara Divisi Propam Polri harus bergerak membersihkan anggota yang diduga terlibat dalam praktik beking perusahaan maupun mafia ekonomi.
“Kalau Presiden sudah bicara soal beking aparat terhadap perusahaan, itu berarti persoalannya serius. Polisi Militer harus merespons, Propam juga harus merespons,” ujarnya.
Amir juga mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan agar tidak bermain “patgulipat” dalam menangani kasus-kasus besar yang berkaitan dengan kebocoran ekonomi nasional.
Menurutnya, reformasi ekonomi yang digaungkan Prabowo akan sulit berhasil bila aparat penegak hukum tidak berani membongkar jejaring mafia impor, tambang maupun permainan ekspor komoditas strategis.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memang menyinggung budaya aparat yang dipakai untuk membekingi kepentingan perusahaan tertentu. Pernyataan itu dianggap sebagai kritik terbuka terhadap praktik rente yang selama ini membebani negara.
Dalam kesempatan itu, Amir juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo terkait keinginan Indonesia menentukan harga komoditas strategis sendiri, mulai dari sawit, nikel hingga emas.
Ia mendukung semangat kedaulatan ekonomi nasional tersebut, namun mengingatkan agar kebijakan penentuan harga tidak terlalu tersentralisasi di Jakarta.
“Jangan sampai semua diputuskan pusat. Daerah penghasil harus diberi kewenangan besar menentukan arah kebijakan harga,” tegas Amir.
Secara satir Amir menyindir pusat kekuasaan nasional yang dinilainya tidak merasakan langsung dampak eksploitasi sumber daya alam.
“Di Istana, Hambalang hingga Kertanegara tidak ada sumber sawit ataupun nikel,” sindirnya.
Menurut Amir, daerah penghasil selama ini justru menanggung dampak lingkungan, kerusakan jalan, konflik sosial hingga beban infrastruktur akibat eksploitasi tambang dan perkebunan besar. Namun keuntungan ekonomi lebih banyak terkonsentrasi di pusat.
Karena itu ia meminta pemerintah daerah lebih terbuka kepada publik mengenai berapa sebenarnya pendapatan daerah dari setiap ton nikel, sawit maupun hasil tambang lainnya.
“Daerah harus mengungkapkan. Setiap harga nikel daerah dapat berapa. Rakyat harus tahu,” katanya.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pidato Presiden Prabowo yang meminta kabinet merumuskan mekanisme penentuan harga komoditas strategis di dalam negeri agar tidak lagi dikendalikan negara lain.
Prabowo menegaskan Indonesia sebagai produsen besar sawit dan nikel tidak boleh terus bergantung pada mekanisme harga internasional yang dianggap merugikan kepentingan nasional.
Amir Hamzah juga mengingatkan agar agenda hilirisasi nasional tidak sekadar mengejar industrialisasi besar tanpa menyelesaikan masalah di tingkat hulu.
Ia mencontohkan persoalan sampah plastik yang hingga kini masih menjadi problem serius di daerah perkotaan seperti Jakarta.
Menurutnya, kebijakan pengurangan plastik sering hanya berhenti pada pencitraan administratif, sementara praktik sebenarnya di lapangan belum berubah signifikan.
“Minimarket memang tidak lagi menyediakan kantong plastik, tetapi roti dan barang lain yang dijual tetap dibungkus plastik. Artinya hulunya belum selesai,” ujarnya.
Ia menilai persoalan lingkungan dalam industri sawit dan tambang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pusat.
Jangan sampai hilirisasi hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi di atas kertas tetapi meninggalkan persoalan ekologis yang semakin berat di daerah penghasil.
Amir menilai pidato Prabowo seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membreakdown kebijakan nasional menjadi langkah nyata di lapangan.
“Pemerintah daerah harus mampu menerjemahkan kebijakan Prabowo, khususnya menyangkut nikel, sawit dan tambang lainnya,” katanya.
Menurut Amir, keberhasilan agenda kedaulatan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga kemampuan daerah menjaga keseimbangan antara investasi, lingkungan dan kesejahteraan rakyat lokal.
Ia menegaskan daerah penghasil tidak boleh lagi hanya menjadi objek eksploitasi sumber daya alam tanpa memperoleh manfaat ekonomi yang proporsional.
“Kalau daerah tidak diberi ruang besar, maka narasi kedaulatan ekonomi hanya jadi slogan politik,” pungkasnya.
