MoneyTalk, Jakarta – Penunjukan Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menuai sorotan publik. Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Roy Murtadho atau yang akrab disapa Gus Murtadho, mempertanyakan dasar meritokrasi dalam penempatan jabatan strategis tersebut.
Menurut Gus Murtadho, banyak kalangan akademisi menilai bahwa posisi Kepala BGN semestinya diisi oleh sosok yang memiliki latar belakang kuat di bidang gizi, kesehatan masyarakat, atau pangan, bukan justru dari disiplin ilmu lain yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung.
“Setahuku di IPB banyak sekali ahli gizi. Tapi kenapa justru Dadan Hindayana yang ahli serangga dijadikan sebagai Kepala BGN? Inilah praktik memberi kerjaan berdasar meritokrasi ala Gemoy,” ujar Gus Murtadho dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).
Pernyataan tersebut langsung memantik diskusi luas di ruang publik, terutama terkait komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan strategis nasional.
BGN sendiri menjadi lembaga yang sangat krusial dalam pemerintahan Prabowo karena menjadi ujung tombak pelaksanaan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyasar jutaan pelajar di seluruh Indonesia.
Karena itu, menurut Gus Murtadho, penempatan figur di pucuk pimpinan BGN seharusnya mempertimbangkan kompetensi substantif yang relevan, bukan sekadar kedekatan politik atau pertimbangan non-teknis.
“Ini bukan soal personal terhadap Pak Dadan, tetapi soal tata kelola negara. Program makan bergizi gratis itu sangat besar, menyangkut masa depan generasi bangsa dan anggaran negara yang sangat besar. Harus dipimpin oleh orang yang benar-benar punya keahlian langsung di bidang itu,” tegasnya.
Ia juga menyinggung bahwa kampus sebesar Institut Pertanian Bogor (IPB) memiliki banyak profesor dan pakar gizi yang selama ini berkontribusi dalam riset ketahanan pangan dan nutrisi masyarakat. Karena itu, publik wajar mempertanyakan alasan pemilihan figur dengan spesialisasi entomologi atau ilmu serangga.
Kritik tersebut, lanjutnya, bukan semata soal latar belakang akademik, tetapi menyangkut simbol arah pemerintahan baru Prabowo yang sejak awal menjanjikan profesionalisme dan efektivitas birokrasi.
“Kalau jabatan sepenting ini saja publik bingung membaca logikanya, maka wajar muncul pertanyaan: apakah ini benar meritokrasi, atau hanya meritokrasi versi Gemoy?” sindirnya.
Istilah “Gemoy” sendiri merupakan sebutan populer yang kerap dilekatkan kepada Presiden Prabowo Subianto selama masa kampanye Pilpres 2024, yang kemudian terus digunakan oleh publik dalam berbagai konteks politik.
Sejumlah pengamat menilai kritik seperti ini menjadi penting sebagai bentuk kontrol publik terhadap pemerintahan baru, terutama dalam fase awal pembentukan kabinet dan lembaga strategis.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Badan Gizi Nasional maupun Dadan Hindayana terkait kritik yang disampaikan Gus Murtadho tersebut.
Namun polemik ini dipastikan akan terus bergulir, mengingat program makan bergizi gratis merupakan salah satu janji politik utama Presiden Prabowo yang menjadi perhatian besar masyarakat luas.
Publik kini menanti, apakah pemerintah akan mampu membuktikan bahwa penunjukan tersebut benar-benar didasarkan pada kapasitas dan kebutuhan strategis bangsa, atau justru memperkuat anggapan bahwa meritokrasi hanya menjadi slogan politik semata.
