MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Muhammadiyah Farid Idris menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup merupakan keputusan yang sangat tepat dan strategis.
Menurut Farid, sosok Jumhur bukan hanya dikenal sebagai tokoh buruh nasional dan mantan pejabat publik, tetapi juga figur yang memiliki keberanian moral, kepedulian sosial, serta keberpihakan kuat terhadap kepentingan rakyat kecil, termasuk dalam isu perlindungan lingkungan hidup.
“Jumhur masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya menjadi Menteri Lingkungan Hidup, itu sangat tepat. Beliau punya keberanian, integritas, dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat. Dalam konteks hari ini, Indonesia membutuhkan figur seperti itu,” ujar Farid Idris kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).
Farid menegaskan, persoalan lingkungan hidup di Indonesia saat ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan oligarki ekonomi yang selama bertahun-tahun mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologis.
Menurutnya, banyak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat praktik bisnis yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek, mulai dari deforestasi, pencemaran sungai, kerusakan pesisir, tambang yang merusak kawasan hidup masyarakat, hingga konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan petani.
Dalam situasi seperti itu, kata Farid, dibutuhkan sosok menteri yang tidak mudah tunduk pada tekanan kelompok pemodal besar.
“Jumhur itu dikenal berani menghadapi kekuatan besar. Selama ini beliau konsisten membela buruh, petani, nelayan, dan rakyat kecil. Saya yakin kalau beliau memimpin Kementerian Lingkungan Hidup, keberpihakannya jelas: lingkungan harus dijaga untuk rakyat, bukan untuk oligarki,” tegasnya.
Farid menjelaskan, kementerian lingkungan hidup bukan sekadar institusi administratif yang mengurus izin dan regulasi teknis. Lebih dari itu, kementerian tersebut merupakan benteng pertahanan negara terhadap kerusakan ekologis yang dapat mengancam masa depan bangsa.
Karena itu, menurut dia, jabatan Menteri Lingkungan Hidup membutuhkan figur yang memiliki visi besar, keberanian politik, serta kemampuan menghadapi kepentingan-kepentingan besar yang selama ini sering kali mendominasi kebijakan publik.
“Kalau hanya birokratis, itu tidak cukup. Menteri lingkungan hidup harus punya nyali politik. Harus berani mengatakan tidak kepada kekuatan modal yang merusak alam. Dan saya melihat karakter itu ada pada Jumhur Hidayat,” katanya.
Ia juga menilai bahwa pemerintahan Prabowo membutuhkan orang-orang yang memiliki independensi pemikiran, bukan sekadar loyalitas politik.
“Presiden Prabowo Subianto membutuhkan pembantu yang berani menyampaikan kebenaran, bukan hanya orang-orang yang sekadar mengamankan jabatan. Jumhur punya rekam jejak itu,” lanjut Farid.
Farid menilai, pengalaman Jumhur sebagai Kepala BNP2TKI, aktivis pergerakan, dan tokhoh serikat pekerja nasional membuatnya memahami bagaimana kebijakan negara harus berpihak kepada masyarakat luas.
Menurutnya, persoalan lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan keadilan sosial. Ketika lingkungan rusak, yang pertama kali terkena dampak adalah masyarakat kecil—petani kehilangan lahan, nelayan kehilangan hasil tangkapan, warga desa kehilangan sumber air bersih.
“Jadi isu lingkungan itu bukan isu elite, ini isu rakyat. Dan Jumhur sangat memahami itu. Beliau bukan orang yang melihat persoalan dari balik meja saja,” ujarnya.
Farid juga menyoroti keberanian Jumhur dalam menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Hal itu, menurutnya, menunjukkan bahwa Jumhur bukan figur kompromistis terhadap ketidakadilan.
“Kalau bicara soal keberanian menghadapi oligarki, saya kira beliau sudah teruji. Ini yang penting untuk kementerian strategis seperti lingkungan hidup,” katanya.
Sebagai aktivis Muhammadiyah, Farid menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan bagian penting dari gerakan moral dan sosial keumatan.
Muhammadiyah, kata dia, selama ini telah menempatkan persoalan lingkungan sebagai bagian dari jihad kemanusiaan. Kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan etika dan tanggung jawab moral.
“Merusak lingkungan itu pada dasarnya merusak masa depan generasi. Dalam perspektif Islam, menjaga bumi adalah amanah. Karena itu, penempatan figur yang tepat di Kementerian Lingkungan Hidup menjadi sangat penting,” ujarnya.
Farid menyebut, Jumhur masuk kabinet bukan tanpa alasan. Banyak kalangan menilai Indonesia membutuhkan figur non-oligarkis yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
Menurut dia, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka investasi, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.
“Kalau pembangunan menghasilkan kerusakan lingkungan dan penderitaan rakyat, itu bukan kemajuan. Negara harus hadir dengan keberanian politik. Dan saya melihat Jumhur Hidayat bisa menjadi simbol keberanian itu,” pungkasnya.
