20 November 2026

Jumhur Hidayat

MoneyTalk.id,Jakarta – Tiga puluh enam tahun perjalanan Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) mempertemukan kembali aktivis lintas generasi dalam Reuni dan Silaturahmi 36 Tahun HUMANIKA di Cerita Rasa Nusantara, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).

Mengusung tema “Solidaritas, Sinergi, Kolaborasi” dengan tagline #AktivisSepanjangMasa, pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus refleksi perjalanan organisasi yang lahir pada 1990 dan berkembang dalam dinamika gerakan masyarakat sipil Indonesia.

Sejumlah aktivis yang kini berkiprah di berbagai bidang hadir dalam acara tersebut. Di antaranya pendiri HUMANIKA yang kini menjabat Bupati Lahat Bursah Zarnubi, aktivis senior Malari Hariman Siregar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Kepala Badan Komunikasi Kantor Presiden Muhammad Qodari, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Fauzi Amro, Puadi, Iwan Sumule, Hakim Mahkamah Agung Erwin Partogi, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Ma’mun Murod Al-Barbasy.

Namun, salah satu isu yang mencuri perhatian dalam reuni tersebut adalah pandangan politik Bursah Zarnubi mengenai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bursah yang merupakan pendiri sekaligus Ketua pertama HUMANIKA secara terbuka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan pemerintahan Prabowo.

Menurut Bursah, pemerintahan Prabowo perlu diberikan kesempatan menjalankan siklus pemerintahan selama lima tahun dan, dalam pandangannya, dilanjutkan hingga dua periode.

“Pak Prabowo kan mesti dua periode gitu loh maksudnya. Dan ini mesti kita dukung, enggak boleh kita jatuhkan sebelum dia berhasil,” ujar Bursah dalam acara tersebut.

Ia meminta pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan Prabowo untuk bersabar dan memberikan ruang bagi pemerintahan menyelesaikan agenda yang telah dijalankan.

“Minimal siklus lima tahun itu dijaga. Kita mesti siklus lima tahun dipertahankan. Enggak boleh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan politik yang muncul di tengah pertemuan aktivis HUMANIKA dari berbagai generasi.

Bursah menempatkan stabilitas pemerintahan sebagai salah satu prasyarat agar agenda pembangunan dan pengelolaan sumber daya ekonomi dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Selain persoalan keberlanjutan pemerintahan, Bursah juga menyoroti agenda ekonomi yang dikaitkannya dengan Pasal 33 UUD 1945.

Ia menilai pemerintahan Prabowo memiliki pekerjaan besar dalam mengubah pengelolaan kekayaan nasional.

“Tapi saya berpandangan itu dia ada tugas besar yang menurut saya belum pernah digagas oleh Presiden sebelumnya. Revolusi Pasal 33,” kata Bursah.

Menurut dia, agenda tersebut perlu diarahkan agar kekayaan nasional dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Bursah juga berharap pemerintahan Prabowo mampu mengubah struktur penguasaan kekayaan nasional yang menurut pandangannya selama ini terlalu banyak berada di tangan kelompok oligarki.

“Kita tunggu beberapa tahun ke depan ini mudah-mudahan kita akan kaya. Dan kasih kesempatan Pak Prabowo untuk mengambil alih kekayaan dari oligarki yang serakah ini,” ujarnya.

Dalam laporan lain mengenai acara tersebut, Bursah juga mengaitkan gagasan perubahan ekonomi dengan kebutuhan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Ia menilai regenerasi HUMANIKA perlu melibatkan anak muda yang mampu mendorong percepatan transformasi ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pembina HUMANIKA sekaligus Ketua Umum kedua, Andrianto, mengingatkan kembali sejarah panjang organisasi tersebut.

HUMANIKA berdiri pada 18 September 1990, dalam situasi politik Orde Baru ketika ruang gerak organisasi mahasiswa dan kelompok kritis menghadapi berbagai pembatasan.

Dari kelompok studi dan diskusi intelektual, HUMANIKA kemudian berkembang menjadi salah satu simpul aktivisme yang terlibat dalam dinamika gerakan menjelang Reformasi 1998.

Andrianto menilai Reformasi 1998 tidak dapat dilepaskan dari rangkaian gerakan yang telah tumbuh jauh sebelumnya.

“Gerakan ’98 itu tidak bisa dikatakan gerakan murni dari teman-teman ’98 saja,” ujarnya.

Karena itu, menurut Andrianto, perjalanan HUMANIKA selama 36 tahun harus dipahami sebagai mata rantai gerakan lintas generasi.

Ia juga menegaskan bahwa HUMANIKA tetap menempatkan konstitusi sebagai salah satu pijakan dalam perjalanan organisasinya.

Dalam forum tersebut, Andrianto menyampaikan pandangannya bahwa sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan agenda menjalankan amanat UUD 1945.

Reuni 36 tahun HUMANIKA tidak hanya diisi dengan pembicaraan mengenai politik dan kebijakan pemerintah. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk mempertemukan kembali aktivis yang selama puluhan tahun telah menempuh jalan pengabdian masing-masing.

Ada yang kemudian masuk ke pemerintahan, parlemen, lembaga negara, dunia akademik, organisasi masyarakat maupun berbagai profesi lainnya.

Aktivis senior Hariman Siregar turut memberikan kata penutup dalam acara tersebut. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya merawat ingatan sejarah gerakan masyarakat sipil dan perjalanan aktivisme di Indonesia.

Sejumlah tokoh lain yang hadir antara lain Trimedya Panjaitan, Hamid Basyaib, Arif Rahman, Puti Haryanto, Puadi, Andi Arief, Umar Juoro, Herdi Sahrasad, Ariadi Ahmad, Haris Moty, Hatta Taliwang, Kisman Latumakila, Andi Rahmat, Effendi Choirie, Sri Melyana dan sejumlah aktivis lainnya.

Pertemuan lintas generasi itu memperlihatkan bagaimana jaringan HUMANIKA yang dibangun sejak 1990 masih bertahan hingga hari ini. Laporan mengenai kegiatan tersebut juga mencatat adanya pemutaran video testimoni dari sejumlah tokoh yang pernah terlibat dalam perjalanan HUMANIKA.

Bagi HUMANIKA, usia 36 tahun bukan hanya penanda bertambahnya umur organisasi. Ia menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan gerakan, mempertahankan solidaritas dan membuka ruang kolaborasi baru.

Dari kelompok studi pada awal 1990-an, dinamika menjelang Reformasi 1998, hingga aktivisme lintas profesi pada masa kini, HUMANIKA berupaya mempertahankan jejaring yang telah terbentuk selama lebih dari tiga dekade.

Tema “Solidaritas, Sinergi, Kolaborasi” dan tagline #AktivisSepanjangMasa pun menjadi penanda bahwa bagi para aktivisnya, perjalanan organisasi tidak berhenti pada satu generasi.

MoneyTalk.id, Jakarta – Dalam politik, air mata sering kali lebih cepat dipercaya daripada argumentasi. Ia membangkitkan empati, mengundang simpati, dan dalam sekejap mampu mengubah arah perdebatan. Ketika itu terjadi, publik tidak lagi diajak menguji benar atau salahnya sebuah kebijakan, tetapi digiring untuk memilih siapa yang dianggap paling peduli kepada rakyat. Di situlah, menurut saya, dimulai apa yang saya sebut sebagai tarian air mata seorang menteri.

Tarian itu muncul ketika Menteri Jumhur Hidayat membela Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, “Orang yang lapar dikasih makan, Anda cerca, jangan dong.” Kalimat tersebut terdengar sederhana, menyentuh, bahkan sulit dibantah secara moral. Sebab siapa yang tega melihat orang lapar tidak diberi makan?

Namun justru karena itulah, publik perlu berhenti sejenak. Bukan untuk menilai air matanya, melainkan untuk menguji argumentasinya.

Masalahnya bukan pada tangisan seorang menteri. Masalahnya terletak pada cara MBG dibingkai. Pernyataan tersebut menghadirkan kesan seolah-olah MBG adalah program yang dirancang untuk memberi makan orang lapar. Padahal, penjelasan resmi pemerintah menunjukkan gambaran yang lebih utuh.

Badan Gizi Nasional menjelaskan bahwa MBG merupakan strategi nasional untuk meningkatkan status gizi masyarakat, menurunkan prevalensi stunting, memperbaiki kesehatan, dan membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dalam penjelasan yang sama disebutkan bahwa program ini juga berkontribusi mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi. Artinya, mengatasi kelaparan memang menjadi salah satu manfaat yang diharapkan, tetapi bukan satu-satunya cara memahami tujuan MBG. Mereduksi program sebesar ini menjadi sekadar “memberi makan orang lapar” justru menyempitkan makna yang telah dijelaskan oleh pemerintah sendiri.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Ketika MBG dibingkai sebagai program memberi makan orang lapar, kritik terhadap tata kelola program dengan mudah berubah menjadi persoalan moral. Siapa pun yang mempertanyakan efektivitas anggaran, kualitas makanan, ketepatan sasaran, atau mekanisme pengawasan dapat dengan cepat dipersepsikan sebagai orang yang tidak memiliki empati terhadap mereka yang membutuhkan.

Padahal kritik terhadap kebijakan tidak pernah identik dengan penolakan terhadap tujuan kemanusiaannya. Demokrasi justru dibangun di atas hak warga negara untuk menguji apakah sebuah kebijakan benar-benar mencapai tujuan yang dijanjikan. Kritik terhadap pelaksanaan bukanlah kritik terhadap kepedulian. Kritik terhadap tata kelola bukanlah penolakan terhadap perbaikan gizi.

Di titik inilah air mata berubah fungsi. Ia tidak lagi sekadar menjadi ekspresi empati, melainkan menjadi simbol yang berpotensi menggeser fokus perdebatan. Yang semula merupakan diskusi mengenai efektivitas kebijakan berubah menjadi perlombaan menunjukkan siapa yang paling berpihak kepada orang kecil. Akibatnya, ruang argumentasi menyempit, sementara ruang emosional semakin melebar.

MBG adalah program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar. Program sebesar ini tidak membutuhkan pembelaan yang emosional, melainkan penjelasan yang rasional. Publik berhak mengetahui bagaimana keberhasilannya diukur, bagaimana kualitas gizinya diawasi, bagaimana sasaran penerimanya ditetapkan, dan bagaimana pemerintah memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat.

Karena itu, saya tidak mempersoalkan air mata seorang menteri. Yang saya persoalkan adalah ketika air mata hadir bersamaan dengan penyederhanaan tujuan sebuah kebijakan. Empati tentu penting. Namun empati tidak boleh menjadi alasan untuk mengaburkan ruang kritik. Sebab tanpa kritik, tidak ada evaluasi. Tanpa evaluasi, tidak ada perbaikan.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak akan ditentukan oleh seberapa mengharukan cara program itu dibela. Keberhasilannya akan ditentukan oleh apakah status gizi masyarakat meningkat, apakah angka stunting menurun, apakah kualitas sumber daya manusia membaik, dan apakah pemerintah mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dibelanjakan.

Air mata bisa menggerakkan hati. Tetapi dalam negara demokrasi, kebijakan publik tidak boleh dimenangkan oleh air mata. Ia harus dimenangkan oleh argumentasi, data, dan hasil yang dapat dibuktikan. Sebab ketika emosi mengambil alih ruang nalar, yang menari bukan lagi air mata seorang menteri, melainkan kualitas demokrasi kita sendiri.

Penulis : Agung Nugroho, Direktur Jakarta Institute.

MoneyTalk.id,Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat mengatakan, tidak ada satu tekad yang bisa menyatukan berbagai kekuatan kecuali tekad ingin memuliakan bumi, Jumat 3/7/2026.

“Lintas usia, lintas etnik kebudayaan, lintas agama, lintas sektoral, lintas usia, lintas intelektual, semua bisa bahu membahu bersama bersatu dalam satu tekad bersama ingin memuliakan bumi,” kata Menteri Jumhur usai kegiatan Gerakan Brebes ASRI, Penanaman Pohon Mangrove di Brebes.

Karena itu, kata Menteri Jumhur, dirinya bangga dan bersyukur dapat berdiri bersama para kepala daerah, tokoh masyarakat, organisasi profesi, komunitas pegiat lingkungan, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, serta para relawan, semua bersatu dalam satu tekad memuliakan bumi.

“Karena bumi hanya satu dan sekarang dunia resah. Saat ini pemimpin negara-neagra di dunia resah karena bumi akan semakin panas, emisi akan terus bertambah. Apabila kita tidak bekerja untuk mengurangi emisi atau menyerap emisi yang sudah ada maka emisi akan terus bertambah,” kata Menteri Jumhur.

Selain bisa mencegah abrasi, kata Jumhur Hidayat, mangrove juga bisa menekan pencemaran emisi udah dengan menyerap emisi yang ada. Penamanan mangrove perlu dilakukan karena sebanyak 30% dari 3,4 juta hektare (ha) hutan mangrove di Indonesia rusak.

“Sekitar hampir 800.000 ha mangrove di Indonesia rusak dan harus dipulihkan. Kegiatan penanaman Mangrove di Pantai Brebes ini merupakan bagian dari upaya memulihkan 800.000 ha hutan mangrove yang rusak. Saya ajak semua kelompok mari bergotong royong untuk menanam mangrove atau tumbuh-tumbuhan lain dalam rangka menghijaukan bumi,” kata Jumhur Hidayat.

Menurut Menteri Jumhur, pemulihan mangrove bukan sekadar urusan lingkungan hidup. Pemulihan mangrove adalah investasi bagi ketahanan pangan, ketahanan pesisir, kesejahteraan masyarakat, pengurangan risiko bencana, penciptaan lapangan kerja hijau, dan masa depan ekonomi biru Indonesia.

Oleh karena itu, kata Menteri Jumhur, keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa banyak bibit yang ditanam dalam satu hari, tetapi oleh seberapa kuat kolaborasi yang dibangun dan seberapa banyak mangrove yang tumbuh hingga memberi manfaat bagi masyarakat.

Jumhur Hidayat mengatakan, setiap bibit mangrove yang ditanam sebagai simbol komitmen untuk memulihkan alam. Sebab ketika alam pulih, masyarakat menjadi lebih sejahtera, pesisir menjadi lebih tangguh, indeks kerentanan dapat ditekan, dan Indonesia semakin siap menghadapi tantangan perubahan iklim.

“Menanam hari ini bukan sekadar menumbuhkan pohon. Kita sedang menumbuhkan perlindungan, kesejahteraan, dan harapan bagi generasi esok,” kata Menteri Jumhur.

Sementara itu, Wakil Bupati Brebes, Wurja, mengatakan, kehadiran Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat di acara ini menambah semangat bagi masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian Pantai Brebes dengan membudidayakan Mangrove.

“Selama ini warga sudah cukup banyak melakukan penanaman mangrove, dengan kehadiran beliau ini akan menambah semangat lagi,” kata Wabup Brebes Wurja.

Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN), Sudirman Said mengatakan, pidato yang disampaikan Menteri LH Moh Jumhur Hidayat sangat indah. Yakni tidak ada satu agenda manusia yang bisa menyatukan segala macam kelompok, background dan usia kecuali upaya untuk menyelamatkan bumi.

“Kebetulan UHN ini ada di baris kesatu, kami ingin berpartisipasi dalam kegiatan menanam 2 miliar pohon, sekaligus mendukung rencana Gubernur Jawa Tengah memagari laut dengan tanaman mangrove, dimulai dari laut dengan melakukan penanaman Mangrove. Insya Allah Tahun 2045, pohon mangrove yang sekarang ditanam akan memberi inspirasi juga bagi wilayah lain, kelompok-kelompok masyarakat lain. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bisa diikuti semua kelompok masyarakat, dari pemerintahan, dari kampus dan masyarakat umum,” kata Sudirman Said.

MoneyTalk.id, Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menghadiri rangkaian London Climate Action Week (LCAW) 2026 dan mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Raja Charles III dalam acara Super-pollutant High-level Reception yang digelar di Istana St. James, London, Selasa (24/6/2026).

Pertemuan tersebut menjadi salah satu agenda penting bagi Indonesia untuk memperlihatkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup serta pelestarian keanekaragaman hayati di hadapan para pemimpin dan tokoh dunia.

Dalam dialog singkat itu, Jumhur menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada Raja Charles III.

“Yang Mulia, saya menyampaikan salam paling hangat dari Presiden Prabowo Subianto,” ujar Jumhur saat berjabat tangan dengan Raja Charles III.

Menanggapi hal tersebut, Raja Charles III menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya terkait perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan upaya menjaga kekayaan hayati Indonesia.

“Presiden Prabowo itu baik dan sedang berusaha keras menyejahterakan bangsa juga dengan memelihara keanekaragaman hayati di Indonesia,” ujar Raja Charles III.

Jumhur kemudian menyampaikan terima kasih atas dukungan Raja Charles III terhadap berbagai langkah Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan.

“Terima kasih selama ini telah mendukung Indonesia dalam upaya melestarikan lingkungan hidup,” kata Jumhur.

London Climate Action Week 2026 berlangsung pada 22–26 Juni dengan menghadirkan ribuan peserta dari berbagai negara, terdiri atas unsur pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, peneliti, hingga anggota parlemen. Forum ini membahas berbagai strategi menghadapi krisis iklim global melalui kolaborasi lintas sektor.

Beragam isu menjadi pembahasan, mulai dari identifikasi sumber pencemar utama, percepatan transisi energi bersih, hingga perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam forum tersebut, Indonesia dinilai memiliki posisi strategis karena merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terbesar di dunia, baik di daratan maupun wilayah laut.

Jumhur Hidayat termasuk salah satu menteri lingkungan hidup yang mendapat undangan khusus untuk menghadiri Super-pollutant High-level Reception, sebuah forum eksklusif yang mempertemukan para pemimpin dunia, pembuat kebijakan, dan tokoh internasional yang bergerak di bidang lingkungan dan iklim.

Pada kesempatan itu, para peserta membahas berbagai sumber super-pollutant atau pencemar utama, seperti emisi gas metana dan karbon hitam yang berasal dari penggunaan energi fosil.

Selain Menteri Jumhur, forum tersebut juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup Inggris Mary Creagh, Menteri Energi dan Iklim Inggris Ed Miliband, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, serta sejumlah pejabat dan tokoh lingkungan dari berbagai negara.

Menurut keterangan yang diterima redaksi, kehadiran Indonesia dalam forum tersebut mencerminkan pengakuan internasional terhadap peran Indonesia dalam isu lingkungan hidup. Pemerintah Indonesia disebut terus mendorong langkah-langkah perlindungan hutan, ekosistem laut, dan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari komitmen menghadapi perubahan iklim.

MoneyTalk, Jakarta – Gerakan moral lintas agama yang tergabung dalam Siaga Bumi (Indonesia Bergerak Selamatkan Bumi) melakukan audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat, di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman mengenai pentingnya pendekatan budaya dan persuasi religius dalam menghadapi ancaman krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan.

Dalam audiensi itu, Menteri Lingkungan Hidup didampingi Sekretaris Kementerian, sejumlah deputi, dan staf khusus. Sementara rombongan Siaga Bumi dipimpin Ketua Dewan Pengarah, Prof. Dr. Din Syamsuddin.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Din Syamsuddin memaparkan perjalanan Siaga Bumi yang berdiri sejak 2015 sebagai gerakan moral umat beragama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, gerakan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas iman yang menghimpun berbagai unsur dalam Inter-Religious Council (IRC) Indonesia.

Keanggotaan IRC Indonesia mencakup Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), serta kalangan akademisi dari sejumlah perguruan tinggi yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan, termasuk Universitas Nasional.

Dalam pemaparannya, Prof. Din menjelaskan bahwa Siaga Bumi telah menjalankan berbagai program konkret, salah satunya gerakan Eco Rumah Ibadah. Program tersebut berfokus pada penghijauan dan pengelolaan lingkungan di sekitar rumah ibadah, pengelolaan air secara berkelanjutan, serta pengurangan dan pengelolaan sampah.

“Siaga Bumi telah bergerak melalui berbagai program konkret, salah satunya adalah gerakan Eco Rumah Ibadah. Program ini berfokus pada pengasrian fisik dan lingkungan di sekitar rumah-rumah ibadah, manajemen air yang berkelanjutan, serta manajemen sampah,” ujar Prof. Din Syamsuddin.

Menanggapi paparan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan apresiasi atas konsistensi dan kontribusi Siaga Bumi dalam membangun kesadaran ekologis di tengah masyarakat.

Menurut Jumhur, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini tengah menyiapkan agenda besar bertajuk “Pertaubatan Nasional Ekologis”. Program tersebut mencakup berbagai langkah strategis, mulai dari gerakan reforestasi melalui penanaman dua miliar pohon hingga pendataan dan pengawasan terhadap industri-industri yang dinilai berpotensi merusak lingkungan.

Jumhur menilai isu lingkungan memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda latar belakang.

“Semua pihak yang beragam—lintas agama, lintas negara, lintas profesi, dan lintas keahlian—kini dapat bersatu karena sama-sama merasa memiliki tanggung jawab moral pada isu lingkungan hidup. Kami di Kementerian LH sangat merasa perlu adanya rekayasa sosial dan persuasi religius untuk mempengaruhi sekaligus mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga sepakat bahwa akar persoalan krisis ekologis tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan budaya dan pola hidup masyarakat. Karena itu, diperlukan upaya pembudayaan baru yang dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, keteladanan, dan gerakan sosial yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Siaga Bumi berkomitmen memperkuat kerja sama serta membangun sinergi nyata dalam upaya penyelamatan dan pemuliaan lingkungan hidup di Indonesia.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, menyatakan dukungannya terhadap ajakan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, untuk melakukan “Taubat Ekologis” sebagai respons atas berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi Indonesia saat ini.

Menurut Toto, istilah yang digunakan Menteri Jumhur tersebut tidak hanya relevan dengan kondisi lingkungan hidup saat ini, tetapi juga memiliki kekuatan moral dan spiritual yang lebih dalam dibandingkan jargon-jargon lingkungan yang selama ini sering digunakan.

“Ajakan Pak Menteri Jumhur itu patut disambut positif. Momennya sangat tepat,” kata Toto Izul Fatah kepada pers di Jakarta, Ahad (8/6/2026).

Toto yang juga dikenal sebagai aktivis pengrajin bambu menilai, istilah Taubat Ekologis terasa lebih menyentuh dan menggugah kesadaran publik. Dalam pandangannya, kata “taubat” mengandung pengakuan jujur atas kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap alam.

“Taubat berarti mengakui kesalahan, menyesalinya, menghentikan perbuatan yang salah, dan berjanji tidak mengulanginya. Karena itu, Taubat Ekologis harus dimaknai sebagai pengakuan kolektif bahwa selama ini kita telah banyak berdosa terhadap alam,” ujarnya.

Ia menilai berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak lepas dari perilaku manusia yang mengeksploitasi alam tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan.

Menurut Toto, penebangan hutan tanpa upaya pemulihan yang memadai, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran sungai dan laut, pengerukan gunung, alih fungsi lahan produktif, hingga pengorbanan ruang hidup masyarakat atas nama pembangunan merupakan bentuk-bentuk “dosa ekologis” yang selama ini terjadi.

“Alam lebih sering dipandang sebagai objek eksploitasi daripada sebagai ruang kehidupan yang harus dihormati dan dijaga,” tegasnya.

Toto menambahkan, berbagai bencana seperti banjir, longsor, kekeringan, krisis air bersih, pencemaran udara, kebakaran hutan, kerusakan pesisir, hingga meningkatnya suhu bumi bukanlah peristiwa yang muncul begitu saja.

“Di situ ada keserakahan, kelalaian, pembiaran, serta kebijakan yang sering kali tidak ramah terhadap alam,” katanya.

Namun demikian, Toto menegaskan bahwa Taubat Ekologis tidak boleh berhenti pada slogan atau seruan moral semata. Seperti halnya taubat dalam ajaran agama, konsep tersebut harus diwujudkan dalam perubahan perilaku dan kebijakan nyata.

“Taubat tanpa perubahan perilaku hanya akan menjadi kata-kata. Begitu pula Taubat Ekologis tanpa perbaikan kebijakan dan kerja nyata hanya akan menjadi slogan yang indah, tetapi kosong,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk segera menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam langkah konkret, seperti mengevaluasi izin usaha yang berpotensi merusak lingkungan, menindak perusahaan pencemar, memulihkan kawasan kritis, serta menghentikan praktik pembangunan yang melampaui daya dukung alam.

Toto juga mengingatkan agar tanggung jawab menjaga lingkungan tidak hanya dibebankan kepada masyarakat kecil.

“Jangan sampai masyarakat diminta mengurangi penggunaan plastik dan menanam pohon, sementara industri besar terus membuang limbah, merusak hutan, dan mengeruk sumber daya alam tanpa pengawasan yang tegas,” katanya.

Menurutnya, Taubat Ekologis harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan setiap individu.

Dalam kesempatan tersebut, Toto juga menyambut positif gagasan penanaman dua miliar pohon yang disampaikan Menteri Jumhur Hidayat. Ia menilai program tersebut merupakan langkah cerdas untuk memperbaiki tutupan lahan, menyerap karbon, menjaga sumber air, mengurangi risiko banjir dan longsor, serta memulihkan ekosistem yang rusak.

Meski demikian, Toto menekankan pentingnya kejelasan perencanaan dan pelaksanaan program tersebut.

“Publik perlu mengetahui pohon apa yang akan ditanam, di mana lokasinya, berapa luas lahan yang tersedia, siapa yang menanam, siapa yang merawat, dan dari mana sumber anggarannya,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan penghijauan tidak dapat diukur hanya dari jumlah bibit yang ditanam dalam seremoni penanaman pohon.

“Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah berapa banyak pohon yang masih hidup setelah satu tahun, tiga tahun, bahkan sepuluh tahun,” katanya.

Toto menambahkan bahwa pemilihan jenis pohon juga harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Di kawasan sumber air, misalnya, diperlukan pohon yang mampu memperkuat fungsi hidrologis. Di daerah rawan longsor dibutuhkan tanaman berakar kuat, sementara di kawasan perkotaan diperlukan pohon peneduh sekaligus penyerap polusi.

“Sementara di wilayah pedesaan, dapat dikembangkan tanaman produktif yang sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Politikus PDI Perjuangan, Beathor Suryadi, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola lingkungan hidup pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengalami kemunduran serius akibat dominasi kepentingan oligarki.

Menurut Beathor, selama periode tersebut, sektor lingkungan hidup justru menjadi arena yang rentan terhadap kepentingan ekonomi kelompok tertentu, khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Ia menyebut lemahnya pengawasan membuka ruang bagi praktik-praktik yang merugikan negara, baik dari sisi kerusakan lingkungan maupun potensi kehilangan penerimaan pajak.

Dalam konteks itu, Beathor menilai penunjukan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup merupakan langkah yang tepat. Ia menyebut Jumhur memiliki rekam jejak serta pemahaman mendalam terkait persoalan lingkungan, termasuk kerusakan hutan yang terjadi di berbagai wilayah.

Beathor menyinggung salah satu peristiwa kerusakan hutan di wilayah Sumatra yang menurutnya menjadi contoh nyata lemahnya tata kelola lingkungan. Ia menilai kasus tersebut mencerminkan bagaimana eksploitasi sumber daya alam berjalan tanpa kontrol yang memadai.

Lebih lanjut, Beathor mengungkapkan bahwa Jumhur memiliki data kuat terkait keberadaan sekitar 3 juta hektare lahan hutan yang diduga ditanami kelapa sawit tanpa izin lingkungan hidup. Ia menegaskan, praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan negara karena tidak adanya kewajiban pembayaran pajak.

“Kalau tidak ada izin, otomatis tidak ada kontribusi pajak yang masuk ke negara. Ini kerugian besar, bukan hanya secara ekologis, tapi juga secara ekonomi,” ujar Beathor, Kamis (29/4/2026).

Ia berharap di bawah kepemimpinan Jumhur, KLH dapat melakukan pembenahan secara menyeluruh, termasuk penertiban lahan-lahan ilegal, penegakan hukum terhadap pelanggar, serta penguatan sistem pengawasan lingkungan.

Beathor juga mendorong agar pemerintah tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang selama ini diduga memanfaatkan celah regulasi untuk kepentingan bisnis semata. Menurutnya, upaya pemulihan lingkungan harus berjalan seiring dengan penegakan keadilan ekonomi.

“Momentum ini harus digunakan untuk membersihkan sektor lingkungan dari praktik oligarki dan mengembalikan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Aktivis Muhammadiyah Farid Idris menilai langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup merupakan keputusan yang sangat tepat dan strategis.

Menurut Farid, sosok Jumhur bukan hanya dikenal sebagai tokoh buruh nasional dan mantan pejabat publik, tetapi juga figur yang memiliki keberanian moral, kepedulian sosial, serta keberpihakan kuat terhadap kepentingan rakyat kecil, termasuk dalam isu perlindungan lingkungan hidup.

“Jumhur masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto, khususnya menjadi Menteri Lingkungan Hidup, itu sangat tepat. Beliau punya keberanian, integritas, dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat. Dalam konteks hari ini, Indonesia membutuhkan figur seperti itu,” ujar Farid Idris kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Farid menegaskan, persoalan lingkungan hidup di Indonesia saat ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan oligarki ekonomi yang selama bertahun-tahun mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan ekologis.

Menurutnya, banyak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat praktik bisnis yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek, mulai dari deforestasi, pencemaran sungai, kerusakan pesisir, tambang yang merusak kawasan hidup masyarakat, hingga konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan petani.

Dalam situasi seperti itu, kata Farid, dibutuhkan sosok menteri yang tidak mudah tunduk pada tekanan kelompok pemodal besar.

“Jumhur itu dikenal berani menghadapi kekuatan besar. Selama ini beliau konsisten membela buruh, petani, nelayan, dan rakyat kecil. Saya yakin kalau beliau memimpin Kementerian Lingkungan Hidup, keberpihakannya jelas: lingkungan harus dijaga untuk rakyat, bukan untuk oligarki,” tegasnya.

Farid menjelaskan, kementerian lingkungan hidup bukan sekadar institusi administratif yang mengurus izin dan regulasi teknis. Lebih dari itu, kementerian tersebut merupakan benteng pertahanan negara terhadap kerusakan ekologis yang dapat mengancam masa depan bangsa.

Karena itu, menurut dia, jabatan Menteri Lingkungan Hidup membutuhkan figur yang memiliki visi besar, keberanian politik, serta kemampuan menghadapi kepentingan-kepentingan besar yang selama ini sering kali mendominasi kebijakan publik.

“Kalau hanya birokratis, itu tidak cukup. Menteri lingkungan hidup harus punya nyali politik. Harus berani mengatakan tidak kepada kekuatan modal yang merusak alam. Dan saya melihat karakter itu ada pada Jumhur Hidayat,” katanya.

Ia juga menilai bahwa pemerintahan Prabowo membutuhkan orang-orang yang memiliki independensi pemikiran, bukan sekadar loyalitas politik.

“Presiden Prabowo Subianto membutuhkan pembantu yang berani menyampaikan kebenaran, bukan hanya orang-orang yang sekadar mengamankan jabatan. Jumhur punya rekam jejak itu,” lanjut Farid.

Farid menilai, pengalaman Jumhur sebagai Kepala BNP2TKI, aktivis pergerakan, dan tokhoh serikat pekerja nasional membuatnya memahami bagaimana kebijakan negara harus berpihak kepada masyarakat luas.

Menurutnya, persoalan lingkungan hidup sangat erat kaitannya dengan keadilan sosial. Ketika lingkungan rusak, yang pertama kali terkena dampak adalah masyarakat kecil—petani kehilangan lahan, nelayan kehilangan hasil tangkapan, warga desa kehilangan sumber air bersih.

“Jadi isu lingkungan itu bukan isu elite, ini isu rakyat. Dan Jumhur sangat memahami itu. Beliau bukan orang yang melihat persoalan dari balik meja saja,” ujarnya.

Farid juga menyoroti keberanian Jumhur dalam menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Hal itu, menurutnya, menunjukkan bahwa Jumhur bukan figur kompromistis terhadap ketidakadilan.

“Kalau bicara soal keberanian menghadapi oligarki, saya kira beliau sudah teruji. Ini yang penting untuk kementerian strategis seperti lingkungan hidup,” katanya.

Sebagai aktivis Muhammadiyah, Farid menegaskan bahwa isu lingkungan hidup merupakan bagian penting dari gerakan moral dan sosial keumatan.

Muhammadiyah, kata dia, selama ini telah menempatkan persoalan lingkungan sebagai bagian dari jihad kemanusiaan. Kerusakan lingkungan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan etika dan tanggung jawab moral.

“Merusak lingkungan itu pada dasarnya merusak masa depan generasi. Dalam perspektif Islam, menjaga bumi adalah amanah. Karena itu, penempatan figur yang tepat di Kementerian Lingkungan Hidup menjadi sangat penting,” ujarnya.

Farid menyebut, Jumhur masuk kabinet bukan tanpa alasan. Banyak kalangan menilai Indonesia membutuhkan figur non-oligarkis yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Menurut dia, pembangunan tidak boleh hanya diukur dari angka investasi, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam.

“Kalau pembangunan menghasilkan kerusakan lingkungan dan penderitaan rakyat, itu bukan kemajuan. Negara harus hadir dengan keberanian politik. Dan saya melihat Jumhur Hidayat bisa menjadi simbol keberanian itu,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) II Tahun 2026 dengan menegaskan komitmen mendorong perumusan dan penerbitan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan baru yang adil bagi semua pihak sekaligus memperkuat kebangkitan perekonomian dan industri nasional, Kamis (12/2/2026).

Dalam Rakornas tersebut, KSPSI menilai upaya pemerintah mengarahkan ekonomi ke perdesaan melalui penetapan harga gabah yang memadai bagi petani, pengembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di lebih dari 82 ribu desa dan kelurahan, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah nyata untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Namun demikian, peningkatan daya beli harus diiringi dengan produksi barang industri secara masif di dalam negeri. KSPSI menekankan pentingnya kepastian kebijakan agar pertumbuhan sektor industri berjalan baik, termasuk penghapusan berbagai hambatan nonteknis seperti mahalnya biaya logistik, regulasi berbelit, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Menurut KSPSI, meningkatnya daya beli tanpa ketersediaan produk dalam negeri—terlebih jika pasar dibanjiri produk impor ilegal—justru berpotensi merugikan kaum buruh dan pelaku industri nasional.

Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri, tidak hanya di sektor pertambangan tetapi juga pada sektor agraria di perdesaan. Hilirisasi pada bidang perkebunan, perikanan, dan kehutanan dinilai mampu menghasilkan produk bernilai tambah tinggi sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja.

Terkait kebutuhan regulasi baru, KSPSI mendesak segera diterbitkannya UU Ketenagakerjaan yang baru sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, guna menghadirkan kepastian hukum serta perlindungan yang adil bagi pekerja dan pengusaha.

Bersama Forum Urun Rembug Nasional Serikat Pekerja/Serikat Buruh, KSPSI telah merumuskan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam UU baru tersebut, antara lain redefinisi hubungan kerja dan pemberi kerja, perlindungan pekerja platform digital serta dampak otomatisasi dan kecerdasan buatan, perlindungan pekerja terdampak perubahan iklim dan transisi energi, perlindungan pekerja rumah tangga, reformasi kebijakan pengupahan, serta penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dan penegakan hukum yang adil.

Rakornas II KSPSI dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri pimpinan APINDO, KADIN, GAPKI, serta perwakilan buruh dari 18 konfederasi dan 127 federasi serikat pekerja/serikat buruh tingkat nasional.

Adapun peserta Rakornas terdiri dari unsur DPD dan PD seluruh Indonesia, DPP, federasi anggota KSPSI, serta MPO dengan total kehadiran mencapai 281 orang. Rakornas ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam membangun sistem ketenagakerjaan yang berkeadilan sekaligus memperkuat fondasi industri nasional.

MoneyTalk, Jakarta – Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menegaskan bahwa rencana restrukturisasi Telkom Group, termasuk pembentukan holding, spin-off, dan penataan anak perusahaan, tidak boleh menghilangkan hak, status, maupun perlindungan pekerja. Sebagai BUMN strategis, Telkom Group dinilai memikul tanggung jawab ganda: menjaga kinerja bisnis sekaligus menjamin keadilan dan kepastian kerja bagi seluruh karyawan.

Sikap tersebut disampaikan ASPIRASI menyikapi rencana transformasi bisnis Telkom Group yang diklaim sebagai upaya menjawab tantangan digitalisasi dan persaingan global. Namun, menurut ASPIRASI, restrukturisasi tidak boleh menjadi jalan pintas efisiensi yang berujung pada pengurangan hak pekerja.

Untuk memperdalam kajian, ASPIRASI bersama Serikat Pekerja Telkom Group menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Restrukturisasi Telkom Group: Tantangan Bisnis, Perlindungan Pekerja, dan Tanggung Jawab Negara” pada 10 Desember 2025. FGD ini dihadiri pengurus serikat pekerja Telkom Group dari berbagai daerah, mewakili lebih dari 21.000 karyawan di lingkungan Telkom Group.

Akademisi dan praktisi Dr. Ir. Kun Wardana Abyoto, MT, dalam FGD tersebut menegaskan bahwa BUMN tidak boleh semata berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Restrukturisasi, katanya, harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketenagakerjaan dan menghindari risiko PHK massal. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan serikat pekerja sebagai bagian dari transparansi dan keadilan dalam hubungan industrial.

Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, menilai sektor telekomunikasi merupakan sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Ia menolak liberalisasi kepemilikan asing, namun mendukung perbaikan tata kelola manajemen. Menurutnya, serikat pekerja harus tetap kritis terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan negara dan pekerja, serta mendorong komunikasi yang bijak agar tidak menimbulkan keresahan akibat isu PHK.

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan komitmen pemerintah untuk mencegah persoalan ketenagakerjaan di Telkom Group. Pemerintah, kata dia, memastikan tidak ada PHK paksa serta mewajibkan manajemen menghormati hak berserikat sesuai peraturan perundang-undangan. Kementerian Ketenagakerjaan juga siap menjadi mediator guna menjaga hubungan industrial yang konstruktif.

Di sisi lain, SEKAR Telkom menyatakan menolak rencana pengalihan aset dan pembentukan strategic holding tanpa perbaikan fundamental tata kelola bisnis. SEKAR Telkom menegaskan akan mengawal proses restrukturisasi agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional, perlindungan pekerja, dan keberlanjutan bisnis, serta membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan.

Presiden ASPIRASI, Mirah Sumirat, SE, menegaskan bahwa restrukturisasi dalam bentuk apa pun tidak boleh menjadi cara terselubung untuk menurunkan perlindungan pekerja. ASPIRASI mencatat sejumlah risiko yang kerap muncul dalam restrukturisasi BUMN, mulai dari perubahan status kerja, ketidakpastian karier, hingga ketimpangan kesejahteraan antara pekerja induk dan anak perusahaan.

Sehubungan dengan itu, ASPIRASI menyampaikan lima tuntutan utama kepada Telkom Group, antara lain jaminan tertulis tidak adanya PHK sepihak dan pengurangan hak normatif, kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja, dialog sosial yang transparan sejak tahap perencanaan, program reskilling dan upskilling yang nyata, serta kehadiran aktif negara sebagai pemegang saham dan regulator.

ASPIRASI menegaskan siap berdialog dan mengawal ketat seluruh proses restrukturisasi Telkom Group agar transformasi berjalan inklusif, berkeadilan, dan menghormati martabat pekerja.

“Pekerja terlindungi, Telkom maju, negara hadir,” tegas Mirah Sumirat.