20 November 2026

Jumhur Hidayat

MoneyTalk, Jakarta – Kabar baik datang untuk kalangan pekerja khususnya yang tergabung dalam KSPSI di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hal ini terungkap dari Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat dan Ketua Koperasi Warga Jakarta Raya Sejahtera (KOWAJA) Biem Benjamin, di bilangan Jakarta Selatan, Rabu 26/11/2025.

Dalam naskah itu disebutkan bahwa kesepahaman ini bertujuan untuk menjalin kerjasama antara KSPSI dan KOWAJA dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dan perdagangan beras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya Biem Benjamin mengatakan bahwa kerjasama ini untuk memberi manfaat bagi petani yang ada di Indramayu dan Cirebon serta untuk para pekerja terutama yang tergabung dalam KSPSI.

“Bahkan kerjasama ini tidak hanya menyangkut pengadaan beras tetapi juga pengembangan SDM termasuk mereka yang berminat bekerja sebagai tenaga terampil yang ingin bekerja ke luar negeri dengan sebelumnya diberi pelathan-pelatihan”, tutur Biem Banjamin

Senada dengan Biem Benjamin, Ketua Umum KSPSI menyebut bahwa kerjasama ini akan sangat membantu para pekerja dan juga petani karena kita bisa dapat harga beras lebih murah mengingat memotong beberapa rantai distribusinya.

“Jadi nanti beras petani yang usai keluar dari penggilingan padi di daerahnya langsung di bawa ke gudang-gudang yang dikelola KSPSI dan dari gudang itu didistribusi ke anggota atau pekerja. Jelas ini akan membuat harga lebih murah”, jelas Jumhur

Selanjutnya, Jumhur juga menyampaikan bahwa KSPSI juga miliki jaringan ke luar negeri sehingga bisa membantu warga Jakarta yang berminat bekerja ke luar negeri pada sektor-sektor yang membutuhkan tenaga terampil. Sedangkan untuk pelaksanan awal pengadaan beras, umhur menyampaikan dimulai dengan bilangan yang tidak terlalu besar.

“Ya bisa dimulai untuk menyuplai 10 ribu anggota pekerja dulu tentunya sambil memperkuat manajemennya. Setelah siap, maka bisa berkembang hingga untuk ratusan ribu pekerja di Jakarta dan sekitarnya”, ujar Jumhur optimis.

Penandatanganan itu juga disaksikan oleh beberapa perwakilan baik dari KOWAJA dan KSPSI di antaranya Welya Safitri, Fajar, Retno Wulandari, Arif Minardi, Sri Ambar Wiyanti, Kusworo, Endang Hidayat dan Hadi Maryono.

MoneyTalk, Jakarta – Salah satu perjuangan penting bagi serikat pekerja/serikat buruh adalah berhasil membentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam perusahaannya. Banyak perusahaan yang sudah mendirikan serikat pekerja namun masih belum berhasil membuat PKB atau kalau pun membuat hanya memindahkan aturan dalam Peraturan Perusahaaan ke PKB. Dengan kata lain PKB yang demikian belum mencerminkan aspirasi pekerjanya.

Menurut Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat PKB yang terjadi di PT. Sharp Electronics Indonesia sangat baik karena beberapa aspirasi pekerjanya telah ditampung dan dirumuskan dalam PK tersebut. Hal itu disampaikan saat menghadiri Penandatanganan PKB di Pabrik Sharp di Kabupaten Karawang, Jumat (24/10/25)

“Kita bersyukur hari ini telah ditandatangani PKB antara Presiden Direktur PT. Sharp Electronics Indonesia, Teraoka dan Ketua Serikat Pekerjanya, Sugiharto. Saya menghargai karena dalam PKB kali ini terjadi peningkatan beberapa hal menyangkut kesejahteraan pekerja’, ujar Jumhur

Dalam kesempatan itu, Jumhur juga menyampaikan terimakasih atas kebersamaan SHARP yang sudah lebih dari 55 tahun mewarnai belantika produk elektronik di Indonesia sekaligus bisa mengekspor ke berbagai negara. Dengan gencarnya pemerintah memerangi penyelundupan baik setengah resmi maupun ilegal, mudah-mudahan produksi barang elektronik Indonesia akan lebih bangkit lagi.

“Saya juga senang menyaksikan tag line dalam perundingan ini yaitu kejujuran, harmoni, kreativutas, keneranian dan masa depan bersama. Saya rasa tag line seperti perlu dicontoh oleh berbagai perusahaan dan serikat pekerja di Indonesia”, pungkasnya

MoneyTalk, Jakarta – Berkembangnya sistem pembayaran yang semakin meninggalkan transaksi uang tunai memang sangat aman dan efisien. Kalau sebelumnya kita dikenalkan kartu kredit dan kartu debet, saat ini ada m-banking dan e-wallet atau dompet elektronik yang dilengkapi sistem pembayaran QRIS.

Menyikapi sistem pembayaran seperti ini, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja PAREKRAF KSPSI Jumhur Hidayat menyatakan sistem seperti ini juga menggerus hubungan batin antara pelayan dan pelanggan saat berada di restauran karena kesulitan bila mau memberi tipp. Hal itu dikatakannya saat menyampaikan briefing pada acara FORUM KONSOLIDASI SERIKAT PEKERJA PAREKRAF DKI di bilangan Jakarta Pusat, Senin 20/10/25.

“Hubungan antara pelanggan dan pelayan restauran jadi terasa hambar. Padahal ekspresi cinta itu adalah memberi, sehingga kalau fasilitas untuk memberi tipp dihapuskan, maka sama sengan menghapus sarana untuk mengekspresikan cinta sesama”, ujar Jumhur

Selanjutnya Jumhur menjelaskan, adalah wajar bila pelayan akan menghadirkan kerja terbaiknya dengan mengharapkan tipp yang kelak akan dibagikan lagi pada mereka.

“Kalau proses memberi dan menerima ini terbingkai dalam mekanisme pasar pelayanan, saya rasa itu bagus sekali. Semakin baik pelayanan tentunya akan semakin banyak pula tipp-nya”, kata Jumhur

Menurut Jumhur jangan kita anggap enteng urusan tipp ini. Menurut data BPS, pada tahun 2023 saja pendapatan usaha atau omzet restoran dan rumah makan ini hampir Rp. 540 trilyun dan sekitar Rp. 52 trilyun diberikan kepada sekitar 2 juta lebih pekerja. Kalau saja ada tip rata-rata 5% dari omzet ini berarti ada sekitar Rp. 27 trilyun tambahan uang beredar di masyarakat bawah dan tentunya bisa meningkatkan daya beli.

“Sudah selayaknya kita memfasilitasi mereka yang mau berbagi apalagi dalam situasi ekonomi yang saat ini tingkat daya belinya masih rendah di kalangan bawah”, pungkas Jumhur

MoneyTalk, Jakarta – Dunia ketenagakerjaan kembali tertimpa musibah. Kali ini Wakil Menterinya terciduk KPK terkait pengurusan Sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ini terjadi setelah beberapa bulan sebelumnya 8 pejabatnya termasuk mantan Dirjen Bina Penempatan Tenaga Kerja tersangkut pengurusan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Terkait hal ini, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat merasa prihatin. Saat usai menghadiri rapat di Sekretariat KSPSI di Jakarta, Jumat (22/8/25) dia mengatakan kalau ada pergantian sebaiknya Wamenaker diisi oleh Perempuan saja karena banyak sekali permasalahan tenaga kerja yang menimpa kaum buruh perempuan.

“Kalau dari intermal ada Indah Anggora Putri yang saat ini menjabat Dirjen PHI dan Jamsos. Kalau dari luar ada Sunarti, Nining Elitos, Mirah Sumirat dan Emelia Yanti yang semuanya adalah pejuang-pejuang buruh perempuan yang tidak kenal lelah”, ungkap Jumhur

Adapun apakah calon Wamenaker itu dari internal atau dari luar, kata Jumhur tidak masalah asalkan bisa dalam satu koordinasi dengan Menterinya karena penanggungjawab utama di Kementerian adalah Menterinya.

Menurut Jumhur bila itu terjadi, kita seperti diingatkan kembali bahwa Menteri Perburuhan Indonesia yang pertama usai kemerdekaan adalah sosok perempuan pejuang yaitu SK. Trimurti yang diangkat pada tahun 1947-1949

“Jadi sangat layak sekali kalau Presisen Prabowo memberi porsi Wakil Menteri pada perempuan untuk ikut memimpin Kementerian Ketenagakerjaan setalah 80 tahun Indonesia merdeka”, pungkas Jumhur

MoneyTalk,Jakarta – Setelah presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Jumhur Hidayat dan 2 pimpinan buruh lainnya, selama dua jam, Prabowo mengumumkan kenaikan upah buruh sebesar 6,5%. Hari Jum’at lalu, 29/11. Jum’at berkah bagi kaum buruh dan bangsa kita.

Tentu saja kaum kapitalis marah dengan Prabowo. Sebab, selama ini kenaikan upah buruh cukup rendah. Pada tahun 2021 kenaikan upah tidak diberlakukan, dengan alasan pandemi Covid, dan tahun 2022 sebesar 1,09%. Baru tahun 2023, dekat pemilu, upah dinaikkan signifikan. Tahun ini, dengan kenaikan 6,5%, tentu angka tersebut merupakan kebahagiaan bagi kaum buruh, yang disambut mereka di mana-mana. Namun, terjadi kemarahan dikalangan pengusaha.

Pada saat pengumuman kenaikan upah tersebut, dalam video yang tersebar, terlihat wajah Airlangga Hartarto muram. Airlangga Hartarto selama ini memang dikenal sebagai menteri pro pengusaha. Sebagai eks ketua Asosiasi Emiten, dia juga merupakan tokoh dibalik berlakunya UU Omnibuslaw Ketenagakerjaan, yang disikat Prabowo saat ini.

Jumhur Hidayat, yang baru saja menjelaskan kepada saya tentang pertemuan dia dengan presiden, memperlihatkan kehebatan nasionalisme, patriotisme dan wawasan ekonom politik sang presiden. Prabowo menurutnya, menerangkan bahwa kenaikan upah minimum tersebut merupakan koreksi atas pembangunan yang selama ini pro pengusaha. Pengusaha selama ini telah menikmati banyak keuntungan dari kemudahan akses kredit perbankan; impor yang terlalu leluasa, dibanding negara-negara kawasan; dan politik upah murah.

Pertemuan presiden dan Jumhur serta dua tokoh buruh lainnya, juga membahas landscape perekonomian yang tidak adil. Kepemilikan alat-alat produksi, seperti lahan, secara illegal menjadi bahasan presiden. Jika kepemilikan ini diatur dengan baik, maka pemerataan ekonomi akan terjadi. Pemerataan ekonomi nantinya akan membuat supply-demand of labor bisa seimbang, karena over supply of labor dapat ditekan.

Sebagai anak dari anak pendiri Partai Sosialis Indonesia, Prof Soemitro Djojohadikusumo, tentu Prabowo melihat pembangunan dari perspektif sosialistik. Dalam teori pertumbuhan, kelompok neoliberalisme menekankan pentingnya pertumbuhan, kemudian baru ada pemerataan. Prinsip ini dikembangkan Adam Smith dan pengikutnya seperti Fredrick Hayek dan Milton Friedman, bahwa “trickle down” effect akan terjadi setelah adanya pertumbuhan ekonomi. Jadi biarkan segelintir orang orang menjadi kaya, nanti mereka akan buat kekayaan itu menyebar secara natural.

Sebaliknya, kaum sosialis, seperti partai buruh di Inggris, Australia dan partai Demokrat di US, melihat pertumbuhan dan pemerataan itu harus dilakukan secara paralel. Bahkan, lebih ekstrim lagi teori “Growth through equity”, mendorong adanya pertumbuhan setelah dilakukan pemerataan. Keynesian teori misalnya di era depresi ekonomi menyarankan pemerataan dilakukan secara total sehingga daya beli masyarakat menguat. Setelahnya akan ada pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi.

Sebagai anak dari pendiri Partai Sosialis Indonesia, Prof Soemitro Djojohadikusumo, tentu Prabowo melihat pembangunan dari perspektif sosialistik. Dalam teori pertumbuhan, kelompok neoliberalisme menekankan pentingnya pertumbuhan, kemudian baru ada pemerataan. Prinsip ini dikembangkan Adam Smith dan pengikutnya seperti Fredrick Hayek dan Milton Friedman, bahwa “trickle down” effect akan terjadi setelah adanya pertumbuhan ekonomi. Jadi biarkan segelintir orang orang menjadi kaya, nanti mereka akan buat kekayaan itu menyebar secara natural.

Sebaliknya, kaum sosialis, seperti partai buruh di Inggris, Australia dan partai Demokrat di US, melihat pertumbuhan dan pemerataan itu harus dilakukan secara paralel. Bahkan, lebih ekstrim lagi teori “Growth through equity”, mendorong adanya pertumbuhan setelah dilakukan pemerataan. Keynesian teori misalnya di era depresi ekonomi menyarankan pemerataan dilakukan secara total sehingga daya beli masyarakat menguat. Setelahnya akan ada pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi.

Keynes mengkritik, jika mengikuti kelompok pemikir Neoliberalisme, *”in the long run, we are all dead”*. Jika menunggu keadilan terlalu lama, segelintir orang menjadi kaya, sisanya mati.

Di era Obama, Professor Krueger, penasehat ekonomi Obama, menyarankan hal yang mirip. Krueger percaya bahwa insentif kepada buruh harus dilakukan lebih awal agar pertumbuhan dan produktivitas buruh meningkat. Sekali lagi, pemikiran sosialis bukan anti pasar, melainkan bagaimana membuat adanya “social market economy”, yakni pasar yang berpihak pada kepentingan bersama.

Perubahan orientasi pembangunan ditangan Prabowo harusnya disambut positif oleh pengusaha. Dengan menghormati buruh sebagai Stake Holder pembangunan, saatnya orientasi bisnis yang selama ini lebih banyak sebagai “rent seeker”, dirubah menjadi pengusaha industrialis sejati.

Pemerintah ditangan Prabowo tentunya dapat mendorong pembangunan dunia usaha yang efisien, bebas korupsi dan meletakkan kebijakan fiskal, pajak dan “welfare”, sinergis dengan dunia usaha. Di Prancis misalnya, insentif pemerintah kepada kaum industri berupa bantuan tunai, sudah lama dikenal sebagai kompensasi mempertahankan industri yang pro buruh.

Dalam diskusi Prabowo dan pemimpin buruh kemarin, menurut Jumhur, hal itu juga dibahas. Sehingga ke depan, ketakutan perusahaan tidak dapat menyelamatkan pabrik, dapat diatasi melalui peran pemerintah. Sebab, pabrik-pabrik yang sehat, akan terus tumbuh sebagai kekuatan industri kita ke depan. “Human capital” yang selama 20 tahun terakhir tidak menjadi kontributor bagi kemajuan pembangunan, tentu akan menjadi faktor penting lagi, jika pembangunan industri maju pesat.

Persoalannya ke depan adalah kesiapan pengusaha masuk dalam era baru, di mana pemerintahan Prabowo ingin menjadikan Indonesia negara industri maju, apakah mereka siap? Atau sebenarnya pengusaha pengusaha kita hanya jago kandang saja?

Jika ini terjadi, yakni mereka cuma jago kandang saja, tentu Prabowo (negara) dapat mengambil alih semua perusahaan perusahaan yang tidak bisa bekerjasama dalam pembangunan. Kita dapat mengundang negara-negara maju untuk mengirimkan orang orang terbaik dan perusahaan mereka ikut mengelola perusahaan yang di “take over” itu.

Persoalan lainnya adalah kesiapan kaum buruh. Kaum buruh harus siap dengan patriotisme bahwa mereka adalah para patriotik bangsa. Merujuk pada keberhasilan Korea dan Jepang, semangat patriotik buruh di sana, pada era lalu, berhasil menjadikan mereka seperti “militer” yang tidak kenal lelah. Jika buruh Indonesia bisa seperti itu, maka era Prabowo akan menjadi era gemilang membangun kemandirian industri nantinya.

Penutup

Upah buruh naik signifikan, yakni 6,5% merupakan sikap patriotisme dan nasionalisme Prabowo Subianto. Meski langkah ini tidak populer, tentu Prabowo meyakini bahwa negara dan bangsa kita siap dengan model pembangunan yang berbasis keadilan.

Prabowo meyakini bahwa kekayaan alam kita yang dikuras habis selama ini seharusnya tidak membuat struktur ketimpangan sosial begitu besar. Kita setiap hari membaca berita tabungan orang-orang kaya di bank, berkembang pesat. Sumberdaya alam terus dikeruk. Rakyat tetap mayoritas miskin. Saatnya berubah. Semua kekayaan alam kita harus dikelola untuk kemakmuran bersama.

Untuk kenaikan upah buruh, sebagai instrumen keadilan, Prabowo jelas berpihak pada buruh. Saatnya pengusaha dan buruh beradaptasi. Pengusaha kerja keras. Buruh kerja produktif. Penyelenggara negara harus juga beradaptasi. Urusan buruh dalam indikator “business like” sebenarnya urutan ke 12, dalam hirarki problem. Jadi mari kita selesaikan persoalan lainnya demi munculnya dunia usaha yang benar-benar sehat.Ditangan Prabowo Subianto kita tunggu nasib kaum buruh sejahtera. Secepatnya.

Penulis : Dr. Syahganda Nainggolan, Ketua Dewan Syariah Serikat Buruh PPMI98

MoneyTalk, Jakarta – Dalam konteks politik Indonesia, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering kali dihadapkan pada tantangan besar yang mencerminkan ketidaknormalan dalam proses pemerintahan. Hal ini diungkapkan oleh Jumhur Hidayat, Ketua Umum KSPSI, dalam wawancaranya di Forum Keadilan TV pada Rabu (22/10). Ia menggambarkan bagaimana situasi krisis dapat mempengaruhi cara kerja pemerintahan, terutama dalam hal kolaborasi antar kementerian dan organisasi.

Jumhur menyoroti bahwa dalam keadaan krisis, idealnya ada kecepatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Situasi yang tidak normal ini menciptakan dinamika di mana ego sektoral antar kementerian dan partai politik dapat menghambat kinerja pemerintah. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan komandan-komandan yang kuat di setiap kementerian, yang mampu mengendalikan jalannya pemerintahan.

Pengalaman Jumhur di pemerintahan menunjukkan bahwa Menteri Koordinator (Menko) tidak memiliki hak eksekutorial. Tugas mereka lebih bersifat koordinatif, dan keputusan akhir tetap berada di tangan menteri teknis. Ini mengakibatkan keterbatasan dalam pelaksanaan kebijakan, terutama jika menteri teknis memiliki afiliasi politik yang berbeda. Ketidakpastian ini menciptakan tantangan bagi kepemimpinan Jokowi, yang harus mampu mengelola perbedaan ini agar program-programnya dapat berjalan dengan efektif.

Dalam wawancaranya, Jumhur mengibaratkan kondisi pemerintahan di era Jokowi dengan karakter Naga Bonar, sebuah tokoh fiksi yang merepresentasikan kekacauan dan kekonyolan. Naga Bonar, dalam konteks ini menjadi simbol bagi tata kelola yang berantakan, di mana keputusan diambil dengan sembarangan dan tidak berdasarkan analisis yang mendalam. Ini adalah kritik terhadap bagaimana pemerintahan Jokowi menghadapi tantangan-tantangan besar yang seharusnya bisa diantisipasi.

Jumhur mengungkapkan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, tata kelola pemerintahan di Indonesia mengalami kemunduran. Hal ini tidak hanya terkait dengan kebijakan yang diambil, tetapi juga dengan cara pemerintah berkomunikasi dan berkoordinasi. Jika kondisi ini dibiarkan, potensi masalah hukum akan terus berkembang, dan masyarakat akan semakin skeptis terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Jumhur menekankan pentingnya peran Menko dalam konteks pemerintahan. Seorang Menko yang efektif adalah mereka yang mampu berkomunikasi langsung dengan Presiden dan memiliki wibawa di mata menteri-menteri lainnya. Jika Menko memiliki dukungan penuh dari Presiden dan mampu membangun hubungan yang baik dengan para menteri, maka koordinasi antar kementerian dapat berjalan lebih lancar. Namun, jika tidak, tantangan akan terus ada, dan kekacauan dalam pengambilan keputusan akan berlanjut.

Di sisi lain, Jumhur juga mencatat, keberadaan menteri yang lebih senior atau berpengaruh dapat membantu memperkuat posisi Menko. Namun, jika struktur organisasi tidak jelas dan ada tumpang tindih wewenang, maka efektivitas kepemimpinan Menko akan terganggu.

Melihat ke depan, harapan untuk perbaikan dalam tata kelola pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi masih ada. Pemerintah perlu mendorong kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program perumahan dan penyediaan makanan bergizi. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan dasar yang kuat dalam pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara.

Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa potensi sumber daya yang ada dapat dikelola dengan baik. Jumhur menyarankan pendapatan negara dari sektor energi dan mineral perlu ditingkatkan untuk mendukung program-program sosial yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran negara menjadi kunci untuk menghindari penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kepemimpinan Jokowi dalam pandangan Jumhur Hidayat, menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Seperti Naga Bonar, kondisi pemerintahan saat ini mencerminkan kekacauan yang harus segera ditangani.

Untuk itu, penting bagi pemerintah memperkuat kolaborasi antar kementerian, mendorong kebijakan yang efektif, dan memastikan transparansi dalam pengelolaan sumber daya. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mengharapkan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.(c@kra)

MoneyGalk, Jakarta – Pada Rabu, 22 Oktober 2024, Jumhur Hidayat mengungkapkan pandangannya tentang kebijakan tenaga kerja dalam acara yang disiarkan oleh Forum Keadilan TV. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa isu ketenagakerjaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan merupakan masalah lintas sektoral yang membutuhkan perhatian dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Menurutnya, inti dari bisnis adalah memastikan perlindungan bagi pekerja, yang mencakup aspek perlindungan sosial dan keselamatan kerja.

Jumhur Hidayat menyoroti bahwa perlindungan bagi pekerja seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Ia menyatakan, perlindungan sosial yang baik akan memastikan kesejahteraan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dalam konteks ini, ia menggarisbawahi pentingnya kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang efektif untuk menghindari kecelakaan dan memberikan rasa aman kepada pekerja di berbagai sektor.

Lebih lanjut, Jumhur mengkritik Menteri Ketenagakerjaan yang tugas utamanya tidak hanya sebatas mengurusi masalah teknis ketenagakerjaan. Ia menyebutkan pentingnya peran menteri dalam sidang kabinet, di mana setiap menteri dapat menyampaikan pendapatnya untuk menciptakan kebijakan yang saling mendukung. Ia mengingatkan bahwa diskusi lintas sektoral di kabinet sangat penting untuk mendapatkan solusi komprehensif terhadap permasalahan yang ada.

Dalam pembicaraannya, Jumhur juga membahas tantangan yang dihadapi oleh industri dalam negeri, khususnya di sektor tekstil dan alas kaki. Ia mencatat, saat ini industri domestik hanya menguasai sekitar 28% pasar, sedangkan 72% pasar dikuasai oleh barang impor dan penyelundupan. Menurutnya, pemerintah harus berupaya mengatasi praktik penyelundupan dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Selain itu, Jumhur juga berbicara tentang potensi pemberdayaan petani. Ia menggarisbawahi petani sering kali tidak mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil panen mereka. Dalam hal ini, ia mengusulkan adanya undang-undang rantai distribusi yang dapat memastikan petani mendapatkan harga yang lebih adil untuk produk mereka. Menurutnya, jika harga produk pertanian dapat ditingkatkan, maka ini akan berdampak positif pada kesejahteraan petani dan membuka peluang kerja baru.

Jumhur Hidayat menekankan, pemerintah perlu memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama bagi petani dan pekerja. Ia menyoroti kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan industri dalam negeri akan menciptakan dampak positif yang lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja.

Di akhir pernyataannya Jumhur menegaskan, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, ia tetap optimis, dengan kebijakan yang tepat dan komitmen yang kuat dari pemerintah, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dapat ditingkatkan. Ia berharap pemerintah akan lebih mendengarkan suara masyarakat dan mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada rakyat, sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

Pernyataan Jumhur Hidayat dalam Forum Keadilan memberikan gambaran jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam sektor ketenagakerjaan dan perlunya pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, serta berfokus pada perlindungan pekerja dan pemberdayaan petani, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih baik dalam hal ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat.(c@kra)

MoneyTalk, Jakarta – Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2023. UU ini dirancang sebagai payung hukum bagi pemerintah untuk memperkuat sektor keuangan.

(lebih…)

MoneyTalk,Jakarta – Diantara para pelayat yang memenuhi Masjid AZ Zahra Gudang Peluru, Jakarta, beberapa hari lalu, untuk men Sholat kan Alm. Faisal Basri, terselip seorang berpakaian hitam di Shaft kedua. Tidak banyak orang mengenalinya, terhimpit diantara pelayat lainnya. Untung Dr. Ahmad Yani, SH berada disebelahnya, tanpa sengaja, sehingga saya dapat melihatnya dari baris ketiga. Orang itu bernama Jenderal Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI.

(lebih…)