MoneyGalk, Jakarta – Pada Rabu, 22 Oktober 2024, Jumhur Hidayat mengungkapkan pandangannya tentang kebijakan tenaga kerja dalam acara yang disiarkan oleh Forum Keadilan TV. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa isu ketenagakerjaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan merupakan masalah lintas sektoral yang membutuhkan perhatian dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Menurutnya, inti dari bisnis adalah memastikan perlindungan bagi pekerja, yang mencakup aspek perlindungan sosial dan keselamatan kerja.
Jumhur Hidayat menyoroti bahwa perlindungan bagi pekerja seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Ia menyatakan, perlindungan sosial yang baik akan memastikan kesejahteraan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dalam konteks ini, ia menggarisbawahi pentingnya kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang efektif untuk menghindari kecelakaan dan memberikan rasa aman kepada pekerja di berbagai sektor.
Lebih lanjut, Jumhur mengkritik Menteri Ketenagakerjaan yang tugas utamanya tidak hanya sebatas mengurusi masalah teknis ketenagakerjaan. Ia menyebutkan pentingnya peran menteri dalam sidang kabinet, di mana setiap menteri dapat menyampaikan pendapatnya untuk menciptakan kebijakan yang saling mendukung. Ia mengingatkan bahwa diskusi lintas sektoral di kabinet sangat penting untuk mendapatkan solusi komprehensif terhadap permasalahan yang ada.
Dalam pembicaraannya, Jumhur juga membahas tantangan yang dihadapi oleh industri dalam negeri, khususnya di sektor tekstil dan alas kaki. Ia mencatat, saat ini industri domestik hanya menguasai sekitar 28% pasar, sedangkan 72% pasar dikuasai oleh barang impor dan penyelundupan. Menurutnya, pemerintah harus berupaya mengatasi praktik penyelundupan dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Selain itu, Jumhur juga berbicara tentang potensi pemberdayaan petani. Ia menggarisbawahi petani sering kali tidak mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil panen mereka. Dalam hal ini, ia mengusulkan adanya undang-undang rantai distribusi yang dapat memastikan petani mendapatkan harga yang lebih adil untuk produk mereka. Menurutnya, jika harga produk pertanian dapat ditingkatkan, maka ini akan berdampak positif pada kesejahteraan petani dan membuka peluang kerja baru.
Jumhur Hidayat menekankan, pemerintah perlu memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama bagi petani dan pekerja. Ia menyoroti kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan industri dalam negeri akan menciptakan dampak positif yang lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja.
Di akhir pernyataannya Jumhur menegaskan, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, ia tetap optimis, dengan kebijakan yang tepat dan komitmen yang kuat dari pemerintah, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dapat ditingkatkan. Ia berharap pemerintah akan lebih mendengarkan suara masyarakat dan mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada rakyat, sehingga kesejahteraan dapat tercapai.
Pernyataan Jumhur Hidayat dalam Forum Keadilan memberikan gambaran jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam sektor ketenagakerjaan dan perlunya pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, serta berfokus pada perlindungan pekerja dan pemberdayaan petani, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih baik dalam hal ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat.(c@kra)
