20 November 2026

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)

MoneyTalk, Jakarta -Pengacara mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, Aziz Yanuar, memberikan penjelasan terkait pernyataan kliennya yang menyebut adanya keterlibatan “partai huruf K” dalam kasus di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Aziz Yanuar menegaskan bahwa pernyataan Noel tersebut bukanlah tuduhan langsung kepada partai politik tertentu. Menurutnya, apa yang disampaikan Noel masih bersifat misteri dan belum mengarah pada kesimpulan hukum yang definitif.

“Yang disampaikan Bang Noel itu masih tanda tanya. Beliau menyebut ‘partai huruf K’ sebagai bentuk keterangan yang belum utuh dan belum bisa disimpulkan sebagai tuduhan kepada pihak tertentu,” kata Aziz kepada wartawan, Senin (26/1/2026).

Aziz menjelaskan, kliennya hanya menyampaikan adanya indikasi atau informasi yang ia dengar selama berada di lingkungan Kemnaker. Namun, informasi tersebut masih perlu ditelusuri dan dibuktikan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

“Belum ada penjelasan rinci siapa, apa, dan bagaimana perannya. Jadi jangan ditarik ke mana-mana dulu. Ini masih misteri yang perlu diklarifikasi melalui proses hukum,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Noel tidak berniat menggiring opini publik ataupun menyudutkan partai politik tertentu. Pernyataan tersebut, kata Aziz, justru dimaksudkan sebagai dorongan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus yang tengah mencuat di Kemnaker secara transparan dan menyeluruh.

“Bang Noel mendukung penuh penegakan hukum. Kalau memang ada keterlibatan pihak mana pun, termasuk unsur politik, biarlah dibuka secara terang benderang lewat mekanisme hukum, bukan lewat asumsi,” tegas Aziz.

Sebelumnya, pernyataan Noel yang menyebut adanya “partai huruf K” dalam kasus Kemnaker memicu spekulasi dan perdebatan di ruang publik. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang memastikan maksud atau pihak yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.

Aziz meminta publik untuk bersabar dan tidak berspekulasi berlebihan, serta menyerahkan sepenuhnya proses pengungkapan kasus kepada aparat penegak hukum.

MoneyTalk, Jakarta – Pengacara terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, membenarkan adanya keterlibatan organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Hal itu disampaikan kuasa hukum Noel, Aziz Yanuar, menanggapi pernyataan kliennya yang sebelumnya menyebut adanya peran pihak eksternal dalam perkara tersebut.

“Iya, memang ada ormas yang terlibat. Tapi perlu saya tegaskan, itu bukan ormas keagamaan,” ujar Aziz kepada wartawan, Selasa (20/1/2026).

Aziz belum merinci secara detail ormas mana yang dimaksud maupun bentuk keterlibatan mereka dalam kasus yang kini tengah disidangkan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa penjelasan lengkap akan disampaikan langsung oleh Noel dalam persidangan berikutnya.

“Persidangan hari Senin nanti Bang Noel akan memberikan keterangan secara detail, termasuk menjelaskan bagaimana posisi dan peran pihak-pihak terkait,” kata Aziz.

Ketika ditanya apakah ada aliran dana korupsi yang mengalir ke ormas tersebut, Aziz memilih tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Menurutnya, seluruh fakta akan diungkap secara terbuka di hadapan majelis hakim.

“Kita tunggu saja di persidangan. Semua akan dibuka secara jelas dan terang-benderang,” tegasnya.

Pernyataan ini menambah dimensi baru dalam kasus dugaan korupsi di Kemnaker yang menyeret nama mantan Wamenaker tersebut. Selama ini, perkara tersebut lebih banyak disorot dari sisi internal birokrasi kementerian, khususnya terkait praktik penyalahgunaan kewenangan.

Pengakuan adanya keterlibatan ormas dinilai dapat membuka jaringan yang lebih luas dalam kasus korupsi tersebut.

Pengamat politik Rokhmat Widodo menilai, bila benar ada aliran dana ke pihak eksternal, maka kasus ini tidak hanya menyangkut individu, tetapi juga relasi kuasa antara birokrasi, politik, dan kelompok kepentingan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kejaksaan maupun majelis hakim terkait klaim tersebut. Publik kini menanti sidang lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang, yang disebut-sebut akan menjadi momen penting untuk mengungkap fakta baru dalam perkara ini.

Kasus korupsi di Kemnaker sendiri terus menjadi perhatian publik, mengingat kementerian tersebut memiliki peran strategis dalam perlindungan tenaga kerja dan kebijakan ketenagakerjaan nasional. Pengungkapan aktor-aktor yang terlibat dinilai penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan.

MoneyGalk, Jakarta – Pada Rabu, 22 Oktober 2024, Jumhur Hidayat mengungkapkan pandangannya tentang kebijakan tenaga kerja dalam acara yang disiarkan oleh Forum Keadilan TV. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa isu ketenagakerjaan tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan merupakan masalah lintas sektoral yang membutuhkan perhatian dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Menurutnya, inti dari bisnis adalah memastikan perlindungan bagi pekerja, yang mencakup aspek perlindungan sosial dan keselamatan kerja.

Jumhur Hidayat menyoroti bahwa perlindungan bagi pekerja seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Ia menyatakan, perlindungan sosial yang baik akan memastikan kesejahteraan pekerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Dalam konteks ini, ia menggarisbawahi pentingnya kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang efektif untuk menghindari kecelakaan dan memberikan rasa aman kepada pekerja di berbagai sektor.

Lebih lanjut, Jumhur mengkritik Menteri Ketenagakerjaan yang tugas utamanya tidak hanya sebatas mengurusi masalah teknis ketenagakerjaan. Ia menyebutkan pentingnya peran menteri dalam sidang kabinet, di mana setiap menteri dapat menyampaikan pendapatnya untuk menciptakan kebijakan yang saling mendukung. Ia mengingatkan bahwa diskusi lintas sektoral di kabinet sangat penting untuk mendapatkan solusi komprehensif terhadap permasalahan yang ada.

Dalam pembicaraannya, Jumhur juga membahas tantangan yang dihadapi oleh industri dalam negeri, khususnya di sektor tekstil dan alas kaki. Ia mencatat, saat ini industri domestik hanya menguasai sekitar 28% pasar, sedangkan 72% pasar dikuasai oleh barang impor dan penyelundupan. Menurutnya, pemerintah harus berupaya mengatasi praktik penyelundupan dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Selain itu, Jumhur juga berbicara tentang potensi pemberdayaan petani. Ia menggarisbawahi petani sering kali tidak mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil panen mereka. Dalam hal ini, ia mengusulkan adanya undang-undang rantai distribusi yang dapat memastikan petani mendapatkan harga yang lebih adil untuk produk mereka. Menurutnya, jika harga produk pertanian dapat ditingkatkan, maka ini akan berdampak positif pada kesejahteraan petani dan membuka peluang kerja baru.

Jumhur Hidayat menekankan, pemerintah perlu memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat, terutama bagi petani dan pekerja. Ia menyoroti kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan industri dalam negeri akan menciptakan dampak positif yang lebih luas, termasuk penciptaan lapangan kerja.

Di akhir pernyataannya Jumhur menegaskan, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, ia tetap optimis, dengan kebijakan yang tepat dan komitmen yang kuat dari pemerintah, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dapat ditingkatkan. Ia berharap pemerintah akan lebih mendengarkan suara masyarakat dan mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada rakyat, sehingga kesejahteraan dapat tercapai.

Pernyataan Jumhur Hidayat dalam Forum Keadilan memberikan gambaran jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam sektor ketenagakerjaan dan perlunya pendekatan yang komprehensif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, serta berfokus pada perlindungan pekerja dan pemberdayaan petani, diharapkan Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih baik dalam hal ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat.(c@kra)