MoneyTalk.id,Jakarta — Analis geopolitik sekaligus wartawan senior Hendrajit menegaskan bahwa sosialisme dan ideologi kiri tidak selalu identik. Menurutnya, penilaian terhadap ideologi seseorang tidak cukup hanya berdasarkan label, tetapi harus melihat gagasan, kebijakan, struktur kekuasaan, dan kepentingan yang diperjuangkan.
Dalam ulasannya pada Rabu (30/9/2026), Hendrajit mengangkat kembali perdebatan mengenai posisi ideologis Presiden Prabowo Subianto, menyusul pandangan Rocky Gerung yang menyatakan Prabowo tidak bisa dinilai sebagai sosialis serta tanggapan Sobari terhadap argumen tersebut.
Hendrajit mengapresiasi pandangan Sobari yang dinilainya membuka ruang pemikiran baru. Namun, ia juga menilai Sobari terlalu cepat menyimpulkan Prabowo sebagai borjuis praetorian.
“Pandangan Kang Sobari sangat bagus dan mencerahkan. Meski saya nilai Kang Sobari terlalu cepat dan terburu-buru menghakimi Prabowo sebagai borjuis praetorian,” kata Hendrajit.
Menurut Hendrajit, perdebatan tersebut penting karena istilah sosialis dan kiri memiliki pengertian berbeda dalam wacana politik. Seseorang dapat disebut sosialis tanpa otomatis berada di spektrum kiri. Sebaliknya, pemikiran kiri juga tidak selalu harus menggunakan label sosialisme.
Nasionalisme Indonesia dan Perdebatan Kiri
Hendrajit menjelaskan, persoalan ideologi menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan nasionalisme Indonesia. Menurut dia, sejarah antikolonialisme memberikan konteks tersendiri bagi pemahaman nasionalisme di Tanah Air.
Ia berpandangan bahwa perlawanan terhadap kolonialisme memiliki kaitan erat dengan kritik terhadap kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang menopang kepentingan kolonial.
“Dalam konteks di Indonesia, ini pertanyaan yang serius dan ideologis. Sebab nasionalisme kita adalah anti-kolonialisme,” ujarnya.
Hendrajit menilai, dalam perdebatan politik Indonesia, istilah kiri kerap digunakan sebagai tolok ukur untuk membaca karakter ideologis seseorang atau kelompok, termasuk mereka yang mengidentifikasi diri sebagai nasionalis, agamis, maupun sosialis.
Karena itu, menurutnya, memahami ideologi tidak cukup dengan melihat identitas atau pengakuan seseorang. Perlu ditelusuri pula bagaimana pandangan tersebut diterjemahkan ke dalam sikap politik dan keberpihakan ekonomi.
Kiri Bukan Sekadar Label Sosialis
Hendrajit memandang kiri sebagai spektrum pemikiran politik yang luas, bukan kelompok tunggal yang seluruh anggotanya harus berhimpun dalam organisasi yang sama.
“Kiri lebih sebagai kondisi pikiran atau state of mind. Namun tesis utamanya jelas. Negara adalah subyek ekonomi politik, bukan obyek kepentingan-kepentingan ekonomi politik,” tuturnya.
Sementara itu, sosialisme merupakan tradisi pemikiran dan sistem ekonomi-politik yang memiliki beragam aliran. Meski sama-sama mengandung kritik terhadap kapitalisme, masing-masing aliran dapat memiliki pendekatan dan orientasi politik yang berbeda.
Hendrajit mencontohkan, aktivis Muslim dari organisasi seperti HMI dan PMII terkadang disebut sebagai bagian dari Islam kiri ketika pemikiran atau gerakannya dipandang berseberangan dengan kepentingan kapitalis dan kelompok borjuis.
Sebaliknya, seseorang atau kelompok yang secara formal mengusung ideologi tertentu belum tentu menjalankan praktik politik yang konsisten dengan prinsip ideologinya.
Ia menyinggung Liu Shaoqi di China pada dekade 1950-an. Meski merupakan tokoh Partai Komunis China, Shaoqi pernah menjadi sasaran kritik Mao Zedong karena perbedaan pandangan mengenai arah politik dan ekonomi revolusi China.
Contoh tersebut, menurut Hendrajit, memperlihatkan bahwa perbedaan ideologi tidak cukup dipahami dari nama organisasi atau identitas formal, tetapi juga dari praktik dan kebijakan yang dijalankan.
Hitler dan Mussolini, Contoh Perubahan Arah Ideologi
Hendrajit juga mengangkat Adolf Hitler di Jerman dan Benito Mussolini di Italia sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa penggunaan istilah sosialis dalam nama atau identitas politik tidak otomatis mencerminkan sosialisme dalam praktik.
Keduanya kemudian dikenal sebagai pemimpin rezim fasis. Fasisme memiliki karakter politik otoriter dan ultranasionalis yang berbeda dari berbagai tradisi sosialisme.
Bagi Hendrajit, contoh sejarah tersebut mempertegas pentingnya membedakan label politik dari substansi pemikiran dan praktik kekuasaan.
“Jadi yang penting bukan labelnya, tetapi gagasan, kebijakan, struktur kekuasaan, dan kepentingan yang benar-benar diperjuangkan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar perdebatan ideologi tidak berhenti pada kegiatan memberi cap kepada seseorang atau kelompok. Tanpa pembahasan substansi, perdebatan mengenai siapa yang kiri dan siapa yang sosialis justru berisiko kehilangan makna.
Hendrajit menutup ulasannya dengan sindiran terhadap kecenderungan mencampuradukkan istilah ideologi hingga kehilangan batas pengertiannya.
Ia menyebut fenomena tersebut dengan istilah “KKO: Kanan Kiri Oke”, sebagai kritik terhadap cara pandang yang mengaburkan perbedaan ideologis demi kepentingan atau label politik.
Tulisan ini memuat pandangan dan analisis Hendrajit mengenai sosialisme, ideologi kiri, serta perdebatan politik Indonesia. Media ini membuka ruang klarifikasi, tanggapan, maupun perspektif berbeda dari pihak-pihak yang disebut atau terkait, sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah.
