MoneyTalk, Jakarta – Analis Geopolitik Hendrajit menyoroti informasi yang disampaikan analis politik dan mantan Duta Besar RI untuk Tunisia, Prof. Ikrar Nusa Bhakti, terkait tidak dilibatkannya sejumlah Duta Besar Republik Indonesia dalam pertemuan resmi Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan ke luar negeri.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (11/6/2026), Hendrajit mengutip pernyataan Ikrar Nusa Bhakti yang dibaca dari berbagai sumber media-media
Menurut Hendrajit, informasi tersebut menarik dicermati karena menyangkut tata kelola diplomasi negara dan efektivitas tindak lanjut kerja sama internasional yang dihasilkan dari pertemuan tingkat tinggi.
Dalam bacaan Hendrajit di media-media, Ikrar mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya dari kalangan diplomat, terdapat beberapa kunjungan Presiden ke luar negeri yang tidak melibatkan duta besar RI setempat dalam pertemuan dengan kepala negara atau pimpinan pemerintahan.
Salah satu contoh yang disebut Ikrar adalah kunjungan Presiden Prabowo ke Jepang. Menurut Ikrar, Duta Besar RI untuk Jepang, Kartini Sjahrir, tidak ikut dalam sejumlah pertemuan penting Presiden dengan pimpinan Jepang.
“Duta besar kita di Tokyo, Ibu Kartini Sjahrir, itu juga tidak diikutsertakan dalam pertemuan-pertemuan dengan pimpinan di Jepang,” ujar Ikrar sebagaimana dikutip Hendrajit.
Ikrar juga mengungkapkan bahwa sejumlah figur dari lingkaran dekat Presiden justru disebut hadir dalam pertemuan tersebut.
Menanggapi hal itu, Hendrajit menilai keberadaan duta besar dalam diplomasi tingkat tinggi memiliki arti strategis karena mereka merupakan perpanjangan tangan negara yang bertanggung jawab melakukan tindak lanjut terhadap berbagai kesepakatan bilateral.
Ia mengutip penjelasan Ikrar yang menyebut tugas duta besar bukan sekadar mewakili negara secara simbolis, tetapi juga memastikan hasil pembicaraan antar pemimpin negara dapat diterjemahkan menjadi program kerja sama yang konkret.
“Yang namanya duta besar itu bukan cuma wakil negara, tapi dia adalah orang yang nanti mem-follow up hasil pertemuan yang terjadi antara presiden dengan presiden ataupun menteri dengan menteri,” kata Ikrar dalam tayangan tersebut.
Menurut Hendrajit, jika informasi tersebut benar, maka penting bagi publik untuk memperoleh penjelasan mengenai pola pendampingan Presiden dalam kunjungan kenegaraan serta mekanisme koordinasi antara Istana, Kementerian Luar Negeri, dan perwakilan RI di luar negeri.
“Yang disampaikan Prof Ikrar Nusa Bakti bahwa dubes kita di Jepang, Kartini Sjahrir tidak diikutkan dalam pertemuan strategis Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Jepang, saya kira menarik dari sudut pandang bang Ikrar sebagai mantan duta besar yang memandang hal ini sebagai hal yang tidak lazim dalam dunia diplomatik,” jelas Hendrajit.
“Saya cuma mau mengisi celah yang luput dari amatan bang Ikrar. Kenapa dan bagaimana mungkin itu sampai bisa terjadi? tambahnya.
“Bang Ikrar sebagai mantan dubes Tunisia era Jokowi, lebih melihat suasana yang terjadi di panggung. Tapi bagaimana yang sesungguhnya terjadi di koridor sebelah kiri dan kanan panggung sehingga dubes kita yang kebetulan adik kandung Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan dan isteri mendiang ekonom kondang Dr Sjahrir, sampai nggak diajak rapat strategis Indonesia-Jepang?,” papar Hendrajit.
Hingga berita ini diturunkan, Kemlu dan Istana belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut.
