Koperasi Desa Merah Putih Didorong Jadi Motor Kedaulatan Ekonomi Petani dan Ketahanan Pangan

  • Bagikan

MoneyTalk.id,Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didorong menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat desa, khususnya petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Pertanian Nasional yang digelar Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPP) bersama organisasi kemasyarakatan Jaga Tunas Bumi (Jatubu) di Restoran Krishna Garden, Wonosobo, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-3 GMPP dan membahas implementasi program prioritas pemerintah, khususnya penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

Workshop menghadirkan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota, Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Prof. Dr. Anter Venus, M.A. Comm., serta Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta Prof. Dr. Yudi Chrisnandi.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota mengatakan KDMP tidak boleh dipandang hanya sebagai unit usaha perdagangan biasa. Menurutnya, koperasi tersebut merupakan instrumen kehadiran negara dalam menggerakkan perekonomian desa.

“Koperasi ini merupakan wujud kehadiran negara untuk mendampingi masyarakat desa dalam menggerakkan segala sektor ekonomi desa—mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga UMKM—agar menjadi kekuatan ekonomi mandiri demi kesejahteraan warga,” ujar Joao Mota.

Ia mengatakan KDMP diharapkan mampu mengisi ruang ekonomi pedesaan yang selama ini banyak dikuasai pemilik modal besar.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketergantungan petani terhadap tengkulak. Menurut Joao, akses pembiayaan yang murah dan langsung kepada petani menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

Ia menyebut pemerintah memberikan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dan super mikro dengan bunga 3 persen per tahun melalui bank-bank Himbara.

Menurut dia, pembiayaan tersebut penting agar petani tidak terjebak pada praktik pinjaman dengan bunga tinggi dari pihak perantara atau pengijon.

Harapan terhadap kehadiran KDMP juga disampaikan perwakilan petani Wonosobo. Mereka berharap koperasi bersama Agrinas dapat menjadi solusi dalam penyerapan hasil produksi pertanian dan peternakan lokal.

“Kami dari petani Wonosobo sangat berharap Agrinas dan Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai solusi nyata untuk menyerap langsung hasil komoditas hortikultura dan peternakan lokal,” ujar perwakilan petani.

Dengan pola tersebut, petani diharapkan memperoleh kepastian pasar sekaligus posisi tawar yang lebih baik dalam menjual hasil produksi mereka.

Sementara itu, Rektor UPN Veteran Jakarta Prof. Dr. Anter Venus menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam mengawal pelaksanaan program KDMP.

Ia memaparkan hasil analisis data digital yang menunjukkan adanya kesenjangan antara gagasan koperasi dengan persepsi publik. Menurutnya, narasi negatif masih mendominasi percakapan publik digital, yang salah satunya disebabkan ketidakpahaman masyarakat terhadap konsep dan tujuan program.

“Niat baik saja tidak cukup di era digital saat opini bisa dibengkokkan melalui gawai. Program besar ini harus terus dikawal dan diluruskan dengan bukti prestasi nyata di lapangan serta testimoni langsung dari masyarakat desa,” kata Prof. Venus.

Ia menilai keberhasilan KDMP tidak hanya ditentukan oleh konsep kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan pengelola program menjelaskan manfaatnya kepada masyarakat secara transparan.

Guru Besar Ekonomi Politik UNAS Prof. Dr. Yudi Chrisnandi menekankan pentingnya landasan hukum dan evaluasi teknis dalam pelaksanaan KDMP.

Ia mengingatkan agar implementasi program dilakukan dengan pendekatan bottom-up, sehingga kebutuhan dan kondisi masyarakat desa menjadi dasar dalam menentukan kegiatan koperasi.

Menurut Yudi, semangat tersebut sejalan dengan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang menyebut perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

“Jangan sampai niat baik dari program presiden ini dilakukan dengan cara-cara yang justru menyakiti hati rakyat. Program ini harus berjalan bersih, produktif, dan terbebas dari praktik korupsi satu rupiah pun,” tegas Yudi.

Ia menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi penting agar KDMP benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan tidak berubah menjadi ruang baru bagi praktik penyimpangan.

Workshop tersebut turut dihadiri Dewan Penasehat GMPP Andrianto, akademisi Rizal Darmaputra, Ketua Umum DPP KNPI Tantan Taufik Lubis, serta sekitar 50 perwakilan kelompok tani dari berbagai wilayah Kabupaten Wonosobo dan perwakilan dari Karesidenan Banyumas.

Para peserta berharap penguatan koperasi desa dapat berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas pertanian, kepastian pasar, akses pembiayaan, serta penguatan posisi tawar petani sehingga ekonomi desa dapat tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *