1 November 2026

Anter Venus

MoneyTalk.id,Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didorong menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat desa, khususnya petani, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Pertanian Nasional yang digelar Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPP) bersama organisasi kemasyarakatan Jaga Tunas Bumi (Jatubu) di Restoran Krishna Garden, Wonosobo, Sabtu (8/8/2026).

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT ke-3 GMPP dan membahas implementasi program prioritas pemerintah, khususnya penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

Workshop menghadirkan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota, Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Prof. Dr. Anter Venus, M.A. Comm., serta Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta Prof. Dr. Yudi Chrisnandi.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota mengatakan KDMP tidak boleh dipandang hanya sebagai unit usaha perdagangan biasa. Menurutnya, koperasi tersebut merupakan instrumen kehadiran negara dalam menggerakkan perekonomian desa.

“Koperasi ini merupakan wujud kehadiran negara untuk mendampingi masyarakat desa dalam menggerakkan segala sektor ekonomi desa—mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga UMKM—agar menjadi kekuatan ekonomi mandiri demi kesejahteraan warga,” ujar Joao Mota.

Ia mengatakan KDMP diharapkan mampu mengisi ruang ekonomi pedesaan yang selama ini banyak dikuasai pemilik modal besar.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketergantungan petani terhadap tengkulak. Menurut Joao, akses pembiayaan yang murah dan langsung kepada petani menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

Ia menyebut pemerintah memberikan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dan super mikro dengan bunga 3 persen per tahun melalui bank-bank Himbara.

Menurut dia, pembiayaan tersebut penting agar petani tidak terjebak pada praktik pinjaman dengan bunga tinggi dari pihak perantara atau pengijon.

Harapan terhadap kehadiran KDMP juga disampaikan perwakilan petani Wonosobo. Mereka berharap koperasi bersama Agrinas dapat menjadi solusi dalam penyerapan hasil produksi pertanian dan peternakan lokal.

“Kami dari petani Wonosobo sangat berharap Agrinas dan Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai solusi nyata untuk menyerap langsung hasil komoditas hortikultura dan peternakan lokal,” ujar perwakilan petani.

Dengan pola tersebut, petani diharapkan memperoleh kepastian pasar sekaligus posisi tawar yang lebih baik dalam menjual hasil produksi mereka.

Sementara itu, Rektor UPN Veteran Jakarta Prof. Dr. Anter Venus menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam mengawal pelaksanaan program KDMP.

Ia memaparkan hasil analisis data digital yang menunjukkan adanya kesenjangan antara gagasan koperasi dengan persepsi publik. Menurutnya, narasi negatif masih mendominasi percakapan publik digital, yang salah satunya disebabkan ketidakpahaman masyarakat terhadap konsep dan tujuan program.

“Niat baik saja tidak cukup di era digital saat opini bisa dibengkokkan melalui gawai. Program besar ini harus terus dikawal dan diluruskan dengan bukti prestasi nyata di lapangan serta testimoni langsung dari masyarakat desa,” kata Prof. Venus.

Ia menilai keberhasilan KDMP tidak hanya ditentukan oleh konsep kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan pengelola program menjelaskan manfaatnya kepada masyarakat secara transparan.

Guru Besar Ekonomi Politik UNAS Prof. Dr. Yudi Chrisnandi menekankan pentingnya landasan hukum dan evaluasi teknis dalam pelaksanaan KDMP.

Ia mengingatkan agar implementasi program dilakukan dengan pendekatan bottom-up, sehingga kebutuhan dan kondisi masyarakat desa menjadi dasar dalam menentukan kegiatan koperasi.

Menurut Yudi, semangat tersebut sejalan dengan Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 yang menyebut perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

“Jangan sampai niat baik dari program presiden ini dilakukan dengan cara-cara yang justru menyakiti hati rakyat. Program ini harus berjalan bersih, produktif, dan terbebas dari praktik korupsi satu rupiah pun,” tegas Yudi.

Ia menilai pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi penting agar KDMP benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa dan tidak berubah menjadi ruang baru bagi praktik penyimpangan.

Workshop tersebut turut dihadiri Dewan Penasehat GMPP Andrianto, akademisi Rizal Darmaputra, Ketua Umum DPP KNPI Tantan Taufik Lubis, serta sekitar 50 perwakilan kelompok tani dari berbagai wilayah Kabupaten Wonosobo dan perwakilan dari Karesidenan Banyumas.

Para peserta berharap penguatan koperasi desa dapat berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas pertanian, kepastian pasar, akses pembiayaan, serta penguatan posisi tawar petani sehingga ekonomi desa dapat tumbuh dari masyarakat dan untuk masyarakat.

MoneyTalk.id, Jakarta – Organisasi Masyarakat Jaga Republik Indonesia (JARI) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Meneguhkan Konstitusi Menuju Kemajuan Bangsa, Telaah Terhadap Stabilitas Nasional” di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (25/7/2026). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar yang menyampaikan pandangan kritis mengenai konstitusi, stabilitas nasional, ekonomi politik, komunikasi, hingga geopolitik.

Seminar dibuka oleh Sekretaris Jenderal JARI, Andrianto, yang sekaligus menjadi tuan rumah acara. Dalam sambutannya, ia menilai sistem ketatanegaraan pasca-amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami perubahan yang terlalu jauh dari semangat para pendiri bangsa.

Menurut Andrianto, UUD hasil amandemen tahun 2002 dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi Indonesia saat ini serta berdampak pada tingginya biaya politik.

“Kita harus jujur, konstitusi 2002 ini sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia dan membuat biaya politik menjadi sangat mahal. Kami sangat optimistis, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo nanti, bangsa ini akan menuju arah yang jauh lebih baik manakala beliau berani menegakkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen,” ujar Andrianto.

Salah satu pembicara, Pakar Pertahanan Nasional Dr. Selamat Ginting, menilai sistem pemilihan presiden secara langsung menjadi salah satu penyebab meningkatnya polarisasi politik dan mahalnya biaya demokrasi.

Ia juga mengkritik proses amandemen konstitusi yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dr. Selamat turut menyoroti penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya cenderung lebih dipengaruhi kekuasaan daripada supremasi hukum.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Prof. Dr. Anthony Budiawan mengaitkan persoalan konstitusi dengan kebijakan ekonomi nasional. Ia mengkritik sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang menurutnya lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas.

Menurut Anthony, pemerintah harus memastikan setiap produk hukum benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Dari perspektif komunikasi, Rektor UPN Veteran Jakarta Prof. Dr. Anter Venus mengingatkan bahwa ancaman terhadap stabilitas nasional saat ini tidak hanya berasal dari konflik fisik, tetapi juga perang informasi di ruang digital.

Ia menjelaskan bahwa media sosial dapat menjadi sarana manipulasi persepsi melalui fenomena echo chamber yang memperkuat polarisasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat ketahanan informasi dan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi maupun propaganda.

Pakar Geopolitik Dr. Rizal Darmaputra menyoroti pentingnya pemerintah menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu mengakomodasi kepentingan negara asing yang berpotensi mengurangi kedaulatan nasional, termasuk dalam pengelolaan ruang udara maupun sumber daya alam.

Selain itu, ia menegaskan bahwa stabilitas nasional tidak akan terwujud tanpa aparatur yang bersih serta penegakan hukum yang adil.

Seminar berlangsung secara interaktif dan dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri atas sekitar 200 mahasiswa dan 100 peserta umum.

Mahasiswa yang hadir berasal dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya Universitas Nasional (UNAS), Universitas Trisakti, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Universitas Al Azhar Indonesia, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jakarta, Universitas Yuppentek Tangerang, Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Jayabaya, serta puluhan perguruan tinggi lainnya di wilayah Jabodetabek.

Sejumlah tokoh nasional juga tampak hadir, antara lain mantan Wakil Ketua KPK periode 2009–2014 Saut Situmorang, mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Adhie Massardi, Ketua Umum DPP KNPI Sedunia Taufik Lubis, Hatta Taliwang, Akbar Z, Ketua Ormas Emak-Emak Aspirasi Indonesia Bunda Wati, serta Ketua Espass Dewi Herawati.

Sebagai penutup acara, Andrianto menyerahkan plakat penghargaan kepada para narasumber dan sertifikat partisipasi kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam seminar nasional tersebut.