Hatta Taliwang Archives -

Hatta Taliwang Analisis Gaya Bicara Prabowo: Bahasa Rakyat Bertemu Kultur Militer Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang

Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang

Hatta Taliwang Analisis Gaya Bicara Prabowo: Bahasa Rakyat Bertemu Kultur Militer

Hedi Batubara 25 September 2026

MoneyTalk id, Jakarta – Gaya komunikasi Presiden Prabowo Subianto menjadi perhatian dari perspektif sosiolinguistik. Cara Prabowo berbicara di ruang publik dinilai mempertemukan sejumlah ragam bahasa, mulai dari bahasa Indonesia resmi, kosakata militer, bahasa pergaulan Jakarta, hingga retorika politik yang menggunakan kata-kata konkret dan ekspresif.

Pandangan tersebut disampaikan Dr. M. Hatta Taliwang dalam tulisannya berjudul “Mencermati Gaya Bahasa Presiden Prabowo: Antara Ragam Jakarta, Register Militer, dan Retorika Politik Populer”. Menurutnya, gaya tutur Prabowo tidak tepat jika hanya disederhanakan sebagai gaya bahasa Betawi.

Hatta menjelaskan, dalam sejumlah pidato publik, Prabowo menggunakan bentuk kolokial seperti “gue” dan “lu”, sekaligus kosakata yang sangat langsung seperti “maling” dan “nyolong”. Di sisi lain, Prabowo juga tetap menggunakan bahasa resmi kenegaraan dan pola komunikasi yang dipengaruhi pengalaman panjangnya di lingkungan militer.

“Gaya Prabowo tampaknya bukan produk satu dialek, melainkan hasil pertemuan beberapa repertoar komunikasi,” demikian inti analisis Hatta mengenai gaya komunikasi Prabowo, Jumat (25/9/2026).

Repertoar tersebut mencakup lingkungan keluarga elite-intelektual, pengalaman internasional, bahasa pergaulan Jakarta, budaya komunikasi militer, serta teknik komunikasi politik kepada massa.

Salah satu ciri yang terlihat dalam komunikasi publik Prabowo adalah penggunaan bahasa yang relatif langsung. Istilah birokratis seperti “penyimpangan”, “ketidakefisienan” atau “penyelewengan pengelolaan keuangan” dalam sejumlah kesempatan dapat diganti dengan istilah sehari-hari seperti “maling”, “nyolong” atau “akal-akalan”.

Hatta mencatat, dalam sambutan pada PENAS Petani dan Nelayan XVII 2026, transkrip Sekretariat Negara merekam penggunaan ungkapan “sopan-sopan tetap maling” serta pembicaraan mengenai uang yang “nyolong dari rakyat”.

Namun, menurut Hatta, gaya langsung tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa Prabowo menggunakan bahasa Betawi. Prabowo sendiri dalam pidatonya menyatakan bahwa cara berbicara perlu disesuaikan dengan siapa yang menjadi pendengarnya.

Karena itu, penggunaan bahasa yang lebih keras dan lugas dapat dibaca sebagai strategi komunikasi yang disesuaikan dengan audiens. Dalam teori audience design Allan Bell, seorang penutur memang dapat mengubah gaya bahasa sebagai respons terhadap karakter pendengarnya.

Penggunaan kata “gue” dan “lu” juga menjadi salah satu ciri yang menonjol dalam komunikasi Prabowo. Bentuk tersebut sangat diasosiasikan dengan percakapan Jakarta dan memiliki makna sosial serta regional tertentu.

Hatta mencatat, dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026, transkrip resmi mencatat Prabowo menggunakan kalimat “lu jangan menantang gue lo” ketika berbicara mengenai mantan pimpinan BUMN. Pada September 2026, Prabowo bahkan sempat bercanda mengenai kebiasaannya menggunakan gaya bahasa “lu-gue”.

Meski demikian, penggunaan “lu-gue” oleh seorang presiden tidak berarti menghapus hubungan hierarkis antara dirinya dengan lawan bicara. Menurut Hatta, penggunaan bahasa tersebut lebih tepat dipahami sebagai upaya mengurangi jarak formal.

Fenomena itu dapat dibaca melalui Communication Accommodation Theory Howard Giles. Teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat menyesuaikan gaya berbicara untuk memperkecil atau memperbesar jarak sosial dengan lawan bicara.

Ciri lain yang menjadi perhatian adalah kecenderungan Prabowo menggunakan kata-kata konkret untuk menggambarkan persoalan publik.

Ungkapan seperti “ada yang nyolong” dinilai lebih cepat dipahami dibandingkan istilah abstrak seperti “terdapat penyalahgunaan sumber daya publik”. Penggunaan kata “maling” juga secara langsung memberikan gambaran tindakan sekaligus penilaian moral terhadap tindakan tersebut.

Namun, Hatta mengingatkan bahwa bahasa konkret tidak dapat dijadikan ukuran tingkat intelektualitas seseorang. Bahasa sederhana dapat digunakan untuk menyampaikan gagasan kompleks, sementara istilah akademis juga belum tentu menunjukkan kedalaman gagasan.

Dengan demikian, yang lebih penting untuk dianalisis adalah informasi apa yang menjadi lebih mudah dipahami dan nuansa apa yang mungkin hilang ketika persoalan kompleks diterjemahkan menjadi bahasa yang sangat sederhana.

Gaya komunikasi Prabowo juga ditandai dengan humor, celetukan dan perubahan suasana dalam pidato. Ia dapat berpindah dari pembicaraan serius menuju humor, imitasi percakapan atau komentar spontan, kemudian kembali pada agenda utama.

Hatta menyebut pola tersebut membuat pidato Prabowo terasa seperti percakapan langsung dan tidak sepenuhnya seperti pembacaan dokumen resmi. Namun, dari penampilan publik saja tidak dapat diketahui secara pasti bagian mana yang benar-benar spontan dan mana yang telah menjadi kebiasaan retoris.

Keterkaitan humor Prabowo dengan budaya tutur Betawi juga dinilai masih berupa kemungkinan pengaruh, bukan hubungan sebab-akibat yang telah terbukti. Menurut Hatta, pengalaman internasional, keluarga, militer, politik, media dan kehidupan Jakarta kemungkinan saling bertumpuk dalam membentuk gaya komunikasi Prabowo.

Selain lingkungan Jakarta, pengalaman panjang Prabowo di militer dinilai menjadi unsur penting dalam membentuk gaya komunikasinya.

Prabowo masuk AKABRI pada 1970 dan kemudian menjalani karier militer selama lebih dari dua dekade hingga 1998. Lingkungan militer memiliki struktur hierarkis, kosakata khusus serta kebutuhan komunikasi yang jelas dan efektif.

Hatta mengutip penelitian mengenai register taruna Akademi Militer yang menemukan karakter bahasa singkat, padat dan tegas. Karakter tersebut dapat menjadi salah satu penjelasan ketika dalam pidato Prabowo muncul kalimat pendek, bentuk imperatif, pengulangan instruksi atau penekanan yang kuat.

Meski begitu, pengalaman militer tidak berarti Prabowo selalu berbicara dengan gaya komando. Ia tetap dapat mengubah gaya bahasa ketika tampil dalam forum diplomatik, rapat pemerintahan, kegiatan partai maupun acara massa.

Hatta melihat adanya fenomena menarik dalam gaya komunikasi Prabowo. Dari sisi biografi, Prabowo memiliki latar keluarga elite, pendidikan internasional, pengalaman militer tingkat tinggi, bisnis dan politik nasional.

Namun, dalam komunikasi kepada massa, ia dapat menggunakan bahasa yang sangat kolokial.

Hatta menyebut fenomena tersebut lebih tepat dianalisis sebagai style-shifting, yakni perpindahan gaya bahasa sesuai dengan situasi dan audiens. Seorang kepala negara dapat menggunakan bahasa formal ketika berbicara dalam forum kenegaraan, tetapi beberapa saat kemudian menggunakan “gue”, “lu”, “enggak”, “maling” atau “nyolong” ketika berinteraksi dengan massa.

Menurut Hatta, perubahan tersebut tidak menunjukkan adanya satu dialek tunggal yang menguasai seluruh cara bicara Prabowo. Sebaliknya, hal itu memperlihatkan adanya sejumlah repertoar bahasa yang dapat digunakan sesuai kebutuhan komunikasi.

Pada akhirnya, Hatta menilai penyebutan gaya tutur Prabowo sebagai “bahasa Betawi” terlalu menyederhanakan persoalan.

Secara sosiolinguistik, gaya komunikasi Prabowo lebih tepat dipahami sebagai repertoar bahasa Indonesia yang berlapis, dengan unsur Jakarta Indonesian yang memiliki hubungan historis dengan Betawi, bentuk kolokial perkotaan, gaya tutur personal, jejak register militer dan strategi komunikasi politik kepada masyarakat luas.

Dari sisi fakta biografis, Prabowo lahir di Jakarta, mengalami masa kecil awal di kota tersebut, menjalani sebagian besar pendidikan sekolah di luar negeri, kembali berinteraksi dengan lingkungan Jakarta pada akhir 1960-an, berhubungan dengan Soe Hok Gie, kemudian masuk AKABRI pada 1970 dan menjalani karier panjang di militer. Ia juga masih menggunakan bentuk kolokial seperti “gue”, “lu”, “maling” dan “nyolong” dalam sejumlah pidato publik.

Karena itu, gaya komunikasi Prabowo dapat dilihat sebagai pertemuan antara lingkungan linguistik Jakarta, pengalaman militer yang membentuk kebiasaan komunikasi singkat dan tegas, serta strategi komunikasi politik yang disesuaikan dengan beragam lapisan masyarakat.

Dengan gaya tersebut, seorang tokoh dengan latar sosial elite dapat tampil menggunakan bahasa yang sangat informal ketika berada di depan massa. Fenomena itulah yang membuat gaya komunikasi Presiden Prabowo menarik untuk dikaji dari perspektif bahasa, komunikasi politik dan budaya masyarakat Indonesia.

Reuni 36 Tahun HUMANIKA, Bursah Bicara Prabowo dan “Revolusi Pasal 33” IMG-20260919-WA0031

Reuni 36 Tahun HUMANIKA, Bursah Bicara Prabowo dan “Revolusi Pasal 33”

Hedi Batubara 19 September 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Tiga puluh enam tahun perjalanan Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan (HUMANIKA) mempertemukan kembali aktivis lintas generasi dalam Reuni dan Silaturahmi 36 Tahun HUMANIKA di Cerita Rasa Nusantara, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).

Mengusung tema “Solidaritas, Sinergi, Kolaborasi” dengan tagline #AktivisSepanjangMasa, pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus refleksi perjalanan organisasi yang lahir pada 1990 dan berkembang dalam dinamika gerakan masyarakat sipil Indonesia.

Sejumlah aktivis yang kini berkiprah di berbagai bidang hadir dalam acara tersebut. Di antaranya pendiri HUMANIKA yang kini menjabat Bupati Lahat Bursah Zarnubi, aktivis senior Malari Hariman Siregar, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Kepala Badan Komunikasi Kantor Presiden Muhammad Qodari, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Fauzi Amro, Puadi, Iwan Sumule, Hakim Mahkamah Agung Erwin Partogi, serta Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Ma’mun Murod Al-Barbasy.

Namun, salah satu isu yang mencuri perhatian dalam reuni tersebut adalah pandangan politik Bursah Zarnubi mengenai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bursah yang merupakan pendiri sekaligus Ketua pertama HUMANIKA secara terbuka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan pemerintahan Prabowo.

Menurut Bursah, pemerintahan Prabowo perlu diberikan kesempatan menjalankan siklus pemerintahan selama lima tahun dan, dalam pandangannya, dilanjutkan hingga dua periode.

“Pak Prabowo kan mesti dua periode gitu loh maksudnya. Dan ini mesti kita dukung, enggak boleh kita jatuhkan sebelum dia berhasil,” ujar Bursah dalam acara tersebut.

Ia meminta pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemerintahan Prabowo untuk bersabar dan memberikan ruang bagi pemerintahan menyelesaikan agenda yang telah dijalankan.

“Minimal siklus lima tahun itu dijaga. Kita mesti siklus lima tahun dipertahankan. Enggak boleh jatuh bangun, jatuh bangun, demokrasi nanti rusak,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan politik yang muncul di tengah pertemuan aktivis HUMANIKA dari berbagai generasi.

Bursah menempatkan stabilitas pemerintahan sebagai salah satu prasyarat agar agenda pembangunan dan pengelolaan sumber daya ekonomi dapat dijalankan secara berkelanjutan.

Selain persoalan keberlanjutan pemerintahan, Bursah juga menyoroti agenda ekonomi yang dikaitkannya dengan Pasal 33 UUD 1945.

Ia menilai pemerintahan Prabowo memiliki pekerjaan besar dalam mengubah pengelolaan kekayaan nasional.

“Tapi saya berpandangan itu dia ada tugas besar yang menurut saya belum pernah digagas oleh Presiden sebelumnya. Revolusi Pasal 33,” kata Bursah.

Menurut dia, agenda tersebut perlu diarahkan agar kekayaan nasional dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Bursah juga berharap pemerintahan Prabowo mampu mengubah struktur penguasaan kekayaan nasional yang menurut pandangannya selama ini terlalu banyak berada di tangan kelompok oligarki.

“Kita tunggu beberapa tahun ke depan ini mudah-mudahan kita akan kaya. Dan kasih kesempatan Pak Prabowo untuk mengambil alih kekayaan dari oligarki yang serakah ini,” ujarnya.

Dalam laporan lain mengenai acara tersebut, Bursah juga mengaitkan gagasan perubahan ekonomi dengan kebutuhan Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Ia menilai regenerasi HUMANIKA perlu melibatkan anak muda yang mampu mendorong percepatan transformasi ekonomi Indonesia.

Di sisi lain, Wakil Ketua Dewan Pembina HUMANIKA sekaligus Ketua Umum kedua, Andrianto, mengingatkan kembali sejarah panjang organisasi tersebut.

HUMANIKA berdiri pada 18 September 1990, dalam situasi politik Orde Baru ketika ruang gerak organisasi mahasiswa dan kelompok kritis menghadapi berbagai pembatasan.

Dari kelompok studi dan diskusi intelektual, HUMANIKA kemudian berkembang menjadi salah satu simpul aktivisme yang terlibat dalam dinamika gerakan menjelang Reformasi 1998.

Andrianto menilai Reformasi 1998 tidak dapat dilepaskan dari rangkaian gerakan yang telah tumbuh jauh sebelumnya.

“Gerakan ’98 itu tidak bisa dikatakan gerakan murni dari teman-teman ’98 saja,” ujarnya.

Karena itu, menurut Andrianto, perjalanan HUMANIKA selama 36 tahun harus dipahami sebagai mata rantai gerakan lintas generasi.

Ia juga menegaskan bahwa HUMANIKA tetap menempatkan konstitusi sebagai salah satu pijakan dalam perjalanan organisasinya.

Dalam forum tersebut, Andrianto menyampaikan pandangannya bahwa sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih sejalan dengan agenda menjalankan amanat UUD 1945.

Reuni 36 tahun HUMANIKA tidak hanya diisi dengan pembicaraan mengenai politik dan kebijakan pemerintah. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk mempertemukan kembali aktivis yang selama puluhan tahun telah menempuh jalan pengabdian masing-masing.

Ada yang kemudian masuk ke pemerintahan, parlemen, lembaga negara, dunia akademik, organisasi masyarakat maupun berbagai profesi lainnya.

Aktivis senior Hariman Siregar turut memberikan kata penutup dalam acara tersebut. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya merawat ingatan sejarah gerakan masyarakat sipil dan perjalanan aktivisme di Indonesia.

Sejumlah tokoh lain yang hadir antara lain Trimedya Panjaitan, Hamid Basyaib, Arif Rahman, Puti Haryanto, Puadi, Andi Arief, Umar Juoro, Herdi Sahrasad, Ariadi Ahmad, Haris Moty, Hatta Taliwang, Kisman Latumakila, Andi Rahmat, Effendi Choirie, Sri Melyana dan sejumlah aktivis lainnya.

Pertemuan lintas generasi itu memperlihatkan bagaimana jaringan HUMANIKA yang dibangun sejak 1990 masih bertahan hingga hari ini. Laporan mengenai kegiatan tersebut juga mencatat adanya pemutaran video testimoni dari sejumlah tokoh yang pernah terlibat dalam perjalanan HUMANIKA.

Bagi HUMANIKA, usia 36 tahun bukan hanya penanda bertambahnya umur organisasi. Ia menjadi momentum untuk melihat kembali perjalanan gerakan, mempertahankan solidaritas dan membuka ruang kolaborasi baru.

Dari kelompok studi pada awal 1990-an, dinamika menjelang Reformasi 1998, hingga aktivisme lintas profesi pada masa kini, HUMANIKA berupaya mempertahankan jejaring yang telah terbentuk selama lebih dari tiga dekade.

Tema “Solidaritas, Sinergi, Kolaborasi” dan tagline #AktivisSepanjangMasa pun menjadi penanda bahwa bagi para aktivisnya, perjalanan organisasi tidak berhenti pada satu generasi.

JARI Gelar Seminar Nasional, Pakar Soroti Amandemen UUD 1945, Stabilitas Nasional, hingga Ancaman Perang Siber IMG-20260725-WA0088

JARI Gelar Seminar Nasional, Pakar Soroti Amandemen UUD 1945, Stabilitas Nasional, hingga Ancaman Perang Siber

Hedi Batubara 25 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Organisasi Masyarakat Jaga Republik Indonesia (JARI) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Meneguhkan Konstitusi Menuju Kemajuan Bangsa, Telaah Terhadap Stabilitas Nasional” di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (25/7/2026). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah akademisi dan pakar yang menyampaikan pandangan kritis mengenai konstitusi, stabilitas nasional, ekonomi politik, komunikasi, hingga geopolitik.

Seminar dibuka oleh Sekretaris Jenderal JARI, Andrianto, yang sekaligus menjadi tuan rumah acara. Dalam sambutannya, ia menilai sistem ketatanegaraan pasca-amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami perubahan yang terlalu jauh dari semangat para pendiri bangsa.

Menurut Andrianto, UUD hasil amandemen tahun 2002 dinilai sudah tidak lagi relevan dengan kondisi Indonesia saat ini serta berdampak pada tingginya biaya politik.

“Kita harus jujur, konstitusi 2002 ini sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia dan membuat biaya politik menjadi sangat mahal. Kami sangat optimistis, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo nanti, bangsa ini akan menuju arah yang jauh lebih baik manakala beliau berani menegakkan UUD 1945 secara murni dan konsekuen,” ujar Andrianto.

Salah satu pembicara, Pakar Pertahanan Nasional Dr. Selamat Ginting, menilai sistem pemilihan presiden secara langsung menjadi salah satu penyebab meningkatnya polarisasi politik dan mahalnya biaya demokrasi.

Ia juga mengkritik proses amandemen konstitusi yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dr. Selamat turut menyoroti penegakan hukum di Indonesia yang menurutnya cenderung lebih dipengaruhi kekuasaan daripada supremasi hukum.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Prof. Dr. Anthony Budiawan mengaitkan persoalan konstitusi dengan kebijakan ekonomi nasional. Ia mengkritik sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN), yang menurutnya lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat luas.

Menurut Anthony, pemerintah harus memastikan setiap produk hukum benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Dari perspektif komunikasi, Rektor UPN Veteran Jakarta Prof. Dr. Anter Venus mengingatkan bahwa ancaman terhadap stabilitas nasional saat ini tidak hanya berasal dari konflik fisik, tetapi juga perang informasi di ruang digital.

Ia menjelaskan bahwa media sosial dapat menjadi sarana manipulasi persepsi melalui fenomena echo chamber yang memperkuat polarisasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat ketahanan informasi dan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi maupun propaganda.

Pakar Geopolitik Dr. Rizal Darmaputra menyoroti pentingnya pemerintah menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terlalu mengakomodasi kepentingan negara asing yang berpotensi mengurangi kedaulatan nasional, termasuk dalam pengelolaan ruang udara maupun sumber daya alam.

Selain itu, ia menegaskan bahwa stabilitas nasional tidak akan terwujud tanpa aparatur yang bersih serta penegakan hukum yang adil.

Seminar berlangsung secara interaktif dan dihadiri sekitar 300 peserta yang terdiri atas sekitar 200 mahasiswa dan 100 peserta umum.

Mahasiswa yang hadir berasal dari berbagai perguruan tinggi, di antaranya Universitas Nasional (UNAS), Universitas Trisakti, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Universitas Al Azhar Indonesia, UPN Veteran Jakarta, Universitas Jakarta, Universitas Yuppentek Tangerang, Universitas Bung Karno (UBK), Universitas Jayabaya, serta puluhan perguruan tinggi lainnya di wilayah Jabodetabek.

Sejumlah tokoh nasional juga tampak hadir, antara lain mantan Wakil Ketua KPK periode 2009–2014 Saut Situmorang, mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Adhie Massardi, Ketua Umum DPP KNPI Sedunia Taufik Lubis, Hatta Taliwang, Akbar Z, Ketua Ormas Emak-Emak Aspirasi Indonesia Bunda Wati, serta Ketua Espass Dewi Herawati.

Sebagai penutup acara, Andrianto menyerahkan plakat penghargaan kepada para narasumber dan sertifikat partisipasi kepada seluruh peserta sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam seminar nasional tersebut.

Hatta Taliwang Bongkar Titik Lemah Pemerintahan Prabowo, dari MBG hingga Diplomasi Global Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang

Hatta Taliwang Bongkar Titik Lemah Pemerintahan Prabowo, dari MBG hingga Diplomasi Global

Hedi Batubara 30 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang, memaparkan sejumlah kelemahan dan tantangan yang dinilai masih membayangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, berbagai kritik yang muncul dari lawan politik maupun kelompok oposisi perlu dicermati secara serius sebagai bagian dari proses demokrasi dan evaluasi kebijakan publik.

Dalam catatannya bertanggal 30 Mei 2026, Hatta mengidentifikasi sedikitnya 12 isu utama yang menjadi sorotan terhadap pemerintahan Prabowo, mulai dari persepsi kedekatan dengan pemerintahan sebelumnya hingga efektivitas program-program unggulan yang menyerap anggaran besar.

Menurut Hatta, salah satu kritik yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Persepsi ini muncul karena masih banyak tokoh era Jokowi yang menduduki posisi strategis di kabinet serta tetap berjalannya konfigurasi politik yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Sebagian pendukung perubahan menilai Prabowo belum sepenuhnya mandiri dalam menentukan arah pemerintahannya,” ujar Hatta.

Selain itu, ukuran kabinet yang besar juga menjadi sasaran kritik. Kabinet yang gemuk dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, pemborosan anggaran, konflik kepentingan, serta memperlambat proses pengambilan keputusan.

Di bidang hukum dan penegakan aturan, Hatta mencatat masih adanya keraguan publik terhadap konsistensi pemberantasan korupsi dan reformasi institusi penegak hukum. Sebagian kelompok reformis menilai pengaruh oligarki lama masih cukup kuat sehingga mengurangi optimisme terhadap agenda perubahan.

Sorotan berikutnya tertuju pada program-program populis pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, subsidi pangan, dan koperasi desa. Program-program tersebut dinilai membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal negara dalam jangka panjang.

“Jika pertumbuhan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan, maka program-program populis berisiko menjadi beban bagi APBN,” katanya.

Program MBG sendiri menjadi salah satu fokus utama kritik. Hatta menyebut sejumlah kalangan mempertanyakan keberlanjutan program yang membutuhkan anggaran ratusan triliun rupiah. Selain persoalan pembiayaan, terdapat pula risiko kebocoran anggaran, korupsi pengadaan, permainan vendor, hingga masalah kualitas makanan yang berpotensi merusak citra program.

Di sisi lain, sebagian ekonom menilai MBG lebih bersifat populis dibandingkan reformasi struktural yang menyasar peningkatan produktivitas, industrialisasi, dan penciptaan lapangan kerja.

“Kritik lain yang muncul adalah potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan negara jika program bantuan sosial tidak dibarengi dengan penguatan kemandirian ekonomi,” jelasnya.

Terkait program koperasi desa, Hatta menilai skeptisisme publik tidak dapat dilepaskan dari pengalaman masa lalu. Banyak koperasi yang gagal berkembang karena lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta praktik korupsi di tingkat pengurus.

Karena itu, menurutnya, keberhasilan koperasi desa sangat bergantung pada reformasi manajemen dan sistem pengawasan yang kuat.

Dalam bidang politik dan demokrasi, Hatta juga mencatat munculnya persepsi mengenai kecenderungan militeristik yang dilekatkan kepada Prabowo. Latar belakang militer Presiden serta kedekatan dengan aparat keamanan memunculkan kekhawatiran dari sebagian kalangan aktivis bahwa ruang demokrasi dapat menyempit.

“Walaupun belum tentu benar secara faktual, persepsi tersebut tetap hidup dalam sebagian kelompok oposisi dan masyarakat sipil,” katanya.

Kritik lain yang cukup sering muncul adalah terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Sebagian masyarakat mempertanyakan manfaat langsung dari aktivitas diplomasi internasional di tengah berbagai persoalan ekonomi domestik seperti harga kebutuhan pokok dan ancaman pemutusan hubungan kerja.

Menurut Hatta, tantangan utama pemerintah adalah menjelaskan kepada publik bahwa hasil diplomasi internasional umumnya bersifat jangka panjang dan tidak selalu langsung dirasakan masyarakat.

Sementara itu, isu Board of Peace (BOP) dan hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat juga menjadi bahan perdebatan. Sebagian kelompok oposisi dan kelompok Islam-politik mengaitkan aktivitas diplomasi internasional Prabowo dengan dugaan kedekatan terhadap agenda geopolitik Barat.

Namun Hatta menegaskan bahwa hingga saat ini tidak terdapat bukti resmi yang menunjukkan perubahan sikap Indonesia terhadap Palestina maupun normalisasi hubungan dengan Israel.

“Posisi resmi Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan tidak mengakui Israel,” tegasnya.

Meski demikian, isu Palestina tetap menjadi persoalan yang sangat sensitif dalam politik Indonesia. Karena itu, setiap langkah diplomasi yang melibatkan negara-negara Barat sering kali memunculkan beragam interpretasi politik.

Pada akhirnya, Hatta menilai tidak semua kritik terhadap pemerintahan Prabowo dapat dianggap sepenuhnya benar. Sebagian merupakan kritik yang rasional dan layak diperdebatkan, sementara sebagian lainnya masih berada pada level persepsi, kekhawatiran, atau pertarungan narasi politik.

Menurutnya, isu yang paling penting untuk mendapat perhatian pemerintah adalah keberlanjutan fiskal program MBG, efektivitas koperasi desa, reformasi aparat penegak hukum, pengawasan terhadap potensi korupsi proyek besar, serta efektivitas diplomasi luar negeri.

“Secara objektif, kelemahan terbesar Prabowo bukan terletak pada slogan nasionalismenya, melainkan pada kemampuan eksekusi birokrasi, pembiayaan program besar, pengawasan korupsi, konsistensi reformasi, dan komunikasi publik,” ujar Hatta.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo pada akhirnya akan ditentukan oleh implementasi kebijakan, transparansi, dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Apakah Prabowo akan dikenang sebagai pemimpin transformasi nasional atau sekadar pemimpin populis dengan proyek-proyek besar, semuanya akan ditentukan oleh hasil yang mampu diwujudkan pemerintahannya,” pungkasnya.

Hatta Taliwang: Ahmad Yani Pernah akan Tangkap AH Nasution, Konflik Dua Matahari AD Jadi Pelajaran Sejarah Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang

Hatta Taliwang: Ahmad Yani Pernah akan Tangkap AH Nasution, Konflik Dua Matahari AD Jadi Pelajaran Sejarah

Hedi Batubara 19 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang, mengungkap dinamika panas hubungan antara Jenderal Ahmad Yani dan Jenderal Abdul Haris Nasution pada awal 1960-an sebagai pelajaran penting dari sejarah politik dan militer Indonesia.

Menurut Hatta, konflik antara dua tokoh besar Angkatan Darat (AD) itu bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan pertarungan struktur kekuasaan, perbedaan strategi politik militer, hingga perebutan pengaruh di sekitar Presiden Soekarno.

“Memetik pelajaran dari sejarah, Jenderal Ahmad Yani bahkan pernah dikabarkan hendak menangkap Jenderal AH Nasution. Ini menunjukkan betapa seriusnya konflik internal di tubuh Angkatan Darat saat itu,” kata Hatta dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Ia menjelaskan, menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai KSAD setelah hampir 10 tahun memimpin Angkatan Darat, Nasution mengajukan empat nama kepada Presiden Soekarno sebagai calon penggantinya, yakni Letjen Gatot Soebroto, Mayjen Soeharto, Mayjen Ahmad Yani, dan Mayjen R Soedirman.

Namun, Soekarno akhirnya memilih Ahmad Yani sebagai KSAD pada Juni 1962.

“Gatot Soebroto dianggap terlalu senior, Soeharto disebut kecewa karena merasa lebih senior dari Yani, sementara R Soedirman tidak banyak terdengar reaksinya,” ujarnya.

Sejak saat itu, karier Ahmad Yani melesat. Selain menjadi KSAD, ia juga menjabat Menteri/Panglima Angkatan Darat dan Kastaf Komando Tertinggi (KOTI) di bawah Presiden Soekarno sebagai Panglima Tertinggi ABRI.

Sementara itu, Nasution justru “terlempar ke atas” menjadi Menko Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KASAB), posisi yang secara formal tinggi namun tidak lagi menguasai pasukan secara langsung.

Hatta menyebut, kondisi ini diduga merupakan hasil kompromi politik Soekarno yang saat itu sedang gencar mendorong konsep Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis), serta pengaruh kuat PKI yang sangat memusuhi Nasution karena sikap anti-komunisnya.

“Terjadi apa yang disebut para analis sebagai ‘dua matahari’ di tubuh Angkatan Darat. Ahmad Yani menguasai pasukan, sementara Nasution punya otoritas formal. Ini menciptakan dualisme kekuasaan yang berbahaya,” jelasnya.

Menurut Hatta, perbedaan karakter kedua jenderal itu juga memperlebar jarak.

Nasution dikenal sebagai sosok puritan, keras, intelektual, dan sangat anti terhadap gaya hidup mewah. Ia juga dikenal sebagai arsitek konsep Jalan Tengah TNI yang kemudian berkembang menjadi Dwifungsi ABRI.

Sebaliknya, Ahmad Yani lebih dikenal sebagai field commander, lebih pragmatis, dekat dengan elite Jakarta, dan sangat loyal kepada Soekarno.

“Nasution memandang Soekarno terlalu memberi ruang kepada PKI, sedangkan Yani menolak PKI tetapi memilih tidak konfrontatif demi menjaga keseimbangan,” katanya.

Sejumlah insiden memperuncing hubungan keduanya.

Di antaranya, ketika Nasution memerintahkan Kolonel Hasan Basri melakukan operasi intelijen di Kalimantan dalam rangka Dwikora tanpa koordinasi penuh dengan KSAD.

Bagi Yani, langkah itu merupakan pelanggaran rantai komando.

Konflik juga memanas saat Nasution sebagai Ketua Penertiban Aparatur Negara (PARAN) memerintahkan penyelidikan terhadap Markas Angkatan Darat.

“Yani melihat itu sebagai intervensi politik dan ancaman terhadap stabilitas internal AD,” kata Hatta.

Akibat dua peristiwa itu, Ahmad Yani disebut sempat mencabut pengawalan Nasution dan bahkan berencana menangkapnya melalui Mayjen Suprapto.

Namun, menurut sejumlah catatan sejarah yang juga dikutip Prof Salim Said, rencana itu dibatalkan setelah senior-senior AD seperti R Soedirman, Sarbini, dan Soeharto memberikan peringatan keras.

Pengawalan Nasution kemudian diambil alih Kodam Siliwangi di bawah Pangdam Ibrahim Adjie.

Hatta menilai, strategi Soekarno sengaja membagi kekuatan antara Yani dan Nasution untuk mencegah munculnya satu jenderal yang terlalu dominan dan berpotensi melakukan kudeta.

Namun, strategi divide and balance itu justru melahirkan ketegangan berkepanjangan di tubuh Angkatan Darat.

“Periode 1963–1965 penuh paranoia politik. PKI dan AD saling curiga. Nasution curiga pada PKI, sementara Soekarno dan Yani juga mencurigai adanya manuver politik di luar kontrol,” ujarnya.

Menjelang 1965, Ahmad Yani tetap menjadi orang kepercayaan Soekarno dan akhirnya menjadi target utama dalam Gerakan 30 September.

Sementara Nasution yang secara politik melemah justru selamat dari penculikan dan kemudian bangkit kembali sebagai Ketua MPRS pasca-1965.

Hatta menduga, konflik internal Angkatan Darat ini turut dimanfaatkan oleh kelompok yang disebut Perwira Progresif Revolusioner dalam peristiwa G30S.

Ia juga menyinggung kisah emosional setelah pemakaman para jenderal korban G30S, ketika ibu Ahmad Yani jatuh pingsan di hadapan Nasution.

“Setelah sadar, beliau berjanji akan menemui Pak Nasution. Saat bertemu, Ibu Yani menyesalkan adanya korsluiting hubungan antara Pak Yani dan Pak Nas. Mungkin kalau keduanya tetap kompak, tragedi besar itu tidak akan terjadi,” tutup Hatta.

Menurut Hatta, sejarah ini menjadi pelajaran penting bahwa perpecahan elite negara, terutama di tubuh militer, dapat membuka jalan bagi tragedi nasional yang sangat besar.

Vietnam Melaju Pesat, Hatta Taliwang Bongkar “Rahasia Sistem”: Indonesia Bisa Bangkit Asal Berani Benahi Ini Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang

Vietnam Melaju Pesat, Hatta Taliwang Bongkar “Rahasia Sistem”: Indonesia Bisa Bangkit Asal Berani Benahi Ini

Hedi Batubara 5 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang, mengungkap bahwa kemajuan pesat Vietnam tidak semata ditentukan oleh figur pemimpin, melainkan kekuatan sistem yang dibangun secara konsisten dan disiplin.

Menurutnya, keberhasilan Vietnam merupakan hasil dari kombinasi unik antara politik dan ekonomi yang berjalan searah.

“Rahasia kemajuan Vietnam itu banyak. Tidak semata soal pemimpin, tapi soal sistem juga,” ujar Hatta dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).

Hatta menjelaskan, Vietnam mengadopsi pola yang mirip dengan China, yakni sistem politik yang terpusat dengan pendekatan ekonomi yang terbuka.

Model ini memungkinkan pemerintah menjaga stabilitas politik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing, penguatan sektor swasta, dan orientasi ekspor.

Hasilnya, Vietnam kini menjelma menjadi salah satu pemain utama manufaktur global, terutama di sektor tekstil, elektronik, dan alas kaki.

Salah satu kunci utama, lanjut Hatta, adalah sistem partai tunggal yang diterapkan Vietnam. Ia bahkan menyebut konsep ini memiliki kemiripan dengan gagasan awal Soekarno tentang partai pelopor.

Dengan sistem tersebut, Vietnam mampu menciptakan stabilitas politik tinggi, tanpa friksi elite yang berkepanjangan.

“Tidak ada demokrasi liberal yang berisik adu bacot. Kebijakan ekonomi tidak sering berubah, elit politik satu arah, sehingga investor mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.

Selain stabilitas politik, Vietnam juga menjaga daya saing melalui upah tenaga kerja yang kompetitif, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, serta pembangunan infrastruktur yang terarah.

Birokrasi yang ramping disebut menjadi faktor penting dalam percepatan eksekusi kebijakan dari pusat ke daerah.

Lebih jauh, semangat nasional untuk bangkit pasca perang juga menjadi energi kolektif rakyat Vietnam.

“Mental survival mereka tinggi. Fokus bangkit. Ditambah semangat anti-korupsi yang kuat, bahkan sampai pada hukuman mati,” ujarnya.

Hatta kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan Indonesia yang dinilainya masih menghadapi berbagai persoalan struktural.

Mulai dari friksi elite yang kuat, perubahan kebijakan setiap pergantian rezim, hingga tarik-menarik kepentingan antara oligarki dan partai politik.

Desentralisasi yang luas juga dinilai membuat proses pengambilan keputusan menjadi lambat, sering kali terhambat oleh veto politik di daerah maupun tekanan publik.

“Pembangunan infrastruktur sering tidak terarah, lebih berorientasi proyek. Akibatnya korupsi dan proyek mangkrak masih terjadi,” katanya.

Meski demikian, Hatta optimistis Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bangkit.

Ia menekankan pentingnya pembenahan sistem, revolusi budaya kerja, serta hadirnya kepemimpinan yang kuat dan visioner.

Menurutnya, semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945 dapat menjadi fondasi kebangkitan nasional.

“Indonesia bisa bangkit kalau sistem dibenahi, kultur direvolusi, dan punya strong leader. Konsep besar dalam UUD 1945, insyaallah akan menyelamatkan Indonesia,” pungkasnya.

Hatta Taliwang: Kembali ke UUD 1945 Asli Jadi Solusi Atasi Persoalan Bangsa Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang

Hatta Taliwang: Kembali ke UUD 1945 Asli Jadi Solusi Atasi Persoalan Bangsa

Hedi Batubara 1 April 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang,menyampaikan pandangannya terkait berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin kompleks dan berlarut-larut.

Menurutnya, beragam kritik terhadap kebijakan pemerintah seperti Board of Peace (BoP), program Makan Bergizi Gratis (MBG), utang ke China termasuk proyek Whoosh, hingga isu penyelundupan nikel, bandara ilegal di kawasan IMIP, serta pemindahan ibu kota negara, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme ketatanegaraan yang jelas.

Hatta menilai, jika Indonesia masih menggunakan sistem Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, maka lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara dapat menjadi forum utama untuk menyelesaikan berbagai persoalan strategis tersebut.

“Dalam sistem UUD 1945 yang asli, MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat—yang terdiri dari utusan golongan, utusan daerah, dan perwakilan partai—memiliki kewenangan untuk menyidangkan berbagai persoalan besar bangsa, termasuk meminta pertanggungjawaban presiden melalui Sidang Tahunan atau Sidang Istimewa,” ujarnya, Rabu (1/3/2026).

Ia menambahkan, mekanisme tersebut dinilai lebih terarah dibandingkan dengan praktik saat ini, di mana kritik banyak disampaikan melalui media sosial yang justru berpotensi memicu perpecahan.

“Jangan hanya mengeluh di berbagai platform media sosial tanpa arah, disertai caci maki dan adu argumen yang tidak produktif. Hal seperti itu justru merusak persatuan bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hatta berpendapat bahwa dalam sistem lama, MPR memiliki “kata akhir” dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga setiap persoalan tidak berlarut-larut dan memiliki kepastian penyelesaian.

Ia juga mengkritik sistem ketatanegaraan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dinilainya membuka peluang terjadinya kekuasaan presiden yang lebih dominan tanpa kontrol yang cukup kuat dari lembaga tertinggi negara.

“Situasi seperti ini akan terus berlangsung selama kita menggunakan UUD hasil amandemen. Presiden berpotensi bertindak sewenang-wenang karena mekanisme kontrol tidak sekuat sebelumnya,” ungkapnya.

Sebagai solusi, Hatta mengajak seluruh elemen bangsa untuk mempertimbangkan kembali penggunaan UUD 1945 versi asli, dengan penyempurnaan melalui adendum.

“Kalau ingin Indonesia selamat, maka perlu ada keberanian untuk kembali ke UUD 1945 yang asli, lalu disempurnakan melalui adendum agar tetap relevan dengan perkembangan zaman,” pungkasnya.

Strategi “Vietnamisasi” Iran untuk Tekan AS, Hatta Taliwang Paparkan Skenario Perang Asimetris Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang

Strategi “Vietnamisasi” Iran untuk Tekan AS, Hatta Taliwang Paparkan Skenario Perang Asimetris

Hedi Batubara 30 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang, memaparkan pandangannya mengenai bagaimana Iran berpotensi memaksa Amerika Serikat menghentikan perang melalui strategi yang terinspirasi dari Perang Vietnam.

Dalam analisisnya, Hatta menilai bahwa pendekatan paling efektif bagi Iran bukanlah konfrontasi langsung, melainkan perang asimetris yang menguras energi, biaya, dan dukungan domestik Amerika Serikat.

“Iran sudah berada di jalur yang tepat dengan mengedepankan perang asimetris—bertahan selama mungkin, bahkan jika harus menggunakan taktik gerilya dan hit and run,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2026).

Menurut Hatta, strategi ini terbukti efektif dalam sejarah, terutama saat Vietnam menghadapi Amerika Serikat pada dekade 1970-an. Ketahanan jangka panjang, kata dia, menjadi kunci untuk melemahkan kekuatan besar seperti AS.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguasaan Selat Hormuz sebagai senjata geopolitik utama. Jika Iran mampu mempertahankan kontrol atas jalur vital distribusi minyak dunia tersebut, dampaknya akan langsung terasa pada ekonomi global, terutama Amerika Serikat.

“Lonjakan harga minyak akan menekan rakyat AS. Ketika tekanan ekonomi meningkat, tuntutan untuk menghentikan perang akan datang dari dalam negeri mereka sendiri,” jelasnya.

Hatta juga menyoroti dinamika politik domestik di Amerika Serikat. Ia menyebut gelombang demonstrasi anti-perang yang disebut telah melibatkan jutaan warga di berbagai kota besar sebagai sinyal menurunnya dukungan publik terhadap kebijakan luar negeri Washington.

Ia membandingkan situasi tersebut dengan era Perang Vietnam, ketika jutaan warga Amerika turun ke jalan menolak perang yang berkepanjangan. Saat itu, tekanan publik menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan kebijakan pemerintah.

Selain itu, Hatta menilai bahwa perang informasi juga menjadi elemen penting. Ia menyarankan agar Iran dan sekutunya terus mengekspos dampak serangan terhadap warga sipil untuk membentuk opini global.

“Eksploitasi isu kemanusiaan akan memperlemah legitimasi AS dan Israel di mata dunia,” katanya.

Tak kalah penting, lanjut Hatta, adalah dampak psikologis dari korban militer. Ia mengingatkan bahwa tingginya jumlah korban tentara AS dalam Perang Vietnam—lebih dari 58 ribu tewas dan ratusan ribu luka-luka—memicu tekanan besar dari keluarga korban di dalam negeri.

“Jika korban di pihak militer meningkat, terutama dari kalangan muda, maka tekanan dari keluarga dan masyarakat akan semakin kuat untuk menghentikan perang,” ujarnya.

Di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, analisis ini menggambarkan bahwa konflik modern tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh daya tahan politik, ekonomi, dan opini publik.

Hatta menegaskan, pelajaran dari Perang Vietnam menunjukkan bahwa kekuatan besar sekalipun dapat dipaksa mundur jika menghadapi perang panjang yang menguras sumber daya dan dukungan domestik.

“Sejarah mengajarkan, perang bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal siapa yang mampu bertahan lebih lama,” pungkasnya.

Hatta Taliwang: Prabowo Sudah Kerja Keras untuk Rakyat, Kritik Keras Muncul karena Ekspektasi Penegakan Keadilan Direktur Eksekutif Soekarno-Hatta Institute, Hatta Taliwang

Hatta Taliwang: Prabowo Sudah Kerja Keras untuk Rakyat, Kritik Keras Muncul karena Ekspektasi Penegakan Keadilan

Hedi Batubara 4 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Pengamat politik sekaligus akademisi, M. Hatta Taliwang, menilai Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat kecil melalui berbagai program strategis sejak awal pemerintahannya. Namun demikian, kritik keras yang terus muncul di ruang publik tidak sepenuhnya berkaitan dengan kinerja program, melainkan soal ekspektasi publik terhadap keberanian politik Presiden.

“Secara objektif, Presiden Prabowo sudah bekerja keras untuk rakyat. Program-programnya langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” ujar Hatta Taliwang, Senin (5/1/2026).

Menurut Hatta, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi simbol utama kebijakan pro-rakyat. Program ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat dan menggerakkan ekonomi desa melalui peningkatan permintaan produk pertanian dan peternakan.

“MBG bukan sekadar program gizi, tapi juga stimulus ekonomi desa. Petani, peternak, UMKM, semuanya bergerak. Ini program strategis jangka panjang,” katanya.

Selain MBG, Hatta juga menyoroti penurunan harga pupuk bersubsidi, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500/kg, kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen, pembangunan tiga juta rumah rakyat, hingga program Cek Kesehatan Gratis dan Sekolah Rakyat.

“Kalau dilihat satu per satu, ini kebijakan yang jelas berpihak kepada rakyat kecil. Tidak elitis, tidak kosmetik,” tegasnya.

Meski demikian, Hatta menilai kritik keras terhadap Presiden Prabowo tetap bermunculan karena sebagian publik merasa penegakan keadilan terhadap aktor kekuasaan lama belum disentuh.

“Kritik yang kencang di media sosial itu bukan karena MBG atau pupuk, tapi karena kekecewaan publik terhadap sikap Presiden yang dianggap belum berani menyentuh Jokowi dan Luhut,” ujarnya.

Hatta menjelaskan, Jokowi dan Luhut bukan sekadar individu, melainkan simpul kekuasaan yang terhubung dengan birokrasi, aparat penegak hukum, oligarki ekonomi, hingga jaringan media.

“Kalau disentuh secara frontal, risikonya nyata. Bisa terjadi resistensi aparat, sabotase birokrasi, tekanan pasar keuangan, bahkan delegitimasi Presiden,” jelasnya.

Menurut Hatta, persepsi bahwa Presiden Prabowo “takut” perlu dilihat secara lebih jernih. Ia menilai yang terjadi lebih merupakan kalkulasi kekuasaan, bukan ketakutan personal.

“Dalam teori politik, ada model pembersihan kekuasaan frontal, kooptasi, dan erosi bertahap. Prabowo tampaknya memilih kombinasi kooptasi dan erosi bertahap,” kata Hatta.

Ia mengingatkan, sejarah menunjukkan banyak pemimpin yang melakukan “bersih-bersih total” di awal pemerintahan justru jatuh lebih cepat karena perlawanan elite.

“Masalahnya, kalau konsolidasi terlalu lama, risikonya justru lebih besar. Presiden bisa kehilangan legitimasi moral di mata rakyat bawah,” ujarnya.

Hatta menegaskan tantangan terbesar Presiden Prabowo saat ini adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan keberanian moral.

“Rakyat sudah melihat kerja nyata. Sekarang yang ditunggu adalah sinyal keberanian. Kalau rakyat merasa tidak ada perbedaan dengan rezim sebelumnya, kritik bisa berubah menjadi oposisi sosial,” pungkasnya.

Hatta Taliwang

Hatta Taliwang Analisis Gaya Bicara Prabowo: Bahasa Rakyat Bertemu Kultur Militer

Reuni 36 Tahun HUMANIKA, Bursah Bicara Prabowo dan “Revolusi Pasal 33”

JARI Gelar Seminar Nasional, Pakar Soroti Amandemen UUD 1945, Stabilitas Nasional, hingga Ancaman Perang Siber

Hatta Taliwang Bongkar Titik Lemah Pemerintahan Prabowo, dari MBG hingga Diplomasi Global

Hatta Taliwang: Ahmad Yani Pernah akan Tangkap AH Nasution, Konflik Dua Matahari AD Jadi Pelajaran Sejarah

Vietnam Melaju Pesat, Hatta Taliwang Bongkar “Rahasia Sistem”: Indonesia Bisa Bangkit Asal Berani Benahi Ini

Hatta Taliwang: Kembali ke UUD 1945 Asli Jadi Solusi Atasi Persoalan Bangsa

Strategi “Vietnamisasi” Iran untuk Tekan AS, Hatta Taliwang Paparkan Skenario Perang Asimetris

Hatta Taliwang: Prabowo Sudah Kerja Keras untuk Rakyat, Kritik Keras Muncul karena Ekspektasi Penegakan Keadilan

Baca Juga Berita Ini

CBA: Sitaan Rp2 Miliar dari Dirut KAI Terlalu Kecil, Ada Aset Rp633,3 Miliar yang Hilang!

Setelah Listyo Sigit Prabowo Jadi Tersangka. Ada Mantan Kapolri Yang Terlibat Penyadapan. Akan Jadi Tersangka?

Ahrie Sonta Nasution Nyatakan Siap Kooperatif dan Terbuka Ungkap Kasus Dugaan Penyadapan Ilegal

Munaslub Golkar Digelar Demi “Selamatkan Partai dari Gank Solo”, Ahmad Doli Kurnia Maju Jadi Caketum!