Uchok Sky Khadafi Archives - Laman 35 dari 42 -

CBA Desak Kejati DKI Jakarta Usut Dugaan Manipulasi Tender Pembangunan Gedung UPPPD Kebayoran Lama Uchok Sky Khadafi

CBA Desak Kejati DKI Jakarta Usut Dugaan Manipulasi Tender Pembangunan Gedung UPPPD Kebayoran Lama

Hedi Batubara 1 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Lembaga pengawas anggaran Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera menyelidiki proyek pembangunan Gedung UPPPD Kebayoran Lama yang dikerjakan oleh PT Debitindo Jaya. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak fantastis, yaitu sebesar Rp29,5 miliar.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, meminta Kejati DKI Jakarta mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Ia juga mendesak agar jajaran komisaris dan direksi PT Debitindo Jaya serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta segera dipanggil untuk dimintai keterangan karena adanya indikasi manipulasi dalam proses tender.

CBA sebelumnya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek ini. Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, menyampaikan kepada media bahwa proyek pembangunan Gedung UPPPD Kebayoran Lama berpotensi mengandung praktik tender fiktif alias bodong. Pagu proyek diketahui mencapai Rp38,1 miliar, dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp37,9 miliar.

PT Debitindo Jaya memenangkan proyek dengan penawaran sebesar Rp29,58 miliar atau sekitar 77,98% dari HPS. Meski secara kasat mata terlihat efisien, CBA menilai penawaran yang terlalu rendah dapat berisiko menurunkan kualitas bangunan di lapangan.

Temuan CBA mengungkap setidaknya tiga pola manipulasi yang mencurigakan. Pertama, 12 peserta tender mengajukan harga yang identik hingga dua digit desimal, yakni Rp30.346.612.840,83. Bahkan ada tiga peserta lain dengan angka nyaris sama. Fenomena ini mengarah pada praktik price fixing atau pengaturan harga.

Kedua, struktur penawaran disusun secara sistematis dan bertingkat, dengan selisih harga yang sangat kecil. Pola ini memperkuat dugaan adanya cover bidding atau penawaran pengiring untuk menciptakan ilusi persaingan semu dalam proses lelang.

Ketiga, dari total 209 peserta tender, dua di antaranya tidak mencantumkan NPWP, dan lebih dari 170 perusahaan tidak mengisi penawaran harga sama sekali. Hal ini menunjukkan banyak peserta hanya dijadikan “penggembira” demi memenuhi formalitas lelang.

CBA menilai kasus ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip pengadaan barang dan jasa yang seharusnya transparan, adil, dan akuntabel. CBA pun mendesak KPK, BPK, dan lembaga pengawas lainnya untuk segera melakukan audit investigatif serta memproses hukum seluruh pihak yang terlibat agar tidak terjadi pemborosan anggaran, proyek gagal mutu, dan kerusakan iklim usaha.

Wow ! Tahun 2025 Badan Gizi Nasional Sewa Mobil sebesar Rp.488 Miliar Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

Wow ! Tahun 2025 Badan Gizi Nasional Sewa Mobil sebesar Rp.488 Miliar

Hedi Batubara 1 Juni 2025

Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi Mengkritik Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang berkaitan dengan pengadaan sewa mobil besar besaran dengan anggaran ratusan miliar.

Ini sungguh terlalu Kata Uchok Sky, masa pada tahun 2025 saja Dadan Hindayana mau menghambur hambur duit negara dengan pengadaan sewa mobil sampai anggaran sebesar Rp.488 miliar.

Buat apa itu sewa mobil banyak banyak. Memang mobil bisa berubah wujud menjadi Makan siang Gratis buat anak anak sekolah, pak Dadan Hindayana sindir Uchok Sky.

Demi anjuran Presiden Prabowo tentang efesiensi anggaran, dan mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan sewa mobil, sebaiknya pengadaan sewa mobil ditiadakan saja di Badan Gizi Nasional, tegas Uchok Sky.

Masalah di Badan Gizi Nasional bukan masalah sewa mobil. Tapi Maslah banyak anak anak sekolah keracunan makanan gara gara makanan gizi gratis karena kurang pengawasan dari Badan Gizi Nasional, tutup Uchok Sky.

Perlu diketahui Pada tahun 2025, Badan Gizi Nasional untuk Pengadaan Sewa Kendaraan untuk

Kepala dan Wakil Badan butuh 2 Unit. Sestama, Irtama, Kadewan, dan Deputi butuh 7 Unit. Karo, Ir, Dewan, dan Direktur butuh 30 Unit. Kabag, Kasubag, dan Pelaksana Pengelola Keuangan butuh 20 Unit.

Dan Kendaraan Operasional Lapangan Pickup butuh 4 Unit. Kendaraan Mini Bus butuh 5 Unit, Kendaraan Operasional Lapangan Double Gardan butuh 2 Unit.

Benarkah Ada Mark Up anggaran TPA Sumur Batu Yang Dinikmati dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 1747556097218

Benarkah Ada Mark Up anggaran TPA Sumur Batu Yang Dinikmati dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Hedi Batubara 31 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – CBA (Center For Budget Analisis) meminta kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelidiki anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TPA Sumur batu di dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Menurut Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi pada tahun 2025 saja, untuk Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TPA Sumur batu hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp.13.487.682.505. Dan pada tahun 2024 menghabiskan sebesar Rp.13.554.644.777

Ini berarti, Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas TPA Sumur batu, bila dibandingkan antara tahun 2025 dengan tahun 2024, maka belanja pada tahun 2024 lebih tinggi dan Mahal sebesar Rp.66 juta dari tahun 2024.

Kemudian, dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi perbulan menghabiskan anggaran sebesar Rp.1.1 miliar, dan perhari bisa bisa habis sebesar Rp.37 juta, jelas Uchok Sky.

Anggaran belanja sebesar Rp.37 juta ini sangat tinggi dan mahal. Dan angka Rp.37 juta ini sangat besar, dan sangat menarik untuk diselidiki oleh pihak Kejagung lantaran tidak masuk akal, bikin gemes serta penuh keanehan yang harus dibongkar oleh pihak kejaksaan, pungkas Uchok Sky

Sebelumnya, TPA Sumur Batu saat ini telah menjadi sorotan publik karena Dinas lingkungan hidup kota Bekasi lalai dalam menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sejak beroperasi, TPA Sumur Batu belum pernah memberikan kompensasi kepada warga terdampak, padahal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mengatur kewajiban kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak.

Di Duga Kebal Hukum, CBA Minta Kejagung Periksa PT.Bangka Cipta Pratama. Uchok Sky Khadafi

Di Duga Kebal Hukum, CBA Minta Kejagung Periksa PT.Bangka Cipta Pratama.

Hedi Batubara 30 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Setelah pemberitaan beberapa media lokal di Bangka Belitung dan juga media nasional terkait Adanya dugaan ngmplang pajak yang di lakukan PT.Bangka Cipta Pratama. Tapi pihak Pajak pajak, dan aparat hukum kok pada diam.

Padahal, Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi sudah berkali kali bersuara dan meminta baik kepada aparat pajak dan Jaksa untuk segera melakukan penyelidikan asal usul zirkon perusahaan PT.Bangka Cipta Pratama yang mereka peroleh.

Minta kepada Kejaksaan Agung untuk segera melakukan pemeriksaan atas asal muasal Zirkon,dan RKAB IUP PT.Bangka Cipta Pratama (PT.BCP) Karena, CBA menduga keras Zircon yang di dapat oleh PT.Bangka Cipta Pratama tidak berasal dari IUP mereka yang berada di desa Nibung Bangka Tengah, jelas Uchok Sky.

Kalau RKAB IUP PT.BCP belum diterbitkan oleh pihak kementerian ESDM, ini berarti ada aturan yang dilanggar, atau mereka menambang tidak punya payung hukum sebagai pedoman PT.BCP, lanjut Uchok Sky

Perlu diketahui bahwa Perusahaan tambang yang tidak memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dapat dikenai sanksi administratif oleh pemerintah. Sanksi tersebut dapat berupa, pertama,Teguran tertulis, kedua, Pembekuan izin dan ketiga pencabutan izin

Selain itu, perusahaan tambang juga dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti melakukan penambangan ilegal atau merugikan lingkungan dan masyarakat.

Dan RKAB sendiri merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh perusahaan tambang sebagai bagian dari proses perizinan. Dokumen ini berisi rencana kerja dan anggaran biaya yang akan digunakan dalam kegiatan penambangan.

Maka untuk itu, kami dari CBA untuk meminta kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memangil Karmanto sebagai Direktur PT.Bangka Cipta Pratama dan Juga Chandra alias A en ke kantor Kejaksaan Agung, pungkas Uchok Sky.

Kejaksaan Diam, ketika Aset Tanah Negara diserobot Oleh properti raksasa Citraland Uchok Sky Khadafi

Kejaksaan Diam, ketika Aset Tanah Negara diserobot Oleh properti raksasa Citraland

Hedi Batubara 29 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – CBA (Center For Budget Analisis) meminta Kejaksaan Agung Untuk segera mengeluarkan Sprindik untuk menyelidiki adanya dugaan korupsi, penggelapan aset negara, dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan PTPN II, anak perusahaannya PT PEN2, dan korporasi properti raksasa Citraland atau PT Ciputra KPSN.

Sprindik Kejagung (Kejaksaan Agung) ini penting untuk menyelamatkan aset Negara sebanyak 5.873 hingga 8.077 hektare di Sumatera Utara yang saat ini sedang dibangun proyek properti mewah, bersama Citraland, tapi tanpa dasar hukum yang sah, Jelas Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi.

Perlu diketahui pada tahun 1999–2000, PTPN II mengajukan perpanjangan HGU atas 62.161 ha,dan hanya 56.341 ha yang diperpanjang. Sisanya, seluas 5.873 ha, tak diperpanjang karena berbagai alasan, termasuk tumpang tindih klaim masyarakat dan perubahan tata ruang. Dan Tanah ini secara hukum kembali ke negara.

Seolah olah PT.PN II mengembalikan tanah eks-HGU ke negara, justru dikomersialisasikan lewat skema Kerja Sama Operasi (KSO) antara anak usaha PTPN II (PT PEN2) dan Citraland. Bukan hanya membangun, mereka juga memasarkan properti di atas tanah negara, Jelas Uchok Sky

Maka untuk itu, CBA meminta kepada Kejagung untuk segera memanggi jajaran komisaris dan Direksi PTPN II, anak perusahaannya PT PEN2, dan korporasi properti raksasa Citraland atau PT Ciputra KPSN ke kantor kejaksaan agung di Jakarta,lanjut beliau.

Sebaiknya Kejagung jangan diam saja, dan lakukan segera seperti memblokir lahan, dan menghentikan proyek Citraland yang diduga dibangun di atas tanah negara tanpa izin hukum tersebut,pungkas Uchok Sky.

CBA: Perda Larangan Merokok Tempat Hiburan Demi Cuan Anggota Dewan? Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

CBA: Perda Larangan Merokok Tempat Hiburan Demi Cuan Anggota Dewan?

Hedi Batubara 28 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Center Budget of Analisis (CBA), mengkritisi kebijakan larangan merokok ditempat hiburan malam di karaoke, club malam, cafe live music masuk ke dalam kawasan tanpa rokok.

Hal itu disampaikan CBA saat menanggapi pandangan dan pernyataan dari salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Kawasan Tanpa Rokok. kata Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan Rabu, (28/5/2025).

“Perda tersebut akan membuat dunia usaha terpuruk dan terjadi PHK pekerja serta tergerusnya pendapatan APBD dari cukai rokok yang sebelumnya pada tahun 2024 memperoleh pendapatan sebesar Rp 1,3 Triliun,” tegas Uchok Sky.

“Anggota Legislatif dan Gubernur DKI, Pramono Anung harus memperhatikan dampak sosial dari larangan merokok di tempat hiburan di dalam Raperda Kawasan Tanpa Rokok,” ujar Uchok Sky.

Jangan Sampai, Wacana larangan merokok di tempat hiburan seperti semacam ancaman kepada pengusaha Rokok dan pengusaha tempat hiburan agar segera memberikan setoran cuan, agar larangan merokok ini tidak dimasukan Raperda tersebut, lanjut Uchok Sky

Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangan umum terhadap tiga Raperda, termasuk Raperda KTR Senin, (26/5/2025).

Dalam pandangannya, Anggota DPRD itu mendorong adanya larangan merokok pada tempat hiburan malam. Misalnya seperti tempat karaoke, club malam, cafe live music dan sebagainya.

“Karena salah satu penyebab kebakaran di tempat hiburan malam adalah puntung rokok. Sebagaimana telah diterapkan di beberapa negara. Seperti Australia, Amerika, dan negara-negara Eropa,” jelasnya.

“Dan Kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Harus Hati hati, dan jangan Asal terima begitu saja wacana Perda Larangan merokok tersebut. Sebaiknya sebelum berbicara ke publik, harus ada kajian lebih dulu dari Tim ahli Gubernur sendiri agar tidak berdampak terhadap tutupnya dunia usaha yang hampir 70 % bila perda tersebut ditetapkan, pungkas Uchok Sky.

CBA dan CWIG Minta OJK Delisting Token Asix Anang Hermasyah dari market. 1748313202697

CBA dan CWIG Minta OJK Delisting Token Asix Anang Hermasyah dari market.

Hedi Batubara 27 Mei 2025

CBA dan CWIG Minta OJK Delisting Token Asix Anang Hermasyah dari market.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya menyebutkan bahwa aset kripto kera p digunakan sebagai sarana untuk memindahkan dan mencuci dana hasil kegiatan ilegal seperti judi online.

Bahkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan perputaran duit terkait judi online mencapai Rp359,8 triliun.

Dari jumlah itu, ada Rp28 triliun yang lari ke luar negeri lewat kripto. Fenomena ini diperparah dengan fakta bahwa volume transaksi melalui exchange global kini mencapai USD15 miliar, jauh di atas Pedagang Aset Keuangan Digital (PKAD) lokal yang hanya mencatat sekitar USD 5 miliar.

Berdasarkan data Crypto CrimeReport menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar US$8,6 miliar ditahun 2022, ini setara dengan Rp139 triliun secara global.

Dari kekusutan soal kripto diatas Central Budget Analysis (CBA) menyoroti soal lemahnya regulasi dan pengawasan dari lembaga pemegang kendali aset kripto tersebut.

Menurut Direktur CBA ,Uchok Sky Khadafi kekusutan dudah terjadi di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sampai pada pengalihan kewenangan dan pengawasan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dimana pihak OJK tidak terbuka kepada publik ketika melakukan verifikasi persyaratan token anak bangsa.

“Tidak terbuka verifikasi ini membuat OJK sepertinya mengeluarkan izin asal asalan, atau diduga ada jual beli ijin,” kata Uchok.

Sehingga Uchok Sky bingung, melihat banyak penyimpangan dalam meloloskan izin aset kripto dalam negeri yang disebut token anak bangsa maupun dari luar negeri.

“Sebaiknya OJK Harus teliti dong atas izin tersebut agar perusahaan kripto ini bukan tempat ternyaman bagi para koruptor untuk pencucian uang dan juga tempat penampungan uang hasil keuntungan judi online,” tegas Uchok Sky.

“Jangan sampe OJK cuci piring atas pengesahan aset kripto di indonesia, salah satu contoh cuci piring OJK, token anak bangsa ASIX yang dirilis Februari 2022, milik Anang Hermansyah, yang sempat mengalami penurunan,” lanjut Uchok.

CBA minta OJK lakukan tindakan tegas delisting terhadap token anak bangsa AXIS, milik Anang Hermansyah. Yang telah merugikan masyarakat karena harga mengalami kehancuran.

Senada dengan CBA, Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) menyoroti masalah kekusutan token anak bangsa ini.

Ketua umum Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) Henry Hosang menyoroti salah satu token anak bangsa ASIX+ atau ASIX v2 diduga melakukan pembohongan publik.

“Anang Hermansyah harus bertanggung jawab semua roadmap janji manisnya di awal peluncuran token nya, sekarang roadmapnya mangkrak,” kata Henry.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia telah mencapai Rp556,53 triliun sepanjang Januari-November 2024.

Jumlah pelanggan aset kripto hingga November 2024 mencapai 22,1 juta pelanggan. Sementara itu, pelanggan yang aktif bertransaksi melalui calon pedagang fisik aset kripto (CPFAK) dan PFAK pada November 2024 berjumlah 1,3 juta pelanggan.

Ini Direksi Telkom Indonesia Yang Harus Dicopot Oleh Peserta RUPST 1747556097218

Ini Direksi Telkom Indonesia Yang Harus Dicopot Oleh Peserta RUPST

Hedi Batubara 26 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – PT Telkom Indonesia dikabarkan bakal menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024, pada 27 Mei 2025 mendatang.Dan RUPST bukan hanya membahas pembagian Dividen, tapi Harus juga evaluasi kinerja para jajaran komisaris dan Direksi.

Dan ketika diminta tanggapan atas RUPST ini, Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi meminta kepada para peserta RUPST untuk melakukan evaluasi kinerja kepada dua Direksi di PT.Telkom Indonesia.

Kedua direksi Telkom Indonesia jarang disebut sebut di publik, seolah olah mereka orang orang baik yang begitu berjasa kepada Telkom Indonesia. Kedua Direksi tersebut adalah pertama, Heri Supriadi sebagai Direktur Keuangan, dan yang kedua adalah Afriwandi sebagai Direktur Human Capital Management (HCM) di Telkom Indonesia.

Saat ini Heri Supriadi melakukan rangkap jabatan di Telkom Indonesia. Uchok Sky meminta kepada peserta RUPST agar mengeluarkan Heri Supriadi dari PT.Telkom Indonesia karena rangkap jabatan itu pamali, dan hanya bikin rusak sistem dan mekanisme di perusahaan.

Dan Heri Supriadi sedang menjabat sebagai Direktur Keuangan perusahaan, tapi mau saja menjadi Dewan Komisaris Telkomsel, anak dari Perusahaan Telkom Indonesia

Jadi orang seperti Heri Supriadi ini karakter sangat serakah, dan membuat perusahaan Telkom Indonesia tidak bisa maju. Coba lihat nilai Saham Telkom Indonesia terus Turun, Tapi Heri Supriadi sebagai Direktur Keuangan tidak punya strategi apapun untuk menaikan kembali nilai saham perusahaan tersebut, lanjut Uchok Sky

Yang lebih aneh adalah tentang loncatan Harta Kekayaan Heri Supriadi, Naiknya sungguh luar biasa, dan tidak masuk akal, serta bisa mengalahkan Dirut PT.Telkom Indonesia Ririek Adriansyah.

Pada tahun 2020, Harta Kekayaan Heri Supriadi sebesar Rp.123,90 miliar, 2021: Rp145,67 miliar,2022: Rp164,82 miliar, dan 2023: Rp189,39 miliar. Sedangkan Total harta kekayaan Ririek Adriansyah mencapai Rp126.229.180.505, jelas Uchok Sky

Kemudian yang kedua Afriwandi. Beliau ini saat ini menduduki jabatan sebagai Direktur Human Capital Management (HCM) di Telkom Indonesia.

Menurut Uchok Sky, Afriwandi ini orang yang tajir di Telkom Indonesia. Bisa dibilang begitu karena mengelola dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang disisihkan oleh perusahaan Telkom untuk menjalankan program tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tapi sayang, biarpun dana CSR begitu banyak, dan dikelola oleh Afriwandi tapi tidak ada bentuk atau karya nyata CSR Telkom Indonesia di mata publik. Barangkali, Harus ada dari aparat hukum seperti KPK atau Kejaksaan Agung untuk menelusuri dana CSR tersebut dialirkan kemana saja, pungkas Uchok Sky

CBA Desak Kejagung Panggil Kadis LH Asep Kuswanto Tekait Proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah RDF di Rorotan IMG-20250524-WA0123

CBA Desak Kejagung Panggil Kadis LH Asep Kuswanto Tekait Proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah RDF di Rorotan

Hedi Batubara 24 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Center For Budget Analisis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk fokus atas Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah, dan segera memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto. kata Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan Sabtu, (24/5/2025).

“Lebih baik pihak Kejagung segera panggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto atas proyek seperti Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara,” tegas Uchok Sky.

“Anggaran gede amat sampai Triliunan, tapi tidak ada pihak aparat hukum baik dari Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengamati atau memantau dari proses lelang sampai pelaksanaannya,” lanjut Uchok Sky.

Kejagung harus segera meminta kepada BPK untuk segera melakukan audit proyek Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan.

“Kami meminta Kejagung untuk segera mengeluarkan Sprindik atas kasus Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta, Dimana pada tahun anggaran 2021, proyek ini anggaran sebesar Rp 905.629.535.580,00 dan dimenangkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan penawaran sebesar Rp 855.058.500.788,80,” jelas Uchok Sky

Lalu pada tahun 2024, Anggaran tersebut muncul kembali dengan nama paket kegiatan Pembangunan RDF Plant Jakarta di Rorotan dengan anggaran sebesar Rp 1.300.000.006.831,00,” pungkas Uchok Sky.

Sebelumnya, Ketua Umum Komite Masyarakat Jakarta Utara (KOMJU), Franky Irawan mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto yang diduga terlibat bancakan sejumlah proyek di Dinas Lingkungan Hidup. kata Ketum Komju, Franky Irawan pada Senin, (21/4/2025).

Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat adalah Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Landfill Mining dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta di Rorotan, Jakarta Utara.

Diduga Menyalahgunakan wewenang CBA Minta Pramono Anung Pecat Walikota Jakarta Barat 1747969955493

Diduga Menyalahgunakan wewenang CBA Minta Pramono Anung Pecat Walikota Jakarta Barat

Hedi Batubara 23 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto bikin cawe cawe atau intervensi politik dalam panitia seleksi pada pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat untuk tahun 2024 – 2029.

Hal ini dinyatakan oleh Saksi pertama, Iswadi, mantan Ketua FKDM Jakarta Barat 2020–2022 dan nominasi calon Dewan Kota Kecamatan Palmerah pada sidang ketujuh di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur

Menanggapi Hal tersebut, Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Untuk segera memecat Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto.

Menurut Uchok Sky, Uus Kuswanto bukan hanya bertanggung jawab atas kekisruhan pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat tetapi sudah merusak
citra Gubernur Jakarta Pramono Anung di depan Publik.

Selain itu, Uchok Sky menilai Bahwa cawe cawe Walikota Jakarta Barat dalam pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat berarti tidak netral, tidak profesional, dan diduga Menyalahgunakan wewenangan dalam pemilihan dewan kota Jakarta Barat.

Masa yang terpilih dan menang jadi dewan Kota Jakarta Barat adalah orang yang punya nilai rendah. Sedangkan orang yang punya nilai tinggi atau rangking Pertama di delete atau disingkirkan sesuai kemauan Walikota Jakarta Barat, duga Uchok Sky.

Kemudian, dalam proses seleksi pemilihan dewan kota Jakarta Barat juga ditemukan adanya dugaan maladministrasi. Dimana salah satu calon anggota dewan kota yang sudah terpilih, sebelumnya pernah menjadi tenaga ahli anggota DPRD DKI Jakarta nilai, dan juga bukan rangking yang pertama, lanjut Uchok Sky.

Dari temuan ini, CBA meminta kepada Gubernur Pramono Anung untuk segera memecat walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto lantaran tidak punya integritas, dan hanya bikin malu Pramono Anung saja dalam seleksi pemilihan Dewan Kota Jakarta Barat

Uchok Sky Khadafi

CBA Desak Kejati DKI Jakarta Usut Dugaan Manipulasi Tender Pembangunan Gedung UPPPD Kebayoran Lama

Wow ! Tahun 2025 Badan Gizi Nasional Sewa Mobil sebesar Rp.488 Miliar

Benarkah Ada Mark Up anggaran TPA Sumur Batu Yang Dinikmati dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Di Duga Kebal Hukum, CBA Minta Kejagung Periksa PT.Bangka Cipta Pratama.

Kejaksaan Diam, ketika Aset Tanah Negara diserobot Oleh properti raksasa Citraland

CBA: Perda Larangan Merokok Tempat Hiburan Demi Cuan Anggota Dewan?

CBA dan CWIG Minta OJK Delisting Token Asix Anang Hermasyah dari market.

Ini Direksi Telkom Indonesia Yang Harus Dicopot Oleh Peserta RUPST

CBA Desak Kejagung Panggil Kadis LH Asep Kuswanto Tekait Proyek Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah RDF di Rorotan

Diduga Menyalahgunakan wewenang CBA Minta Pramono Anung Pecat Walikota Jakarta Barat

Baca Juga Berita Ini

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online