15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

Pesta Kepiting dan Skandal Dispora Bekasi: CBA Desak Kejagung Ambil Alih, Walikota Diduga Terlibat  Uchok Sky Khadafi

Pesta Kepiting dan Skandal Dispora Bekasi: CBA Desak Kejagung Ambil Alih, Walikota Diduga Terlibat 

Hedi Batubara 16 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pusat kajian anggaran, Center for Budget Analysis (CBA), mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) segera mengambil alih kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023. Kasus ini dinilai mandek dan penuh drama, meski Kejaksaan Negeri Kota Bekasi telah menetapkan tiga tersangka.

“Kejaksaan Agung harus ambil alih kasus ini karena hingga kini penyidik Pidsus belum berani menyentuh aktor intelektual di balik proyek miliaran tersebut,” tegas Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Senin (16/6/2025).

Uchok menduga, Kejari Kota Bekasi mengalami kebuntuan politik dan struktural karena berada dalam lingkaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hal ini diduga membuat penyidik ragu menyeret nama-nama besar, seperti Sekretaris Daerah hingga Walikota Bekasi, ke meja pemeriksaan.

“Kalau proyek besar seperti ini, biasanya kepala OPD nunggu arahan. Pertanyaannya: siapa yang beri lampu hijau proyek ini?” tambah Uchok tajam.

Skandal ini makin ramai setelah beredar video viral pesta makan kepiting di kantor PT Cahaya Ilmu Abadi (CIA) di Medansatria, Bekasi. Dalam video tersebut tampak sejumlah petinggi daerah, termasuk Tri Adhianto yang saat itu menjabat sebagai Plt Walikota Bekasi, tengah asyik bersantap dengan para elite Forkopimda. PT CIA sendiri adalah perusahaan yang kini tengah disorot karena terlibat langsung dalam proyek alat olahraga yang diduga dikorupsi.

Kesaksian sejumlah saksi pun mengarah ke nama Walikota Bekasi, namun hingga kini belum ada panggilan resmi dari pihak kejaksaan terhadap orang nomor satu di Kota Patriot itu.

“Kalau Kejari tak berani panggil yang bersangkutan, maka Kejagung harus ambil alih atau minimal lakukan supervisi agar semua pihak yang diduga menikmati duit korupsi ini bisa diadili,” pungkas Uchok.

Sebagai informasi, tiga tersangka telah ditetapkan, yakni: AZ (mantan Kepala Dispora Kota Bekasi), MAR (mantan Pejabat Pembuat Komitmen Dispora), AM (Direktur Utama PT CIA)

Kerugian negara akibat korupsi ini ditaksir mencapai Rp4,7 miliar.

Namun publik menilai proses penyidikan masih jauh dari tuntas. Uchok dan CBA meminta Kejagung segera “turun gunung” sebelum kepercayaan publik terhadap lembaga hukum di daerah semakin tergerus.

CBA Desak Kejati DKI Usut Dugaan Kongkalikong Proyek Waduk Rp57 Miliar, Kasudin SDA Jaktim Terlibat? Uchok Sky Khadafi

CBA Desak Kejati DKI Usut Dugaan Kongkalikong Proyek Waduk Rp57 Miliar, Kasudin SDA Jaktim Terlibat?

Hedi Batubara 14 Juni 2025

CBA Desak Kejati DKI Usut Dugaan Kongkalikong Proyek Waduk Rp57 Miliar, Kasudin SDA Jaktim Terlibat?

 

Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta segera mengusut dugaan persekongkolan dalam proyek pembangunan Waduk Giri Kencana Cilangkap, Jakarta Timur, senilai Rp57 miliar. Proyek yang dikerjakan oleh PT Varas Ratubadis Prambanan itu diduga sarat praktik kongkalikong dengan pemecahan paket secara tidak wajar dan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air (Kasudin SDA) Jakarta Timur, Abdul Rauf Gaffar.

Direktur CBA Uchok Sky Khadafi menyatakan bahwa pemilihan penyedia barang/jasa dalam proyek tersebut dilakukan melalui sistem e-katalog, namun diduga penuh dengan rekayasa yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. “Hasil temuan kami menunjukkan proyek ini diduga kuat diskenariokan untuk memenangkan satu penyedia saja, yakni PT Varas Ratubadis Prambanan,” ujar Uchok dalam keterangan kepada wartawan, Sabtu (14/6/2025).

PT Varas Ratubadis Prambanan diketahui hanya memiliki kualifikasi usaha menengah (M), berdasarkan subklasifikasi pada situs lpjk.pu.go.id, yakni BS004 dan BS010. Namun, perusahaan tersebut mengerjakan seluruh paket proyek yang jika digabung mencapai nilai Rp56 miliar—97,59% dari nilai pagu anggaran.

“Untuk memuluskan persekongkolan, proyek ini dipecah menjadi tiga kontrak, masing-masing senilai Rp12,5 miliar, Rp24,9 miliar, dan Rp18,6 miliar,” beber Uchok. Pemecahan paket ini, menurutnya, jelas melanggar Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan itu menyebut bahwa proyek konstruksi di bawah Rp15 miliar seharusnya diperuntukkan bagi usaha kecil, sementara proyek di atas Rp50 miliar diperuntukkan untuk usaha besar. Namun faktanya, kontrak bernilai Rp12,5 miliar tetap dilaksanakan oleh penyedia berkualifikasi menengah.

“Ini tidak bisa dibiarkan. CBA meminta Kejati DKI segera memeriksa Kasudin SDA Jakarta Timur Abdul Rauf Gaffar dan jajaran Kepala Seksi yang terlibat dalam proyek tersebut,” tegas Uchok.

Ia juga menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung harus segera mengevaluasi jajarannya dan menunjukkan komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa.

“Kalau praktik seperti ini terus dibiarkan, keuangan daerah akan terus dirugikan dan reformasi birokrasi hanya menjadi jargon,” pungkasnya.

Bareskrim Diduga Mulai Sidik PT Artajasa, CBA: Jangan Sampai Pelaku Bobol Rp100 Miliar Bank DKI Lolos! Uchok Sky Khadafi

Bareskrim Diduga Mulai Sidik PT Artajasa, CBA: Jangan Sampai Pelaku Bobol Rp100 Miliar Bank DKI Lolos!

Hedi Batubara 13 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Aroma skandal besar kembali menyeruak dari balik layar sistem perbankan nasional. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke perusahaan penyedia layanan transaksi keuangan, PT Artajasa, yang diduga terlibat dalam insiden bobolnya dana milik Bank DKI hingga senilai Rp100 miliar.

Gangguan layanan sistem perbankan yang terjadi pada Maret hingga Hari Raya Idul Fitri lalu, seperti disampaikan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, bukan hanya membuat geger nasabah, tetapi juga memunculkan dugaan adanya kebocoran dana dalam jumlah fantastis.

Kini, penyidik Bareskrim Polri turun tangan. Menurut sumber internal Bank DKI, pihak yang tengah diperiksa dalam penyelidikan ini adalah PT Artajasa, perusahaan yang diketahui menjadi vendor penyedia layanan infrastruktur transaksi Bank DKI.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak agar penyidik tidak ragu menyeret siapa pun yang terlibat. Ia menegaskan, PT Artajasa wajib dimintai pertanggungjawaban jika terbukti lalai atau bahkan terlibat dalam insiden yang membuat Bank DKI dan nasabahnya merugi besar.

“Kami dengar penyidik Bareskrim sudah menyelidiki peran PT Artajasa. Ini penting, karena kerugian bisa menyentuh Rp100 miliar. Jangan sampai perusahaan swasta seenaknya bermain-main dengan sistem perbankan rakyat,” tegas Uchok Sky kepada wartawan, Jumat (13/6).

Yang mengejutkan, Uchok mempertanyakan posisi dan kepemilikan PT Artajasa. Ia menyebut, perusahaan ini didirikan oleh Lintasarta, dan sahamnya dimiliki oleh pihak-pihak yang dekat dengan sistem keuangan negara, termasuk Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) dan PT Multivisi Komputama.

“Apakah Artajasa ini milik Bank Indonesia? Atau perusahaan swasta murni yang kebetulan dekat dengan lingkaran otoritas keuangan?” tanya Uchok Sky dengan nada sinis.

Artajasa dikenal luas sebagai penyedia jaringan ATM Bersama dan sistem pembayaran antarbank. Jika benar perusahaan sebesar itu gagal menjaga keamanan sistemnya, publik patut khawatir: berapa banyak bank lain yang bisa jadi korban selanjutnya?

Uchok bahkan menyerukan agar seluruh jajaran direksi dan komisaris PT Artajasa dipanggil secara resmi oleh Bareskrim demi mempercepat penyelidikan.

“Tolong panggil itu, komisaris dan direksinya! Jangan kasih ruang bagi korporasi besar yang lalai dan membuat uang rakyat hilang. Ini bukan main-main, ini uang publik,” tutup Uchok dengan geram.

Sampai berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak PT Artajasa terkait perkembangan penyidikan. Namun, tekanan publik dan lembaga pengawas terus menguat agar kasus ini diungkap secara transparan dan tuntas.

Kok Kejagung Diam Sih  Saat Ditanya Pemanggilan Dirut KAI Logistik 1749624188520

Kok Kejagung Diam Sih  Saat Ditanya Pemanggilan Dirut KAI Logistik

Hedi Batubara 12 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Harli Siregar membantah kabar pemanggilan Direktur Utama KAI Logistik, Fredi Firmansyah. Pemanggilan tersebut sebelumnya dikabarkan terkait dugaan penyimpangan pemanfaatan aset negara milik PT KAI (Persero).

Harli Siregar menegaskan bahwa tidak ada rencana Kejagung untuk memanggil Fredi Firmansyah. Pernyataan ini diungkapkan Harli setelah dikonfirmasi oleh awak media pada Rabu, 11 Juni 2025.

“Saya sudah tanya di Pidsus katanya ini ga ada (pemanggilan Direktur Utama KAI Logistik Fredi Firmansyah),” ujarnya.

Sebelumnya, beredar kabar mengenai pemanggilan tersebut dalam pemberitaan berjudul “Kejagung Buka Suara Soal Kabar Pemanggilan Direktur Utama KAI Logistik” yang dimuat oleh Kedai Pena. Namun, konfirmasi dari Kejagung membantah kabar tersebut.

Berbanding terbalik dengan pernyataan Kejagung, Center for Budget Analysis (CBA) justru mendesak Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan aset negara dalam kerja sama antara PT KAI Logistik dan PT Sentosa Laju Sejahtera (SLS). Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyampaikan bahwa informasi yang diperoleh CBA dari sumber internal di lingkungan Kejaksaan Agung justru menyebut adanya rencana pemanggilan Direktur Utama PT KAI Logistik, Fredi Firmansyah.

Uchok menyoroti kejanggalan dalam kerja sama tersebut. “Kerja sama antara PT KAI Logistik dan SLS sejak awal sarat kejanggalan. Term sheet sudah ditandatangani 14 Juli 2023, sementara perjanjian resmi diteken 13 Maret 2024. Tapi proses pemilihan mitra dilakukan diam-diam. Lewat tender atau penunjukan langsung? Ini mencurigakan!” tegas Uchok pada Rabu, 11 Juni 2025.

Selain itu, Uchok juga mempertanyakan rekam jejak PT SLS yang didirikan oleh Tan Paulin pada tahun 2021. Ia menyebut bahwa Tan Paulin sendiri pernah diperiksa oleh KPK pada 29 Agustus 2024. “Jadi kenapa KAI Logistik mau bermitra dengan perusahaan yang punya benang merah dengan kasus hukum?” tanya Uchok dengan nada geram.

CBA menilai penting bagi publik untuk mengetahui mekanisme kerja sama tersebut serta memastikan tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan aset BUMN dan negara.

Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi lanjutan dari awak media kepada Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar melalui pesan WhatsApp belum mendapatkan tanggapan. Ini adalah kali kedua Harli Siregar tidak memberikan jawaban konfirmasi terkait pemberitaan yang dimuat awak media, termasuk sebelumnya terkait pengadaan alat sadap di Kejagung.

Ini Kata Kejagung Terkait Kabar Dirut KAI Logistik akan Diperiksa 1749624188520

Ini Kata Kejagung Terkait Kabar Dirut KAI Logistik akan Diperiksa

Hedi Batubara 11 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar pemanggilan Direktur Utama KAI Logistik, Fredi Firmansyah, terkait dugaan penyimpangan pemanfaatan aset negara milik PT KAI (Persero).

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (11/6), menegaskan bahwa tidak ada rencana pemanggilan terhadap Fredi. “Saya sudah tanya di Pidsus katanya ini nggak ada,” ujarnya singkat.

Lebih lanjut, Harli menyarankan, awak media untuk mengkonfirmasi kabar pemanggilan Direktur Utama KAI Logistik Fredi Firmansyah terkait dugaan penyimpangan pemanfaatan aset negara milik PT KAI (Persero) ke Pidsus.

“Silahkan konfirmasi ke Pidsus ya, atau siapa sumber di Kejagung yang bilang supaya saya tanya ulang,” demikian Harli.

Sebelumnya ada  informasi yang beredar di kalangan wartawan Gedung Bundar. Seorang sumber di lingkungan Kejagung membocorkan bahwa pemanggilan Fredi Firmansyah dan Komisaris PT Sentosa Laju Sejahtera (SLS), Irwantono Sentosa Dian Sanjaya, sedang dipersiapkan.

“Kita sudah dapat data dugaan penyimpangan yang dilakukan KAI Logistik. Kita akan panggil Dirut KAI Logistik untuk dimintai keterangan,” ujar sumber yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (7/6).

Polemik mencuat dari proyek pembangunan terminal batu bara di Stasiun Kramasan, Sumatera Selatan, yang melibatkan PT KAI Logistik dan PT SLS. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, bahkan secara terbuka mendesak Kejagung turun tangan.

“Kerja sama antara KAI Logistik dan SLS sejak awal sarat kejanggalan. Term sheet sudah ditandatangani 14 Juli 2023, sementara perjanjian resmi diteken 13 Maret 2024. Tapi proses pemilihan mitra dilakukan diam-diam. Lewat tender atau penunjukan langsung? Ini mencurigakan!” tegas Uchok.

Skandal Konsesi Jalan Tol! Pemerintah Diminta Segera Ambil Alih Tol Cawang–Pluit–Tanjung Priok dari Tangan Jusuf Hamka 1749421307518

Skandal Konsesi Jalan Tol! Pemerintah Diminta Segera Ambil Alih Tol Cawang–Pluit–Tanjung Priok dari Tangan Jusuf Hamka

Hedi Batubara 9 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pemerintah diminta tidak lagi tunduk pada kepentingan swasta dalam pengelolaan jalan tol. Seruan keras datang dari Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, yang menyoroti praktik pembagian hasil konsesi tol dalam kota (dalkot) Cawang–Pluit–Tanjung Priok yang disebut sangat merugikan negara.

Tol tersebut saat ini dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP), perusahaan milik pengusaha Jusuf Hamka. Menurut Uchok, sejak awal perjanjian konsesi, porsi keuntungan untuk pemerintah terbilang amat kecil.

“Awalnya pemerintah atau BUMN hanya mendapat 25 persen, sementara CMNP mengantongi 75 persen. Lalu pada 2002, pemerintah hanya naik sedikit ke 35 persen, dan CMNP tetap dominan di 65 persen. Baru pada 2003 hingga 2025 pemerintah mendapat 45 persen, tapi CMNP tetap lebih besar: 55 persen!” tegas Uchok Sky kepada wartawan, Senin (9/6/2025)

Angka-angka itu makin mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan pendapatan CMNP yang meroket. Pada 2023 saja, perusahaan ini membukukan pemasukan hingga Rp7,6 triliun, naik drastis dari Rp4,4 triliun pada 2022 dan 2021.

Uchok menilai keputusan pemerintah memperpanjang konsesi kepada CMNP sebagai langkah keliru yang mengorbankan kepentingan rakyat.

“Dengan pendapatan sebesar itu, mengapa pemerintah terus menyerahkan pengelolaan jalan tol kepada swasta? Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Negara harus hadir, jangan hanya jadi penonton,” kritik Uchok lantang.

Uchok juga mendesak agar pemerintah membatalkan perpanjangan konsesi dan segera mengambil alih pengelolaan tol strategis tersebut.

“Jangan lagi swasta diprioritaskan dalam urusan vital seperti jalan tol. Pemerintah harus berani ambil alih demi keadilan dan kedaulatan ekonomi,” tutupnya.

Diduga Lindungi Situs Judi Online, CBA Desak KPK Panggil Budi Arie  1747556097218

Diduga Lindungi Situs Judi Online, CBA Desak KPK Panggil Budi Arie 

Hedi Batubara 8 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta,Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil eks Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi alias Muni, terkait dugaan keterlibatan dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan situs judi online (judol).

Desakan ini muncul usai nama Budi Arie disebut-sebut dalam persidangan kasus TPPU dengan terdakwa Darmawati, istri dari Muhrijan alias Agus, yang menghadirkan Agus sebagai saksi kunci. Dalam keterangannya, Agus mengungkap bahwa Adhi Kismanto, terdakwa dalam kasus ini, merupakan tangan kanan Budi Arie saat menjabat sebagai Menteri Kominfo.

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai sudah saatnya KPK mengambil alih penanganan kasus ini dari Kejaksaan dan Kepolisian. “Ini bukan lagi semata kasus pidana judi. Sudah masuk ranah pencucian uang dan korupsi. Maka KPK harus turun tangan!” tegas Uchok dalam keterangannya kepada media, Ahad (8/6/2025).

Menurut Uchok, perkara-perkara korupsi yang menumpuk di Kejaksaan Agung justru akan menghambat penanganan cepat kasus besar seperti ini. Ia juga menyindir agar institusi penegak hukum tidak “masuk angin”.

Tak hanya mendesak pemanggilan Budi Arie, Uchok juga meminta KPK dan PPATK menelusuri asal-usul kekayaan mantan Menkominfo itu. Berdasarkan LHKPN 2023, harta kekayaan Budi Arie mencapai Rp102,1 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, hingga kas.

“PPATK pasti tahu transaksi-transaksi dan kekuatan uang yang mengalir ke Budi Arie. Kalau benar dia terlibat, harus bertanggung jawab. Jangan cuma enak duduk sebagai menteri, tapi yang dikorbankan anak buahnya,” sindir Uchok dengan nada tajam.

Setelah lengser dari Kominfo, kini Budi Arie Setiadi menjabat sebagai Menteri Koperasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun masa lalu sebagai pejabat Kominfo di era Jokowi kini membayangi reputasinya.

“Kalau Adhi Kismanto adalah tangan kanan Muni di Kominfo, ya Muni tidak bisa lepas tangan begitu saja! KPK wajib panggil!” pungkas Uchok.

Beredar Kabar Kejagung akan Panggil Direktur Utama KAI Logistik Cawe-Cawe Ahmad Sahroni di Kasus Lelang Rp250 Miliar Kejagung, CBA Desak Bareskrim Selidiki Alat Intelijen

Beredar Kabar Kejagung akan Panggil Direktur Utama KAI Logistik

Hedi Batubara 7 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Saat ini beredar kabar di kalangan wartawan Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memanggil Direktur Utama KAI Logistik Fredi Firmansyah dugaan penyimpangan pemanfaatan aset negara milik PT KAI (Persero).

“Kita sudah dapat data dugaan penyimpangan yang dilakukan KAI Logistik. Kita akan panggil Dirut KAI Logistik untuk dimintai keterangan,” kata sumber di Kejagung yang tidak mau disebutkan namanya, Sabtu (7/6/2025).

Sumber itu menyebut, Kejagung juga akan memeriksa Komisaris PT Sentosa Laju Sejahtera (SLS) Irwantono Sentosa Dian Sanjaya (Direktur SLS). “Semua pihak yang melakukan kerja sama akan diperiksa,” tegasnya.

Polemik proyek terminal batu bara di Stasiun Kramasan, Sumatera Selatan, menyeret dua entitas besar: PT KAI Logistik dan PT Sentosa Laju Sejahtera (SLS). Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, secara tegas meminta Kejaksaan Agung turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan pemanfaatan aset negara milik PT KAI (Persero).

Menurut Uchok, kerja sama antara KAI Logistik dan SLS penuh kejanggalan sejak awal. “Perjanjian kerja sama sudah diteken pada 13 Maret 2024, tapi sebelumnya sudah ada term sheet yang ditandatangani pada 14 Juli 2023. Namun, pemilihan mitra dilakukan diam-diam, tanpa transparansi. Apakah lewat tender atau penunjukan langsung? Ini mencurigakan!” tegas Uchok, Rabu (4/6/2025).

Lebih lanjut, Uchok menyebut bahwa SLS, perusahaan yang didirikan oleh Tan Paulin pada 2021, memiliki rekam jejak yang perlu dicurigai. “Tan Paulin sendiri pernah diperiksa oleh KPK pada 29 Agustus 2024. Jadi kenapa KAI Logistik mau bermitra dengan perusahaan yang punya benang merah dengan kasus hukum?” tanya Uchok dengan nada geram.

Uchok Sky: Negara Salah Sasaran, Dana BLBI Masuk ke CIB, Kok Andri yang Disita? Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

Uchok Sky: Negara Salah Sasaran, Dana BLBI Masuk ke CIB, Kok Andri yang Disita?

Hedi Batubara 6 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik tajam terhadap tindakan negara dalam kasus Bank Centris Internasional (BCI). Ia menyebut negara telah bertindak sewenang-wenang dalam menyita aset pribadi Andri Tedjadharma, padahal fakta di persidangan menunjukkan bahwa dana BLBI justru masuk ke rekening ‘bank’ lain, bukan BCI.

“Ini pemaksaan kehendak yang brutal atas nama negara. Fakta di pengadilan jelas: dana Rp 490 miliar yang seharusnya masuk ke rekening BCI, malah dialihkan ke rekening Centris International Bank (CIB). Tapi anehnya, yang disita hartanya adalah pemilik BCI,” ujar Uchok dalam wawancara di Jakarta, Jumat (6/6).

Seperti disampaikan saksi fakta di sidang MK, Rabu (28/5) pekan lalu, tercatat bahwa pencairan dana oleh Bank Indonesia dilakukan sebelum adanya perjanjian resmi antara BI dan BCI, dan dana tersebut dialirkan ke rekening yang bukan milik BCI:

• 6 Oktober 1997: Rp 239 miliar dicairkan BI ke rekening CIB, padahal BCI baru menandatangani Akta No. 75 pada 17 Oktober 1997.
• 12 November 1997: Rp 120 miliar kembali masuk ke rekening CIB.
• 11 Desember 1997: Rp 159 miliar lagi-lagi masuk ke rekening CIB.
• 31 Desember 1997: Disebutkan BCI menerima SBPUK senilai Rp 490 miliar, namun mutasi menunjukkan dana itu masuk ke rekening CIB.

“Kalau uangnya masuk ke CIB, kenapa Andri Tedjadharma yang jadi sasaran penagihan? Ini pembohongan publik dan pengaburan tanggung jawab anggaran negara,” lanjut Uchok.

Uchok sepakat dengan pernyataan saksi ahli, Dr Maruarar, bahwa audit BPK yang dijadikan dasar BPPN menuduh BCI dan sebagai penerima dana BLBI, ternyata audit BPK untuk rekening CIB No. 523.551.000, bukan audit untuk BCI dengan rekening No. 523.551.0016 milik Andri, adalah dokumen otentik yang harus diusut dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. “Mudah diusut karena jelas siapa saja yang menjabat waktu itu,” tuturnya.

Uchok juga menyebut bahwa penerbitan Surat Paksa dan SK Piutang Negara senilai Rp 4,5 triliun merupakan bentuk manipulasi administratif karena dalam amar Salinan Putusan MA No. 1688 K/Pdt/2003, nilai utangnya hanya Rp 812 miliar—dan itu pun salinan yang tidak terdaftar di MA.

“Ini pelanggaran hak asasi, pelanggaran hukum, dan pelanggaran akuntabilitas anggaran. Satgas BLBI, PUPN, dan KPKNL harus bertanggung jawab. Kenapa bisa angka membengkak lima kali lipat tanpa amar pengadilan? Ini ngawur!” tegasnya.

Uchok mendesak agar BPK segera melakukan audit investigatif, dan Komisi Yudisial serta KPK turun tangan menyelidiki keabsahan tindakan negara ini.

“Negara tidak boleh semena-mena. Kalau rakyat tidak pernah tandatangan utang, dan uangnya tidak pernah diterima, kok tiba-tiba disuruh bayar dan rumahnya disita? Ini bukan penegakan hukum, ini perampasan,” pungkas Uchok.

Diduga Kongkalikong, Kejagung Harus Segera Panggil Direksi KAI Logistik dan Bos SLS Terkait Terminal Batu Bara Kramasan 1749017452037

Diduga Kongkalikong, Kejagung Harus Segera Panggil Direksi KAI Logistik dan Bos SLS Terkait Terminal Batu Bara Kramasan

Hedi Batubara 4 Juni 2025

Diduga Kongkalikong, Kejagung Harus Segera Panggil Direksi KAI Logistik dan Bos SLS Terkait Terminal Batu Bara Kramasan

Polemik proyek terminal batu bara di Stasiun Kramasan, Sumatera Selatan, menyeret dua entitas besar: PT KAI Logistik dan PT Sentosa Laju Sejahtera (SLS). Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, secara tegas meminta Kejaksaan Agung turun tangan menyelidiki dugaan penyimpangan pemanfaatan aset negara milik PT KAI (Persero).

Menurut Uchok, kerja sama antara KAI Logistik dan SLS penuh kejanggalan sejak awal. “Perjanjian kerja sama sudah diteken pada 13 Maret 2024, tapi sebelumnya sudah ada term sheet yang ditandatangani pada 14 Juli 2023. Namun, pemilihan mitra dilakukan diam-diam, tanpa transparansi. Apakah lewat tender atau penunjukan langsung? Ini mencurigakan!” tegas Uchok, Rabu (4/6/2025).

Lebih lanjut, Uchok menyebut bahwa SLS, perusahaan yang didirikan oleh Tan Paulin pada 2021, memiliki rekam jejak yang perlu dicurigai. “Tan Paulin sendiri pernah diperiksa oleh KPK pada 29 Agustus 2024. Jadi kenapa KAI Logistik mau bermitra dengan perusahaan yang punya benang merah dengan kasus hukum?” tanya Uchok dengan nada geram.

Uchok juga menambahkan, Kejaksaan Agung harus segera memanggil para pihak terkait, mulai dari Irwantono Sentosa (Komisaris Utama SLS), Dian Sanjaya (Direktur SLS), hingga jajaran direksi KAI Logistik.

Sebelumnya, pemerhati intelijen Sri Radjasa Chandra juga telah mengingatkan publik soal sepak terjang Tan Paulin yang dikenal ‘bermain’ di area abu-abu. “Sudah jadi rahasia umum, nama Tan Paulin terkait kasus gratifikasi dan pencucian uang bersama mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari. Bagaimana bisa SLS kemudian dijadikan mitra dalam proyek strategis milik BUMN?” ujarnya.

Sri Radjasa juga mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas proses penunjukan mitra oleh KAI Logistik. “Kalau lewat tender, siapa saja peserta lainnya? Kalau penunjukan langsung, apa dasarnya menunjuk SLS? Ini harus dijelaskan terbuka kepada publik,” tegasnya.

CBA dan pengamat intelijen sama-sama menuntut Kejagung segera bertindak. Dugaan adanya ‘hengki pengki’ dan permainan kotor dalam pemanfaatan aset negara demi kepentingan swasta tak boleh dibiarkan. Uang rakyat dan aset BUMN harus diselamatkan.

“KAI Logistik jangan jadi sarang permainan gelap. Jika tidak ada yang ditutupi, buka semua prosesnya ke publik. Jika ada kejahatan, Kejagung harus bertindak cepat!” tutup Uchok.

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026