Uchok Sky Khadafi Archives - Laman 36 dari 42 -

Polisi Mesti Buka Penyelidikan Baru Kasus Judi Online, Budi Arie Calon Tersangka? Kasus Judi Online Menyenggol Budi Arie, Budi Gunawan Serahkan pada Kepolisian

Kasus Judi Online Menyenggol Budi Arie, Budi Gunawan Serahkan pada Kepolisian

Polisi Mesti Buka Penyelidikan Baru Kasus Judi Online, Budi Arie Calon Tersangka?

Hedi Batubara 21 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kepolisian diminta untuk membuka penyelidikan baru dalam kasus judi online (judol). Permintaan disampaikan menyusul surat dakwaan yang menyebut mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menerima jatah 50 persen dari situs judol agar tidak diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Polda Metro Jaya perlu melakukan penyelidikan baru dan menetapkan nama yang menerima jatah seperti dalam surat dakwaan sebagai tersangka,” kata Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada media sesaat lalu, Rabu pagi, 21 Mei 2025.

Uchok Sky berharap proses hukum terkait perkara suap judol tidak hanya menjerat pegawai kroco di Kominfo. Dia mengingatkan prinsip equality before the law, bahwa setiap individu tanpa memandang status sosial, ekonomi, ras, agama, atau latar belakang lainnya memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

“Juga majelis hakim perlu memberikan atensi dengan memerintahkan perintahkan Polda Metro Jaya menetapkan tersangka baru. Bukan hanya mendalami surat dakwaannya di persidangan,” imbuhnya.

Uchok Sky mengaku ikut mendengar kabar adanya pihak-pihak terkait mencari jalan untuk meloloskan Budi Arie dalam perkara judol. Namun begitu dia berkeyakinan pada akhirnya Budi Arie yang kini menteri koperasi akan ditetapkan tersangka.

“Dakwaan disusun jaksa berdasarkan penyelidikan dan penyidikan kepolisian, sehingga kepolisian sebenarnya sudah mengantongi bukti-bukti keterlibatan yang bersangkutan,” tukas Uchok Sky Khadafi.

Nama Budi Arie Setiadi muncul dalam sidang kasus suap terkait pembukaan situs judol yang digelar Rabu, 14 Mei 2025. Dalam surat dakwaan, Budi Arie disebut menerima jatah 50 persen dari situs judol tidak diblokir oleh Kominfo.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum mendakwa empat tersangka yakni Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus. Mereka didakwa dalam perkara suap terkait pembukaan blokir sejumlah situs judol oleh Kominfo.

Berdasarkan dakwaan jaksa, mereka bersama 11 orang lainnya telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dari praktik itu mereka diduga menerima total setoran senilai Rp 15,3 miliar sebagai imbalan untuk membuka blokir dan menjaga keberlangsungan sejumlah situs judol agar tidak ditutup. Uang setoran kemudian dibagikan sebagai komisi kepada pihak-pihak yang terlibat termasuk nama Budi Arie.

Merespons itu, Budi Arie memberikan bantahan. Dia menyatakan tidak pernah meminta uang dari bisnis judi online. Dia juga menyatakan tidak pernah memberi perintah siapa pun untuk melindungi bisnis judi online baik lisan maupun tulisan.

“Itu adalah narasi jahat yang menyerang harkat dan martabat saya pribadi. Itu sama sekali tidak benar,” kata Budi Arie dikutip dari Antara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut merespons terkait nama Budi Arie Setiadi muncul dalam surat dakwaan kasus judol. Jenderal Sigit menyebut pihaknya masih akan menunggu petunjuk dari hakim mengenai tindak lanjut terhadap Budi Arie, dan tak menutup kemungkinan akan melakukan konfirmasi kepada Budi Arie.

“Tentunya kita mengikuti proses sidang, nanti petunjuk dari hakim seperti apa,” kata Jenderal Sigit kepada wartawan di PTIK, kemarin.

“Yang jelas pernah kita periksa dan tentunya mungkin akan kita konfirmasi ulang apabila memang ada petunjuk,” tambahnya.

Widih ! Pansel Wakil DK LPS Diingatkan Tak Langgar UU LPS 24/2004 Aspirasi Soal APBN, Ini Kata Sri Mulyani

Widih ! Pansel Wakil DK LPS Diingatkan Tak Langgar UU LPS 24/2004

Hedi Batubara 20 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025-2030, diminta untuk lebih cermat dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya terkait dengan ketaatan menjalankan amanat UU LPS No 24 Tahun 2004.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mencermati, ada indikasi pansel melanggar ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dalam menjalankan tugasnya melakukan seleksi Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025-2030. Potensi pelanggaran yang dimaksud terkait dengan dua nama calon kuat dari lima nama yang akan diajukan ke Presiden, masih menjabat sebagai eksekutif di perusahaan perbankan dan asuransi.

“Dalam menjalankan tugasnya, Pansel pemilihan DK LPS harus tunduk dengan UU LPS yang masih berlaku, tidak boleh melanggar aturan yang ada,” tegas Uchok dalam keterangannya, Selasa (20/5).

Dalam UU LPS 24/2004 yang tidak diubah dalam UU P2SK, pasal 66 (ayat 2) dan pasal 67 (huruf i) menyebutkan larangan tegas calon DK LPS masih menjabat sebagai eksekutif di Lembaga lain, apalagi di lembaga keuangan seperti perbankan dan asuransi.

Pasal 66 ayat 2 beleid tersebut selengkapnya berbunyi: Anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d melakukan tugas secara penuh waktu dan tidak diperbolehkan menduduki jabatan eksekutif di tempat lain, kecuali merupakan penugasan sehubungan dengan jabatan yang dipegang atau merupakan bagian dari kegiatan social.

Lalu, pada Pasal 67 (huruf i) dipertegas dengan kalimat: Calon anggota Dewan Komisioner harus memenuhi persyaratan, bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik Bank atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah baik langsung maupun tidak langsung.

Di sisi lain, pada dokumen resmi Pansel tertanggal 28 April 2025 lalu yang ditandatangani Ketua Pansel Sri Mulyani Indrawati, pada poin Ketentuan Pendaftaran huruf C Nomor 3 huruf J tertera kalimat; Bersedia untuk tidak menjabat sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik Bank atau Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah baik langsung maupun tidak langsung pada saat ditetapkan.

“Ini terindikasi melampaui ketentuan UU. Aturan pansel tidak boleh menyalahi aturan yang lebih tinggi. Jika ada semacam ‘penyesuaian’ aturan, tentu tak salah jika ada pandangan, patut diduga ada kepentingan tersembunyi dari aksi ini,” tegas Uchok.

Seperti diketahui, ada 18 nama yang lolos dalam Seleksi Tahap I. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari dosen, ekonom hingga pensiunan. Dari kabar yang beredar, ada lima calon kuat yang akan dimajukan ke Presiden Prabowo sebagai calon Wakil DK LPS.

Kelimanya adalah ⁠Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Nah, untuk Andy Asmoro saat ini masih menjabat sebagai Group Head Office of Chief Economist Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sedangkan Andy Samuel menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia.

Sementara Doddy Zulverdi, menjabat sebagai Asisten Gubernur/Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia. Lalu, Farid Azhar Nasution menjabat sebagai Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan. Sedangkan Imansyah, merupakan Purnabakti Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Awak media sendiri sudah berusaha mengonfirmasi hal ini ke dua anggota pansel, yakni Dian Ediana Rae (perwakilan Otoritas Jasa Keuangan) dan Fauzi Ichsan (perwakilan komunitas perbankan). Tapi sampai berita ini ditayangkan, keduanya belum menjawabnya.

Pendaftaran Calon

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati secara resmi membuka proses Seleksi Pemilihan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030. Nantinya, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS yang terpilih akan merangkap Anggota Dewan Komisioner LPS untuk masa jabatan lima tahun.

“Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025-2030 mengundang Warga Negara Indonesia terbaik untuk menjadi Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS),” tulis pengumuman yang ditandatangani Menkeu Sri Mulyani, Jakarta, Selasa (29/4).

Wakil Ketua DK LPS yang baru akan melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Adapun, pendaftaran seleksi Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS dimulai tanggal 29 April 2025 pukul 08.00 WIB dan akan ditutup pada 6 Mei 2025 pukul 23.59 WIB. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi panitia seleksi di laman https://seleksi- dklps.kemenkeu.go.id.

Persyaratan Wakil Ketua DK LPS

Menkeu Sri Mulyani juga menjabarkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta seleksi. Di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI); memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik; cakap melakukan perbuatan hukum.

Kemudian, tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; sehat jasmani; berusia paling tinggi 65 tahun pada saat ditetapkan.

Lalu, mempunyai pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan paling sedikit 10 tahun; tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih.

Selanjutnya, bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, dan/atau pemilik Bank atau Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah baik langsung maupun tidak langsung pada saat ditetapkan; bukan pengurus dan/atau anggota partai politik saat pencalonan.

Berikutnya, tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait ketentuan khusus, Sri Mulyani menekankan, sesuai Pasal 68 UU Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 4/2023, antaranggota DK LPS dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketua atau besan.

Sementara untuk tahapan seleksinya, terdiri dari dua tahap, yakni tahap I berupa Seleksi Administrasi dan tahap II berupa Seleksi Kelayakan dan Kepatutan. Sekadar informasi, Sri Mulyani telah ditunjuk sebagai Ketua dan Anggota dalam Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Menkeu Sri ditunjuk sebagai ketua oleh Presiden lewat Keppres Nomor 42/P Tahun 2025 yang diteken pada 17 April 2025.

Selain Sri Mulyani, terdapat lima anggota pansel lainnya yang terdiri dari Thomas Djiwandono (perwakilan pemerintah); Aida S. Budiman (perwakilan Bank Indonesia); Dian Ediana Rae (perwakilan Otoritas Jasa Keuangan); Fauzi Ichsan (perwakilan komunitas perbankan); dan Rizal Bambang Prasetyo (perwakilan industri asuransi).

Ketika Mulut Menkes Budi Gunadi Menghina Negara 1747556097218

Ketika Mulut Menkes Budi Gunadi Menghina Negara

Hedi Batubara 18 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah menghina negara karena menyatakan orang yang tidak sehat dan pintar karena bergaji Rp5 juta per bulan.

“Pensiunan PNS, purnawirawan TNI dan Polri paling tinggi digaji Rp 5 juta oleh negara. Jadi sama saja Budi Gunadi mengatakan negara yang membuat mereka tidak sehat dan pintar?” kata Uchok Sky kepada media, Minggu 18 Mei 2025.

Uchok Sky mengingatkan Menteri Budi bahwa nominal gaji pensiunan PNS yang terbaru diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024 yang pembayarannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Dalam PP itu disebutkan gaji terbesar diterima pensiunan PNS Golongan IVe kisaran Rp1.748.100-Rp4.957.100 sementara PNS tingkat terendah yakni Golongan Ia mendapat Rp 1.748.100-Rp 1.962.200.

Demikian juga dengan purnawirawan Polri. Sebelum PP 8/2024 yang menaikkan 12% gaji pensiunan terbit, pensiunan Polri pangkat Tamtama hanya mendapat gaji Rp1.643.500-Rp 2.220.600, Golongan II atau Bintara Rp1.643.500-Rp 3.024.500, Golongan III atau Pama Rp1.643.500-Rp 3.585.500, Golongan IV atau Pamen Rp 1.643.500-Rp 3.932.600 Golongan V atau Pati Rp1.643.500-Rp4.448.100.

Merujuk aturan yang sama, gaji purnawirawan TNI Golongan 1 sampai 4 ditetapkan dimulai dari Rp1,7 juta per bulan. Tamtama diberikan hingga Rp2,3 juta per bulan, Bintara hingga Rp3,2 juta, lalu Pama diberikan sampai Rp3,8 juta per bulan.

“Siapa yang menetapkan besaran gaji bahkan kurang dari Rp 5 juta? Kan pemerintah, negara. Bayangkan seorang Kolonel yang sudah berdinas 30 tahun hanya menerima gaji pokok Rp5 juta tiap bulan lalu sekarang dibilang tidak sehat dan tidak pintar,” kata Uchok Sky

“Budi Gunadi anda siapa bicara seperti itu. Dasar mulut comberan!” tambahnya.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut orang bergaji Rp15 juta per bulan lebih pintar dan sehat dibandingkan orang bergaji Rp5 juta per bulan.

Demikian disampaikan Menteri Budi saat membahas visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu 17 Mei 2025.

“Apa sih bedanya orang yang gajinya Rp15 juta sama Rp5 juta? Cuma dua. Satu, dari Rp15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia enggak sehat dan enggak pintar, enggak mungkin gajinya Rp15 juta, pasti gajinya Rp5 juta,” kata Budi.

Budi lantas mengulas aspek ekonomi meski di kabinet Prabowo menjabat sebagai Menkes. Ia menjelaskan Indonesia harus memiliki pendapatan per kapita US$14 ribu atau sekitar Rp15 juta bila ingin menjadi negara berpendapatan tinggi yang saat ini belum tercapai.

“Kalau dia pintar saja tapi enggak sehat sama juga. Kalau dia sehat tapi enggak pintar sama juga. Jadi harus sehat dan pintar,” katanya.

CBA Minta Bareskrim Polri Panggil Anggota DPRD Muhammad Idris Diduga Terlibat Judi Sabung Ayam IMG-20250508-WA0139

CBA Minta Bareskrim Polri Panggil Anggota DPRD Muhammad Idris Diduga Terlibat Judi Sabung Ayam

Hedi Batubara 8 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendukung langkah Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) yang telah melaporkan oknum Anggota Dewan atas pelanggaran kode etik dan pidana terkait Judi Sabung Ayam yang diduga melibatkan Muhammad Idris, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Nasdem. Laporan terhadap oknum Anggota DPRD tersebut diajukan ke Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Rabu, (7/5/2025).

Uchok Sky menegaskan langkah tersebut sudah tepat, ini terkait marwah Anggota Dewan yang terhormat harus dijaga, Kami mendesak Dewan Kehormatan untuk mengusut tuntas kasus ini dan mengambil sanksi tegas pencopotan oknum Anggota DPRD tersebut.

Pelanggaran yang disampaikan ke Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Bahwa Perilaku salah seorang pejabat Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi partai Nasdem, H. Muhammad Idris, SE yang diduga terlibat dalam aktifitas ilegal judi sabung ayam, hal ini tentu sangat memprihatinkan.

2. Bahwa Judi sabung ayam adalah jenis perjudian yang sering dikaitkan dengan kekerasan terhadap hewan dan dapat mencoreng citra lembaga legislatif yang seharusnya menjadi contoh dalam hal integritas dan tanggung jawab. Perilaku semacam itu tidak hanya merusak reputasi pribadi, tetapi juga mencoreng citra lembaga legislatif secara keseluruhan.

3. Bahwa Kami memandang tindakan tersebut telah mencederai integritas dan citra DPRD serta bertentangan dengan ketentuan kode etik yang mengatur perilaku anggota DPRD, khususnya dalam hal menjaga martabat, kehormatan, dan citra. sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 32.

Kode etik DPRD yang selanjutnya disebut kode etik, adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP Pasal 303bis Yakni:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 10, 000,000 00. (Sepuluh juta rupiah).

a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang di adakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

b. Barang siapa ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalo ada izin untuk mengadakan perjudian itu.

5. Bahwa Dengan mengingat pentingnya menjaga kredibilitas dan kehormatan DPRD, kami meminta agar Dewan Kehormatan DPRD segera melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran ini dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami juga mengharapkan agar keputusan yang diambil dapat memperlihatkan komitmen Badan Kehormatan DPRD dalam menegakkan kode etik dan disiplin dalam lembaga legislatif ini.

Uchok berharap agar kasus ini mendapat perhatian yang serius dan mendesak Bareskrim Polri segera turun tangan.

Keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tapi juga harus tampak ditegakkan itulah harapan kami kepada Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Ketegasan dalam menyikapi pelanggaran adalah cermin kehormatan suatu lembaga; kami yakin DPRD memahami hal ini dengan baik. Jika dalam waktu Tujuh (7) hari setelah somasi ini tidak ada tanggapan atau tindakan nyata, kami akan mempertimbangkan langkah hukum lainnya.

“CBA meminta Bareskrim Polri untuk segera memeriksa Anggota DPRD Muhammad Idris yang Diduga terlibat kasus ini, Pungkas Uchok Sky.

Uchok Sky : Putusan Bebas Andy Widya Susatyo Sudah Tepat, Kasasi Jaksa Tidak Relevan Uchok Sky Khadafi

Uchok Sky : Putusan Bebas Andy Widya Susatyo Sudah Tepat, Kasasi Jaksa Tidak Relevan

Hedi Batubara 7 Mei 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti tajam upaya kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang kepada Andy Widya Susatyo.

Uchok Sky menilai, dari dokumen putusan yang telah dibacanya, hakim sudah mengambil keputusan yang cermat, objektif, dan berbasis pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

“Saya baca putusan Pengadilan Negeri Tangerang. Hakim dengan sangat hati-hati mempertimbangkan bahwa perbuatan Andy memang terjadi, tapi bukan merupakan tindak pidana. Artinya, tidak ada niat jahat atau unsur penipuan sebagaimana yang didakwakan jaksa,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa (6/5).

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Andy Widya Susatyo “terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana.” Andy pun dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan hak-haknya dipulihkan.”

Uchok Sky menilai kasus ini penuh kejanggalan sejak awal dan patut dicurigai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap warga negara pemilik hak tanah. “Saya melihat indikasi kuat upaya mengkriminalisasi seseorang yang sebenarnya menjadi pihak yang dirugikan,” tambahnya.

Pemilik Tanah Belum Dibayar, Malah Dipidana

Kasus ini sendiri bermula dari hubungan kerjasama antara Andy dan PT Kurnia Putra Soegama (KPS) dalam proyek perumahan Naira Residence. Andy adalah pemilik lahan, sedangkan KPS bertindak sebagai pengembang. Perselisihan muncul karena KPS belum melunasi pembayaran penuh atas lahan yang digunakan, namun tetap meminta Andy menandatangani akta jual beli (AJB) tambahan.

Menurut putusan PN Tangerang, perjanjian kerjasama antara keduanya telah berjalan dan sebagian pembayaran memang sudah dilakukan. Namun, sisa pembayaran yang belum lunas membuat Andy menolak menandatangani AJB lanjutan, yang kemudian memicu laporan pidana dari pihak KPS.

“Dari situ kita bisa lihat, ini sengketa yang seharusnya diselesaikan secara perdata, atau mediasi bisnis. Kalau pihak developer belum melunasi tanah, lalu pemiliknya dilaporkan ke polisi, ini bukan hanya keliru, tapi bisa merusak kepercayaan publik terhadap hukum,” ujar Uchok Sky.

Seperti pemberitaan media online di Tangerang, kasus ini berawal dari laporan PT Kurnia Putra Soegama (KPS) terhadap Andy Widya Susatyo atas dugaan penipuan dan penggelapan. Andy adalah pemilik tanah seluas 4.672 meter persegi yang digunakan untuk proyek perumahan Naira Residence.

Dalam perjanjian kerjasama tertanggal 9 Desember 2019, disepakati bahwa Andy akan menerima total pembayaran sebesar Rp 11,2 miliar, namun hingga proyek berjalan, baru sekitar Rp 5,3 miliar yang diterima. Permintaan Andy atas sisa pembayaran senilai Rp 5,8 miliar tidak dipenuhi, sehingga ia menolak menandatangani akta jual beli (AJB) tambahan.

Mediasi di Polda Metro Jaya pada awal Januari 2023 menghasilkan penandatanganan tiga PPJB oleh Andy, pencabutan laporan oleh KPS, dan pembayaran Rp 1 miliar. Namun, KPS kemudian kembali meminta penandatanganan sepuluh PPJB tambahan, yang ditolak Andy karena pembayaran belum lunas.

Dalam persidangan, terungkap bahwa sebagian pembayaran tanah Andy justru dialihkan KPS kepada dua pihak ketiga, Tommy Tri Yunanto dan Shelvia Septiani yang menurut Andy, tidak terikat langsung dalam perjanjian kerjasama. Bahkan Ketua Majelis Hakim, Iriaty Khairul Ummah, menyatakan kebingungan atas pembayaran kepada pihak ketiga tersebut.

Uchok Sky mengatakan, Mahkamah Agung jangan sampai terseret dalam narasi kriminalisasi yang bersumber dari kesepakatan bisnis yang tidak berjalan mulus. “Kalau tidak hati-hati, ini bisa jadi preseden buruk: semua developer bisa saja gunakan pasal pidana untuk menekan pemilik tanah,” pungkasnya.

Blackout di Bali dan Bekasi, Direksi- Komisaris PLN Sebaiknya Mundur Karena Buat Malu Indonesia Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

Blackout di Bali dan Bekasi, Direksi- Komisaris PLN Sebaiknya Mundur Karena Buat Malu Indonesia

Hedi Batubara 5 Mei 2025

MoneyTalk,Jakarta- Direktur Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak, agar seluruh jajaran Direksi dan Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengundurkan diri dari jabatannya usai terjadinya blackout atau pemadaman listrik di Bali- Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Itu seluruh jajaran direksi dan komisaris PT PLN (Persero) sebaiknya mundur saja. Memalukan Indonesia di dunia Internasional,” jelas Uchok Sky di Jakarta, Senin,(5/5/2025).

Lebih lanjut, Uchok Sky menyayangkan, dengan besaran gaji yang diterima para direksi dan komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) gagal memberikan layanan mempuni untuk masyarakat. Uchok Sky secara khusus mengecam, terjadinya blackout atau pemadaman di Bali.“Gaji gede, Kok gagal memberikan layanan setrum yang mumpuni untuk warga Bali, wisatawan di Bali,” imbuh Uchok Sky

Uchok Sky turut menyoroti, permintaan maaf Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus juru bicara (jubir) presiden, Prasetyo Hadi atas blackout yang terjadi di Bali.

Uchok Sky menuturkan, sebaiknya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus juru bicara (jubir) presiden, Prasetyo Hadi dapat memberikan rekomendasi untuk mengganti Dirut PLN saat ini.

“Sebaiknya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi bukan hanya minta maaf, tapi rekomendasi dong Dirut PLN, Darmawan Prasodjo untuk diganti karena dia sudah kenyang di PLN,” tutur dia.

“Makanya kinerja asal asalan saja, dan masa bodoh dengan blackout 5 jam di Bali,” pungkas dia.

Sebelumnya, setelah Bali blackout, sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat kini mengalami pemadaman listrik, Sabtu (3/5/2025).

Suka suka Bupati Maybrat, Karel Murafer Dalam Mutasi Pejabat Uchok Sky Khadafi

Suka suka Bupati Maybrat, Karel Murafer Dalam Mutasi Pejabat

Hedi Batubara 20 April 2025

MoneyTalk,Jakarta – Polemik mutasi dan rotasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maybrat terus menjadi sorotan publik. Langkah tersebut dinilai tidak hanya mendadak dan penuh tanda tanya, tetapi juga menyisakan kejanggalan dari sisi prosedur hukum dan administrasi.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, secara tegas menyebut proses mutasi tersebut sebagai tindakan yang cacat secara hukum administrasi. Ia menyoroti ketiadaan Surat Keputusan (SK) Bupati sebagai dasar legalitas, yang digantikan hanya dengan Surat Perintah dan Nota Dinas.

“Kami menerima laporan bahwa sejumlah pejabat digeser dari jabatannya hanya berdasarkan Nota Dinas dan Surat Perintah, tanpa disertai SK Bupati. Ini sangat janggal dan tidak sah secara administrasi,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, di Jakarta, Minggu (20/4/2025).

Pernyataan Uchok Sky sekaligus menanggapi penjelasan Bupati Maybrat, Karel Murafer, sebagaimana diberitakan media lokal pbdnews.com, Kamis (19/3/2025), terkait pengangkatan pelaksana harian (Plh) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Plh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Menurut Bupati, mutasi tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif kepala daerah yang telah mendapat persetujuan dari Gubernur Papua Barat Daya dan Menteri Dalam Negeri.

Namun bagi Uchok Sky, prosedur penggantian pejabat tanpa SK Bupati tetap menyalahi ketentuan hukum yang berlaku. Ia menegaskan, dalam sistem pemerintahan daerah, hanya SK Bupati yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar pengangkatan atau pemberhentian pejabat struktural.

“Nota dinas tidak bisa menggantikan SK. Nota dinas hanya bersifat internal dan tidak memiliki daya hukum untuk menetapkan jabatan struktural, apalagi untuk posisi strategis seperti kepala dinas,” tegasnya.

Lebih jauh, Uchok Sky mengingatkan bahwa tindakan semacam ini berpotensi menabrak sejumlah regulasi penting, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, hingga Permendagri Nomor 73 Tahun 2016.

“Dalam Permendagri jelas disebutkan bahwa kepala daerah tidak diperkenankan mengganti pejabat dalam enam bulan pertama masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan dari Mendagri. Anehnya, mutasi ini bukan karena ada kekosongan jabatan, tetapi justru menggantikan pejabat aktif yang memiliki SK sah sejak 2022,” ujar Uchok Sky

Ia juga menyinggung keresahan yang dirasakan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Maybrat. Banyak di antara mereka, menurut Uchok, mempertanyakan proses yang dinilai tertutup, mendadak, dan tidak transparan.

Menanggapi kondisi tersebut, Uchok Sky mendesak agar pemerintah pusat segera mengambil langkah tegas. Ia mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian PAN-RB, Kemendagri, hingga Ombudsman RI untuk turun langsung mengaudit proses mutasi tersebut.

“Ini bukan semata soal pelanggaran prosedur. Ini soal menjaga kredibilitas pemerintahan daerah dan melindungi ASN sebagai pilar birokrasi yang harus bekerja dalam kepastian hukum,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Uchok Sky berharap Bupati Maybrat segera membuka komunikasi secara transparan kepada publik guna meredakan ketegangan dan kecurigaan yang muncul di tengah masyarakat.

“Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang berani bertanggung jawab dan terbuka atas kebijakan yang diambil, terlebih jika menyangkut jabatan publik,” pungkas Uchok Sky

Cara Mencari Duit PAM JAYA dengan menjual Proyek Water purifer Uchok Sky Khadafi

Cara Mencari Duit PAM JAYA dengan menjual Proyek Water purifer

Hedi Batubara 18 April 2025

MoneyTalk, Jakarta – Perumda Air Minum Jaya (PAM JAYA) akan menghadirkan inovasi water purifier atau penjernih air minum sebagai langkah nyata menuju Jakarta yang lebih hijau dan sehat.

Ide Inisiatif Water purifer ini menjadi bagian dari komitmen PAM JAYA untuk mewujudkan 100 persen cakupan layanan air minum di Jakarta, sekaligus mengurangi ketergantungan pada air kemasan plastik sekali pakai.

Menanggapi Inisiatif water purifer dari PAM JAYA ini Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi menyatakan proyek ini yang harus dikasih jempol alias bagus. Tapi sayang ini hanya sebuah mimpi yang sulit diwujudkan oleh PAM JAYA.

Untuk melayani air minum di Jakarta saja, PAM JAYA tidak bisa mandiri secara anggaran dan teknologi. Selama ini PAM JAYA harus kerjasama dengan Swasta yaitu PT Moya Indonesia, jelas Uchok Sky.

Kalau proyek water purifer dikerjakan oleh PAM JAYA berarti harus ada investor atau Perusahaan Swasta yang harus diajak dan memberikan modal kepada PAM JAYA agar proyek tersebut bisa berjalan, ujar Uchok Sky

Uchok Sky Curiga bahwa proyek seperti water purifer bukan ide atau Inisiatif asli dari pikiran para jajaran Direksi PAM JAYA. Tetapi tak lebih sebagai titipan proyek yang berasal pihak swasta agar dijalankan oleh PAM JAYA.

Karena proyek water purifer ada duitnya. Mungkin sudah ada investor yang akan menyuntik duit dengan proyek tersebut, maka para jajaran direksi PAM JAYA mulai membangun narasi tanpa ada kajian yang mendalam atas proyek water purifer ini, pungkas Uchok Sky

PT.Bangka Cipta Pratama Kemplang Pajak PAD di Bangka Tengah ? IMG-20250410-WA0038

PT.Bangka Cipta Pratama Kemplang Pajak PAD di Bangka Tengah ?

Hedi Batubara 16 April 2025

MoneyTalk, Koba – Tim CBA (Center For Budget Analisis) bersama awak media berangkat ke Bangka Belitung dalam rangka mencoba mencari dan menulusuri kewajiban pajak PT.Bangka Cipta Pratama di pemda (Pemerintah daerah) Bangka Tengah.

Perusahaan PT.Bangka Cipta Pratama mendapat IUP operasi Produksi pada tahun 2019. Dan Tim CBA berhasil menemui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Bangka Tengah, serta bertanya apakah benar perusahaan PT.Bangka Cipta Pratama telah membayar pajak PAD nya selama perusahaan itu beroperasi di kabupaten tersebut

Dan pertanyaan dari Tim CBA dijawab oleh salah satu staf BP2RD dengan menjelaskan bahwa PT. Bangka Cipta Pratama memiliki IUP mineral zirkon di wilayah Bangka Tengah tepatnya di Desa Nibung akan tetapi tidak pernah melaporkan hasil produksi dan karena itu tidak pernah membayarkan PAD ke Bangka Tengah.

Menurut Direktur Executive CBA, Uchok Sky Khadafi meminta kepada Kapolda Babel Irjen Pol Drs Hendro Pandowo agar menghentikan semua kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT.Bangka Cipta Pratama.

Masa aparat hukum diam saja ketika ada perusahaan tambang sombong ogah bayar pajak alias kemplang pajak, dan akibat ini pemerintah juga yang mengalami kerugian, jelas Uchok Sky

Untuk itu, CBA sedang menyiapkan bukti bukti yang valid untuk dilaporkan kepada Bareskrim Polri atas dugaan kegiatan penambangan ilegal mineral ilmenit dan Zirkon PT.Bangka Cipta Pratama melanggar peraturan kementrian ESDM dan KLHK, lanjut Uchok Sky.

Selain itu, pihak aparat pajak sebaik melakukan penyelidikan kepada PT.Bangka Cipta Pratama lantaran ada upaya perusahaan ini menghindari pajak yang menyebabkan kerugian negara sangat besar, jelasnya.

Atau sebaiknya CBA meminta kepada aparat terkait seperti Bareskrim Polri dan aparat Pajak untuk segera memeriksa semua jajaran Direksi PT.Bangka Cipta Pratama, pungkas Uchok Sky.

Bank DKI, Jangan Hanya Ganti Nama. Lebih Baik Ganti jajaran Dewan Komisaris dan Direksinya ! Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

Bank DKI, Jangan Hanya Ganti Nama. Lebih Baik Ganti jajaran Dewan Komisaris dan Direksinya !

Hedi Batubara 15 April 2025

MoneyTalk, Jakarta – CBA (Center For Budget Analisis) meminta Kepada Gubernur DKI Pramono Anung, Jangan puas hanya membuat laporan terkait gangguan sistem IT kepada Bareskrim Polri, atau mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono.

Yang harus dilakukan oleh Gubernur DKI adalah harus mencopot semua jajaran Direksi dan dewan Komisaris Bank DKI agar Mas Pram bisa membenahi dan memperbaiki sistem perbankan di Bank Milik Pemda DKI tersebut, kata Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi.

Kalau Bank DKI tidak dibenahi maka akan banyak kredit Macet di Bank tersebut. Coba lihat datanya Bank DKI, dimana satu perusahaan saja seperti PT.WSBP punya kredit Macet sekitar Rp.684.000.000.000 di Bank DKI, lanjut Uchok Sky.

Dan Sebaiknya Kredit Macet sekitar Rp.684.000.000.000 di Bank DKI juga penting diambil oleh Bareskrim Polri lantaran tidak ada kehati hatian oleh jajaran Direksi dan dewan Komisaris dalam memberikan kredit kepada PT.WSBP, ujar Uchok Sky

Dan Anehnya, dan mau lagi Bank DKI adalah mengenai agunan PT.WSBP yang diserahkan kepada Bank DKI berupa Piutang usaha atau piutang Proyek pekerjaan yang diikat secara fidusia, jelas Uchok Sky.

Maka untuk itu, CBA meminta kepada Mas Pram sebagai Gubernur DKI untuk segera melakukan pergantian semua jajaran dewan komisaris dan direksi agar Bank DKI ini bisa bekerja profesional di mata publik.

Dan Kalau Bank DKI Jakarta hanya ganti nama, dan tidak mengganti semua jajaran dewan komisaris dan direksi tidak akan menyembuhkan penyakit di Bank DKI, dan Publik akan semakin tidak percaya kepada kinerja Bank DKI, pungkas Uchok Sky.

Uchok Sky Khadafi

Polisi Mesti Buka Penyelidikan Baru Kasus Judi Online, Budi Arie Calon Tersangka?

Widih ! Pansel Wakil DK LPS Diingatkan Tak Langgar UU LPS 24/2004

Ketika Mulut Menkes Budi Gunadi Menghina Negara

CBA Minta Bareskrim Polri Panggil Anggota DPRD Muhammad Idris Diduga Terlibat Judi Sabung Ayam

Uchok Sky : Putusan Bebas Andy Widya Susatyo Sudah Tepat, Kasasi Jaksa Tidak Relevan

Blackout di Bali dan Bekasi, Direksi- Komisaris PLN Sebaiknya Mundur Karena Buat Malu Indonesia

Suka suka Bupati Maybrat, Karel Murafer Dalam Mutasi Pejabat

Cara Mencari Duit PAM JAYA dengan menjual Proyek Water purifer

PT.Bangka Cipta Pratama Kemplang Pajak PAD di Bangka Tengah ?

Bank DKI, Jangan Hanya Ganti Nama. Lebih Baik Ganti jajaran Dewan Komisaris dan Direksinya !

Baca Juga Berita Ini

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online