Uchok Sky Khadafi Archives - Laman 33 dari 42 -

BK DPRD DKI Mulai Selidiki Dugaan Sabung Ayam Muhammad Idris, CBA: Jangan Takut Tantangan Rp100 Juta! Uchok Sky Khadafi

BK DPRD DKI Mulai Selidiki Dugaan Sabung Ayam Muhammad Idris, CBA: Jangan Takut Tantangan Rp100 Juta!

Hedi Batubara 29 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta mulai menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai NasDem, H. Muhammad Idris, SE. Penyelidikan ini dilakukan menyusul laporan dari organisasi Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) yang menduga adanya keterlibatan Idris dalam praktik judi sabung ayam.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Ketua BK DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, untuk tetap memproses kasus tersebut secara serius. “Jangan sampai laporan ini berhenti hanya karena belum lengkap. Rekaman video sebagai bukti akan segera diserahkan oleh pihak pelapor,” ujar Uchok kepada wartawan, Ahad (29/6/2025).

Menurut Uchok, pihak GEMAH hanya tinggal menunggu hari yang dianggap tepat untuk menyerahkan rekaman video tersebut kepada BK DPRD DKI. Rekaman itu, kata Uchok, sangat krusial untuk membuktikan apakah Muhammad Idris hanya melakukan jual beli ayam atau benar-benar terlibat dalam praktik judi sabung ayam.

“Tidak masuk akal jika seorang anggota dewan yang hartanya lebih dari Rp100 miliar malah nyambi jadi penjual ayam. Jelas ini mencederai marwah seorang pejabat publik,” lanjutnya.

Sebelumnya, Muhammad Idris menantang pihak yang menuduhnya untuk membuktikan tudingan tersebut. “Kalau ada buktinya saya judi sabung ayam, saya kasih uang Rp100 juta,” ujar Idris dalam pernyataannya.

Menanggapi tantangan itu, Uchok menyebut pernyataan Muhammad Idris sebagai bentuk kepercayaan diri yang berlebihan sekaligus “ucapan gagah-gagahan” yang justru menantang lembaga penegak hukum seperti Bareskrim Polri dan BK DPRD DKI.

Kasus ini pun menjadi sorotan publik karena menyangkut etika dan kehormatan anggota dewan. BK DPRD DKI menyatakan masih menunggu bukti tambahan sebelum melangkah ke tahap selanjutnya.

Pengadaan Lampu PJU di DPMD Kab. Bogor Thn 2024- 2025, Diduga Sarat Korupsi. Uchok Sky : Harusnya Aparat Penegak Hukum Segera Menyelidiki Kasus Ini. Uchok Sky Khadafi

Pengadaan Lampu PJU di DPMD Kab. Bogor Thn 2024- 2025, Diduga Sarat Korupsi. Uchok Sky : Harusnya Aparat Penegak Hukum Segera Menyelidiki Kasus Ini.

Hedi Batubara 28 Juni 2025

MoneyTalk,Bogor – Pengadaan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kabupaten Bogor, tahun 2024 dan 2025 menuai masalah. Pasalnya peroyek lampu bertenaga surya yang menelan biaya hingga Rp 73 Milyar ini selain tidak tepat sasaran juga terkesan dipaksakan. Sehingga dinilai sarat dugaan korupsi.

Menurut Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, pengadaan PJU di DPMD, sudah layak diselidiki aparat penegak hukum. “Menurut saya pengadaan PJU ini dibuat ladang meraup uang haram oleh pejabat Pemkab Bogor. Ironisnya peroyek pengadaan ini dilakukan mereka setiap tahun. Padahal kita faham, di Kabupaten Bogor masih banyak jalan raya yang rusak, gedung sekolah serta Puskesmas yang kurang memadai,” terang Uchok.

Uchok menduga ada mark up harga yang sangat besar pada harga satuan lampu serta tiang berbahan baja ringan tersebut. Dia menambahkan, dari hasil temuan tim investigasi CBA menemukan banyak kejanggalan terutama pada harga satuan lampu otomatis tersebut. Dia mengaku, menemukan harga yang terlalu mahal. ” Dari awal perencanaan saja sudah tidak jelas manfaatnya, lalu ditambah peroses pembelian lampu yang sangat mahal harganya. Kami sudah melacak harga lampu tersebut pada sejumlah distributor lampu, namun, kami temukan ada mark up harga yang sangat besar,” tegasnya.

Seperti diketahui Kantor DPMP Kabupaten Bogor menggelontorkan dana sejak tahun Rp 36 Milyar ditambah tahun 2025 Rp 37 Milyar sehingga ditotal Rp 73 Milyar dengan harga satuan Rp 28 juta. Ironisnya, seperti sudah menjadi langganan pengadaan lampu ini, selalu dikerjakan oleh perusahaan yang sama, yakni PT. Rivi Utama dan PT. Elife Digital Ecosystem.

Selaras dengan temuan CBA, hasil investigasi, Money Talk menunjukkan, kuat ada dugaan mark up pada harga satuan setiap unit lampu bertenaga surya tersebut. Dari hasil wawancara wartawan pada sejumlah distributor lampu elektronik dengan spesifikasi yang sama seperti yang dibeli Kantor DPMP menunjukkan disparitas harga yang jauh berbeda.

Bahkan tim ivestigasi menemukan harga dibawah Rp 10 juta. Selain itu biaya tiang dengan berbahan yang sama hanya Rp 3 juta. Jika ditotal harga lampu lengkap dengan tiang ukuran panjang 7 meter hanya Rp 13 juta rupiah. Sementara harga pada data Kantor Dinas DPMP tertera Rp 28 juta. Selisih harga mencapai Rp 15 juta. Wajar jika berbagai kalangan menduga ada unsur korupsi dalam pengadaan lampu PJU tersebut.

Hingga berita ini ditayang wartawan belum mendapat jawaban resmi dari Kantor DPMP, lantaran Kepala Dinas DPMP Kabupaten Bogor, Reynaldi Yushab Fiansyah enggan memberikan keterangan meski telah dihubungi berkali – kali di kantornya. (Roni)

PWOIN Desak KPK Ambil kasus Bansos DKI Jakarta IMG-20250323-WA0113

PWOIN Desak KPK Ambil kasus Bansos DKI Jakarta

Hedi Batubara 27 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang desakan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun semakin menguat. Setelah sebelumnya Center For Budget Analysis (CBA) menyuarakan keprihatinannya, kini giliran Perkumpulan Wartawan Online Independen Nusantara (PWOIN) turut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengambil tindakan tegas.

Ketua Umum PWOIN, Harun, S.T., M.I.Kom, menyatakan aparat penegak hukum tidak boleh gentar dengan rumor Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang beredar. “KPK dan Kejaksaan Agung harus berani, tegas, dan tidak boleh main-main dalam mengusut kasus ini. Jangan sampai rumor SP3 yang tidak jelas juntrungannya ini menjadi alat untuk menghentikan proses hukum,” tegas Harun.

Harun menekankan, kasus korupsi bansos ini merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan masyarakat luas, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang melanda saat itu. “Ini menyangkut hak rakyat yang seharusnya mendapatkan bantuan. Jika benar ada indikasi korupsi, ini adalah kejahatan kemanusiaan. Kami mendesak KPK dan Kejagung untuk segera membentuk tim gabungan dan melakukan audit forensik menyeluruh,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menduga rumor SP3 kasus bansos DKI 2020 yang diduga melibatkan Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Arief Nasrudin, adalah upaya untuk mempertahankan posisi Arief di jajaran direksi BUMD DKI Jakarta. CBA pun telah meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera memecat Arief Nasrudin.

Menanggapi hal tersebut, Harun juga mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk tidak menutup mata. “Gubernur harus mengambil langkah konkret dan transparan. Jika memang ada indikasi keterlibatan, jangan ragu untuk menindak tegas pejabat yang terlibat, termasuk jika itu direktur utama BUMD. Rakyat menanti keadilan,” pungkas Harun.

PWOIN menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan berharap KPK serta Kejaksaan Agung dapat segera memberikan kejelasan serta membawa para terduga pelaku ke meja hijau. (**)

Kepala KSOP Teluk Bayur ke IPJI DKI: Saya Tak Pernah Cawe-Cawe Lelang Pelabuhan Carocok Painan Pelindo Punya Jurus Baru di Pelabuhan Belawan

Kepala KSOP Teluk Bayur ke IPJI DKI: Saya Tak Pernah Cawe-Cawe Lelang Pelabuhan Carocok Painan

Hedi Batubara 24 Juni 2025

MoneyTalk, Padang – Polemik seputar dugaan masalah dalam proyek lelang Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan (MYC 2025-2026) semakin meruncing. Setelah sebelumnya mengarahkan ke Kementerian Perhubungan, kini Chaerul Awaluddin, S.Kom, M.MTr., Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, memberikan klarifikasi langsung via WhatsApp kepada Heri Soelaiman, S.H., Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DKI Jakarta.

Klarifikasi ini muncul setelah IPJI DKI Jakarta menyoroti kejanggalan lelang yang diungkap Center for Budget Analysis (CBA), di mana PT. Hikmah Hidup Gemilang terpilih dengan penawaran signifikan lebih tinggi.

Dalam pesannya, Chaerul Awaluddin menyatakan, “Bismillah. Terima kasih atas atensi Bapak Herry Soelaiman. Terkait dengan pemberitaan di atas dan kepastian yang Bapak tanyakan, rasanya saya jadi semakin bingung.”

Ia kemudian menegaskan posisinya untuk menghindari “tanda tanya besar dan grey area.” “Maka perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan proses lelang menjadi kewenangan dan keputusan tim Pokja di Kemenhub. Saya tidak pernah cawe cawe seperti mengatur atau intervensi,” tegas Chaerul Awaluddin, sembari kembali menekankan bahwa keputusan lelang sepenuhnya ada pada tim Pokja Kementerian Perhubungan.
CBA Tanggapi Klarifikasi Kepala KSOP: Terkesan Melempar Tanggung Jawab

Menanggapi pernyataan terbaru Chaerul Awaluddin, Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif CBA, mengungkapkan kekecewaannya. Ia menilai respons tersebut justru menambah kerumitan.

“Pernyataan ‘rasanya saya jadi semakin bingung’ itu justru membuat publik lebih bingung. Seharusnya Kepala KSOP sebagai Satuan Kerja yang mengusulkan proyek ini bisa memberikan penjelasan yang lebih gamblang, bukan malah terkesan melempar tanggung jawab ke Pokja Kemenhub,” kritik Uchok.

Menurut Uchok, meskipun Pokja di Kementerian memiliki kewenangan dalam proses tender, Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di daerah tetap memiliki peran penting dan mengetahui seluk-beluk proses lelang. “Tidak mungkin mereka tidak tahu sama sekali dinamika penawaran dan kenapa pemenang ditentukan seperti itu. Dalih tidak intervensi itu perlu dibuktikan oleh KPK dan BPK,” tegasnya.

CBA mendesak KPK dan BPK untuk tetap melanjutkan pengusutan secara menyeluruh, tidak hanya pada Pokja Kementerian Perhubungan, tetapi juga mendalami peran dan pengetahuan pihak KSOP Teluk Bayur dalam keseluruhan proses lelang proyek Pelabuhan Carocok Painan ini.

IPJI DKI Jakarta, yang sebelumnya mendesak KPK dan BPK, kini memiliki klarifikasi langsung dari Kepala KSOP Teluk Bayur. Langkah selanjutnya kemungkinan adalah menindaklanjuti dengan mengonfirmasi langsung kepada Pokja Panitia Pelelangan di Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan penjelasan komprehensif terkait mekanisme dan hasil lelang yang memicu polemik ini, sembari tetap mengawal desakan pengusutan oleh aparat penegak hukum.

CBA Soroti SP3 Korupsi Bansos 2020 DKI Rp 2,85 Triliun Diduga Libatkan Dirut Arief Nasrudin Uchok Sky Khadafi

CBA Soroti SP3 Korupsi Bansos 2020 DKI Rp 2,85 Triliun Diduga Libatkan Dirut Arief Nasrudin

Hedi Batubara 24 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Terdengar kabar dari Kantor PAM Jaya dan kantor Gubernur Balaikota Jakarta, Bahwa sudah keluar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari Aparat Penegak Hukum untuk dugaan kasus korupsi Bansos 2020 DKI Jakarta Senilai Rp 2,85 Triliun yang diduga Libatkan Dirut Perumda Pasar Jaya Arief Nasrudin.

Menurut Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyatakan bahwa SP3 dari Kejaksaan atau KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya rumor belaka untuk mengelabui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung agar tidak dipecat dari Jabatan Direktur Utama. kata Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi kepada wartawan Selasa, (24/6/2025).

“Rumor SP3 untuk dugaan kasus korupsi Bansos tahun 2020 DKI Jakarta yang dibangun dan berkembang hanya sebuah pesan untuk Pramono Anung agar tetap mempertahankan Arief Nasrudin sebagai Direktur Utama PAM Jaya,” tutur Uchok Sky.

Untuk itu CBA meminta kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung harus segera memecat Arief Nasrudin sebagai Direktur Utama PAM Jaya karena Arief Nasrudin sudah kenyang menjabat direktur Utama di BUMD DKI Jakarta,” tegas Uchok Sky.

Sebelumnya Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengusut dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI Jakarta tahun 2020 yang rugikan negara senilai Rp 2,85 Triliun.

Uchok Sky menegaskan adanya dugaan korupsi Program Bansos DKI Jakarta pada tahun 2020 sebesar Rp 2,85 Triliun harus dibongkar KPK karena telah merugikan keuangan negara, Kami mendesak KPK untuk mengusut kasus korupsi Bansos ini.

“Korupsi Bansos Rp 2,85 Triliun ini sangat besar bahkan bisa membangun gedung sekolah dan mengratiskan siswa serta membantu mengentaskan kemiskinan warga Jakarta,” ungkap Uchok Sky.

“Program ini merupakan bagian dari program Bansos DKI Jakarta 2020 yang diperuntukan saat itu sebagai upaya penanggulangan dampak pendemi Covid-19 yang terjadi di Jakarta, Anggaran bersumber dari APBD DKI Jakarta senilai Rp 3,65 Triliun dalam bentuk paket Sembako,” pungkas Uchok Sky.

Dugaan Lelang Pelabuhan Carocok Painan Bermasalah, Kepala KSOP Teluk Bayur Lepas Tangan: “Itu Wewenang Pokja Kemenhub” Uchok Sky Khadafi

Dugaan Lelang Pelabuhan Carocok Painan Bermasalah, Kepala KSOP Teluk Bayur Lepas Tangan: “Itu Wewenang Pokja Kemenhub”

Hedi Batubara 23 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Polemik dugaan korupsi dan kolusi dalam proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Carocok Painan (MYC 2025-2026) terus bergulir. Kali ini, sorotan tajam datang setelah Chaerul Awaluddin, S.Kom, M.MTr., Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Teluk Bayur, memberikan tanggapan yang mengalihkan tanggung jawab proses lelang proyek tersebut.

Tanggapan Chaerul Awaluddin muncul usai dikonfirmasi Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) DKI Jakarta melalui Chat WhatsApp, menyusul temuan kejanggalan lelang yang sebelumnya diungkap Center for Budget Analysis (CBA). CBA menyoroti penetapan PT. Hikmah Hidup Gemilang sebagai pemenang dengan penawaran yang jauh lebih tinggi dibanding peserta lain.

Chaerul Awaluddin secara tegas menyatakan bahwa proses lelang pekerjaan tersebut bukan kewenangan KSOP Teluk Bayur. “Untuk proses lelang pekerjaan dimaksud bukan kewenangan kami di KSOP Teluk Bayur,” jelas Chaerul Awaluddin. Ia lantas mengarahkan IPJI DKI Jakarta dan pihak lain untuk melakukan klarifikasi langsung ke Pokja Panitia Pelelangan di Kementerian Perhubungan. Respons ini menempatkan tanggung jawab mekanisme lelang pada unit kerja di tingkat Kementerian, mengisyaratkan KSOP Teluk Bayur berperan sebagai satker pelaksana, bukan pembuat keputusan tender.

Menanggapi pernyataan Kepala KSOP Teluk Bayur yang mengalihkan tanggung jawab, Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif CBA, memberikan respons keras. Menurut Uchok, pernyataan semacam itu seringkali menjadi dalih untuk lepas tangan dari masalah.
“Pernyataan ‘bukan kewenangan kami’ itu adalah dalih klasik yang sering diucapkan ketika ada indikasi penyimpangan. Padahal, KSOP Teluk Bayur adalah Satuan Kerja yang mengusulkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek ini,” tegas Uchok Sky Khadafi saat dikonfirmasi.

Uchok menambahkan bahwa meskipun proses tender ada di Pokja Kementerian, Satuan Kerja atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap memiliki peran besar dan mengetahui seluk-beluk lelang. “Tidak mungkin mereka tidak tahu sama sekali. Ini justru menimbulkan pertanyaan besar, ada apa di balik pelemparan tanggung jawab ini?” imbuhnya.

CBA mendesak KPK dan BPK untuk tidak terpengaruh dengan pernyataan tersebut dan tetap fokus mengusut tuntas keterlibatan semua pihak, termasuk KSOP Teluk Bayur.

Sebelumnya, IPJI DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Heri Soelaiman, S.H., telah mendesak KPK dan BPK agar mengusut tuntas dugaan rekayasa lelang ini, menyebutnya sebagai “tamparan keras bagi upaya pemberantasan korupsi.” IPJI DKI Jakarta kini akan menindaklanjuti arahan Kepala KSOP Teluk Bayur dengan segera mengonfirmasi langsung kepada Pokja Panitia Pelelangan di Kementerian Perhubungan. Kasus ini menjadi penting dalam upaya memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Kasasi Andy Widya Susatyo Inkrah, CBA: Pengembang Perlu Segera Selesaikan Pembayaran Uchok Sky Khadafi

Kasasi Andy Widya Susatyo Inkrah, CBA: Pengembang Perlu Segera Selesaikan Pembayaran

Hedi Batubara 22 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak permohonan kasasi jaksa dalam perkara pidana No. 740 K/Pid/2025, yang diajukan terhadap Andy Widya Susatyo, pemilik tanah yang bersengketa dengan PT Kurnia Putra Soegama (KPS), pengembang perumahan Naira Residence. Dengan demikian, putusan bebas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang resmi berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Menanggapi hal tersebut, Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), menyebut putusan ini sebagai “tamparan keras bagi mereka yang mencoba mengkriminalisasi warga biasa demi kepentingan bisnis.”

“MA telah mengkonfirmasi bahwa ini bukan perkara pidana. Andy hanya minta haknya dipenuhi. Tidak ada niat jahat, tidak ada penipuan. Ini murni perdata,” ujarnya.

Dengan putusan inkrah ini, kata Uchok, KPS perlu segera menyelesaikan pembayaran lahan secara penuh kepada Andy Widya Susatyo, agar konsumen Naira Residence mendapatkan kepastian hukum terkait status legal tanah yang digunakan untuk pembangunan perumahan.

“Kasihan, kan, mereka yang sudah beli, ternyata lahannya masih bermasalah,” jelasnya.

Uchok pun meminta pemerintah daerah, ATR/BPN, dan perbankan menunda proses sertifikasi atau akad kredit atas proyek Naira Residence sampai persoalan pembayaran lahan diselesaikan.

Seperti diketahui, perkara ini bermula dari transaksi jual-beli lahan seluas 4.672 m² di kawasan Serpong pada tahun 2019. Andy hanya menerima sebagian pembayaran dari KPS, sekitar Rp 5,3 miliar dari total nilai lahan sebesar Rp 11,2 miliar. Ketika Andy menolak menandatangani akta jual beli (AJB) tambahan sebelum pelunasan, pihak KPS justru melaporkannya ke kepolisian atas dugaan penipuan dan penggelapan.

Dalam putusan tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan bahwa tidak ditemukan unsur tindak pidana dalam tindakan Andy, dan bahwa sengketa tersebut murni merupakan persoalan perdata. Jaksa kemudian mengajukan kasasi, namun Mahkamah Agung dalam putusan No. 740 K/Pid/2025 menolak permohonan tersebut.

Aroma Dugaan Korupsi Tercium di Lelang Pelabuhan Cantik Painan: CBA Desak KPK Usut Rekayasa Pemenang Uchok Sky Khadafi

Aroma Dugaan Korupsi Tercium di Lelang Pelabuhan Cantik Painan: CBA Desak KPK Usut Rekayasa Pemenang

Hedi Batubara 21 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Proses lelang proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Cantik Carocok Painan di Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan tengah menjadi sorotan tajam menyusul dugaan adanya praktik korupsi dan kolusi. Pasalnya, pemenang lelang, PT.Hikmah Hidup Gemilang, ditengarai ditetapkan meskipun memiliki nilai terkoreksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran awal dan beberapa peserta lain yang mengajukan penawaran lebih kompetitif.

Berdasarkan data detail peserta lelang yang tercantum pada situs Kementerian Perhubungan, PT. HIKMAH HIDUP GEMILANG, ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan “Harga Terkoreksi” sebesar Rp 88.467.708.657,66. Sementara itu, “Harga Penawaran” awal perusahaan ini adalah Rp 88.467.708.657,66. Nilai Pagu proyek ini sendiri adalah Rp 97.171.000.000,00.

Yang menjadi perhatian serius adalah perbandingan dengan penawaran dari peserta lain. Tercatat beberapa perusahaan yang mengajukan penawaran dengan harga jauh lebih rendah:
* PT. SULAIMAN MAKMUR PRATAMA: Harga Penawaran Rp 77.737.531.903,00 (Harga Terkoreksi Rp 77.737.531.903,00)
* PT. KEMBAR JAYA ABADI: Harga Penawaran Rp 82.293.977.813,50 (Harga Terkoreksi Rp 82.293.977.813,50)
* PT. INDORAHAYU GEMILANG: Harga Penawaran Rp 93.353.150.486,13 (Harga Terkoreksi Rp 93.353.150.486,13)
* PT. GARUDA BANGUNAN SEJATI: Harga Penawaran Rp 96.370.000.000,00 (Harga Terkoreksi Rp 96.370.000.000,00)

Kejanggalan ini memicu pertanyaan serius mengenai integritas proses lelang. Dalam praktik pengadaan barang dan jasa yang wajar, pemenang lelang seharusnya adalah peserta yang menawarkan harga terendah atau harga yang paling menguntungkan bagi negara setelah melalui proses evaluasi yang transparan dan akuntabel. Penetapan PT. HIKMAH HIDUP GEMILANG sebagai pemenang, sementara ada setidaknya dua perusahaan lain seperti PT. SULAIMAN MAKMUR PRATAMA dan PT. KEMBAR JAYA ABADI yang mengajukan penawaran dengan selisih hingga lebih dari 10 miliar rupiah lebih rendah dari harga terkoreksi pemenang, mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dan kerugian negara yang signifikan.

“Ini jelas modus korupsi klasik yang merugikan keuangan negara,” ujar Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA). “Bagaimana mungkin pemenang lelang adalah perusahaan yang penawarannya jauh lebih tinggi daripada peserta lain yang sebenarnya lebih murah dan kompetitif? Ini menunjukkan ada pengaturan sejak awal. Proyek ini berpotensi menjadi bancakan oknum-oknum yang haus uang rakyat.”

Uchok Sky menambahkan, “Kami mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proses lelang proyek Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Cantik Painan ini. Data penawaran peserta yang terpampang jelas di situs Kementerian Perhubungan harus menjadi bukti awal yang kuat bagi penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan rekayasa lelang ini.”

CBA juga menyerukan kepada Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan audit internal terhadap proses lelang ini dan mempublikasikan seluruh dokumen terkait secara transparan agar publik dapat melakukan pengawasan.

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Proyek infrastruktur yang vital seperti pembangunan pelabuhan seharusnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan bebas dari praktik korupsi demi kepentingan masyarakat luas dan kemajuan bangsa.

CBA Desak Bareskrim Usut Tuntas Dugaan Penggunaan Nama Palsu Istri Wali Kota Bekasi 1749963804580

CBA Desak Bareskrim Usut Tuntas Dugaan Penggunaan Nama Palsu Istri Wali Kota Bekasi

Hedi Batubara 18 Juni 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak keras pihak Bareskrim Mabes Polri untuk menuntaskan laporan terkait dugaan penggunaan nama palsu oleh Wiwik Hargono, istri Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Kasus ini dinilai bukan hanya persoalan etik, tetapi sudah menyentuh ranah hukum yang berpotensi merugikan keuangan daerah dan mencoreng integritas pemerintahan Kota Bekasi.

“Kami mendesak Bareskrim Mabes Polri serius dalam penanganan kasus ini, karena ini menyangkut marwah pemerintahan dan juga menyangkut potensi penyalahgunaan anggaran daerah melalui hibah APBD Kota Bekasi atas nama terlapor,” tegas Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Rabu (18/6/2025).

Uchok menilai penanganan kasus yang sudah bergulir sejak awal tahun ini harus dikawal ketat oleh publik dan media. Apalagi, ia mengingatkan bahwa pelapor disebut telah menyerahkan bukti-bukti baru yang cukup signifikan kepada penyidik.

“Pihak Bareskrim juga harus transparan. Jangan tertutup terhadap teman-teman media dalam penanganan kasus ini. Jangan sampai penyidik kemudian masuk angin, apalagi ini menyangkut istri Wali Kota,” ujarnya.

Lebih jauh, Uchok mendorong agar penyidik turut mendalami aspek keuangan yang diduga terkait dengan penggunaan nama palsu tersebut, termasuk kemungkinan adanya rekening bank atas nama tersebut.

“Penyidik harus menyelidiki, apakah nama palsu itu memiliki KTP dan nomor rekening bank. Kalau iya, tolong ditelusuri berapa jumlah dana yang mengalir ke rekening itu dan dari mana sumbernya,” tandas Uchok.

Hingga saat ini, penyelidikan di Bareskrim Mabes Polri terus berlanjut. Sejumlah saksi kunci dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bekasi telah dimintai keterangan sejak awal Februari 2025. Di antaranya adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), hingga pengurus KORMI (Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia) Kota Bekasi yang diketuai oleh Wiwik Hargono.

Sebagai informasi, Wiwik Hargono tidak hanya menjabat sebagai Ketua PKK Kota Bekasi, tetapi juga memegang sejumlah peran strategis dalam organisasi kemasyarakatan di tingkat kota. Dugaan penggunaan nama palsu yang kini menjadi sorotan publik dinilai bisa berdampak pada kredibilitas program-program pemberdayaan masyarakat yang selama ini digerakkan atas namanya.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum dalam menjaga integritas birokrasi daerah dan memastikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas.

CBA Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Proyek PTS RSUD Leuwiliang 1747556097218

CBA Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Proyek PTS RSUD Leuwiliang

Hedi Batubara 17 Juni 2025

MoneyTalk,Bogor – Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan Pneumatic Tube System (PTS) di RSUD Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Proyek senilai Rp3,54 miliar tersebut sebelumnya menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat dalam laporan hasil audit tahun anggaran 2024.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyatakan bahwa temuan BPK terkait kekurangan volume pekerjaan hingga Rp777 juta bukan perkara sepele, melainkan indikasi awal adanya dugaan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa.

“Ini bukan soal salah hitung atau kelalaian teknis. Kalau negara sudah keluar uang Rp3,5 miliar tapi ratusan item alat tidak terpasang, maka ini masuk ranah dugaan kerugian negara. APH wajib turun memeriksa semua pihak yang terlibat, dari penyedia sampai penanggung jawab anggaran,” ujar Uchok kepada media, Selasa (17/6/25).

Berdasarkan laporan BPK, pengadaan PTS di RSUD Leuwiliang dilakukan melalui sistem e-katalog, dengan CV LiJ sebagai penyedia. Namun CV LiJ bukan distributor resmi, melainkan hanya subdistributor dari PT KAS pemegang lisensi resmi merek Sumetzberger. CV LiJ juga tidak memiliki dokumen legalisasi distributor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.

BPK juga menyoroti lemahnya perencanaan dan pengawasan, termasuk pemilihan merek tanpa justifikasi teknis, pengumpulan harga yang tidak akurat, serta ketiadaan rincian harga satuan yang sah. Akibatnya, ditemukan kekurangan volume sebesar Rp777.976.800 untuk 222 unit komponen yang tidak terpasang, meski telah dibayar penuh oleh pihak rumah sakit.

CBA menilai, kondisi ini harus segera ditindaklanjuti, tidak hanya oleh pihak inspektorat atau internal pemda, tapi juga oleh kejaksaan maupun kepolisian.

“Jika tidak ada tindakan hukum, ini jadi preseden buruk bagi dunia pengadaan barang publik, terutama sektor kesehatan. Negara bisa rugi terus-menerus karena pengawasan longgar, apalagi jika pemain-pemain rente tetap dibiarkan berkeliaran,” tegas Uchok.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak RSUD Leuwiliang belum memberikan jawaban atas konfirmasi resmi yang telah disampaikan redaksi terkait temuan BPK, termasuk pertanyaan soal dasar pemilihan penyedia, proses verifikasi, serta tindak lanjut atas kelebihan pembayaran sebagaimana direkomendasikan.

Sebelumnya, dalam rekomendasinya, BPK meminta Bupati Bogor agar menginstruksikan Direktur RSUD Leuwiliang untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan anggaran, memperketat proses pengadaan, serta memproses pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah.

CBA menegaskan bahwa publik berhak mengetahui ke mana aliran anggaran kesehatan daerah digunakan. Jika ditemukan potensi pelanggaran hukum, maka tidak ada alasan bagi APH untuk diam.

Uchok Sky Khadafi

BK DPRD DKI Mulai Selidiki Dugaan Sabung Ayam Muhammad Idris, CBA: Jangan Takut Tantangan Rp100 Juta!

Pengadaan Lampu PJU di DPMD Kab. Bogor Thn 2024- 2025, Diduga Sarat Korupsi. Uchok Sky : Harusnya Aparat Penegak Hukum Segera Menyelidiki Kasus Ini.

PWOIN Desak KPK Ambil kasus Bansos DKI Jakarta

Kepala KSOP Teluk Bayur ke IPJI DKI: Saya Tak Pernah Cawe-Cawe Lelang Pelabuhan Carocok Painan

CBA Soroti SP3 Korupsi Bansos 2020 DKI Rp 2,85 Triliun Diduga Libatkan Dirut Arief Nasrudin

Dugaan Lelang Pelabuhan Carocok Painan Bermasalah, Kepala KSOP Teluk Bayur Lepas Tangan: “Itu Wewenang Pokja Kemenhub”

Kasasi Andy Widya Susatyo Inkrah, CBA: Pengembang Perlu Segera Selesaikan Pembayaran

Aroma Dugaan Korupsi Tercium di Lelang Pelabuhan Cantik Painan: CBA Desak KPK Usut Rekayasa Pemenang

CBA Desak Bareskrim Usut Tuntas Dugaan Penggunaan Nama Palsu Istri Wali Kota Bekasi

CBA Desak Penegak Hukum Usut Dugaan Penyimpangan Proyek PTS RSUD Leuwiliang

Baca Juga Berita Ini

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online