16 November 2026

Uchok Sky Khadafi

MoneyTalk, Jakarta – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali mengguncang Pemerintah Daerah (Pemda) Garut. Dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2024, BPK mengungkapkan adanya penyertaan modal oleh Pemda Garut senilai total Rp11,59 miliar kepada dua entitas, yaitu PT BPR BIJ dan PT LKM, yang dinilai melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Dalam rincian temuan tersebut, BPK menyebutkan bahwa Pemda Garut telah memberikan penyertaan modal sebesar Rp9,84 miliar kepada PT BPR Bina Insan Jawa (BIJ) yang saat itu berada dalam kondisi keuangan yang buruk. Bahkan, berdasarkan model penilaian Z-scoring yang digunakan BPK, PT BPR BIJ dinilai berada dalam posisi “di ambang kebangkrutan”. Tak hanya itu, nilai penyertaan modal yang diberikan disebut melebihi batas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Sementara itu, penyertaan modal kepada PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebesar Rp1,75 miliar juga disorot karena dilakukan tanpa melalui analisis kelayakan investasi. Padahal, audit keuangan menunjukkan bahwa PT LKM juga tidak dalam kondisi keuangan yang stabil, sehingga kebijakan tersebut berisiko tinggi menimbulkan kerugian finansial daerah.

Merespons laporan BPK tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam kebijakan penyertaan modal oleh Pemda Garut.

“Penyertaan modal yang diberikan tanpa memperhatikan kondisi perusahaan yang sedang di ambang kebangkrutan jelas melanggar prinsip kehati-hatian dan peraturan yang ada. Selain itu, hal ini berpotensi merugikan keuangan negara sekitar Rp9,8 miliar. Kejati Jawa Barat harus segera melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka jika terbukti ada pelanggaran hukum,” ujar Uchok kepada wartawan, Rabu (30/7/2025).

Uchok juga menyoroti kemungkinan adanya unsur korupsi atau pencucian uang dalam kebijakan ini. Menurutnya, keputusan untuk menyuntik modal ke perusahaan bermasalah tanpa dasar analisis kelayakan yang jelas menunjukkan indikasi kuat adanya penyalahgunaan kewenangan.

Temuan BPK ini telah disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup komprehensif, mulai dari hasil audit internal, laporan keuangan perusahaan, hingga data analitik kelayakan usaha. Diharapkan Kejati Jawa Barat segera menindaklanjuti temuan ini dengan penyelidikan yang menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Garut belum memberikan keterangan resmi terkait temuan BPK tersebut. Publik kini menanti sikap tegas penegak hukum agar potensi kerugian daerah tidak terus berlarut-larut dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah dapat dipulihkan.

MoneyTalk, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memilih diam usai menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran direksi PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (22/7/2025) sore. Pertemuan ini digelar menyusul mencuatnya kasus dugaan praktik pengoplosan beras yang menyeret nama PT FSTJ, dan kini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung serta Satgas Pangan Polri.

Namun yang menjadi perhatian publik bukan hanya isi pertemuan, melainkan sikap bisu Gubernur Pramono Anung pasca-pertemuan. Tak satu pun pernyataan resmi keluar dari mulutnya, membuat publik bertanya-tanya. Apakah diamnya Pramono mengisyaratkan kekecewaan mendalam?

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kesedihan Pramono Anung bisa saja tidak hanya karena keterlibatan FSTJ dalam kasus beras oplosan. Ada indikasi lain yang menurutnya turut menyumbang rasa kecewa mendalam sang gubernur.

“Saya menduga Pramono sedih bukan hanya karena PT FSTJ ikut-ikutan dalam bisnis oplosan beras, tetapi juga karena performa keuangan perusahaan tersebut yang menurun drastis,” ungkap Uchok Sky dalam keterangannya kepada media, Selasa (29/7/2025).

Data yang dihimpun CBA menunjukkan, laba bersih PT FSTJ pada tahun 2023 hanya sebesar Rp6,1 miliar. Angka ini merosot tajam dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp57,7 miliar, bahkan lebih rendah dari laba tahun 2021 yang masih di angka Rp22,4 miliar.

Ironisnya, penurunan laba tersebut terjadi di tengah peningkatan pendapatan perusahaan. Pada 2023, pendapatan FSTJ justru melonjak menjadi Rp2 triliun, atau naik sekitar Rp300 miliar dari tahun sebelumnya.

“Ini janggal. Pendapatan naik, tapi laba justru anjlok drastis. Gubernur Pramono semestinya mempertanyakan hal ini kepada jajaran direksi PT FSTJ,” tegas Uchok.

Dalam kasus dugaan beras oplosan, sejumlah merek yang diduga terlibat antara lain Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos. Kasus ini dinilai mencoreng kredibilitas BUMD DKI yang selama ini digadang-gadang sebagai salah satu tulang punggung ketahanan pangan Ibu Kota.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pramono Anung maupun pihak PT FSTJ mengenai hasil pertemuan tersebut. Sikap diam yang ditunjukkan Gubernur DKI itulah yang justru menyisakan lebih banyak tanda tanya: apakah hanya kecewa, atau sedang menyiapkan langka strategis? Untuk segera Mencopot Direktur Utama PT.FSTJ

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi berjamaah dalam anggaran Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (BBM) di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Bali.

Uchok menilai Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali tidak menunjukkan kemajuan berarti dalam mengusut kasus-kasus korupsi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran BBM di dua instansi tersebut.

“Sudah saatnya KPK turun tangan. Kejati Bali tampaknya lumpuh, tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus besar seperti ini. Ini menyangkut uang negara, uang rakyat,” ujar Uchok dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).

Sebelumnya, Koordinator Aktivis Muda NU Bali, Prie Agung, juga menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut adanya potensi kerugian negara hingga Rp9 miliar hanya dari pola distribusi kupon BBM untuk sopir pengangkut sampah di DLHK Badung.

“Ini bukan perkara sepele. Rp9 miliar uang rakyat terancam hilang. Ironisnya, sopir-sopir malah disuruh mengembalikan kerugian ke kas negara. Plt. Kepala DLHK Badung, Ida Bagus Gede Arjana, harus bertanggung jawab!” tegas Prie Agung, Kamis (5/6/2025).

Lebih lanjut, Prie juga mengungkapkan dugaan modus serupa di DLHK Kota Denpasar. Meski menggunakan pendekatan anggaran yang berbeda, tetap saja pola pembagiannya memunculkan kecurigaan.

“Di Denpasar, anggaran BBM dipecah ke dalam unit-unit kecil. Ini pola klasik untuk menghindari audit. Pada 2025, tercatat anggaran BBM dalam tiga pecahan besar: Rp25,5 miliar, Rp3,1 miliar, dan Rp489 juta untuk pembelian Pertamax, Dexlite, hingga Bio Solar,” ungkap Prie.

Ia menuntut Kejati Bali segera memanggil dan memeriksa Kepala DLHK Denpasar. “Rakyat jangan terus jadi korban. Ini uang pajak, bukan warisan pribadi. Kepala dinas harus bertanggung jawab. Kejati Bali jangan hanya jadi penonton!” pungkasnya.

Dengan makin derasnya sorotan publik dan desakan masyarakat sipil, KPK diharapkan segera turun tangan agar dugaan korupsi ini tidak tenggelam begitu saja. Transparency dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah kini kembali dipertanyakan.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyidik proyek pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2) yang dikerjakan oleh Konsorsium PT Hutama Karya (Persero) dan China Petroleum Pipeline Engineering Co., Ltd. Proyek tersebut disebut mangkrak tanpa progres selama tahun 2022.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut bahwa proyek tersebut berada di bawah tanggung jawab PT Pertamina Energy Terminal (PET), anak usaha dari PT Pertamina International Shipping (PIS). Pada 23 Desember 2021, PT Pertamina (Persero), Pertamina PET, dan konsorsium menandatangani perjanjian novasi atas pembangunan terminal LPG sisi darat dan jetty di Jawa Timur.

“Namun selama tahun 2022, tidak ada kemajuan pekerjaan dari konsorsium tersebut. Bahkan, pada 22 September 2022, Pertamina PET terpaksa mengeluarkan surat pemutusan kontrak karena stagnasi pekerjaan,” ungkap Uchok, Senin (28/7/2025).

Uchok menilai kondisi tersebut sangat merugikan keuangan negara dan berpotensi kuat mengandung unsur tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, CBA meminta KPK segera turun tangan untuk menyelidiki kasus ini.

“Kami meminta KPK segera memanggil dan memeriksa jajaran Direksi dan Komisaris PT Pertamina Energy Terminal, termasuk Direktur Utama Yoki Firnandi dan Komisaris Utama Mochtar Husein,” tegas Uchok.

Sebagai informasi, proyek pembangunan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur (Tahap-2) memiliki nilai fantastis, yakni sebesar Rp2.792.643.666.000 dan USD 43.997.000.

“Proyek sebesar ini tidak boleh dibiarkan mangkrak dan merugikan negara begitu saja. Harus ada pihak yang bertanggung jawab dan diseret ke ranah hukum,” tutup Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek pengadaan mebeler kelas SD dan SMP oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 mencuat ke publik. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor serta Bupati Bogor, Rudy Susmanto, terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

Permintaan tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 12/LHP/XVIII.BDG/01/2025 tertanggal 7 Januari 2025, yang mengungkap indikasi kuat manipulasi dalam proses pengadaan mebel.

“BPK sudah memberikan gambaran jelas, dari referensi harga yang tidak valid, proses perencanaan yang diduga direkayasa, hingga potensi penggelembungan anggaran secara sistematis. Ini serius dan harus segera ditindaklanjuti oleh KPK,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Ahad (27/7).

Salah satu contoh nyata yang disorot BPK adalah harga kursi guru merek Vinogrand. Dalam dokumen usulan tertanggal 1 Februari 2023, harganya dicantumkan sebesar Rp876.000,00, padahal pada tanggal tersebut, harga resmi dalam e-katalog masih sebesar Rp667.000,00. Harga Rp876.000,00 baru tercantum di e-katalog setahun kemudian, tepatnya 12 Januari 2024.

“Ini jelas-jelas bentuk manipulasi perencanaan yang berujung pada mark-up anggaran,” tegas Uchok.

Proyek pengadaan mebeler sendiri dilaksanakan menggunakan metode katalog elektronik dengan negosiasi harga melalui penyedia tunggal, yakni PT Global Mitra Adijaya (GMA), yang menggunakan merek Vinogrand. Nilai total kontrak mencapai Rp75.130.488.000,00, terdiri dari:

-Rp69.921.091.000,00 untuk pengadaan mebel kelas SD (Kontrak No. 000.3.2/0023/SP/Bid.Sarpras/2024, tanggal 18 Maret 2024);

-Rp5.209.397.000,00 untuk pengadaan mebel kelas SMP (Kontrak No. 000.3.2/5543/SPK/Bid.Sarpras/2024, tanggal 27 Maret 2024).

Menurut CBA, laporan BPK ini sebetulnya sudah sangat cukup untuk dijadikan dasar penyelidikan lebih lanjut. “KPK tinggal bergerak, tinggal panggil, tinggal tetapkan. Sudah terlihat siapa yang akan jadi tersangka,” pungkas Uchok Sky.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor dan Dinas Pendidikan belum memberikan keterangan resmi.

MoneyTalk,Jakarta – Platform perdagangan aset kripto terbesar di Indonesia, INDODAX, secara resmi melakukan delisting terhadap aset kripto ASIXV2, yang dikenal sebagai proyek kripto milik musisi Anang Hermansyah. Proses delisting tersebut telah dilakukan pada Kamis, 10 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.

Dalam pengumuman resminya, INDODAX mengimbau seluruh member yang masih memiliki ASIXV2 untuk segera melakukan withdrawal (penarikan) secara mandiri, karena fitur deposit dan perdagangan untuk token tersebut sudah dinonaktifkan.

Menanggapi situasi ini, Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai bahwa pemilik proyek kripto tidak dapat serta-merta melepaskan diri dari tanggung jawab publik.

“Withdrawal secara mandiri bisa menimbulkan kerugian, terutama bagi masyarakat yang telah membeli token ini dengan harapan pada roadmap yang dijanjikan. Kami mendorong agar pihak pemilik proyek, termasuk Anang Hermansyah, menyampaikan klarifikasi dan solusi yang adil kepada masyarakat yang merasa mengalami kerugian secara materi,” tegas Uchok.

Sikap serupa disampaikan oleh Ketua Umum Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG), Henry Hosang, yang meminta masyarakat pemegang ASIXV2 untuk mengumpulkan data dan bukti kerugian serta melaporkannya secara resmi ke lembaga hukum yang berwenang.

“Kami memandang bahwa proyek token ASIXV2 perlu dievaluasi secara menyeluruh, termasuk realisasi dari roadmap yang dijanjikan. Jika ditemukan adanya kelalaian atau penyalahgunaan kepercayaan publik, maka proses hukum perlu segera ditempuh,” ujar Henry.

CBA dan CWIG juga mempertanyakan mekanisme verifikasi token di Indonesia, khususnya dalam hal bagaimana ASIXV2 bisa masuk ke platform perdagangan resmi.

“Kami mendesak BAPPEBTI dan otoritas terkait seperti Kemendag dan OJK untuk membuka secara transparan proses verifikasi token ini. Proses delisting yang terjadi akhirnya berdampak langsung pada pemilik token. Kami menduga ada kelalaian dalam pengawasan dari pihak regulator, yang justru merugikan masyarakat dan menguntungkan pihak developer dalam hal ini Anang Hermansyah,”

Sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan konsumen aset digital, CWIG dan CBA menyatakan kesiapannya untuk mendampingi masyarakat yang merasa dirugikan, dan akan terus mengawal proses ini sebagai bentuk pengawasan terhadap tata kelola industri kripto di Indonesia.

“CWIG dan CBA membuka Posko Bantuan Hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh token ASIX. Silakan menyampaikan pengaduan atau laporan melalui nomor 0811-8862-616,” tutup Henry.

MoneyTalk, Jakarta – Proyek pembangunan Pelabuhan atau Dermaga Teluk Sulaiman di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mendadak jadi sorotan tajam. Bukan karena prestasi, tapi karena dugaan praktik mark-up dan kongkalikong dalam proses tender yang berlangsung sejak tahun 2020 hingga 2025. Center For Budget Analisis (CBA) bahkan mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan membuka penyelidikan menyeluruh terhadap proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, dalam pernyataan resminya menyebut bahwa proyek yang dikerjakan Dinas Perhubungan Kabupaten Berau ini patut dicurigai sarat dengan aroma korupsi. Ia menyoroti empat proyek pembangunan yang dianggap berbau mark-up dan mengindikasikan adanya praktik tidak sehat antara perusahaan pemenang dan panitia lelang.

Polemik ini bermula pada tahun 2020 ketika proyek pembangunan tahap I Dermaga Teluk Sulaiman dimulai dengan pagu anggaran sebesar Rp11.701.000.000. Pemenangnya adalah PT Jasin Effrin Jaya dengan nilai negosiasi Rp11.047.200.000. Tak hanya itu, perusahaan ini kembali memenangi proyek serupa pada tahun 2021 dengan nilai negosiasi sebesar Rp17.482.083.055 dari pagu Rp18.246.095.000.

“Ini seperti langganan proyek. Kalau tidak ada kedekatan khusus, tidak mungkin perusahaan yang sama menang dua kali berturut-turut dengan nilai fantastis,” ujar Uchok Sky kepada wartawan, Jumat (25/7/2025).

Selanjutnya, pada 11 Januari 2024, giliran PT Cemara Megah Persada yang memenangkan tender lanjutan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal dengan nilai kontrak Rp11.088.658.992 dari pagu anggaran Rp11.600.000.000.

Lalu pada 11 Juni 2025, CV Mustika Intan Nia menjadi pemenang proyek serupa dengan nilai Rp12.769.945.597 dari pagu anggaran Rp13.167.960.000.

CBA meminta Kejagung tidak tinggal diam. Mereka mendesak agar semua dokumen persyaratan pemenang tender ditelusuri, termasuk IP Address yang digunakan dalam proses pemasukan penawaran elektronik.

“Periksa PT Jasin Effrin Jaya, Cemara Megah Persada, dan CV Mustika Intan Nia. Jangan cuma lihat dokumen fisik, telusuri juga jejak digitalnya. Ini zaman canggih, jangan mau dibohongi perusahaan-perusahaan dengan modus klasik,” tegas Uchok.

Namun yang lebih krusial, menurut Uchok, adalah audit fisik terhadap pekerjaan konstruksi. Ia menegaskan pentingnya Kejagung menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif menyeluruh atas realisasi proyek.

“Ada indikasi kuat bahwa konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak. Volume dan mutu beton disebut tidak sesuai dengan standar SNI 2847-2019. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi potensi pelanggaran pidana korupsi!” tegas Uchok.

Tak hanya itu, dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), CBA juga mencium adanya indikasi penggelembungan harga. Hal ini menjadi pintu masuk lain bagi aparat penegak hukum untuk menggali potensi kerugian negara yang mungkin telah terjadi.

“Jika volume dan kualitas material tidak sesuai, berarti kerugian negara sangat mungkin terjadi. Dan itu harus diusut, sampai tuntas!” tutup Uchok.

Desakan ini bukan tanpa alasan. Masyarakat Berau dan publik luas menuntut transparansi dan akuntabilitas dari setiap rupiah yang digunakan untuk proyek publik. Bila benar terjadi penyimpangan, maka harus ada pertanggungjawaban hukum.

Kini bola panas ada di tangan Kejaksaan Agung. Apakah akan bergerak cepat untuk membongkar tabir dugaan kongkalikong dan mark-up di balik proyek pelabuhan yang seharusnya menjadi kebanggaan Kabupaten Berau?

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera melakukan penyelidikan terhadap Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Desakan ini muncul lantaran adanya dugaan perjalanan dinas fiktif ke luar negeri yang dilakukan Darmawan, yang dibiayai oleh keuangan PLN di tengah kondisi perusahaan yang mengalami penurunan laba dan lonjakan utang signifikan.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi mengungkapkan bahwa Darmawan Prasodjo beserta keluarganya diketahui melakukan perjalanan ke Melbourne, Australia, pada masa siaga Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu. Perjalanan itu dilakukan bersama lima orang lainnya, termasuk sang istri Diny Sandra Dewi serta empat anaknya yang masih berusia belasan tahun.

“Ini bukan perjalanan kedinasan biasa. Diduga ada modus perjalanan dinas fiktif di balik jalan-jalan keluarga Darmawan ke luar negeri. Biayanya ditanggung oleh PLN, sementara kondisi keuangan perusahaan justru sedang tidak baik-baik saja,” tegas Uchok dalam keterangannya, Kamis (24/7).

Menurut Uchok, sikap Darmawan yang tetap asyik melancong ke luar negeri menunjukkan ketidakpedulian terhadap kondisi PLN yang saat ini tengah terpuruk. CBA mencatat bahwa laba PLN terus menurun dan utang semakin menumpuk.

“Laba PLN pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp22 triliun, tapi tahun 2024 turun drastis menjadi Rp17,7 triliun. Penurunannya mencapai Rp4,3 triliun,” ungkap Uchok.

Sementara itu, total utang PLN juga melonjak tajam. Pada tahun 2023, utang PLN mencapai Rp655 triliun. Namun pada 2024, utang itu membengkak menjadi Rp711,2 triliun naik sebesar Rp56,2 triliun hanya dalam setahun.

“Kalau kita rinci, utang jangka pendek PLN pada 2023 sebesar Rp143,1 triliun. Tahun 2024 menjadi Rp172 triliun, naik Rp28,8 triliun. Sedangkan utang jangka panjang naik dari Rp511,8 triliun menjadi Rp539,1 triliun atau naik Rp27,3 triliun,” jelas Uchok.

Melihat kondisi ini, CBA menilai perlu langkah hukum dan audit menyeluruh atas kebijakan dan gaya hidup pimpinan PLN. Uchok menyebut, ini penting agar tidak terjadi pembiaran terhadap penggunaan anggaran negara yang tidak akuntabel.

“CBA akan terus mendesak agar Kejagung memanggil dan memeriksa Darmawan Prasodjo. Harus ada transparansi dan pertanggungjawaban. PLN adalah BUMN strategis, dan rakyat berhak tahu bagaimana uangnya dikelola,” pungkas Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Proyek Strategis Nasional (PSN) pipanisasi gas Cirebon–Semarang (CISEM) Tahap II senilai Rp2,8 triliun tengah disorot tajam. Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil Menteri ESDM Bahlil Lahadalia serta jajaran direksi dan komisaris dari dua perusahaan pemenang tender proyek: PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung.

Menurut Uchok, terdapat dugaan kuat adanya persekongkolan tender yang berlangsung senyap dan rapi dalam penunjukan dua perusahaan tersebut oleh Kementerian ESDM. Bahkan, ia menduga proyek ini telah disusupi kepentingan politik, dengan adanya aliran uang suap yang mengalir ke petinggi kementerian guna mendanai partai politik tertentu untuk menghadapi Pemilu 2029.

“Jika KPK serius menyelidiki dugaan korupsi dalam proyek CISEM tahap II, sangat mungkin akan terbongkar aliran dana ratusan miliar rupiah yang digunakan untuk kepentingan politik menjelang Pemilu 2029,” tegas Uchok Sky, Rabu (23/7).

Tak hanya KPK, Uchok juga mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengusut lebih jauh potensi persekongkolan tender antara konsorsium KSO PT Timas Suplindo dan PT Pratiwi Putri Sulung dengan Kelompok Kerja Pemilihan Kementerian ESDM 7.

Dugaan persekongkolan tender ini sebelumnya juga telah menjadi perhatian KPPU. Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa alias Ifan, menyatakan bahwa investigator lembaganya telah menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender.

KPPU menduga adanya kolusi yang melibatkan peserta lelang dan pihak internal penyelenggara tender di Kementerian ESDM, yang bisa berdampak pada terhambatnya persaingan usaha yang sehat serta merugikan negara.

Proyek CISEM Tahap II merupakan bagian penting dari pembangunan jaringan pipa transmisi gas nasional yang menghubungkan wilayah barat dan tengah Pulau Jawa. Namun kini, proyek tersebut terancam tercoreng akibat dugaan praktik koruptif dan kepentingan politik yang menyusup dalam proses pengadaannya.

KPK dan KPPU diminta segera bertindak tegas dan transparan agar proyek vital ini tidak menjadi bancakan kekuasaan menjelang kontestasi politik nasional 2029.

MoneyTalk, Jakarta – Informasi mengenai dugaan penyerahan uang tunai sebesar Rp5,2 miliar oleh Kombes Pol. Adi Benny Cahyono telah lebih dahulu beredar luas di publik. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, bahkan secara terbuka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memanggil Adi Benny guna menyelidiki sumber dan tujuan penggunaan dana tersebut.

Menanggapi hal itu, Gerakan Mahasiswa Hukum (GEMAH) menyampaikan keprihatinan serius dan mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil langkah tegas memeriksa anggotanya yang diduga telah menyalahi aturan dan kode etik profesi Polri.

Ketua Umum GEMAH, Badrun Atnangar, mempertanyakan asal-usul uang miliaran rupiah tersebut. Ia menyebut pernyataan Shielvia Septiani—istri dari Adi Benny Cahyono yang kini menjabat sebagai Dirlantas Polda Jambi—yang mengaku bahwa suaminya telah dua kali menyerahkan uang tunai Rp5,2 miliar kepada seseorang bernama Tommy untuk keperluan bisnis jual beli tanah.

“Ini sangat janggal. Saat itu, Adi Benny Cahyono masih berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) dan menjabat sebagai Kasi STNK di Polda Metro Jaya. Bukan seorang Kombes. Dari mana sumber dana sebesar itu? Ini patut dicurigai,” tegas Badrun (23/7/25).

Menurutnya, anggota Polri tidak seharusnya terlibat dalam praktik bisnis pribadi yang menimbulkan konflik kepentingan, apalagi terkait jual beli tanah. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Usaha bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang mengatur ketat keterlibatan personel Polri dalam kegiatan usaha.

GEMAH juga menyoroti keberadaan perusahaan milik Adi Benny dan istrinya, yakni PT Griya Anugerah Sejahtera, yang disebut bergerak di bidang jual beli tanah. Diduga kuat, perusahaan tersebut belum pernah mengajukan permohonan atau menyampaikan pemberitahuan kepada Tim Penilai Usaha Polri sebagaimana diamanatkan regulasi internal Polri.

“Atas dasar itulah kami mendesak Kapolri untuk memerintahkan Kordinator Satgas (Kortas) Tipikor Polri segera memanggil Kombes Pol. Adi Benny Cahyono. Penelusuran terhadap dana Rp5,2 miliar serta aktivitas PT Griya Anugerah Sejahtera menjadi penting, mengingat indikasi konflik kepentingan dan pelanggaran kode etik,” ujar Badrun.

Nama Adi Benny Cahyono sendiri tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 937/Pid.B/2024/PN Tng, terkait perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh PT Kurnia Putra Soegama.