15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

MoneyTalk, Jakarta – Di tengah program makan bergizi gratis nasional yang dipatok Rp10.000 per porsi, tunjangan makan bagi karyawan AirNav Indonesia justru melonjak tajam. Lembaga nirlaba pemantau anggaran, Center for Budget Analysis (CBA), menyebut bahwa perusahaan pelat merah itu mengalokasikan Rp57,2 miliar hanya untuk tunjangan makan karyawan pada tahun 2024.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa angka tersebut merupakan lonjakan drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. “Pada tahun 2023 saja, uang perusahaan dikuras sebesar Rp28 miliar. Sedangkan di tahun 2022 hanya Rp26,4 miliar,” ujar Uchok dalam keterangan pers, Selasa (5/8/2025).

Menurutnya, jika dirata-ratakan, setiap karyawan AirNav pada tahun 2024 akan menerima tunjangan makan sebesar Rp11,6 juta per tahun atau setara Rp32.279 per hari. Angka ini jauh melampaui skema makan bergizi nasional yang hanya bernilai Rp10.000 per porsi.

“Artinya, karyawan AirNav makan tiga kali lebih mahal dari standar program pemerintah. Ini bukan sekadar tunjangan, ini pemborosan,” kata Uchok.

Ia juga membandingkan kenaikan dari tahun 2023 ke 2024 yang melonjak hingga dua kali lipat. “Dari Rp5,7 juta per karyawan per tahun di 2023, menjadi Rp11,6 juta di tahun ini. Kenaikan sebesar ini sangat tidak masuk akal dan perlu diselidiki secara hukum,” lanjutnya.

Uchok mendesak Kejaksaan Agung turun tangan menyelidiki dugaan pemborosan anggaran dalam program tunjangan makan di AirNav Indonesia. “Ini uang negara, bukan uang pribadi. Harus ada akuntabilitas dan transparansi. Jangan sampai tunjangan seperti ini menjadi modus pemborosan rutin di BUMN,” tegasnya.

Sebagai informasi, AirNav Indonesia atau Perum LPPNPI merupakan lembaga penyelenggara navigasi penerbangan yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kelancaran lalu lintas udara di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan umum, AirNav didanai dari pendapatan sendiri serta penyertaan modal negara, sehingga belanja internalnya tetap diawasi publik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak AirNav Indonesia belum memberikan keterangan resmi terkait temuan CBA tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Dunia startup Indonesia kembali diguncang oleh skandal besar. Setelah sempat menjadi bintang di sektor pertanian digital, TaniHub dan afiliasinya, TaniFund, kini menjadi sorotan tajam aparat penegak hukum dan publik akibat dugaan penyalahgunaan investasi serta manipulasi data perusahaan.

Pada 3 Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin TaniFund, platform peer-to-peer lending milik Tani Group, setelah para investor tak kunjung menerima imbal hasil investasi mereka sejak November 2021. Kegagalan pembayaran itu bahkan telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh salah satu investor bernama Josua pada Februari tahun lalu.

Kini, perkara tersebut memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan penyalahgunaan dana investasi, yaitu Donald Wihardja (Direktur MDI Ventures), Ivan Arie Sustiawan (mantan CEO TaniHub), dan Edison Tobing (mantan Direktur TaniHub). Ivan dan Edison diduga memanipulasi data perusahaan untuk mendapatkan pendanaan dari MDI dan BRI Ventures, lalu menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Namun menurut Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif CBA, langkah Kejari Jaksel masih belum cukup. Ia menduga ada jaringan korupsi yang lebih luas melibatkan kalangan profesional muda di sektor investasi dan teknologi. “Investasi senilai 25 juta dollar AS ke TaniHub oleh MDI dan BRI Ventures bisa jadi hanya puncak gunung es dari korupsi berjamaah,” ujarnya, Senin (4/8/2025).

Uchok juga meminta Kejari Jaksel untuk menyelidiki lebih dalam peran Donald Wihardja sebelum menjabat di MDI Ventures, terutama saat ia menjadi Partner di Convergence Ventures—perusahaan yang kini telah berubah nama menjadi AC Ventures. “Apalagi salah satu pendiri AC Ventures, Pandu Sjahrir, kini menduduki posisi strategis di Danantara. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih besar,” tambahnya.

Tak hanya itu, Uchok juga menyoroti nama Pamitra Wineka, Co-founder dan mantan Presiden TaniHub yang selama ini dikenal publik sebagai tokoh muda inspiratif. Ia menyebut Pamitra sebagai figur kunci yang diduga mengetahui secara mendalam berbagai manuver keuangan dan potensi manipulasi di internal perusahaan.

“Pamitra Wineka bukan orang luar. Ia salah satu pendiri utama, Kejari Jaksel seharusnya tidak segan untuk memeriksa dirinya,” tegas Uchok.

Skandal ini menjadi peringatan keras bagi dunia startup di Indonesia bahwa semangat inovasi harus tetap dibarengi dengan transparansi, tata kelola yang baik, dan integritas. Kini publik menantikan apakah Kejaksaan berani membongkar semua nama yang diduga terlibat dalam pusaran korupsi investasi startup ini.

Pamitra Wineka dan Pandu Sjahrir belum memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari Uchok Sky Khadafi sampai tulisan ini dipublikasikan.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyoroti aktifitas galian tanah merah di depan pintu Tol Mandala, Kabupaten Lebak yang disebut ugal-ugalan. Pasalnya, kata Uchok aktifitas galian tanah merah lokasi tersebut sempat viral karena pernah makan korban jiwa dua orang operator alat berat tertimbun material tanah dan diduga meninggal.

“Sudah viral dulu banyak video dan media tentang tewasnya operator alat berat di galian c tanah merah yang ada di depan pintu tol mandala. Saya melihat tidak adanya K3K yang dilakukan oleh para pekerja dan terkesan ugal-ugalan untuk mengejar target keuntungan pengusaha dan beking-bekingnya,” kata Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi lewat pernyataannya, Senin (4/8/2025)

Selanjutnya, Uchok pun heran dan mempertanyakan apakah galian tanah merah tersebut masuk dalam proyek Strategis Nasional (PSN). Sehingga, pemerintah daerah dan aparat tak berani untuk menutupnya.

“Pernah ditutup juga Satpol PP dan Polisi Militer, tapi ko aneh bisa buka kembali? Sebenarnya ada apa? Siapa bekingnya,” sebut Uchok.

Lebih lanjut, Uchok pun mempertanyakan kenapa Pemda tidak berani untuk menindak galian tanah merah tersebut. Kata Uchok, dia menyarankan agar Pemantau Keuangan Negara (PKN) Lebak yang kemarin sempat demo untuk melaporkan pihak-pihak yang terlibat ke Bareskrim Polri.

“Pemdanya agar menutup tambang itu dan rakyat melalui PKN atau lembaga advokasi lingkungan melaporkan pihak-pihak yang terlibat ke ESDM dan Mabes Polri,” tegas Uchok.

Uchok mengaku heran, pasalnya tambang galian C jelas-jelas sangat merusak lingkungan dan pernah makan korban jiwa, tetapi kenapa Pemda setempat masih berdiam seolah tutup.mata Sehingga ia pun menduga ada praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pembiaran aktifitas tambang galian tanah merah tersebut.

“Ada apa dengan tambang galian C yang merusak lingkungan tapi masih berjalan terus, ini sangat aneh,” bebernya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo, mendorong masyarakat warga yang terdampak dari adanya aktifitas tambang ilegal tersebut untuk melaporkan ke Kapolri langsung melalui Bareskrim dengan menyertakan bukti-bukti apabila laporan warga tak digubris oleh Aparat Penegak Hukum dan Pemda setempat.

“Melaporkan kepada Kapolri melalui Bareskrim dengan membawa bukti-bukti yang kuat dan juga kepada KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), karena DPR ini kan bukan aparat penegak hukum,” kata Firman beberapa pekan lalu.

Sebab kata Firman, berdasarkan regulasi yang diatur, semua lapisan masyarakat baik individu ataupun per kelompok tanpa terkecuali harus menaati Undang-Undang (UU) yang berlaku dalam melakukan aktifitas kegiatan penambangan.

“Kalau seseorang atau orang per orang melakukan kegiatan apapun itu harus mengacu pada UU yang ada. Nah, kalau orang per orang atau seseorang melakukan kegiatan tanpa izin usaha, itu kan namanya ilegal, kalau ilegal itu melanggar UU, kan begitu logikanya,” kata Firman.

Kata Firman, jika aktifitas tambang galian C itu ilegal tentu semestinya ada konsekuensi hukum yang harus diterima dari Aparat Penegak Hukum (APH)

“Ketika melanggar UU kan ada ketentuan dalam UU itu, kan ada konsekuensi hukum yang harus diambil, yaitu tentunya harus ada tindakan tegas dari APH untuk melakukan proses hukum. Itu yang harus dilakukan,” jelasnya.

“Nah, sekarang persoalannya Aparat Penegak Hukum itu sekarang ini melakukan gak untuk proses hukum itu?” tambah Firman.

Apalagi kata Firman, saat ini banyak kegiatan-kegiatan tambang yang memang langsung dibekingi oleh oknum aparat, sehingga sudah sepatutnya Kapolri turun tangan.

“Ya memang fenomena yang ada sekarang ini kan yang namanya tambang-tambang ini kan bekingnya ini justru oknum aparat penegak hukum, ini yang selalu menjadi masalah,” tandasnya.

Sebelumnya, Pemantau Keuangan Negara (PKN) Lebak dan Matahukum Mukhsin Nasir, Meminta kepada Bupati dan Aparat Penegak Hukum (APH) tidak tutup mata terkait Galian C yang Diduga Ilegal di Desa Kaduagung Tengah, kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Banten. yang lokasinya dekat gerbang tol Rangkasbitung.

Menurut Mukhsin, Seharusnya Bupati perintahkan satpol PP untuk meminta bantuan kepada penyidik polri mengawasi dan menutup galian tersebut, bukan justru satpol pp miminta bantuan pengawalan dari TNI. TNI itu bukan penyidik, tapi bila TNI yg turun mendampingi satpol PP. artinya, dapat di duga bila galian itu ada kaitannya atau ada keterlibatan oknum TNI di belakang galian itu.

“Nah inilah yang harus diusut oleh penyidik Polri. Sebab, hukum tidak pandang bulu siapapun yang terlibat maka siap menerima konsekuensi hukum yang berlaku.” tutur Mukhsin kepada wartawan, Kamis (3/7/2025).

“Kan jadi lucu dilihat publik kejahatan galian itu Pemda tidak melibatkan aparat penegak hukum Polri, Ko malah yang turun mendampingi satpol PP dari TNI? ada apa Pemda dengan TNI di galian itu?’ tambahnya

Masih kata Pria kelahiran Makasar tersebut, Jadi jangan salahkan publik menilai tindakan Pemda terhadap galian itu main-main tanpa ada tindakan hukum yang jelas yang bisa menjerat pelaku tambang itu terhadap penegakan hukum dari pihak penyidik yang punya kewenangan terhadap undang-undang kejahatan galian C.

“Buktinya satpol PP kembali turun kelokasi galian bersama pihak TNI beberapa hari lalu yang viral di medsos, tapi setelah itu aktivitas galian tersebut berjalan aman-aman saja,” pungkasnya

Sebelumnya telah diberitakan, Aktivitas Tambang Galian C yang berlokasi di Desa Kaduagung Tengah, Kecamatan Cibadak tepatnya di jalan simpang keluar pintu Tol Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, sampai saat ini masih tetap beroperasi.

Sebagai informasi, aktifitas galian C yang diduga tak berizin tersebut meski telah disegel oleh Satpol PP Lebak pada hari Senin, 30 Juni 2025. Akan tetapi aktivitas Tambang Galian C ilegal itu masih beroperasi sampai hari ini.

Salah seorang pengendara motor, Dede saat melintas galian C menyampaikan bahwa dia tidak habis pikir dengan pemilik galian. Meski sudah ada tindakan dari pemerintah melalui segel dari Satpol-PP dan Polisi Militer dengan bukti segel tapi kembali beroperasi.

“Dulu pernah ada korban jiwa, Kenapa galian C di depan pintu tol Mandala ini masih tetap saja di buka lagi, selain itu mobil truck besar yang keluar masuk malah membuat kemacetan jalan, dan juga ini kan musim hujan, sudah pasti membuat jalan licin,” kata Dede saat ditemui di dekat lokasi galian, Rabu (2/7/2025)

Lebih lanjut kata Dede, yang parahnya aktifitas pertambangan galian tersebut tidak menjadikan masalah oleh pengusaha galian dan masih tetap beroperasi

“Hari Senin Satpol-PP mendatangi lokasi galian C  dan memasang dua spanduk penutupan. Tapi hari ini sudah ada lagi sebuah alat berat dan puluhan mobil yang beroperasi lagi,” ucap Dede.

Dede berharap kepada Pemerintah kabupaten Lebak agar segera mengambil tindakan tegas kepada pengusaha galian C tersebut.

“Pemerintah harus tegas, itu spanduk penutupan kan sudah dipasang. Tapi pengelola masih saja berani beroperasi. Bahkan spanduk tersebut dirusak dan di geser, Jangan-jangan pihak pengusaha galian diberi celah untuk memberi ruang aktivitas galian tanah beroperasi kembali,” ujarnya.

Hal yang sama di keluhkan oleh Farid warga sekitar yang tak jauh rumahnya dari lokasi galian c, menurut Farid, dia sangat terganggu dengan adanya galian tersebut karena bisa menyebabkan korban jiwa.

“Dulu pernah ada korban jiwa, dua orang meninggal. Sekarang sering musim hujan, bisa sangat bahaya. Harapannya pemerintah Lebak dan provinsi tidak tutup mata untuk segel tambang galian C tersebut,” papar Farid.

Hingga berita ini di terbitkan, awak media masih berupaya untuk mengkonfirmasi pihak-pihak terkait, termasuk pemilik galian C tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait investasi yang dilakukan oleh PT Metra Digital Investama (MDI Ventures) dan PT BRI Ventura Investama (BRI Ventures) ke PT Tani Group Indonesia (Tanihub) pada periode 2019–2023.

Ketiga tersangka yang telah ditetapkan adalah Direktur MDI Ventures Donald Wihardja, mantan Direktur Utama Tanihub Ivan Arie Sustiawan, dan mantan Direktur Tanihub Edison Tobing.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai langkah Kejari Jaksel tersebut masih belum cukup. Ia menyebut bahwa kasus ini merupakan bagian dari praktik korupsi berjamaah yang melibatkan lebih banyak pihak, khususnya kalangan profesional muda di sektor investasi dan teknologi.

“Sangat mungkin ada lebih dari tiga orang yang terlibat. Kejari Jaksel harus memeriksa siapa pihak internal Tanihub yang memanipulasi laporan keuangan hingga bisa mengelabui MDI Ventures,” ungkap Uchok dalam keterangannya, Ahad (3/8).

Uchok juga menyoroti pentingnya Kejari menyusuri jejak Donald Wihardja sebelum bergabung di MDI Ventures, terutama saat menjabat sebagai Partner di Convergence Ventures, perusahaan yang kini berganti nama menjadi AC Ventures.

“Apalagi salah satu pendiri AC Ventures, Pandu Sjahrir, kini berada di posisi strategis di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan lebih besar di balik skandal ini,” tambah Uchok.

Selain itu, ia menekankan perlunya pemeriksaan terhadap Pamitra Wineka, co-founder dan mantan CEO Tanihub. “Pamitra pasti tahu lebih dalam soal manuver keuangan dan manipulasi di internal perusahaan. Jangan karena sekarang beliau duduk sebagai komisaris independen MIND ID, lalu Kejari segan memanggilnya,” ujar Uchok.

Sebagai informasi, Donald Wihardja diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menyetujui investasi secara melawan hukum kepada Tanihub. Sementara Ivan Arie Sustiawan dan Edison Tobing diduga memanipulasi data perusahaan demi menggaet dana investasi dari MDI dan BRI Ventures, lalu menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.

Penyidikan masih berlanjut. Publik menanti apakah Kejari Jaksel akan berani menelusuri lebih dalam aktor-aktor besar lainnya yang selama ini berada di balik bayang-bayang “profesional muda” yang bermain dalam ranah investasi digital dan startup.

MoneyTalk, Jakarta – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang diminta serius usut temuan perjalanan dinas (Perjadin) yang diduga terdapat pemalsuan stempel dan invoice hotel yang dilakukan Sekretariat Dewan (Setwan) Pandeglang. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Center Budget Analys (CBA) Uchok Sky Khadafi, Sabtu (2/8/2025)

“Ya Kejaksaan Negeri Kabupaten Pandeglang harus serius menelusurinya dan harus dijadikan prodak hukum. Kalau sudah datannya soal dugaan pemalsuan stempel dan invoice di Perjadin Setwan Pandeglang terkumpul segera naikan kasusnya. Jangan ada negosiasi harus jadi prodak hukum,” kata Direktur Eksekutif Center Budget Analisis (CBA) Uchok Sky Khadafi, Sabtu (2/8/2025)

Menurut Uchok, seandainya penelusuran oleh tim Intelijen Kejari Kabupaten Pandeglang terdapat indikasi korupsi. Kata Uchok, Kejari Pandeglang harus segera memanggil pihak-pihak yang terlibat.

“Informasinya, pihak BPK RI Banten kepada pihak hotel yang menunjukkan terdapat perbedaan format penulisan invoice dan bentuk stempel, itu ril hasil uji petik secara langsung kepada pihak hotel. Maka itu, Kejari Kabupaten Pandeglang tak boleh lambat dan segera periksa pihak terkait jika ada unsur tindak pidana yang dilakukan,” jelas Uchok.

Lebih lanjut, Uchok mengingatkan agar Kejaksaan Negeri Kabupaten Pandeglang tak memanfaatkan kasus ini hanya sebatas cawe-cawe. Karena, kata Uchok nantinya masyarakat tidak akan mempercayai lembaga Adhyaksa tersebut.

“Jangan hanya menjadi pintu masuk untuk cawe-cawe penyidik aja, tapi harus jadi prodak hukum. Pastinya publik sangat menunggu kelanjutan dari penelusuran yang sedang dilakukan oleh tim intelijen kejari kabupaten pandeglang soal Perjalanan Dinas Bapemperda tersebut,” tuturnya.

Sekedar informasi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang sedang melakukan penelusuran terhadap temuan perjalanan dinas (Perjadin) yang diduga terdapat pemalsuan stempel dan invoice hotel yang dilakukan Sekretariat Dewan (Setwan) Pandeglang.

MoneyTalk, Jakarta – Desakan untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mencuat. Kali ini, tekanan datang dari Ketua Masyarakat Sepak Bola Indonesia (MSBI), Sarman El Hakim, yang secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengganti pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia tersebut.

Menurut Sarman, Kapolri Listyo Sigit telah gagal menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme dalam penanganan tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan sedikitnya 127 orang pada Oktober 2022. Ia menilai, kerusuhan suporter yang berubah menjadi tragedi kemanusiaan itu tidak bisa dilepaskan dari kesalahan prosedural dan kelalaian institusi kepolisian.

“Kapolri harus bertanggung jawab atas tragedi kelam ini. Aparat yang seharusnya menjaga keamanan justru bertindak berlebihan dengan menggunakan gas air mata—padahal FIFA secara tegas melarang penggunaan gas air mata di stadion sepak bola,” kata Sarman dalam pernyataan resminya, Sabtu (2/8/2025).

Sarman juga menyoroti lemahnya pemahaman jajaran kepolisian terhadap aturan internasional dalam pengendalian massa di dunia olahraga. Ia menilai, ketidaktahuan atau ketidakpedulian aparat terhadap regulasi FIFA, termasuk standar perilaku polisi saat mengamankan pertandingan, menjadi bukti lemahnya profesionalisme institusi yang dipimpin Jenderal Listyo Sigit.

“Tragedi Kanjuruhan bukan hanya soal gas air mata, tapi soal kegagalan sistemik dan budaya komando dalam institusi kepolisian. Kapolri tidak hanya harus dicopot, tetapi harus diadili secara moral oleh sejarah sepak bola Indonesia,” tambahnya.

CBA dan HAMI Ikut Desak Regenerasi Kepemimpinan Polri

Desakan serupa sebelumnya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, serta Koordinator Nasional Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI), Asip Irama. Keduanya menilai bahwa regenerasi di tubuh Polri adalah keniscayaan yang tidak bisa ditunda lagi.

Menurut Uchok, meskipun Polri mendapatkan anggaran fantastis senilai Rp126,6 triliun pada tahun 2025, citra dan kinerja Polri tetap memburuk di mata publik.

“Masalah Polri bukan cuma soal anggaran, tapi soal integritas dan kepemimpinan. Jika Kapolri tidak diganti, Polri akan makin kehilangan kepercayaan masyarakat,” tegas Uchok.

Sementara itu, Asip Irama dari HAMI menyatakan bahwa pergantian Kapolri penting sebagai bentuk penyegaran organisasi dan peneguhan kembali loyalitas anggota kepada institusi, bukan kepada figur personal.

“Polri butuh regenerasi, bukan stagnasi. Kami ingin melihat Polri yang kuat secara kelembagaan, profesional dalam penegakan hukum, dan netral dalam politik,” ungkap Asip.

Tragedi Kanjuruhan masih menyisakan luka mendalam bagi dunia olahraga nasional. Lebih dari dua tahun pascakejadian, keluarga korban belum mendapatkan rasa keadilan yang utuh. Banyak yang menilai bahwa proses hukum terhadap personel kepolisian yang terlibat terkesan tidak transparan dan tidak menyentuh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab komando tertinggi.

Sarman El Hakim menegaskan bahwa tragedi itu tidak boleh dilupakan, dan nama Jenderal Listyo Sigit harus selalu dikaitkan sebagai figur yang gagal dalam mengawal reformasi Polri.

“Tragedi Kanjuruhan adalah titik nadir penegakan hukum dan keamanan di Indonesia. Ini bukan hanya soal sepak bola, tapi soal nyawa manusia. Kita tidak boleh biarkan tragedi ini tenggelam bersama lenyapnya tanggung jawab,” tutupnya.

Presiden Diminta Segera Bertindak

Dengan menguatnya berbagai tekanan dari kelompok sipil, aktivis, dan pengamat, sorotan kini tertuju pada Presiden Prabowo Subianto. Apakah ia akan merespons desakan publik dengan mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo, atau justru mempertahankan loyalisnya di posisi strategis Polri?

Keputusan ini akan menjadi ujian awal bagi komitmen Presiden Prabowo terhadap reformasi institusi penegak hukum dan pemulihan kepercayaan publik terhadap aparat negara.

MoneyTalk, Jakarta – Pada Akhirnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) membuka perkara baru dugaan korupsi terkait dana proses arbitrase yang melibatkan dua perusahaan minyak di Filipina. Yaitu Phoenix Petroleum Philippines Inc dan Udenna Corporation dengan anak usaha PT Pertamina Patra Niaga, yakni Pertamina International Marketing & Distribution Pte Ltd (PIMD).

Hal ini dinyatakan Jubir KPK Budi Prasetyo Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu yang ‎mengatakan pihaknya masih menyelidiki perkara tersebut.

‎”Informasinya masih penyelidikan,” ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (31/7/2025)

Sebelumnya, Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut kemenangan PIMD di SIAC sebagai kemenangan semu, karena hanya tercatat di atas kertas namun tidak berdampak nyata terhadap kas negara. “Sudah menghabiskan dana besar untuk menyewa pengacara, tapi sampai hari ini tidak ada satu sen pun yang masuk ke kas Pertamina. Ini jelas merugikan negara,” tegas Uchok dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/7/2025).

Kasus gagal bayarnya Phoenix Petroleum Philippines Inc dan Udenna Corporation kepada anak usaha PT Pertamina Patra Niaga, yakni Pertamina International Marketing & Distribution Pte Ltd (PIMD), kembali menjadi sorotan. Meski telah memenangkan arbitrase di Singapore International Arbitration Center (SIAC) pada 30 November 2023, PIMD hingga kini belum menerima pembayaran senilai lebih dari US$142 juta dari pihak Phoenix

Menurutnya, langkah PIMD mengajukan arbitrase ke Singapura justru menimbulkan kecurigaan publik. “Jangan-jangan ini hanya siasat hukum untuk menutupi dugaan tindak pidana korupsi,” tambah Uchok.

Untuk itu, CBA mendesak Kejaksaan Agung RI agar segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) guna mengusut tuntas transaksi penjualan Gas Oil oleh PIMD kepada Phoenix yang hingga kini tidak dibayar.

Uchok juga meminta agar mantan Managing Director PIMD Singapore, Agus Wicaksono, dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kejagung. “Publik berhak tahu, kapan uang sebesar US$142 juta itu akan masuk ke kas Pertamina,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

MoneyTalk, Jakarta – Gelombang desakan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terus menguat. Kali ini, dua organisasi masyarakat sipil—Center for Budget Analisis (CBA) dan Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAMI)—menyuarakan pentingnya regenerasi dalam tubuh Polri demi menyelamatkan citra dan kinerja institusi tersebut.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai regenerasi di tubuh Polri mendesak dilakukan dengan cara mengganti Kapolri saat ini, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menyebut bahwa bila Presiden Prabowo tidak segera mengambil langkah, maka bukan hanya Polri yang akan kehilangan kepercayaan publik, tetapi juga kepala negara akan ikut terkena imbasnya.

“Regenerasi artinya pergantian Kapolri yang harus dilakukan segera oleh Presiden Prabowo. Jika tidak, kinerja dan citra Polri akan semakin memburuk. Contohnya kasus ijazah palsu Jokowi yang hingga kini belum ditangani secara tuntas oleh polisi,” kata Uchok dalam pernyataannya, Jumat (1/8/2025).

Menurutnya, lambannya penanganan berbagai isu hukum yang mencuat di masa pemerintahan sebelumnya menunjukkan perlunya sosok Kapolri baru yang lebih independen dan tegas. Uchok menegaskan, tanpa pergantian di pucuk pimpinan, bahkan anggaran sebesar Rp126,6 triliun pada tahun 2025 pun tak akan mampu menyelamatkan citra Polri.

Sementara itu, HAMI juga mendorong penyegaran dalam struktur pimpinan Polri sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan meritokrasi. Koordinator Nasional HAMI, Asip Irama, dalam diskusi publik bertajuk “Kapolri Abadi: Matinya Meritokrasi dan Mandegnya Regenerasi” di Jakarta Selatan (28/6/2025), menekankan pentingnya regenerasi sebagai bagian dari budaya kelembagaan yang sehat.

“Tanpa proses regenerasi, loyalitas bisa berkembang secara keliru. Bukan lagi kepada institusi, tetapi kepada figur. Ini membahayakan independensi dan profesionalisme Polri,” ujar Asip.

Menurutnya, penyegaran di level pimpinan tidak hanya membuka ruang promosi bagi kader-kader muda yang berintegritas, tapi juga menjaga idealisme dan semangat reformasi di tubuh kepolisian. Ia mengkritisi kondisi stagnasi yang membuat banyak lulusan terbaik Akademi Kepolisian tak mendapatkan posisi strategis.

HAMI juga menyerukan agar regenerasi dijadikan agenda penting dalam masa transisi pemerintahan Prabowo-Gibran. Langkah ini, menurut mereka, bukan untuk menyerang pribadi tertentu, melainkan untuk menjaga marwah institusi hukum negara.

“Regenerasi adalah bentuk cinta terhadap institusi. Ia memastikan Polri tetap adaptif dan responsif terhadap tuntutan zaman,” tegas Asip.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, HAMI menyatakan komitmennya untuk terus mendorong reformasi di sektor keamanan dan penegakan hukum. Mereka percaya bahwa keterlibatan publik dalam mengawasi institusi negara merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat.

Dengan desakan dari berbagai elemen masyarakat ini, bola kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah ia akan segera melakukan penyegaran kepemimpinan Polri, atau mempertahankan status quo yang kian mendapat sorotan tajam? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah reformasi institusi penegak hukum ke depan.

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera membuka penyelidikan atas dugaan korupsi dalam kasus kredit macet di Bank Mandiri. Nilai kredit bermasalah yang disebut sangat fantastis dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi keuangan negara.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyampaikan bahwa kasus ini tidak bisa dianggap enteng. Berdasarkan catatan CBA, pada tahun 2023, kredit macet di Bank Mandiri mencapai Rp17,8 triliun, dan pada tahun 2024 bertambah lagi sebesar Rp11 triliun. Totalnya, kata Uchok, mencapai Rp28,8 triliun yang akan dihapus bukukan dalam laporan keuangan.

“Memang dalam laporan keuangan Bank Mandiri kredit bermasalah ini akan dihapusbukukan, tapi ini bukan sekadar urusan pembukuan. Ini aktual dan patut diselidiki karena bisa saja mengandung unsur korupsi yang sangat merugikan negara,” ujar Uchok dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (31/7).

Uchok mendorong Kejagung menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mendalami potensi penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit. Menurutnya, pola kolaboratif ini pernah dilakukan pada 2005, saat BPK membantu mengungkap adanya dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit di Bank Mandiri dengan potensi kerugian negara sebesar Rp1 triliun.

“Preseden tahun 2005 seharusnya menjadi contoh bagi Kejagung saat ini. Dulu saja dugaan penyimpangan Rp1 triliun bisa diusut. Sekarang nilainya jauh lebih besar, mencapai puluhan triliun. Masa Kejagung diam?” tegas Uchok.

Ia juga menyindir Kejagung agar tidak kalah berani dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan yang sudah terlebih dahulu mengusut kasus serupa di lingkup daerah. Pada tahun 2024 lalu, Polda Sulsel menangani dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit fiktif di Bank Mandiri Cabang Makassar.

Dalam kasus tersebut, Polda Sulsel menemukan dugaan kerugian negara hingga Rp55 miliar. Modus yang digunakan antara lain pencairan kredit menggunakan data fiktif dan ganda, serta manipulasi data penghasilan calon debitur.

“Pelaku di Makassar bahkan menaikkan nilai gaji pokok secara fiktif untuk memenuhi syarat pencairan. Parahnya, proses itu tidak melalui analisis kredit yang seharusnya ketat. Ini bukti bahwa sistem bisa dibobol dan patut dicurigai melibatkan jaringan internal,” kata Uchok.

CBA meminta Kejagung bertindak cepat dan profesional demi menjaga kredibilitas sektor perbankan nasional, serta mencegah berulangnya praktik manipulatif dalam pemberian kredit yang bisa membahayakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan.

“Kalau Kejagung diam, publik akan menilai bahwa penegakan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kredit macet Rp28,8 triliun ini bukan angka kecil, dan rakyat berhak tahu siapa yang harus bertanggung jawab,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

MoneyTalk, Jakarta – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali mengguncang Pemerintah Daerah (Pemda) Garut. Dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2024, BPK mengungkapkan adanya penyertaan modal oleh Pemda Garut senilai total Rp11,59 miliar kepada dua entitas, yaitu PT BPR BIJ dan PT LKM, yang dinilai melanggar ketentuan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Dalam rincian temuan tersebut, BPK menyebutkan bahwa Pemda Garut telah memberikan penyertaan modal sebesar Rp9,84 miliar kepada PT BPR Bina Insan Jawa (BIJ) yang saat itu berada dalam kondisi keuangan yang buruk. Bahkan, berdasarkan model penilaian Z-scoring yang digunakan BPK, PT BPR BIJ dinilai berada dalam posisi “di ambang kebangkrutan”. Tak hanya itu, nilai penyertaan modal yang diberikan disebut melebihi batas yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Sementara itu, penyertaan modal kepada PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebesar Rp1,75 miliar juga disorot karena dilakukan tanpa melalui analisis kelayakan investasi. Padahal, audit keuangan menunjukkan bahwa PT LKM juga tidak dalam kondisi keuangan yang stabil, sehingga kebijakan tersebut berisiko tinggi menimbulkan kerugian finansial daerah.

Merespons laporan BPK tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam kebijakan penyertaan modal oleh Pemda Garut.

“Penyertaan modal yang diberikan tanpa memperhatikan kondisi perusahaan yang sedang di ambang kebangkrutan jelas melanggar prinsip kehati-hatian dan peraturan yang ada. Selain itu, hal ini berpotensi merugikan keuangan negara sekitar Rp9,8 miliar. Kejati Jawa Barat harus segera melakukan penyelidikan dan menetapkan tersangka jika terbukti ada pelanggaran hukum,” ujar Uchok kepada wartawan, Rabu (30/7/2025).

Uchok juga menyoroti kemungkinan adanya unsur korupsi atau pencucian uang dalam kebijakan ini. Menurutnya, keputusan untuk menyuntik modal ke perusahaan bermasalah tanpa dasar analisis kelayakan yang jelas menunjukkan indikasi kuat adanya penyalahgunaan kewenangan.

Temuan BPK ini telah disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup komprehensif, mulai dari hasil audit internal, laporan keuangan perusahaan, hingga data analitik kelayakan usaha. Diharapkan Kejati Jawa Barat segera menindaklanjuti temuan ini dengan penyelidikan yang menyeluruh untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Garut belum memberikan keterangan resmi terkait temuan BPK tersebut. Publik kini menanti sikap tegas penegak hukum agar potensi kerugian daerah tidak terus berlarut-larut dan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah dapat dipulihkan.