15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

PT Nindya Karya Bermasalah Menang Tender Rp230,2 Miliar Proyek Rehab Gedung Sekolah, CBA: Kejati DKI Harus Selidiki 1755504917405

PT Nindya Karya Bermasalah Menang Tender Rp230,2 Miliar Proyek Rehab Gedung Sekolah, CBA: Kejati DKI Harus Selidiki

Hedi Batubara 18 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Sorotan tajam mengarah ke Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, setelah PT Nindya Karya diumumkan sebagai pemenang tender proyek rehab total gedung sekolah paket 2 dengan nilai fantastis Rp230,2 miliar.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menuding ada dugaan permainan kotor alias “kongkalikong” dalam proses tender yang dilakukan Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan Provinsi.

“Patut dicurigai ada dugaan kongkalikong antara PT Nindya Karya dengan panitia tender. Kasus ini seharusnya diselidiki oleh Kejati DKI Jakarta,” tegas Uchok Sky, Senin (18/8/2025).

‎Lebih jauh, Uchok Sky mempertanyakan kelayakan PT Nindya Karya memenangkan proyek tersebut. Menurutnya, perusahaan pelat merah ini memiliki rekam jejak kelam dalam sejumlah kasus korupsi besar.

1. Kasus Dermaga Sabang – PT Nindya Karya terbukti terlibat korupsi pembangunan dermaga dengan potensi kerugian negara mencapai Rp313 miliar.

2. Kasus Jalur Kereta Api Besitang – Langsa – perusahaan ini diduga ikut dalam praktik pengaturan lelang dan pemberian fee kepada pihak-pihak terkait proyek jalur kereta api.

“Dengan catatan hitam seperti ini, sangat tidak pantas PT Nindya Karya diberi kepercayaan mengerjakan proyek pendidikan. Reputasi perusahaan ini sudah tercoreng. Kami mendesak Gubernur Pramono Anung segera membatalkan penunjukan Nindya Karya sebagai pemenang tender,” tambah Uchok Sky.

CBA menilai, bila proyek Rp230,2 miliar ini tetap digarap PT Nindya Karya, maka integritas pemerintahan Pramono Anung akan dipertaruhkan. Publik pun patut bertanya-tanya: ada apa sebenarnya di balik kemenangan Nindya Karya?

Pabrik Nakal PT Genesis Regeneration Smelting Disidak Bupati, Disegel Gakkum KLH 1755416941944

Pabrik Nakal PT Genesis Regeneration Smelting Disidak Bupati, Disegel Gakkum KLH

Hedi Batubara 17 Agustus 2025

MoneyTalk,Serang – Kasus PT Genesis Regeneration Smelting (GRS) di Desa Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, menjadi sorotan tajam setelah Bupati Serang melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan menemukan indikasi kuat pelanggaran lingkungan. Sebelumnya bulan Maret 2025 Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan (KLH) telah menyegel pabrik tersebut karena diduga beroperasi tanpa izin lingkungan yang sah, termasuk dokumen AMDAL.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen AMDAL sebagai dasar izin lingkungan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berimplikasi pada pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan, hingga sanksi pidana.

Ketua Pemuda Desa Cemplang, Bung Otoy, menilai tindakan penyegelan adalah langkah awal yang baik, tetapi belum cukup.

“Fakta bahwa PT GRS masih beroperasi tanpa AMDAL jelas melanggar hukum. Kami mendukung sidak Bupati Serang dan penyegelan dari Gakkum KLH, namun masyarakat menuntut keberanian pemerintah untuk benar-benar menutup permanen dan memproses hukum perusahaan ini,” tegas Bung Otoy.

Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

“Ini soal wibawa negara. Jangan sampai pemerintah terkesan kalah oleh perusahaan nakal. Undang-undang sudah jelas: tanpa AMDAL, tidak boleh ada aktivitas. Kalau pemerintah tegas, maka ini bisa jadi contoh nasional agar perusahaan lain tidak berani main-main dengan izin lingkungan, kami akan melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat” ungkap Bung Uchok

Kedua tokoh tersebut berharap kasus PT GRS tidak hanya berhenti di penyegelan, melainkan ditindaklanjuti dengan pencabutan izin usaha dan proses hukum pidana sesuai aturan. Mereka menegaskan, keberanian dan ketegasan pemerintah menjadi kunci dalam membuktikan bahwa penegakan hukum lingkungan benar-benar berjalan di Indonesia.

Kami mencoba mengkonfirmasi kepada wakil menteri lingkungan hidup Diaz hendropriyono melalui sambungan whatshApp hingga berita ini ditayangkan belum ada balasan dari beliau.

‎Sebagian Aset Tidak Bisa Langsung Diuangkan, Utang Menumpuk, Dan Neraca PLN Ngos – Ngosan ‎ 1755331207455

‎Sebagian Aset Tidak Bisa Langsung Diuangkan, Utang Menumpuk, Dan Neraca PLN Ngos – Ngosan ‎

Hedi Batubara 17 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Menurut Direktur CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi utang PLN Pada 2024, total utang PLN mencapai Rp711,2 triliun. Sementara pada 2023, utang PLN sebesar Rp655 triliun. Atau naik Rp56,2 triliun dalam setahun. Setara Rp4,7 triliun per bulan. Dibagi 30 hari, utangnya naik Rp156.7 miliar dalam sehari.

‎Tapi menurut ekonom Yanuar Rizky dalam podcast di kanal YouTube awalilrizky, menyatakan bahwa PT. PLN melakukan siasat dengan restrukturisasi “revolving” alias menutup utang lama dengan mencari utang baru.

‎Tetapi yang bikin masalah makin berat karena utang PLN banyak yang berbasis dolar AS,sementara penerimaan dalam rupiah. Tekanan kurs otomatis memperbesar beban keuangan perusahaan, jelas Yanuar.

‎Ini mengingatkan kita pada tesis economic hitman: utang diciptakan untuk akhirnya tidak bisa dibayar, agar aset bisa diambil alih,” tegas Yanuar.

‎Secara neraca, PLN terlihat “perkasa.” Ekuitas hasil revaluasi aset mencapai sekitar Rp800 triliun. Namun, angka itu semu. Sebagian besar aset  bersifat tidak likuid lantaran berupa jaringan, kabel, dan infrastruktur yang tidak bisa langsung diuangkan.

‎Sementara itu, utang jangka pendek PLN mencapai Rp176 triliun per tahun, atau lebih dari 10% ekuitasnya. Kombinasi ini membuat PLN tampak kuat di atas kertas, tetapi sebenarnya ngos-ngosan dalam menjaga likuiditas, lanjut Yanuar

‎Dan Yanuar menyebut ini sebagai bukti bahwa ekuitas besar tidak mencerminkan kemampuan bayar nyata. Kunci lain persoalan PLN adalah kontrak jangka panjang dengan IPP. Dalam skema take or pay, PLN wajib membeli listrik dari pembangkit swasta meski terjadi oversupply. Risiko pasar sepenuhnya ditanggung PLN, sementara IPP (Independent Power Producer) menikmati kepastian pendapatan.

Diduga Timbulkan Potensi Kerugian Negara, CBA Minta Kejati Jakarta Sidik Lelang Rehab Sekolah Rp309,6 Miliar Uchok Sky Khadafi

Diduga Timbulkan Potensi Kerugian Negara, CBA Minta Kejati Jakarta Sidik Lelang Rehab Sekolah Rp309,6 Miliar

Hedi Batubara 16 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyelidiki proses lelang Rehab Total Gedung Sekolah Paket 4 yang digelar Unit Pengelola Prasarana dan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Proyek dengan Harga Perkiraan Sementara (HPS) senilai Rp309,6 miliar itu dinilai penuh kejanggalan.

Anggaran tersebut digunakan untuk empat lokasi, yakni SDN Cakung Timur 02, SDN Pondok Bambu 01, SMPN 91, SDN Pekayon 05/12 di Jakarta Timur, serta SMKN 55 di Jakarta Utara.

Menurut Uchok, hal aneh terjadi ketika panitia tender memenangkan PT Brantas Abipraya dengan penawaran Rp258,4 miliar. Padahal, ada perusahaan lain yakni PT Tureloto Battu Indah yang mengajukan penawaran lebih rendah, sebesar Rp243,8 miliar, namun justru dikalahkan.

“Nilai penawaran PT Brantas Abipraya terlalu tinggi. Akibatnya ada potensi kerugian negara hingga Rp65,7 miliar yang harus disidik Kejati DKI Jakarta,” tegas Uchok dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2025).

Uchok menambahkan, lelang tersebut diikuti oleh 107 perusahaan, namun hanya delapan perusahaan yang mengajukan penawaran harga. Kejanggalan dalam penetapan pemenang tender inilah yang dinilai merugikan keuangan negara.

“Kasus ini harus menjadi perhatian serius aparat hukum agar proses lelang di lingkungan Pemprov DKI benar-benar bersih, transparan, dan tidak merugikan rakyat,” pungkasnya.

Dugaan Fraud Insurtech: CBA Minta OJK dan Bareskrim Segera Usut Uchok Sky Khadafi

Dugaan Fraud Insurtech: CBA Minta OJK dan Bareskrim Segera Usut

Hedi Batubara 15 Agustus 2025

Dugaan Fraud Insurtech: CBA Minta OJK dan Bareskrim Segera Usut

 

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta membongkar dugaan manipulasi keuangan oleh sebuah perusahaan asuransi digital (insurtech) dalam negeri untuk meraup dana segar dari investor atau modal ventura.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan modus yang dilakukan insurtech tersebut yakni dengan menggelembungkan gross written premium (GWP) atau pendapatan premi bruto.

“Bekerja sama dengan para broker internalnya, insurtech itu diduga mencuri data premi dari perusahaan asuransi lain untuk dicatatkan sebagai GWP mereka. Manipulasi data ini agar prospek perusahaan kinclong di mata investor,” ujarnya, Rabu (13/8/2025).

Menurut Uchok Sky, fraud semacam itu tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak ekosistem insurtech dan usaha rintisan (startup) di dalam negeri, serta bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap asuransi dan sektor keuangan secara umum.

“Kami mendapat informasi kasus terkait insurtech ini pernah dilaporkan ke OJK tetapi belum ada tindaklanjutnya. Kami minta OJK transparan, segera investigasi dan audit tuntas, serta laporkan hasilnya ke publik. Ini bukan soal pembiayaan atau modal ventura saja, tetapi asuransi yang rentan terhadap isu fraud,” tegasnya.

Uchok Sky meminta OJK bertindak cepat, tegas dan transparan agar kepercayaan investor dan masyarakat terhadap asuransi, khususnya insurtech, tetap terjaga. Apalagi tren kinerja pembiayaan dan penyertaan modal vetura di Indonesia cenderung menurun.

Mengutip laporan DailySocial.id, pembiayaan startup Indonesia pada semester pertama 2025 anjlok 43% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total modal yang digelontorkan susut menjadi hanya US$161,3 juta, terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Uchok Sky tidak menyebut nama insurtech dimaksud. Namun sebagai informasi, insurtech tersebut merupakan perusahaan berbasis di Indonesia yang berdiri sejak 2017 dengan salah satu pendirinya disebut berasal dari Tiongkok.

Pernah dinobatkan sebagai insurtech terbesar di Indonesia, perusahaan mencatat GWP tembus Rp3 triliun pada 2022, melejit lebih dari 2.000% dibandingkan 2018 dan dua kali lipat dari capaian 2021 sebesar Rp1,5 triliun.

Insurtech yang memiliki 30 cabang, termasuk di tiga di luar negeri ini, mengantongi pendanaan Seri B senilai lebih dari US$50 juta atau sekitar Rp800 miliar dari sejumlah investor pada 2021.

Mirip Kasus e-Fishery

Menurut Uchok Sky, modus yang dilakukan insurtech itu mirip dengan kasus manipulasi data keuangan eFishery, sebuah perusahaan rintisan lokal di bidang budidaya perikanan, yang sempat mengguncang dunia startup di Indonesia.

Kasus eFishery ditangani oleh Bareskrim Polri sejak akhir 2024 dan telah menahan mantan CEO Gibran Huzaifah beserta dua orang lainnya. Mereka dituduh bekerja sama melakukan penipuan dan penggelapan dalam proses investasi pada eFishery.

Uchok Sky berharap OJK tidak berhenti pada hasil investigasi dan audit terhadap insurtech tersebut, tetapi harus menindaklanjutinya dengan langkah konkret, termasuk melaporkan kasus itu ke Bareskrim Polri.

Jika terbukti ada unsur manipulasi data keuangan, perusahaan dan individu yang terlibat dapat dijerat dengan Pasal 508 dan 378 KUHP yang mengatur sanksi pidana terkait pemalsuan laporan keuangan dan penipuan korporasi.

Potensi sanksi yang dapat dikenakan meliputi pidana bagi pihak yang terlibat, sanksi perdata jika ada pihak yang mengalami kerugian, serta pengawasan yang lebih ketat dari regulator terhadap perusahaan startup.

Kepala OJK Mahendra Siregar Mundurlah Kau Uchok Sky Khadafi

Kepala OJK Mahendra Siregar Mundurlah Kau

Hedi Batubara 14 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar untuk mengundurkan diri. Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai OJK di bawah kepemimpinan Mahendra gagal menjalankan fungsi pengawasan dan perlindungan dana masyarakat.

Menurut Uchok, ada tiga kasus utama yang menjadi alasan mendesaknya permintaan tersebut.

Pertama, kasus platform trading kripto Alphaone yang mulai beroperasi pada 14 Maret 2025 menggunakan mata uang digital Solana (SOL) sebagai metode pembayaran. Meski dinyatakan ilegal, Alphaone diduga gagal membayar hasil investasi ribuan penggunanya. CBA menilai OJK lalai mengawasi dan membiarkan kasus ini terjadi.

Kedua, persoalan aset kripto ASIXV2 milik musisi Anang Hermansyah yang mengalami delisting. Masyarakat yang membeli token tersebut dengan harapan sesuai roadmap proyek, justru diminta melakukan penarikan dana secara mandiri yang berpotensi merugikan. CBA menilai OJK kembali bersikap pasif dalam melindungi konsumen.

Ketiga, dugaan korupsi dalam Program CSR OJK. CBA menyoroti adanya pertanggungjawaban fiktif terkait penggunaan dana sosial tersebut. Meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua tersangka dari unsur DPR, hingga kini belum ada pihak dari OJK yang diproses hukum.

“Mahendra Siregar sebaiknya mengundurkan diri atau dicopot oleh Presiden Prabowo karena tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Presiden harus segera mengambil tindakan tegas, karena Kepala OJK sudah tidak bekerja sesuai tanggung jawabnya,” tegas Uchok.

CBA berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera menindaklanjuti ketiga persoalan ini demi menjaga integritas sektor jasa keuangan.

GSBK dan CBA Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Dermaga Teluk Sulaiman Berau Senilai Rp52,3 Miliar dermaga-teluk-sulaiman-istimewa-688a0c6890407 (1)

GSBK dan CBA Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Proyek Dermaga Teluk Sulaiman Berau Senilai Rp52,3 Miliar

Hedi Batubara 11 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Desakan agar Kejaksaan Agung (Kejagung) turun tangan mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Dermaga Teluk Sulaiman di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, semakin menguat. Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK) dan Center For Budget Analisis (CBA) kompak meminta Kejagung segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk menuntaskan kasus ini.

Koordinator Nasional GSBK, Febri Yohansyah, menilai aparat penegak hukum di wilayah Berau dan Kalimantan Timur terkesan lumpuh dalam menangani perkara tersebut. Padahal nilai kontrak proyek mencapai sekitar Rp52,3 miliar dan sudah ada indikasi kuat pelanggaran teknis.

“Mulai dari CBA hingga aktivis anti korupsi di Berau telah melaporkan dugaan penyimpangan ini. Konstruksi dermaga disebut tidak sesuai spesifikasi kontrak, volume dan mutu beton tidak sesuai standar SNI 2847-2019,” ujar Febri, Senin (11/8/2025).

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa proyek yang dikerjakan Dinas Perhubungan Kabupaten Berau ini sarat aroma korupsi. Ia menyoroti pola pemenang tender yang terkesan “langganan” dan berpotensi menunjukkan kedekatan dengan panitia lelang.

Polemik ini bermula pada 2020 ketika PT Jasin Effrin Jaya memenangkan proyek tahap I dengan nilai negosiasi Rp11,04 miliar dari pagu Rp11,7 miliar. Perusahaan yang sama kembali menang pada 2021 dengan nilai Rp17,48 miliar dari pagu Rp18,24 miliar. Tahun 2024, giliran PT Cemara Megah Persada menang tender senilai Rp11,08 miliar, disusul CV Mustika Intan Nia pada 2025 dengan kontrak Rp12,76 miliar.

“Ini seperti langganan proyek. Kalau tidak ada kedekatan khusus, mustahil perusahaan yang sama menang dua kali berturut-turut dengan nilai fantastis,” ujar Uchok.

CBA mendesak Kejagung untuk memeriksa seluruh dokumen pemenang tender, termasuk jejak digital seperti IP Address saat pemasukan penawaran elektronik. Audit fisik konstruksi juga harus dilakukan dengan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi memastikan kesesuaian volume dan kualitas pekerjaan.

“Jika volume dan kualitas material tidak sesuai, maka kerugian negara sangat mungkin terjadi. Dan itu harus diusut sampai tuntas!” tegas Uchok.

Publik Berau kini menanti langkah cepat Kejagung. Apakah institusi ini akan membongkar dugaan kongkalikong dan mark-up di balik proyek pelabuhan yang seharusnya menjadi kebanggaan daerah, atau justru membiarkan polemik ini menguap begitu saja?

Pamitra Wineka Masih Tenang, CBA Desak Kejaksaan Negeri Jaksel Panggil dan Periksa Mantan CEO TaniHub 1754720559678

Pamitra Wineka Masih Tenang, CBA Desak Kejaksaan Negeri Jaksel Panggil dan Periksa Mantan CEO TaniHub

Hedi Batubara 9 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Nama Pamitra Wineka kembali menjadi sorotan publik. Mantan CEO startup pertanian TaniHub dan Presiden Komisaris TaniFund ini kini menjabat sebagai Komisaris Independen di holding BUMN PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID). Meski dua entitas yang pernah dipimpinnya tengah menjadi perhatian aparat penegak hukum, Wineka terlihat masih tenang dan jauh dari jangkauan proses hukum.

Seperti diketahui, PT Tani Group Indonesia alias TaniHub kini tengah menjadi pasien Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan, pada 3 Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mencabut izin usaha PT TaniFund Dana Berdaya, setelah para investor TaniFund mengeluhkan tidak lagi menerima pembagian hasil (return) sejak November 2021.

Meski begitu, hingga kini, Pamitra Wineka belum juga terseret dalam pusaran kasus hukum. Padahal, sejumlah nama lain sudah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Donald Wihardja, Arie Sustiawan, dan Edison Tobing. Ketiganya diduga memanipulasi data perusahaan untuk memperoleh investasi dari MDI Ventures dan BRI Ventures, kemudian menyalahgunakannya demi kepentingan pribadi.

Kondisi ini memunculkan kritik keras dari Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Menurutnya, penetapan tiga tersangka oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan belum cukup menjawab keinginan publik akan penegakan hukum yang tuntas dan transparan.

“Penetapan tiga tersangka belum cukup memuaskan publik,” kata Uchok dalam keterangannya kepada awak media, Sabtu (9/8/2025).

Ia bahkan menduga bahwa investasi senilai 25 juta dolar AS yang dikucurkan oleh MDI Ventures dan BRI Ventures ke TaniHub merupakan bagian dari modus korupsi berjamaah, yang melibatkan lebih banyak nama dari kalangan profesional muda di sektor investasi dan teknologi.

Uchok menekankan pentingnya penelusuran lebih lanjut terhadap jejak Donald Wihardja, terutama sebelum menjabat sebagai CEO MDI Ventures. Ia diketahui pernah menjadi partner di Convergence Ventures, yang kini berganti nama menjadi AC Ventures.

“Apalagi salah satu pendiri AC Ventures, Pandu Sjahrir, kini berada di posisi strategis di Danantara. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan lebih besar,” ujarnya.

Selain Wihardja, Uchok juga menilai Kejaksaan harus segera memanggil dan memeriksa Pamitra Wineka.

“Pamitra sebagai co-founder dan mantan CEO TaniHub pasti tahu lebih dalam soal manuver keuangan dan manipulasi di internal perusahaan,” tegas Uchok.

Ia mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk tidak ragu dan jangan segan dalam memanggil serta memeriksa semua pihak yang terlibat, termasuk Pamitra Wineka.

“Jika ingin membongkar kasus ini secara tuntas, Kejaksaan harus berani. Jangan takut panggil dan periksa mereka,” tandas Uchok Sky Khadafi.

CBA Desak Menteri Pendidikan Batalkan Lelang Proyek Rp54,3 M di Universitas Mataram: Diduga Sarat Kongkalikong 1754622444179

CBA Desak Menteri Pendidikan Batalkan Lelang Proyek Rp54,3 M di Universitas Mataram: Diduga Sarat Kongkalikong

Hedi Batubara 8 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Lelang proyek pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu dan Student Learning Center Universitas Mataram tahun anggaran 2025 yang telah dimenangkan oleh PT. Nindya Beton menuai sorotan tajam dari Center For Budget Analisis (CBA). Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, untuk segera membatalkan hasil lelang proyek senilai Rp54,3 miliar tersebut.

Menurut Uchok, proses lelang yang dimenangkan PT. Nindya Beton dengan penawaran sebesar Rp47,2 miliar sarat kejanggalan. Pasalnya, perusahaan tersebut tidak mengajukan penawaran terendah, bahkan tergolong mahal dibandingkan peserta lainnya. “Ada perusahaan yang mengajukan penawaran jauh lebih rendah, tapi justru dikalahkan. Ini sudah sangat janggal,” kata Uchok, Jumat (8/8).

Lebih lanjut, Uchok membeberkan adanya indikasi pelanggaran prosedur dalam penetapan pemenang lelang. Berdasarkan dokumen yang dihimpun CBA, pada 1 Agustus 2025 pukul 13.45 WIB, tercatat hanya tiga perusahaan yang lulus evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Namun secara mencurigakan, dua jam kemudian, tepatnya pukul 15.45 WIB, Pokja sudah menetapkan pemenang lelang.

“Ini sangat mencurigakan dan melanggar tata cara evaluasi. Seharusnya setelah lulus tahap tersebut, panitia membutuhkan waktu setidaknya lima hari kerja untuk proses pembuktian kualifikasi. Tapi ini hanya butuh dua jam? Jelas tidak masuk akal,” tegas Uchok.

Uchok pun mendesak agar lelang proyek tersebut dibatalkan, dan dilakukan peninjauan ulang secara terbuka dan transparan. Jika tidak, CBA berencana akan melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung karena ada dugaan kuat permainan antara Pokja dan pihak perusahaan pemenang yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika Menteri Brian Yuliarto tidak bertindak, kami akan bawa ini ke ranah hukum. Negara tidak boleh dikibuli lewat proses lelang yang sarat dengan dugaan kongkalikong,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

Simon Aloysius Mantiri Dinilai Gagal Majukan Pertamina, CBA: Lebih Cocok Jadi Tukang Kredit! 1754559464463

Simon Aloysius Mantiri Dinilai Gagal Majukan Pertamina, CBA: Lebih Cocok Jadi Tukang Kredit!

Hedi Batubara 7 Agustus 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kinerja Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, kembali menjadi sorotan tajam. Sudah lebih dari satu tahun menjabat, namun menurut pengamat anggaran Uchok Sky Khadafi dari Center For Budget Analysis (CBA), belum ada terobosan atau capaian membanggakan yang ditorehkan oleh Mantiri. Bahkan, kondisi perusahaan pelat merah tersebut dinilai mengalami kemunduran signifikan di bawah kepemimpinannya.

“Bila dibandingkan dengan Nicke Widyawati (mantan Dirut Pertamina), Presiden Prabowo Subianto bisa saja berkerut kening melihat performa Simon yang biasa-biasa saja,” kritik Uchok dalam keterangannya, Kamis (7/8/2025).

Menurut Uchok, Pertamina saat ini seperti berada dalam “ruangan gelap” karena beberapa indikator penting perusahaan justru mengalami penurunan drastis. Ia mengungkapkan bahwa aset, pendapatan, dan laba Pertamina dari tahun 2023 ke 2024 mengalami kemerosotan signifikan, seperti kendaraan yang meluncur tanpa rem.

Berdasarkan data yang dikutip Uchok, aset Pertamina pada 2023 tercatat sebesar USD 95.434.278.000, namun pada 2024 menurun menjadi USD 94.160.959.000. Artinya, terjadi penurunan sebesar USD 1.273.319.000 atau sekitar Rp 20,3 triliun, dengan asumsi kurs Rp 16.000 per dolar AS.

Hal serupa terjadi pada sisi pendapatan perusahaan, yang pada tahun 2023 tercatat USD 75.787.812.000, namun di tahun 2024 hanya mampu meraih USD 75.326.967.000. Artinya, turun sebesar USD 460.845.000 atau sekitar Rp 7,3 triliun.

Paling mengkhawatirkan, menurut Uchok, adalah penurunan laba Pertamina yang sangat tajam. Dari USD 4.769.994.000 pada 2023, laba bersih anjlok menjadi hanya USD 3.446.897.000 pada 2024. Itu berarti penurunan sebesar USD 1.323.097.000 atau setara Rp 21,1 triliun.

“Ini bukan sekadar penurunan biasa, tapi penurunan tajam yang menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan strategi bisnis dari Simon,” tegas Uchok.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sisi yang sedikit menggembirakan, yakni penurunan liabilitas atau utang perusahaan dari USD 54.193.435.000 pada 2023 menjadi USD 50.267.454.000 pada 2024. Total penurunan utang mencapai USD 3.925.981.000 atau sekitar Rp 62,8 triliun.

Namun, bagi Uchok, capaian itu bukanlah prestasi yang cukup untuk membenarkan posisi Simon sebagai Direktur Utama. Justru, ia menyindir tajam bahwa Simon lebih cocok jadi “tukang kredit” daripada memimpin perusahaan energi sebesar Pertamina.

“Naikin pendapatan dan laba enggak punya keahlian. Tapi kalau nurunin utang, bisa jadi jagonya. Ya, cocoknya sih jadi tukang kredit saja,” tutup Uchok Sky Khadafi dengan nada satir.

Di tengah tantangan global dan fluktuasi harga energi dunia, memang diperlukan figur pemimpin korporasi yang memiliki visi kuat, kemampuan inovatif, serta daya dorong untuk menavigasi perubahan. Ketika Pertamina merupakan pemain kunci dalam sektor energi nasional, apalagi saat Indonesia sedang gencar mendorong transisi energi dan kemandirian energi nasional, kritik terhadap kinerja direksi tentu tidak bisa dianggap sepele.

Penurunan tiga indikator penting aset, pendapatan, dan laba menjadi catatan serius bagi pemegang saham, khususnya Kementerian BUMN dan Presiden. Apakah Presiden Prabowo akan mempertahankan Simon, atau mencari sosok baru yang lebih tangguh dan progresif untuk membawa Pertamina ke arah yang lebih kompetitif di era globalisasi energi, patut ditunggu.

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026