15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

Di Tengah Isu Manipulasi Data, Langkah Hukum Fuse Dinilai Berpotensi Membungkam Pers IMG-20250930-WA0089

Di Tengah Isu Manipulasi Data, Langkah Hukum Fuse Dinilai Berpotensi Membungkam Pers

Hedi Batubara 30 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Surat somasi bernomor 82/AKA/IX/2025 yang dilayangkan oleh kantor hukum Assegaf Kawilarang & Associates atas nama PT Fuse Digital Indonesia kepada Inanews telah menarik perhatian tajam dan memicu kritik di kalangan media. Somasi ini menuntut pencabutan total artikel terkait dugaan manipulasi data yang diterbitkan Inanews dalam batas waktu yang sangat singkat, yakni 3 (tiga) hari kalender.

​Meskipun secara hukum somasi adalah hak perusahaan, pilihan yang diambil oleh PT Fuse Digital Indonesia, sebuah perusahaan insurtech yang mendapat sorotan publik, menuai kritik: mengapa perusahaan memilih jalur ancaman hukum, alih-alih memanfaatkan Hak Jawab yang dijamin Undang-Undang Pers?

​Fokus Kritik: Memilih Somasi, Menghindari Transparansi
​Inti kritik terhadap tindakan PT Fuse Digital Indonesia terletak pada preferensi penggunaan jalur somasi ketimbang mekanisme pers yang lazim. Somasi ini menuntut Inanews segera mencabut artikel yang dianggap melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ) karena tidak adanya konfirmasi atau verifikasi dari Fuse Digital Indonesia sebelum berita terbit.

​Namun, tindakan somasi yang disertai ancaman upaya hukum pidana, perdata, dan pengaduan ke Dewan Pers dalam tempo singkat cenderung dilihat sebagai upaya untuk menekan kebebasan pers agar berita sensitif dihilangkan. Kritik menyebut langkah ini sebagai upaya “mematikan” berita dan menghindari transparansi yang lebih mendalam, alih-alih memperbaiki informasi yang mungkin keliru.

​Hak Jawab Sebagai Solusi Konstruktif: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas memberikan Hak Jawab bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Mekanisme ini memungkinkan Fuse untuk menyajikan bantahan, klarifikasi, dan data yang benar secara berimbang, yang kemudian wajib dimuat oleh media. Ini adalah jalur yang edukatif bagi publik dan konstruktif bagi pers.

​Somasi Sebagai Ancaman Pembungkam: Sebaliknya, somasi dengan tempo yang sangat ketat berisiko menciptakan persepsi bahwa perusahaan berupaya membungkam pemberitaan.

​Sorotan Publik: Substansi Tuduhan vs. Prosedur Jurnalistik

​Tuduhan dalam artikel Inanews sangat serius, yakni mengenai manipulasi data keuangan dan dugaan pencurian data premi untuk meraup dana investor sebesar $50 juta USD.

​PT Fuse Digital Indonesia membantah keras tuduhan tersebut, menyatakan artikel itu tidak benar, tidak memiliki dasar, dan sepenuhnya spekulatif. Namun, alih-alih merilis klarifikasi detail yang secara substansial membantah tuduhan tersebut, perusahaan justru memilih fokus pada celah prosedural jurnalistik (tidak adanya check and recheck).

​Publik menyoroti, respons yang paling tepat terhadap tuduhan serius terkait integritas keuangan seharusnya adalah keterbukaan data dan transparansi, bukan semata-mata tuntutan pencabutan. Dengan memilih jalur somasi yang agresif, perusahaan berisiko menciptakan persepsi bahwa mereka berusaha menyembunyikan informasi alih-alih meluruskan informasi yang beredar.

​Analisis Uchok Sky Khadafi: Transparansi Mutlak Diperlukan

​Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, turut angkat bicara mengenai langkah hukum yang ditempuh Fuse Digital Indonesia. Menurut Uchok, somasi terhadap pers, terutama dalam kasus yang menyangkut dugaan manipulasi data keuangan yang berpotensi merugikan publik dan investor, adalah tindakan yang kontraproduktif.

​”Perusahaan yang punya komitmen baik dan bersih seharusnya tidak takut dengan pemberitaan. Kalau memang dituduh memanipulasi data, hadapi dengan data yang benar, bukan dengan ancaman,” tegas Uchok.

​Uchok menekankan bahwa transparansi dalam ekosistem perusahaan teknologi yang bergerak di bidang keuangan (insurtech) adalah mutlak. “Isu seperti ini harus disikapi secara dewasa. Gunakan Hak Jawab di Dewan Pers. Somasi dengan ancaman pidana dan perdata itu hanya akan memperkuat persepsi publik bahwa perusahaan sedang berusaha membungkam kebenaran,” lanjutnya.

​Ia menambahkan bahwa jika tuduhan manipulasi data dan pencurian premi ini benar, hal ini tidak hanya merusak reputasi perusahaan tetapi juga integritas industri insurtech secara keseluruhan. “Penting bagi Fuse untuk tidak fokus pada kesalahan prosedural wartawan, tapi pada substansi tuduhan. Berikan klarifikasi data yang kredibel agar kepercayaan investor dan publik tidak hilang.”

​Kini, keputusan Inanews untuk memenuhi somasi atau meminta penyelesaian melalui Dewan Pers (dengan mekanisme Hak Jawab) akan menjadi penentu penting bagi dinamika kebebasan pers dan transparansi korporasi di Indonesia.

CBA: Dana Nasabah di BNI Tak Lagi Aman, Masyarakat Harus Waspada Uchok Sky Khadafi

CBA: Dana Nasabah di BNI Tak Lagi Aman, Masyarakat Harus Waspada

Hedi Batubara 28 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – ‎Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengungkap kasus pembobolan rekening dormant (tidak aktif) senilai Rp204 miliar di salah satu kantor cabang Bank Negara Indonesia (BNI) di Jawa Barat.

Dalam konferensi pers, Kamis (25/9/2025), Brigjen Pol Helfi Assegaf menegaskan, uang sebanyak itu berhasil dipindahkan ke sejumlah rekening penampung hanya dalam waktu 17 menit angka yang mengejutkan dan menunjukkan perencanaan matang.

Kasus ini memantik kekhawatiran publik terhadap keamanan dana nasabah di perbankan nasional. Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengingatkan masyarakat untuk ekstra waspada.

“Pembobolan rekening BNI menandakan menyimpan duit di perbankan sudah tidak aman dan nyaman lagi. Di dalam bank pun banyak kejahatan yang mengakali atau merampok uang tabungan nasabah,” ujar Uchok kepada wartawan, Ahad (28/9/2025).

Ia menekankan, kejadian ini bukan sekadar ulah penjahat luar, tetapi melibatkan orang dalam selevel Kepala Cabang. Uchok bahkan menilai kasus serupa bisa saja menimpa bank pelat merah lain.

Polisi telah menetapkan sembilan tersangka, yang dibagi dalam tiga kelompok besar:

1. Kelompok Karyawan Bank

AP (50) – Kepala Cabang Pembantu BNI, memberikan akses ke sistem perbankan.

Galih Rahadyan Hanarusumo (GRH) – Consumer Relations Manager KCP, terlibat langsung dalam eksekusi.

2. Kelompok Eksekutor (Pembobol Dana)

Candy alias Ken (41) – Mastermind, mengaku sebagai anggota Satgas Perampasan Aset.

Dana Rinaldy (44) – Konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku.

Nida Ardiani Thaher (36) – Mantan pegawai bank yang melakukan akses ilegal ke sistem core banking.

Raharjo (51) – Mediator yang mempertemukan kepala cabang dengan sindikat.

Tony Tjoa (38) – Fasilitator keuangan ilegal.

3. Kelompok Pencucian Uang

Dwi Hartono (39) – Membantu membuka blokir dan memindahkan dana hasil kejahatan.

Ipin Suryana (60) – Menyediakan rekening penampungan dan menerima dana ilegal.

Investigasi awal menunjukkan sindikat memanfaatkan kelemahan pada sistem core banking. Dengan bantuan oknum internal, mereka mengeksekusi pemindahan dana dalam tempo luar biasa singkat. Polisi menilai, kolaborasi antara pihak internal dan eksternal menjadi kunci sukses aksi kilat tersebut.

Kasus ini menjadi ujian besar bagi reputasi BNI dan perbankan nasional. Kejadian tersebut bukan hanya merugikan finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem keamanan bank pelat merah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia diminta memperketat pengawasan, sementara BNI diharapkan memberikan jaminan pemulihan dana serta transparansi proses investigasi.

Uchok Sky Khadafi menutup pernyataannya dengan pesan keras:

“Jangan anggap uang di bank sudah pasti aman. Nasabah harus cermat, dan regulator wajib membuktikan bahwa perbankan negeri ini tidak memberi ruang bagi kolusi kejahatan.”

Kasus pembobolan Rp204 miliar ini menjadi alarm keras: jika pengamanan dan pengawasan tak diperkuat, ancaman serupa bisa menghantui seluruh industri perbankan nasional.

Dugaan Suap Haji Robert Tetap Bisa Diusut KPK Meski AGK Meninggal Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 1

Dugaan Suap Haji Robert Tetap Bisa Diusut KPK Meski AGK Meninggal

Hedi Batubara 26 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan tetap dapat melanjutkan penyelidikan terkait dugaan suap yang menyeret nama Haji Robert, pemilik PT Nusa Halmahera Minerals (NHM). Hal ini meskipun mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK), yang disebut sebagai penerima, telah meninggal dunia.

Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa gugurnya perkara pidana terhadap AGK tidak otomatis menghapus dugaan pidana yang melibatkan pihak lain.

“Secara hukum, kematian AGK memang membuat perkara pidana pribadi yang menjerat dirinya otomatis gugur sesuai Pasal 77 KUHP. Namun, itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri, bukan untuk pihak pemberi suap,” ujar Uchok, Jumat (20/9).

Ia menambahkan, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa pemberi suap tetap bisa dijerat, meskipun penerimanya sudah tiada. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 UU Tipikor memberikan landasan hukum yang jelas untuk menindak pelaku pemberi gratifikasi maupun suap.

“Dalam doktrin hukum pidana, penyuapan adalah delik formil, yang dianggap selesai sejak perbuatan memberi dilakukan. Jadi, meski AGK wafat, dugaan pemberian suap tetap bisa diproses,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Haji Robert, Iksan Maujud seperti dikutip nuansamalut.com menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai tidak ada lagi dasar hukum untuk membuka pemeriksaan baru setelah AGK meninggal dunia pada 14 Maret 2025.

“Seluruh proses pidana terhadap almarhum Abdul Gani Kasuba sah berakhir sejak beliau wafat. Karena perkara pokok telah gugur, tidak ada ruang hukum untuk memeriksa ulang saksi mana pun, termasuk klien kami, Haji Robert,” kata Iksan.

Meski demikian, perdebatan ini memperlihatkan bahwa KPK masih memiliki ruang hukum untuk menindaklanjuti dugaan suap tersebut. Kasus ini pun diperkirakan akan menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut praktik korupsi di daerah dan melibatkan figur pengusaha besar.

Lelang Layanan Kesehatan SKK Migas Diduga Sarat Monopoli, CBA Desak Kejagung Selidiki Uchok Sky Khadafi

Lelang Layanan Kesehatan SKK Migas Diduga Sarat Monopoli, CBA Desak Kejagung Selidiki

Hedi Batubara 25 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Proses lelang layanan kesehatan di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kembali menuai sorotan. Center for Budget Analysis (CBA) menilai ada kejanggalan serius dalam pelaksanaan lelang yang diduga mengarah pada praktik monopoli.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa dua perusahaan, PT Artha Kreasi Utama dan PT Kartika Bina Medikatana, mendominasi proyek lelang bernilai fantastis di SKK Migas.

“PT Artha Kreasi Utama menguasai enam proyek lelang dengan total nilai kontrak mencapai Rp149 miliar. Sementara PT Kartika Bina Medikatana sejak 2024 hingga 2025 meraih proyek layanan kesehatan aktif dengan nilai sekitar Rp223,8 miliar,” jelas Uchok dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025).

Menurut CBA, proses lelang layanan kesehatan aktif yang diadakan SKK Migas setiap tahun terkesan janggal karena hanya diikuti dua perusahaan: PT Kartika Bina Medikatana dan PT Fullerton Health Indonesia. “Perusahaan lain berguguran. Kami menduga PT Fullerton Health Indonesia hanya pendamping agar lelang tetap berjalan dan tidak dibatalkan,” ujar Uchok.

CBA mendesak Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan awal terhadap dugaan praktik monopoli ini. “Sebagai langkah awal, Kejagung bisa melakukan cek dan ricek terhadap IP address kedua perusahaan tersebut saat mengirim proposal penawaran ke SKK Migas,” tegas Uchok.

Sorotan terhadap SKK Migas semakin tajam setelah dugaan monopoli ini mencuat, menambah daftar panjang tantangan transparansi di sektor hulu migas nasional. Hingga berita ini diturunkan, pihak SKK Migas belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan CBA tersebut.

Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri Diduga “Bersilat Lidah”, CBA Desak KPPU Usut Dugaan Monopoli Impor BBM 1758689471845

Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri Diduga “Bersilat Lidah”, CBA Desak KPPU Usut Dugaan Monopoli Impor BBM

Hedi Batubara 24 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, soal tidak adanya kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu melalui Pertamina menuai kritik tajam. Direktur Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menuding Simon tengah “bersilat lidah” untuk mengaburkan persoalan hukum.

Simon sebelumnya menegaskan bahwa impor BBM melalui Pertamina hanya berlaku untuk kuota impor tambahan. Namun, menurut Uchok Sky, pernyataan tersebut sekadar basa-basi. “Itu hanya alasan menghindar dari jeratan hukum, tidak menjawab persoalan pokok,” kata Uchok Sky, Rabu (24/9/2025).

Uchok Sky menilai praktik yang mewajibkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta membeli BBM dari Pertamina berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) Migas Nomor 22 Tahun 2001, khususnya Pasal 7 yang menekankan persaingan usaha hilir migas yang wajar, sehat, dan transparan. “Selain itu, ini juga terindikasi melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” tegasnya.

Atas dugaan tersebut, CBA mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera melakukan penyelidikan mendalam. “KPPU harus bergerak cepat memanggil Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia,” ujar Uchok Sky.

CBA menilai, jika dugaan monopoli impor BBM benar adanya, hal ini bukan hanya merugikan pelaku usaha swasta, tetapi juga berpotensi menciptakan distorsi harga dan merugikan konsumen. Uchok Sky mengingatkan pentingnya transparansi dan persaingan sehat dalam sektor energi agar kepentingan publik tetap terlindungi.

Kasus ini diperkirakan akan menjadi sorotan publik mengingat peran vital Pertamina sebagai BUMN strategis dalam penyediaan energi nasional. Kini, bola panas berada di tangan KPPU dan pemerintah untuk menindaklanjuti desakan tersebut.

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Suap Rp5,5 Miliar ke Mantan Gubernur Maluku Utara Uchok Sky Khadafi

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Suap Rp5,5 Miliar ke Mantan Gubernur Maluku Utara

Hedi Batubara 23 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ditekan untuk segera menindaklanjuti dugaan suap senilai lebih dari Rp5,5 miliar yang mengarah pada Mantan Gubernur Maluku Utara, almarhum Abdul Gani Kasuba (AGK). Meskipun AGK telah meninggal dunia, para pemantau anti-korupsi menilai keadilan tetap harus ditegakkan berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan.

“Tindaklanjut terhadap kasus Haji Robert atas dugaan suap terhadap Mantan Gubernur Maluku Utara (almarhum) ini, tergolong lambat, karena peristiwanya dua tahun lalu. Selayaknya bisa dilanjutkan melalui fakta-fakta hukum yang terungkap,” tegas Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, kepada Bisnistoday, Selasa (23/9).

Seperti diberitakan media, bahwa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ternate, Romo Nitiyudo Wachjo, yang lebih dikenal sebagai Haji Robert, Presiden Direktur PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) mengaku pernah menyetorkan uang sebesar Rp2,5 miliar kepada Thoriq Kasuba, putra AGK.

Dana tersebut, menurut keterangan Haji Robert, merupakan pinjaman untuk pengembangan usaha kos-kosan di Weda, Halmahera Tengah, dengan janji pelunasan dalam waktu lima tahun. Namun, jaksa KPK menyebut total aliran dana dari Haji Robert ke keluarga AGK mencapai lebih dari Rp5,5 miliar, yang diduga terkait dengan pengurusan izin pertambangan di wilayah Maluku Utara.

KPK Ancam Penjemputan Paksa

Proses penyelidikan terhadap Haji Robert berjalan pelan. Ia sempat mangkir dua kali dari pemanggilan KPK pada Juni dan Juli 2024. Atas kelalaiannya, KPK mengancam akan melakukan penjemputan paksa. Kemudian baru pada 1 Agustus 2024, Haji Robert memenuhi panggilan dan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang yang menjerat AGK.

“Setiap informasi yang muncul akan kami analisis. Termasuk dugaan pemberian uang dari Haji Robert. Kami tidak akan tebang pilih dalam menetapkan tersangka,” ujar Budi Prasetyo, Juru Bicara KPK, beberapa waktu lalu.

Teka-teki Izin Tambang dan Aliran Dana

Meski Haji Robert membantah memiliki hubungan khusus dengan AGK, menyatakan bahwa semua izin tambang didapatkan dari pusat, fakta di persidangan menunjukkan aliran dana yang cukup besar ke keluarga mantan gubernur. Hal ini memunculkan tanda tanya besar: Apakah uang tersebut benar-benar pinjaman, atau bagian dari transaksi dibalik layar untuk kelancaran operasional tambang?

Keadilan Tidak Hanya untuk yang Hidup

Uchok Sky Khadafi menegaskan, kematian AGK bukan alasan untuk menghentikan penyelidikan. Sebaliknya, KPK harus tetap menelusuri setiap jejak kejahatan demi menegakkan prinsip akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi di masa depan.

“Kami mendesak KPK untuk tidak membiarkan kasus ini menguap. Masyarakat butuh kepastian hukum, bahwa tidak ada yang kebal dari hukum, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada,” paparnya.

Dividen Rp1,7 Miliar PT Migas Bekasi Diduga Jadi “Tameng Skandal”, CBA Desak Kejagung Periksa Wali Kota IMG-20250721-WA0151

Dividen Rp1,7 Miliar PT Migas Bekasi Diduga Jadi “Tameng Skandal”, CBA Desak Kejagung Periksa Wali Kota

Hedi Batubara 21 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Aroma skandal kembali menyeruak dari tubuh PT Minyak dan Gas Bumi Perseroda (PT Migas), BUMD milik Pemerintah Kota Bekasi. Meski dalam laporan keuangan 2024 disebutkan perusahaan ini menyetor dividen Rp1,7 miliar ke kas daerah, sejumlah kejanggalan justru terungkap.

Berdasarkan laporan keuangan audited, PT Migas membukukan laba sebesar Rp4,6 miliar. Namun, pencatatan investasi permanen justru nihil karena masih terdapat saldo akumulasi rugi Rp1,62 miliar. Mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.06 paragraf 48, pengakuan bagian laba baru bisa dilakukan jika akumulasi rugi telah ditutup.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai dividen Rp1,7 miliar yang diterima Pemkot Bekasi melalui APBD hanyalah cara untuk menutupi banyak dugaan skandal di tubuh BUMD tersebut.

“Kalau kita tengok audit BPK tahun 2013, penyertaan modal di PD Migas atau PT Migas (Perseroda) sudah mencapai Rp3,1 miliar. Pada tahun 2009 Pemkot Bekasi memberikan Rp400 juta, dan pada 2010 sebesar Rp2,7 miliar,” ungkap Uchok, Minggu (21/9/2025).

Menurutnya, angka dividen yang diterima Pemkot sangat minim dibandingkan besarnya penyertaan modal. Pada 2023, PT Migas hanya menyetor Rp300 juta, dan di 2024 Rp1,1 miliar. Angka itu jauh dari harapan.

Yang lebih mencengangkan, Uchok mengungkap adanya potensi kerugian negara fantastis dari kerja sama PT Migas Bekasi dengan perusahaan asing Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Perusahaan asing tersebut disebut meraup keuntungan USD 348 ribu (sekitar Rp5,1 miliar) per bulan di luar skema cost recovery. Jika dihitung selama masa produksi 54 bulan, total potensi kerugian negara mencapai USD 18,79 juta atau setara Rp278,1 miliar.

“Dengan gambaran ini saja, Kejaksaan Agung seharusnya segera turun tangan. Panggil Apung Widadi dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” tegas Uchok.

CBA pun mendesak agar seluruh penyertaan modal Rp3,1 miliar diusut tuntas, sekaligus membuka tabir minimnya penerimaan BUMD tersebut meski potensi keuntungan dari kerja sama dengan pihak asing terbilang raksasa.

Pemerintah Membiarkan PMA Menguasai Sektor Strategis Ekonomi Kita Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 1

Pemerintah Membiarkan PMA Menguasai Sektor Strategis Ekonomi Kita

Hedi Batubara 21 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Salah satu kekurangan terbesar dalam strategi industri Indonesia adalah dominasi perusahaan asing dalam rantai nilai yang sedang berkembang. Tidak ada kebijakan khusus yang mendorong keterlibatan perusahaan lokal dalam investasi ini.

Penanaman Modal Asing (PMA) terutama China telah menguasai sektor strategis hingga mematikan pengusaha lokal adalah masalah yang kompleks, di mana modal asing besar berpotensi mendominasi pasar dan mengancam keberlangsungan pengusaha lokal.

Sektor yang memiliki keterbatasan bagi investor asing dan sektor yang dibuka bersyarat dengan batasan kepemilikan asing diatur dalam daftar negatif investasi, yang penting untuk dipahami oleh pengusaha dan investor lokal.

Hal ini juga menjadi potensi ancaman bagi pengusaha lokal. Dominasi Pasar Perusahaan asing dengan modal besar dan teknologi canggih dapat mendominasi pasar, sehingga mengalahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Tidak hanya itu, data kami menemukan bahwa banyak dari mereka yang tidak tertib administrasi. Perijinan banyak diabaikan seperti IMB, Amdal, bahkan ada dari beberapa mereka yang tidak taat pajak. Tentu hal ini sangat merugikan, sebab jelas tidak memberikan kontribusi pada negara.

Sementara para pengusaha lokal yang tertib administrasi taat membayar pajak, dan semua perijinan dipenuhi bisa kalah saing. Ini menjadi permasalahan yang kompleks yang harus dibenahi oleh negara. Jangan sampai monopoli asing telah memberangus keberadaan pengusaha lokal dengan cara memainkan harga yang jauh dibawah pasar.

Seperti contoh pada industri manufaktur dan konstruksi hampir semua dikuasai asing. Persoalan hulu yang sudah mereka kuasai sehingga di hilir banyak pengusaha lokal yang berteriak karena kalah saing.

Aparat penegak hukum juga cenderung tutup mata terhadap sejumlah ijin yang tidak dimiliki oleh perusahaan PMA tersebut. Seperti adanya PMA yang menguasai produksi hebel dibeberapa daerah seperti Banyumas, Tegal maupun Jombang.

Di Tegal, perusahaan PMA yakni PT Mitra Sentra Manunggal, di Banyumas PT Inovasi Nusantara Sentosa dan di Jombang perusahaan asing PT. Platinum Cemerlang Indonesia (PCI) yang memproduksi hebel dengan hasil penjualan di bawah harga. Mau tidak mau, perusahaan kecil akan tergerus (tidak bisa melawan pasar). Begitupun dengan yang di Banyumas dan Jombang.

Perusahaan-perusahaan yang memproduksi hebel tersebut, selain menjual dengan harga di bawah pasar, juga mengabaikan seperti IMB, Amdal, bahkan ada dari beberapa mereka yang tidak taat pajak.

Seharusnya pemerintah yang punya banyak program untuk masyarakat, harus memperhatikan juga pengusaha kecil dan menengah agar mereka tetap dapat bersaing sehat agar tetap bisa eksis.

Program pemerintah salah satunya pengadaan 3 juta rumah melalui  Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) jikalau ini melibatkan pengusaha kecil dan menengah untuk pengadaan hebel dan lain-lain pastinya ekonomi akan membaik. Jadi intinya tidak dimonopoli sama perusahaan asing.

Menanggapi permasalahan tersebut, Direktur Center Of Budget (CBA) Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, PMA selalu meminggirkan perusahaan lokal agar bisa menguasai sumber daya alam, modal, pekerja yang murah.

“PMA selalu dilindungi dan dibekingi oleh pemerintah agar arus investasi bisa terus masuk ke Indonesia. Mau bisnis apapun PMA selalu diberi karpet merah tanpa perduli dengan UMKM, atau pengusaha lokal,” ucap Uchok melalui pesan WhatsApp.

Uchok juga menyoroti bahwa memang PMA itu ahli dalam manipulasi pajak agar mereka dapat untung besar, dan untuk membayar dugaan upeti kepada ‘beking-beking’ dari aparat pemerintah yang dekat dengan mereka.

“Sebaiknya pemerintah membatasi peran PMA. Kalau ada produk lokal yang sedang berkembang, PMA tidak boleh masuk ke bisnis tersebut,” ujarnya.

CBA Desak Kejagung Usut Dugaan Monopoli Lelang SKK Migas: PT Artha Kreasi Utama Menang 6 Proyek Rp149 Miliar 1758272603185

CBA Desak Kejagung Usut Dugaan Monopoli Lelang SKK Migas: PT Artha Kreasi Utama Menang 6 Proyek Rp149 Miliar

Hedi Batubara 19 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelidiki proyek-proyek yang dimenangkan PT Artha Kreasi Utama di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Menurut Uchok, sepanjang 2024 hingga 2025, PT Artha Kreasi Utama patut dicurigai karena berhasil memenangkan enam proyek lelang dengan total nilai kontrak fantastis mencapai Rp149 miliar. Ia menilai ada indikasi pengaturan pemenang dalam proses lelang tersebut.

“Masa satu perusahaan bisa jadi pemenang dengan nilai kontrak sebesar itu. Memang itu SKK Migas milik nenek moyang loe?” sindir Uchok, Jumat (19/9/2025).

CBA menilai pola lelang yang dimenangkan perusahaan yang sama berulang kali sangat merugikan publik serta menghambat peluang perusahaan lain. Karena itu, Uchok mendesak Kejagung segera memanggil Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, untuk dimintai keterangan.

Adapun rincian enam proyek yang dimenangkan PT Artha Kreasi Utama meliputi:

1. Jasa Pengelolaan Tenaga Perpustakaan, Verifikator, Validasi, dan Kearsipan beserta fasilitas pendukung – Rp11,5 miliar.

2. Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja Pendukung Profesi, Kesekretariatan, dan Data Administrator Kantor Pusat SKK Migas – Rp39,1 miliar.

3 Jasa Pengelolaan Tenaga Alih Daya dan Tenaga Ahli Pendukung untuk 5 Kantor Perwakilan SKK Migas – Rp33,8 miliar.

4. Jasa Pengelolaan Tenaga Perpustakaan, Verifikator, Validasi, dan Kearsipan (paket kedua) – Rp11,5 miliar.

5. Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja Layanan Kantor Pusat SKK Migas – Rp35,2 miliar.

6. Jasa Pengelolaan Tenaga Kerja Infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dan Aplikasi TI – Rp17,6 miliar.

“CBA meminta Kejagung segera turun tangan agar publik mendapat keadilan dan proses lelang di SKK Migas berjalan transparan,” tegas Uchok.

Hingga berita ini diturunkan, pihak SKK Migas belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan tersebut.

Bukti Suap di Dugaan Mahar Uang Kaesang Cetak Khusus, CBA Desak Kemenkeu dan Peruri Buka Jumlah Mesin Percetakan IMG-20250915-WA0071

Bukti Suap di Dugaan Mahar Uang Kaesang Cetak Khusus, CBA Desak Kemenkeu dan Peruri Buka Jumlah Mesin Percetakan

Hedi Batubara 17 September 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Kementerian Keuangan dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) transparan soal jumlah mesin percetakan uang yang beroperasi di Indonesia.

Pernyataan ini muncul setelah beredar dugaan bahwa uang mahar pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono menggunakan pecahan rupiah dengan nomor seri yang dianggap terlalu “kebetulan”.

Uchok menyoroti tiga nomor seri pada pecahan Rp100 ribu yang disebut memiliki kaitan erat dengan tanggal penting keluarga Kaesang. Nomor seri tersebut adalah KSE101222(tanggal pernikahan Kaesang-Erina, 10 Desember 2022), ESG111296 (tanggal lahir Erina, 11 Desember 1996), serta KSP251294 (tanggal lahir Kaesang, 25 Desember 1994).

“Mana mungkin nomor seri itu kebetulan? Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada pencetakan khusus. Karena itu, Peruri dan Kemenkeu harus memberikan penjelasan, takutnya ini adalah dugaan suap” tegas Uchok.

CBA juga mengklaim mendapat informasi bahwa Peruri memiliki mesin M1 dan M2 untuk percetakan resmi, sementara ada dugaan keberadaan mesin M3 dan M4 di institusi tertentu di luar Peruri. “Kalau memang benar, hanya Peruri dan Kemenkeu yang bisa menjawab dugaan ini,” tambahnya kepada awak media.

Selain itu, Uchok menyinggung keterlibatan perusahaan tinta asal Swiss, SICPA,yang memasok tinta pengaman untuk uang di banyak negara. Menurutnya, Indonesia juga perlu menyelidiki kemungkinan adanya kecurangan perusahaan tersebut dalam penyediaan tinta cetak uang.

Dilansir detikFinance, Sabtu (17/12/2022) Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan bahwa uang tersebut bukan dicetak secara khusus.

“Uang yang sudah dicetak itu kan ada nomor serinya, kebetulan ada yang cocok. Jadi, ya sudah ya itu kemudian ditukarkanlah uang itu dengan nomor seri yang cocok,” ucap Erwin pada tahun 2022.

SICPA Terjerat Kasus Hukum di Swiss

SICPA, perusahaan penyedia tinta keamanan asal Swiss, saat ini tengah menghadapi vonis dari Kantor Kejaksaan Agung Swiss (OAG) terkait lemahnya tata kelola organisasi yang memungkinkan terjadinya penyuapan di sejumlah negara, termasuk Brasil, Kolombia, dan Venezuela.

Perusahaan tersebut dijatuhi denda CHF 1 juta serta diwajibkan membayar kompensasi sebesar CHF 80 juta Swiss Franc. Seorang mantan manajer penjualan SICPA juga menerima hukuman percobaan 170 hari penjara.

Meski mengakui adanya kekurangan organisasi, SICPA menolak alasan vonis yang dijatuhkan karena menurut mereka, praktik penyuapan itu dilakukan oleh oknum tanpa sepengetahuan manajemen.

Implikasi bagi Indonesia

Kasus hukum yang menjerat SICPA menambah sorotan terhadap transparansi percetakan uang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut CBA, penting bagi Kemenkeu dan Peruri untuk membuka informasi secara jelas agar publik tidak terjebak dalam spekulasi, khususnya terkait dugaan pencetakan khusus pada mahar pernikahan Kaesang di tahun 2022.

Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa lemahnya tata kelola dan sistem pengawasan bisa berimbas pada reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga negara maupun perusahaan global.

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026