15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

Soroti Kekayaan Fantastis Kombes Budi Hermanto, CBA Minta Tim Reformasi Polri Periksa Asal-Usul Hartanya 1763120450756

Soroti Kekayaan Fantastis Kombes Budi Hermanto, CBA Minta Tim Reformasi Polri Periksa Asal-Usul Hartanya

Hedi Batubara 14 November 2025

Soroti Kekayaan Fantastis Kombes Budi Hermanto, CBA Minta Tim Reformasi Polri Periksa Asal-Usul Hartanya

 

 

Setelah Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi, nama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto mendadak menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena perannya dalam menyampaikan perkembangan kasus tersebut, tetapi juga karena kekayaannya yang disebut mencapai Rp52 miliar. Angka ini membuat warganet terkejut hingga ramai mencibir di media sosial.

Kekayaan Budi Hermanto menjadi perbincangan lantaran tergolong sangat besar untuk seorang perwira menengah Polri berpangkat komisaris besar. Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, bahkan menyebut angka tersebut “fantastis” dan “nyaris seperti abrakadabra”.

Menurut Uchok, apabila angka kekayaan itu diperoleh hanya dari menabung gaji, perhitungannya terasa janggal. Ia mencontohkan, bila Budi Hermanto berdinas selama 10 tahun, maka ia harus menabung sekitar Rp438 juta per bulan untuk mencapai total Rp52 miliar. Jika berdinas 15 tahun, maka tabungan per bulannya setara Rp292 juta. Dengan rentang 20 tahun dinas, harus menabung Rp219 juta per bulan. Bahkan bila sudah berdinas 30 tahun, tetap harus menabung Rp146 juta per bulan.

“Kalau sudah berdinas 200 tahun, mungkin bisa nabung Rp21 juta per bulan,” sindir Uchok, Jumat (14/11/2025).

Ia kemudian menyoroti kontras antara posisi Kombes Polri dan perwira TNI berpangkat sama (Kolonel). Menurutnya, perwira Polri terlihat jauh lebih makmur. “Kekayaan selevel Kombes saja sudah jadi miliarder. Apalagi Jenderal, susah menghitung kekayaannya. Kombes Polri bisa hidup mewah, sementara Kolonel TNI untuk membiayai kuliah anak saja harus cari sana-sini,” tegas Uchok.

Karena itu, CBA meminta Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia segera membentuk tim internal untuk memeriksa sumber-sumber harta kekayaan anggota Polri. Uchok menegaskan bahwa kekayaan sejumlah perwira harus ditelusuri, termasuk milik Kombes Budi Hermanto serta Kombes Pol. Adi Benny Cahyono yang ketika menjabat Kasi STNK Polda Metro Jaya tercatat memiliki uang tunai sebesar Rp5,2 miliar.

“Harus diperiksa asal-usulnya, dari mana duit itu semua,” ujarnya.

Pada bagian akhir, Uchok menyampaikan kritik keras terhadap arah gerak institusi kepolisian. Ia menilai Polri harus kembali pada core business-nya, yakni menangani kriminalitas. “Polri jangan masuk ke ranah politik atau membeking tambang. Itu bukan tugas mereka,” tutup Uchok.

‎Perusahaan Asal China Ramaikan Tender Geospasial Nasional, Pengamat Sebut Ini Bahaya, Kedaulatan Data Terancam Uchok Sky Khadafi

‎Perusahaan Asal China Ramaikan Tender Geospasial Nasional, Pengamat Sebut Ini Bahaya, Kedaulatan Data Terancam

Hedi Batubara 13 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Empat perusahaan asal Tiongkok tercatat ikut serta dalam tender strategis Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk proyek penyediaan data dasar geospasial serta peta wilayah urban dan non-urban di seluruh Indonesia.

‎Keterlibatan mereka menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pengamat karena proyek ini berhubungan langsung dengan data sensitif yang menyangkut keamanan nasional dan kedaulatan sumber daya alam (SDA).

‎Empat perusahaan tersebut antara lain PT Shaanxi Tirain Science & Technology Co. Ltd, PT Beijing ZKYS Remote Sensing Information Technology Co. Ltd, PT KQ Geo Technologies Co. Ltd, dan Asia Air Survey Co. Ltd.

‎Mereka bersaing dengan sejumlah perusahaan nasional untuk mendapatkan kontrak proyek bernilai sekitar Rp.4 triliun.

Proyek ini merupakan bagian dari kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP).

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengingatkan bahwa keterlibatan vendor asing dalam proyek strategis seperti ini sangat berisiko, terutama bila menyangkut data spasial nasional.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengingatkan bahwa keterlibatan vendor asing dalam proyek strategis seperti ini sangat berisiko, terutama bila menyangkut data spasial nasional.

‎Menurutnya, data geospasial tidak hanya berisi peta permukaan tanah, melainkan juga informasi detail terkait kondisi geologi, infrastruktur, potensi energi, dan sumber daya mineral Indonesia.

“Proyek ini harus dikawal ketat agar tidak diserahkan kepada pihak asing. Data geospasial menyangkut keamanan dan pertahanan negara. Kalau sampai dikelola oleh vendor asing, kita bisa kehilangan kendali atas aset strategis bangsa,” tegas Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Kamis, 13 November 2025.

‎Ia menambahkan, perusahaan Tiongkok umumnya menggunakan sistem perangkat lunak dan server berbasis cloud non-lokal seperti Tencent Cloud, Alibaba Cloud, atau Huawei Cloud.

Hal ini, menurutnya, berpotensi menimbulkan kebocoran data mentah karena setiap pembaruan data dapat terhubung otomatis ke server luar negeri.

‎”Kalau data mentah seperti citra udara, jalur energi, dan posisi infrastruktur strategis terekam di server asing, maka keamanan nasional kita berada dalam bahaya,” ujarnya.

‎Uchok menegaskan bahwa data spasial merupakan aset pertahanan non-militer yang tidak bisa diperlakukan sebagai sekadar informasi teknis. Ia mengibaratkan peta sebagai bentuk digital dari kedaulatan bangsa.

“Peta itu bukan sekadar gambar wilayah. Di dalamnya ada informasi tentang siapa kita, apa yang kita miliki, dan di mana letak kekayaan alam kita. Kalau itu dikendalikan asing, berarti kita menyerahkan kunci rumah sendiri,” katanya.

‎Pandangan serupa juga disampaikan pengamat geopolitik Hendrajit, yang menilai pemerintah harus berhati-hati dalam melibatkan perusahaan asing dalam proyek geospasial nasional.

‎Ia menyebut peta sebagai salah satu instrumen kekuasaan modern yang memiliki nilai strategis dalam geopolitik global.

‎“Dulu VOC menguasai Nusantara karena mereka punya peta yang lebih akurat. Sekarang bentuknya berubah, bukan lagi peta kertas tapi peta digital. Jika data spasial Indonesia dikuasai asing, itu sama saja membuka seluruh rahasia strategis bangsa,” ujar Hendrajit.

Menurutnya, risiko keterlibatan perusahaan asing tidak hanya sebatas kebocoran data, tetapi juga potensi pengawasan jarak jauh (telemetry) dan ketergantungan teknologi.

‎Sistem cloud asing memungkinkan setiap aktivitas pembaruan data terekam otomatis di luar negeri. “Kita bisa kehilangan kedaulatan digital. Setiap kali ada perubahan peta, mereka tahu. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi soal kontrol,” jelasnya.

Hendrajit juga menyoroti kemungkinan adanya kepentingan oligarki di balik proyek ini. Ia menduga ada jaringan kepentingan politik dan bisnis yang membuka jalan bagi perusahaan asing untuk masuk ke proyek strategis nasional.

‎”Kalau tidak dikontrol, proyek seperti ini bisa jadi titipan oligarki yang dekat dengan kekuatan asing. Ujungnya bukan untuk kepentingan bangsa, tapi untuk memperkaya segelintir elite,” terangnya.

Sebagai pengingat, Hendrajit menyinggung pengalaman pahit Indonesia dalam kasus penjualan Indosat ke Temasek Holdings dan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang memberikan porsi besar kepada investor asing.

Sebagai pengingat, Hendrajit menyinggung pengalaman pahit Indonesia dalam kasus penjualan Indosat ke Temasek Holdings dan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang memberikan porsi besar kepada investor asing.

“Kita pernah kehilangan kendali atas data komunikasi lewat Indosat. Sekarang jangan sampai kehilangan kendali atas data spasial yang jauh lebih strategis,” tambahnya.

Proyek ILASP dengan kode P180860 sendiri dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama mencakup wilayah urban seperti Kalimantan, Yogyakarta, Sumatera, Jawa, Bali, Maluku, dan Papua.

‎Sedangkan kelompok kedua mencakup wilayah non-urban di seluruh Indonesia, termasuk kawasan perbatasan.

Tujuan utama proyek ini adalah membangun peta dasar digital berskala besar yang bisa digunakan untuk perencanaan tata ruang dan pembangunan nasional.

‎Meski proyek ini memiliki nilai strategis dalam modernisasi data spasial, para pengamat menegaskan bahwa aspek kedaulatan data harus menjadi prioritas utama.

‎“Modernisasi peta nasional memang penting, tapi jangan sampai modernisasi justru membuka celah bagi pengendalian asing. Kedaulatan data adalah benteng terakhir sebuah negara,” pungkas Hendrajit.

CBA Desak Kejati DKI Turun Tangan Selidiki Dugaan Penggelapan dana Retribusi Kebersihan di Kecamatan Jagakarsa yang Mencapai Miliaran Rupiah images-21.jpg

CBA Desak Kejati DKI Turun Tangan Selidiki Dugaan Penggelapan dana Retribusi Kebersihan di Kecamatan Jagakarsa yang Mencapai Miliaran Rupiah

Hedi Batubara 12 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Buntut adanya dugaan penggelapan dana retribusi hingga mencapai miliaran rupiah oleh oknum Kasatpel Lingkungan Hidup kecamatan Jagakarsa berinisial HMD mendapat perhatian masyarakat luas, tidak terkecuali Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

‎Menurut Uchok, praktek dugaan penggelapan dana retribusi kebersihan yang dilakukan oleh oknum Kasatpel Lingkungan Hidup kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan sudah termasuk kategori tindak pidana. Karena itu dalam hal ini, pihak. Kejaksaan tinggi dan jajarannya segera turun tangan dalam kasus ini.

‎“Dengan jumlah yang lumayan besar ini, ini harus Kejaksaan tinggi harus turun tangan dan menyelidiki dugaan penggelapan dana retribusi kebersihan yang dilakukan oknum tersebut,” kata Uchok kepada MoneyTalk (12/11/2025)

‎Uchok mengatakan, jika ada Oknum Kasatpel Lingkungan Hidup kecamatan Jagakarsa tidak disetor ke kas daerah, ini sudah masuk pidana korupsi. Karena ada dana retribusi kebersihan dipakai operasional apapun alasannya. Apalagi tanpa persetujuan anggota dewan, ini sudah melanggar hukum.

‎Lebih lanjut Uchok menegaskan, bahwa pihak Pemprov DKI dalam hal ini Gubernur DKI Pramono Anung segera menurunkan tim inspektorat untuk mengaudit guna meneliti dugaan penggelapan dana retribusi yang dilakukan oleh oknum Kasatpel Lingkungan Hidup kecamatan Jagakarsa. Sebab jika tidak ditindaklanjuti ini akan menjadi preseden buruk dalam tata kelola penerimaan APBD DKI.

‎Seperti diketahui, dalam pemberitaan MoneyTalk sebelumnya (11/11/2025), di berita adanya dugaan penggelapan dana retribusi kebersihan hingga miliaran rupiah yang dilakukan oknum Kasatpel Lingkungan Hidup kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan berinisial HMD, yang berasal dari kurang lebih 20 titik wajib Retribusi (WR) yang tidak disetorkan kepada Dispenda DKI dengan alasan utk operasional. Hal itu dilakukan, semenjak oknum Kasatpel Lingkungan Hidup bertugas di kecamatan Jagakarsa.

CBA: Pengelolaan Sarana Jaya Seperti Orang Mabuk, Rugi Ratusan Miliar Selama Empat Tahun Uchok Sky Khadafi

CBA: Pengelolaan Sarana Jaya Seperti Orang Mabuk, Rugi Ratusan Miliar Selama Empat Tahun

Hedi Batubara 12 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai pengelolaan keuangan di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dijalankan secara tidak profesional, bahkan diibaratkan seperti “orang mabuk”.

“Pengelolaan keuangan perusahaan seperti orang mabuk, kadang oleng ke kiri, kadang oleng ke kanan, yang dampaknya sangat merugikan Sarana Jaya sendiri,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Menurut data yang disampaikan Uchok, pada tahun 2021 Sarana Jaya mengalami kerugian besar hingga Rp216,89 miliar, kemudian pada tahun 2022 perusahaan justru “oleng ke kanan” dan mencatat keuntungan sebesar Rp78,6 miliar. Namun di tahun berikutnya, 2023, perusahaan kembali “oleng ke kiri” dengan kerugian Rp98,86 miliar, sebelum akhirnya tahun 2024 mencatat laba lagi sebesar Rp27,32 miliar.

“Selama empat tahun terakhir, Sarana Jaya terlalu banyak oleng ke kiri. Total kerugian mencapai sekitar Rp315,7 miliar, sementara total keuntungan hanya sekitar Rp106,2 miliar,” tegas Uchok.

Melihat kondisi keuangan yang naik-turun tajam ini, Uchok mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar segera mengevaluasi manajemen Sarana Jaya, termasuk mengganti Direktur Utama saat ini, Andira Reoputra, dengan sosok yang lebih kompeten.

“Sebelum Pembangunan Sarana Jaya berjalan ke arah bangkrut, lebih baik Gubernur segera melakukan pergantian direktur utama dengan orang yang profesional,” ujarnya.

Ketika ditanya lebih jauh soal siapa yang “suka mabuk” dalam pengelolaan perusahaan, Uchok hanya menjawab singkat, “Silakan tanya Andira Reoputra, karena publik ingin tahu kejujuran.”

‎Dugaan Penggunaan Alat Dapur Ilegal dalam Program MBG, CBA Desak Diselidiki  IMG-20251001-WA0147

‎Dugaan Penggunaan Alat Dapur Ilegal dalam Program MBG, CBA Desak Diselidiki 

Hedi Batubara 31 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menjadi sorotan. Sejumlah dugaan pelanggaran ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut, termasuk penggunaan alat dapur ilegal dan pemalsuan label produk.

‎Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap yayasan serta mitra pelaksana program MBG.

‎“Temuan penggunaan alat dapur yang tidak memenuhi standar, pemalsuan label halal, serta material yang tidak sesuai, seperti bahan 201 yang bukan food grade hingga label ‘Made in Indonesia’ palsu, sangat memprihatinkan,” kata Uchok dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Menurut dia, praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak kesehatan bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi penerima manfaat utama program.

“Setiap penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan anak-anak, harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum,” ujarnya.

‎CBA menemukan indikasi kuat bahwa sebagian alat dapur yang digunakan dalam program MBG merupakan barang impor ilegal yang diberi label palsu. Temuan itu mencakup pemalsuan label SNI dan logo MBG, serta alat masak seperti steamer dan food tray yang tidak memenuhi standar food grade.

‎Bahkan, sejumlah barang impor tersebut diduga masuk ke Indonesia tanpa izin perizinan teknis (pertek) yang sah. Uchok menilai, penggunaan alat semacam ini, yang dibeli menggunakan dana APBN, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

‎“Dana negara harus digunakan secara transparan dan akuntabel. Bila alat yang dibeli tidak memenuhi syarat kesehatan atau legalitas, itu jelas bentuk penyimpangan yang harus ditindak,” tegasnya.

‎Uchok juga meminta pemerintah membuka saluran pengaduan publik (hotline) bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG. Ia mendorong dilakukan audit menyeluruh terhadap yayasan dan mitra pelaksana yang menerima dana APBN, untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

‎“Pengawasan publik penting untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan tujuan program tercapai, yakni menyediakan makanan bergizi yang aman bagi anak-anak,” ujar Uchok.

Dugaan Produk Impor dari China

‎Isu terkait keaslian food tray dalam program MBG sebelumnya juga menjadi sorotan publik setelah laporan investigasi media mengungkap dugaan bahwa produk tersebut bukan buatan lokal, melainkan diimpor dari China.

‎Laporan tersebut menampilkan bukti foto pekerja di pabrik di China yang memproduksi wadah makan berlogo MBG, disertai label “Made in Indonesia” dan logo SNI palsu.

Seorang pengusaha lokal yang diwawancarai media mengungkapkan bahwa praktik impor tersebut membuat produsen dalam negeri kesulitan bersaing karena harga produk asal China jauh lebih murah. “Diduga ada sekitar 40 juta food trayilegal beredar di Indonesia,” ujarnya.

Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu program sosial prioritas pemerintah yang dibiayai APBN untuk mendukung pemenuhan gizi anak-anak sekolah. Namun, CBA menilai pelaksanaan program ini berpotensi menyimpang jika pengadaan barang dan jasa tidak diawasi dengan ketat.

‎Uchok menegaskan, aparat penegak hukum perlu bergerak cepat untuk mencegah kerugian negara dan melindungi keselamatan penerima manfaat. “KPK, Kejaksaan, dan Bareskrim harus segera turun tangan agar praktik-praktik seperti ini tidak dibiarkan berlarut,” katanya.

Pelayanan Publik Dinilai Buruk, CBA Desak Presiden Prabowo Pecat Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri Uchok Sky Khadafi

Pelayanan Publik Dinilai Buruk, CBA Desak Presiden Prabowo Pecat Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri

Hedi Batubara 30 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengganti jajaran direksi dan komisaris PT Pertamina, terutama Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri. Desakan ini disampaikan Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, yang menilai pelayanan publik Pertamina semakin buruk dan membuat masyarakat resah.

Menurut Uchok Sky, belakangan muncul keluhan luas dari masyarakat mengenai kualitas bahan bakar jenis Pertalite yang diduga “busuk” atau tidak sesuai standar. Akibatnya, banyak pengguna motor mengeluhkan mesin menjadi brebet, tersendat, kehilangan tenaga, bahkan mogok total.

“Pertamina sekarang membuat masyarakat bingung dan resah. Aroma bensin lebih menyengat dari biasanya, tapi tidak ada sosialisasi apa pun tentang perubahan komposisi Pertalite,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Kamiz (30/10/2025).

Ia menyebut, keresahan ini terutama dirasakan warga di sejumlah wilayah Jawa Timur, seperti Bojonegoro, Tuban, Sidoarjo, hingga Lamongan. “Pertamina berhasil membuat warga di daerah-daerah itu resah,” tambahnya.

‎Yang lebih disesalkan, kata Uchok Sky, hampir satu minggu lamanya tidak ada penjelasan resmi dari Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, terkait permasalahan tersebut. “Padahal beberapa pengelola SPBU juga sudah melaporkan banyaknya keluhan pelanggan ke pihak pusat,” tegasnya.

‎Uchok Sky menilai, situasi ini memperlihatkan lemahnya kepemimpinan di tubuh Pertamina. Ia juga menyebut sejumlah SPBU swasta menolak membeli pasokan BBM dari Pertamina karena khawatir kualitasnya justru merusak mesin dan mencoreng reputasi mereka.

‎“Wajar saja SPBU swasta menolak membeli BBM dari Pertamina. Kalau kualitasnya buruk, itu hanya akan merusak citra mereka,” tutup Uchok Sky.

Dapur MBG: Dari Keracunan Massal ke Skandal Pelecehan Seksual, Citra Proyek Andalan Pemerintah Terancam 1761290241599

Dapur MBG: Dari Keracunan Massal ke Skandal Pelecehan Seksual, Citra Proyek Andalan Pemerintah Terancam

Hedi Batubara 24 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Setelah kasus keracunan massal yang menimpa lebih dari 11.000 orang akibat produk makanan MBG, kini publik kembali dikejutkan dengan munculnya dugaan kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala SPPG (Satuan Pengawasan Produksi Gizi) di Bekasi, berinisial MKP alias M. Kevin Pradana.

Kasus ini menjadi sorotan setelah rekaman CCTV yang memperlihatkan dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang karyawan berinisial RDA (28) viral di media sosial.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana agar segera memecat MKP dari jabatannya.

“Kalau tidak dipecat MKP itu, hanya bikin malu saja kepada Presiden Prabowo dan merusak citra proyek andalan pemerintah Prabowo–Gibran,” tegas Uchok Sky dalam keterangannya, Jumat (24/10/2025).

Menurut Uchok, tindakan tegas harus diambil agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap BGN yang selama ini menjadi ujung tombak proyek ketahanan gizi nasional.

Sementara itu, Polres Metro Bekasi Kota telah menerima laporan resmi dari korban dan segera menindaklanjutinya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, membenarkan adanya laporan tersebut.

“Laporan sudah kita terima dan sedang dalam proses penyelidikan,” ujar Braiel.

Menanggapi isu yang berkembang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, juga mengonfirmasi bahwa peristiwa kekerasan memang benar terjadi.

“Benar ada tindak kekerasan,” kata Nanik kepada awak media, Kamis (23/10/2025).

Kasus ini memperburuk citra BGN yang sebelumnya telah disorot publik akibat insiden keracunan produk MBG. Menurut data Kementerian Kesehatan per 5 Oktober 2025, jumlah korban keracunan MBG telah mencapai lebih dari 11.000 orang.

Kini publik menunggu langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menuntaskan dua kasus besar yang mencoreng nama baik lembaga strategis di bidang pangan dan gizi tersebut.

CBA: Bahlil Diduga Jadi Calo Pertamina 1761096075892

CBA: Bahlil Diduga Jadi Calo Pertamina

Hedi Batubara 22 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menegur SPBU swasta dengan ucapan “kalau tak mau ikut aturan, silakan bisnis di luar negeri” menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, yang menilai kebijakan tersebut mencerminkan kekacauan logika dalam tata kelola sektor energi nasional.

Menurut Uchok, pernyataan dan kebijakan Bahlil yang memaksa SPBU swasta membeli bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina telah menempatkan pemerintah bukan lagi sebagai regulator, tetapi sebagai pedagang.

“Pemaksaan Bahlil kepada SPBU swasta agar membeli BBM Pertamina sudah mengarahkan pemerintah sebagai pedagang, bukan regulator lagi,” tegas Uchok Sky dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025).

Uchok menilai Bahlil telah mengaburkan peran negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam aturan itu, jelas disebutkan bahwa kegiatan hilir migas terbuka bagi badan usaha swasta setelah memenuhi izin dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah.

“UU Migas tidak memberikan monopoli distribusi BBM kepada Pertamina. Pemerintah seharusnya menjamin keseimbangan pasar, bukan memihak satu pelaku usaha milik negara untuk menekan yang lain,” lanjut Uchok.

Ia menegaskan bahwa kebijakan Menteri ESDM tersebut bukan hanya bertentangan dengan peraturan perundangan, tetapi juga merusak kredibilitas satu tahun pemerintahan Prabowo – Gubran sebagai penjaga iklim usaha yang adil.

“Kebijakan ini menghapus citra pemerintah sebagai wasit yang netral. Bahlil diduga bertindak seperti calo bagi Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri,” sindir Uchok Sky.

CBA bahkan memprediksi, jika kebijakan ini terus dijalankan, banyak SPBU swasta akan gulung tikar. Dampaknya, ribuan karyawan bisa kehilangan pekerjaan dan melakukan aksi protes ke Kementerian ESDM.

“Investor juga akan berpikir dua kali untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena pemerintah sudah ikut menjadi pedagang, bukan lagi pengatur pasar,” tutup Uchok Sky.

LPMLK: Tuduhan Pemerasan NHM Bukti Kepanikan, Robert Wachjo Jangan ‘Sok Kaya’ Jika Beli Solar Masih di Bawah Harga Jual! 1760675126854

LPMLK: Tuduhan Pemerasan NHM Bukti Kepanikan, Robert Wachjo Jangan ‘Sok Kaya’ Jika Beli Solar Masih di Bawah Harga Jual!

Hedi Batubara 18 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Polemik dugaan transaksi mencurigakan antara PT Pertamina (Persero) dan PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) semakin memanas. Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK) menanggapi keras bantahan NHM dan menuding manajemen perusahaan tambang tersebut sedang “gelisah dan panik.”

Juru bicara LPMLK, Nurdin Sumadiharjo, menegaskan kepanikan NHM muncul setelah Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti dugaan bahwa Pertamina menjual Solar Nonsubsidi kepada PTNHM dengan harga di bawah harga jual terendah (bottom price).

Tuduhan CBA Berbasis Data Dakwaan Jaksa

Nurdin Sumadiharjo menjelaskan bahwa kritik CBA bukan sekadar opini, melainkan memiliki dasar hukum yang kuat.

“Apa yang dikatakan CBA adalah berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025). Hasil audit internal dan pemeriksaan jaksa menunjukkan bahwa total keuntungan tidak sah salah satunya dinikmati oleh PTNHM, yang pemegang sahamnya adalah Haji Robert Nitiyudo Wachjo,” tegas Nurdin.

Menurutnya, puncak kepanikan pihak NHM terlihat dari upaya mereka menuduh Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan.

“Hal yang paling membuat panik dari pihak PT NHM adalah menuduh Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan terhadap Haji Robert Nitiyudo Wachjo. Tuduhan ini tanpa bukti hukum apapun, hanya opini tanpa nama dari Manajemen NHM. Tuduhan balik ini jelas upaya untuk mengalihkan isu pokok,” kata Nurdin.

Kritik Pedas: Jangan Sok Kaya, Tetapi Beli Solar Murah

LPMLK melontarkan kritik pedas terhadap Haji Robert Nitiyudo Wachjo terkait praktik bisnis tersebut.

“Makanya Robert Nitiyudo Wachjo jangan sok kaya. Masa untuk beli Solar Nonsubsidi ke Pertamina saja, PTNHM harus beli dengan harga di bawah harga jual terendah (bottom price)? Ini sangat ironis untuk perusahaan tambang besar,” lanjut Nurdin Sumadiharjo.

Nurdin menilai kasus ini secara terang-terangan telah merusak komitmen PTNHM terhadap prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).

Kasus Suap Mantan Gubernur Maluku Utara Disinggung Kembali

Selain isu Solar, LPMLK juga mengingatkan kembali dugaan keterlibatan Haji Robert dalam kasus suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

“Kasus ini juga ditambah dengan kasus dugaan suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Dalam perkara itu, Haji Robert sempat disebut sebagai pemberi suap,” ujar Nurdin.

LPMLK berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menghentikan pengusutan kasus suap tersebut meskipun AGK telah meninggal dunia.

“Kasusnya sempat terkesan mandek di KPK, mungkin menunggu waktu saja, KPK akan melanjurkan kasus suap tersebut. Kami akan terus mengawal dan mendesak KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan Haji Robert demi penegakan hukum dan transparansi di sektor tambang,” pungkas Nurdin Sumadiharjo.

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026