15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

PNBP 2025 tak Sesuai Target, CBA Minta Prabowo Pecat Bahlil  Uchok Sky Khadafi

PNBP 2025 tak Sesuai Target, CBA Minta Prabowo Pecat Bahlil 

Hedi Batubara 17 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuai kritik tajam. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai klaim pemerintah terlalu percaya diri dan tidak sepenuhnya mencerminkan data historis PNBP, khususnya dari sektor sumber daya alam (SDA).

Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM, Bahlil memaparkan bahwa setoran PNBP hingga 10 November 2025 telah mencapai Rp200,66 triliun atau setara 78,74 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp254,83 triliun. Selain itu, Bahlil juga melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/11/2025), bahwa capaian PNBP telah menembus 85 persen dari target APBN.

Namun, klaim tersebut dikritik oleh CBA. Uchok Sky menegaskan, jika benar PNBP telah mencapai 85 persen, maka Menteri ESDM seharusnya lebih berhati-hati dalam menyampaikan data kepada publik dan Presiden.

“Semoga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak lagi mengumbar kebohongan kepada Presiden Prabowo. Termasuk klaim bahwa listrik PLN di Aceh sudah mencapai 93 persen pascabencana banjir dan longsor,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Uchok menilai paparan Bahlil terlalu “pede” dan kurang membaca tren data PNBP secara komprehensif. Ia merujuk pada realisasi pendapatan SDA tahun 2024 yang mencapai Rp228,9 triliun atau 97,20 persen dari target APBN sebesar Rp235,5 triliun.

Lebih jauh, Uchok mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), PNBP SDA justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, PNBP SDA tercatat sebesar Rp256,6 triliun, sementara pada 2023 mencapai Rp280,2 triliun.

“Artinya, dari 2023 ke 2024 terjadi kemerosotan pendapatan PNBP sebesar Rp23,6 triliun atau setara 8,44 persen. Ini penurunan yang mengkhawatirkan,” ujar Uchok Sky.

Atas dasar itu, CBA memperingatkan bahwa jika pada 2025 PNBP kembali gagal mencapai target, Presiden Prabowo Subianto diminta untuk segera mencopot Bahlil Lahadalia dari jabatan Menteri ESDM.

“Karena kata-kata Bahlil selalu mengumbar kebohongan di depan publik dan melukai hati rakyat,” tegas Uchok.

Ia menambahkan, pernyataan seorang menteri seharusnya menjadi bukti dan penyejuk bagi masyarakat, bukan candaan, kebohongan, janji palsu, atau sekadar menyenangkan hati Presiden.

“Kata-kata menteri bukan lelucon. Harus bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas Uchok Sky.

CBA Desak BPK Laporkan Temuan Potensi Kerugian Negara Rp12,59 Triliun di PT Pupuk Indonesia ke KPK dan Kejagung Uchok Sky Khadafi

CBA Desak BPK Laporkan Temuan Potensi Kerugian Negara Rp12,59 Triliun di PT Pupuk Indonesia ke KPK dan Kejagung

Hedi Batubara 16 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analisis (CBA) mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menindaklanjuti temuan audit yang mengungkap adanya 21 temuan dengan potensi kerugian negara dan pemborosan anggaran sebesar Rp12,59 triliun di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa laporan BPK tersebut tidak boleh berhenti sebatas dokumen administratif semata. Menurutnya, temuan dengan nilai sebesar itu harus segera diserahkan kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti secara serius.

“Laporan potensi kerugian negara sebesar Rp12,59 triliun di BUMN PT Pupuk Indonesia jangan hanya dijadikan laporan di atas kertas. Harus diserahkan kepada aparat hukum, baik KPK maupun Kejaksaan Agung, agar ada tindak lanjut yang jelas,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Rabu (15/12/2025).

Uchok menilai, sebagai auditor negara, BPK dalam menyusun laporan audit tentu telah didukung oleh bukti dan data yang kuat. Oleh karena itu, hasil audit tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk memulai proses penyelidikan di tubuh PT Pupuk Indonesia.

“BPK biasanya bekerja dengan data dan bukti yang sangat kuat. Ini bisa menjadi pintu masuk bagi aparat hukum untuk membuka penyelidikan,” tambahnya.

CBA menyoroti salah satu temuan utama BPK, yakni adanya indikasi pemahalan harga (overpricing) senilai Rp1,91 triliun dalam pelaksanaan pengadaan bahan baku nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK), termasuk pengadaan batuan fosfat (phosphate rock) dan kalium klorida (KCL).

Menurut Uchok, pemahalan harga tersebut perlu diusut secara mendalam oleh aparat hukum untuk memastikan apakah masih berada dalam koridor bisnis ke bisnis (business to business) yang wajar atau justru mengarah pada dugaan praktik mark up yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

“Pemahalan harga ini harus diungkap secara terang. Apakah masih murni urusan bisnis atau ada indikasi mark up yang merugikan negara dan menguntungkan oknum tertentu,” tegasnya.

Atas dasar itu, CBA mendorong Kejaksaan Agung untuk segera memulai proses penyelidikan dan memanggil pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab, termasuk Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, guna dimintai keterangan terkait temuan tersebut.

“Sudah saatnya aparat hukum bertindak cepat dan tegas demi menjaga keuangan negara dan akuntabilitas pengelolaan BUMN,” tutup Uchok Sky.

CBA Minta Presiden Prabowo Copot Dirut PLN Darmawan Prasodjo Akibat Listrik Aceh Padam Berkepanjangan Uchok Sky Khadafi

CBA Minta Presiden Prabowo Copot Dirut PLN Darmawan Prasodjo Akibat Listrik Aceh Padam Berkepanjangan

Hedi Batubara 14 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Permintaan itu disampaikan menyusul buruknya pelayanan kelistrikan di Aceh pascabencana alam yang hingga kini belum tertangani dengan baik.

Uchok Sky menegaskan, memasuki hari ke-16 sejak bencana melanda Aceh, kondisi kelistrikan di Banda Aceh justru semakin memprihatinkan. Alih-alih membaik, sebagian besar wilayah Kota Banda Aceh dilaporkan mengalami pemadaman listrik total selama beberapa hari terakhir.

“Listrik itu sangat berhubungan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Tapi faktanya, perusahaan listrik yang dipimpin Darmawan Prasodjo sudah empat malam berturut-turut tidak menyalakan listrik di Banda Aceh. Ini jelas menunjukkan kegagalan melayani rakyat dan menjamin hak-hak dasar masyarakat,” kata Uchok Sky, Minggu (14/12/2025).

Ia menilai kinerja Darmawan Prasodjo sangat lamban dan tidak menunjukkan sense of crisis di tengah kondisi darurat yang dihadapi warga Aceh. Menurut Uchok, pemadaman listrik berkepanjangan berdampak serius pada kehidupan masyarakat, terutama akses air bersih.

“Kinerja Darmawan Prasodjo ini seperti keong, selalu lambat dan seolah berjalan sesuka hati. Padahal warga Aceh sangat membutuhkan listrik untuk mengoperasikan mesin pompa air. Tanpa listrik, kebutuhan air bersih pun terganggu,” ujarnya.

Yang lebih disesalkan, lanjut Uchok Sky, hingga saat ini Dirut PLN belum memberikan penjelasan resmi kepada publik mengenai kepastian kapan listrik di Aceh akan kembali normal.

“Anehnya, sampai sekarang Dirut PLN diam seribu bahasa. Tidak ada penjelasan ke masyarakat Aceh kapan listrik bisa kembali menyala. Ini sikap yang tidak pantas ditunjukkan oleh pimpinan BUMN strategis,” tegasnya.

Uchok juga menyinggung aksi protes yang dilakukan sejumlah pemuda Aceh akibat pemadaman listrik berkepanjangan. Aksi tersebut digelar di Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh pada Jumat malam (12/12/2025), sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap kinerja PLN.

“Walaupun sudah ada aksi protes dari pemuda Aceh, Dirut PLN tetap tidak memberikan komentar atas tuntutan rakyat. Ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap penderitaan masyarakat di daerah bencana,” tutup Uchok Sky.

CBA Desak Kejagung Selidiki Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh Terkait Borongan Laptop Rp 3,6 Miliar 1765532818336

CBA Desak Kejagung Selidiki Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh Terkait Borongan Laptop Rp 3,6 Miliar

Hedi Batubara 12 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh kembali menjadi sorotan setelah lembaganya disebut memborong laptop dalam jumlah besar pada tahun anggaran 2025. Pembelian ini dinilai janggal karena dilakukan saat Presiden Prabowo Subianto telah menyerukan efisiensi anggaran di seluruh kementerian dan lembaga.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut BKN menghabiskan anggaran mencapai Rp 3,6 miliar hanya untuk pengadaan laptop. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa anggaran tersebut berada di luar alokasi resmi untuk pengadaan perangkat bagi para deputi, pegawai, dan Kepala BKN.

Menurut penelusuran CBA, ada dua paket pengadaan yang menjadi perhatian:

1. Pengadaan Laptop Kode 61989710
Nilai anggaran: Rp 1.807.240.000
Metode: Pengadaan langsung

“Jelas-jelas diduga melanggar aturan,” kata Uchok, menekankan bahwa nilai sebesar itu tidak semestinya menggunakan metode pengadaan langsung, Jumat (12/12/2025).

2. Pengadaan Laptop Kode 60571695
Nilai anggaran: Rp 1.875.100.000
Metode: E-Purchasing

Menurut CBA, penggunaan E-Purchasing tanpa adanya keterangan spesifikasi teknis maupun standar kewajaran harga membuka peluang terjadinya mark up.

Uchok menambahkan bahwa kedua paket tersebut sama-sama tidak mencantumkan spesifikasi teknis barang, kualitas perangkat lunak, maupun detail harga satuan. Hal ini disebutnya sebagai indikator kuat adanya ruang manipulasi dalam proses pembelian.

Pada paket pengadaan kode 60571695, BKN disebut membeli 100 unit laptop senilai total Rp 1.875.100.000. Artinya, rata-rata harga satu unit mencapai Rp 18.751.000.

“Harga ini masih jauh lebih murah dibanding laptop milik Kepala BKN yang nilainya mencapai Rp 40 juta,” ujar Uchok.

Atas berbagai temuan tersebut, CBA mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera membuka penyelidikan resmi terhadap pengadaan laptop bernilai miliaran rupiah ini. Uchok juga meminta agar Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, dipanggil ke Gedung Bundar Kejagung untuk dimintai keterangan.

“Kejagung harus memeriksa borongan laptop Rp 3,6 miliar ini. Sekalian saja panggil Kepala BKN untuk menjelaskan kejanggalan-kejanggalan ini,” tegas Uchok Sky.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BKN belum memberikan tanggapan resmi atas kritik dan permintaan investigasi dari CBA.

CBA Soroti Pembelian Laptop Rp580 Juta oleh Bupati Sampang, Desak Kejagung Lakukan Penyelidikan 1765437516014

CBA Soroti Pembelian Laptop Rp580 Juta oleh Bupati Sampang, Desak Kejagung Lakukan Penyelidikan

Hedi Batubara 11 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Pembelian perangkat laptop oleh Pemerintah Kabupaten Sampang pada tahun 2025 menjadi sorotan publik. Pasalnya, anggaran sebesar Rp580.987.600 yang digunakan untuk memborong perangkat tersebut diambil dari pos Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang.

Kepada wartawan, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, membenarkan informasi mengenai pembelian besar-besaran tersebut. Ia menyebut belanja itu terbagi dalam dua item proyek, yaitu:

-Belanja Modal Personal Computer sebesar Rp327.064.600

-Belanja Personal Computer sebesar Rp253.923.000

“Alokasi anggarannya memang benar diambil dari Sekda Kabupaten Sampang dengan dua item proyek tersebut,” ujar Uchok Sky kepada wartawan, Kamis (11/12/2025).

Uchok kemudian menilai pembelian laptop dengan nilai sebesar itu patut dicurigai. Menurutnya, keputusan Bupati Sampang Slamet Junaidi untuk memborong laptop justru memperlihatkan adanya indikasi pemborosan anggaran.

“Begitu banyak laptop yang diborong harus dicurigai. Ini gaya pemborosan anggaran yang tidak bisa dimaafkan publik,” tegasnya.

Hal lain yang dianggap janggal oleh CBA adalah penggunaan metode e-purchasing melalui katalog elektronik (e-katalog) dalam pengadaan tersebut.

Uchok menilai metode yang digunakan Sekda Sampang ini sangat mirip dengan pola yang pernah dipakai Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dalam proyek pengadaan laptop tahun 2020–2022 senilai Rp9,9 triliun, yang kemudian menyeret sang menteri sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Dengan menggunakan e-purchasing, publik tidak tahu isi laptop yang dibeli, spesifikasi apa yang dipakai, dan berapa jumlah pastinya,” ujar Uchok Sky.

Ia mempertanyakan mengapa Pemkab Sampang tidak menguraikan jumlah satuan barang yang dibeli, padahal nilai anggarannya sangat besar.

“Sekda Sampang tidak mencantumkan secara rinci berapa jumlah laptop yang ingin diborong dari anggaran Rp580 juta lebih ini. Ini janggal,” tambahnya.

Atas berbagai kejanggalan tersebut, CBA meminta Kejaksaan Agung RI segera turun tangan untuk menyelidiki pengadaan laptop tersebut.

“Langkah pertama adalah memanggil Bupati Sampang Slamet Junaidi dan Sekda Kabupaten Sampang ke Gedung Bundar Kejagung untuk dimintai keterangan,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

KPK Diminta Panggil Gus Ipul Soal Pengadaan Leptop Rp 33 Miliyar di Kemensos Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul

KPK Diminta Panggil Gus Ipul Soal Pengadaan Leptop Rp 33 Miliyar di Kemensos

Hedi Batubara 9 Desember 2025

MoneyTalk,Jakarta – Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyelidiki pengadaan Laptop Guru di Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial.
‎
Sebab, ‎anggaran pengadaan Laptop guru tersebut sebesar Rp.33.2 miliar. Sebuah anggaran yang cukup fantastis. Karenanya, KPK tidak boleh membiarkan setiap anggaran negara yang dipergunakan oleh pejabat negara. Termasuk pengadaan leptop guru di Kementerian yang dipimpin Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tersebut.

“KPK harus memanggil dan meminta klarifikasi kepada Gus Ipul karena tidak tercantum atau jelas spek yang akan mereka beli pada tahun 2025 ini,” ujar Uchok Sky kepada wartawan di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
‎
Menurut Ucok Sky, jika dikalkulasi harga leptop per unit mencapai belasan juta. Sebuah harga yang sangat mahal. Menurutnya, anggaran pengadaan leptop guru di Kemensos ini sangat penting bagi KPK untuk segera memanggil Gus Ipul dan Sekjen Kementerian Sosial ke kantor KPK untuk diminta keterangan atas pengadaan Laptop tersebut.
‎
‎”Selain itu, pengadaan laptop Guru sangat mencurigakan lantaran pembelian barang tersebut sengaja mengunakan dengan cara metode E-purchasing melalui Katalog Elektronik (e-katalog),” tutur Uchok Sky.
‎
Ucok menyebut ‎Pengadaan dengan metode e-purchasing ini pernah digunakan oleh Kementerian Pendidikan tahun 2020-2022 untuk pengadaan laptop dengan nilai anggaran Rp9,9 triliun. Atas pengadaan dalam bentuk e-purchasing ini, menteri Nadiem Makarim ditetap Kejagung jadi tersangka, lanjut Uchok Sky.
‎
‎Menurut Uchok Sky sepertinya sebuah kewajaran, dan keuntungan bagi pihak kementerian Sosial untuk pengadaan Laptop Guru ini mengunakan e-purchasing karena tidak banyak publik ketahui alias sangat gelap atas apa saja isi laptop tersebut.
‎
‎”Apalagi harga satu unit laptop yang akan dibeli oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial sangat tinggi dan mahal. Dimana satu unit laptop dihargai
‎sebesar Rp.14,971,000,” tutup Uchok Sky.

Uang Rp 2,5 Miliar di Brankas Tak Tercatat di LHKPN, CBA Desak Jaksa Agung Periksa Basuki Raharjo Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 1

Uang Rp 2,5 Miliar di Brankas Tak Tercatat di LHKPN, CBA Desak Jaksa Agung Periksa Basuki Raharjo

Hedi Batubara 2 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Basuki Raharjo, SH, MH, kembali menjadi sorotan setelah memenangkan perkara pencurian dengan pemberatan Nomor 513/Pid.B/2025/PN JKT.TIM melawan dua terdakwa yang merupakan keponakannya sendiri, Aditia Warman dan Indra Jumawa.

Perkara yang semula murni pidana kini berubah menjadi polemik publik setelah fakta persidangan mengungkap jumlah uang tunai dalam brankas milik Basuki di kediamannya di Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, mencapai nilai fantastis.

Dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim, Basuki mengaku terkejut ketika mendapati brankas di rumahnya dalam keadaan rusak dan seluruh isinya lenyap. Berdasarkan keterangan persidangan dan pemberitaan yang beredar, uang tunai yang hilang terdiri dari:

-Rp 1 miliar uang rupiah

-USD 100.000 atau sekitar Rp 1,5 miliar

-SGD 1.000

Total nilai uang tunai yang disimpan di brankas itu diperkirakan lebih dari Rp 2,5 miliar.

Temuan angka tersebut langsung menimbulkan tanda tanya besar karena tidak sesuai dengan LHKPN milik Basuki Raharjo yang tercatat hanya sekitar Rp 1,5 miliar. Perbedaan signifikan antara kekayaan yang dilaporkan dan jumlah uang tunai di brankas memicu kritik keras dari Center For Budget Analisis (CBA).

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk segera memanggil Basuki Raharjo guna memberikan klarifikasi atas dugaan ketidakjujuran laporan kekayaannya.

“Rakyat sangat berterima kasih kepada Aditia Warman dan Indra Jumawa karena telah membuka tirai harta kekayaan Basuki Raharjo yang dilaporkan dalam dokumen LHKPN. Itu diduga tidak jujur atau tidak valid,” tegas Uchok, Selasa (2/12/2025).

CBA juga meminta Kejaksaan Agung menyelidiki lebih lanjut sumber dana Basuki Raharjo, termasuk kemungkinan adanya penyimpanan uang di lokasi lain.

“Terbuka bagi Kejaksaan Agung untuk segera memanggil Aditia dan Indra untuk menggali informasi tambahan tentang keberadaan uang lainnya, bukan hanya yang disimpan di Utan Kayu Selatan saja,” tutup Uchok Sky.

CWIG Desak Kejagung Bongkar Aliran Dana Pembebasan Lahan PLTGU Muara Tawar IMG-20251201-WA0099

CWIG Desak Kejagung Bongkar Aliran Dana Pembebasan Lahan PLTGU Muara Tawar

Hedi Batubara 1 Desember 2025

MoneyTalk,Jakarta — Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) kembali menggebrak dengan mendesak Kejaksaan Agung membuka secara terang-terangan jejak aliran dana pembebasan lahan PLTGU Muara Tawar.

Ketua Umum CWIG, Henry Hosang, menegaskan: “Publik butuh kejelasan. Jangan sampai pernyataan ‘sudah dibayar’ tidak didukung bukti yang dapat diverifikasi.”

Dugaan kekacauan data mencuat setelah beredarnya surat internal PLN bernomor 0915/HKM.04.01/PLNNP030003/2025-SR, yang menyebut pembayaran dilakukan pada 2007–2008.

Namun, hingga hari ini ahli waris masih memegang girik asli, dan warga terus memprotes karena mengaku tidak pernah menerima pembayaran.

CWIG menyatakan bahwa ketidaksesuaian informasi ini tidak boleh dibiarkan. Jika memang pembayaran sudah dilakukan, di mana jejak uangnya? Ke siapa? Melalui siapa? Dan siapa yang mengeksekusi transaksi tersebut?

CWIG: Publik Menunggu Kejelasan  Tidak Boleh Ada Data yang Ditutup

CWIG meminta Kejagung untuk mengurai seluruh titik gelap yang selama ini dianggap sebagai “rahasia internal”, antara lain:

1. Tanggal pasti pembayaran.

2. Lokasi pembayaran.

3. Identitas penerima.

4. Metode pembayaran.

5. Bank yang digunakan.

6. Rekening atas nama siapa.

7. Catatan transaksi resmi.

8. Pejabat yang memerintahkan dan mengeksekusi.

Ketua Umum CWIG kembali menegaskan:

“Ini uang negara. Publik berhak melihat bukti konkret, bukan sekadar penjelasan lisan.”

Pertanyaan Besar Soal HGB: Mengapa Sertifikat Terbit Sebelum Kompensasi Tuntas?

CWIG menyoroti keanehan bahwa HGB sudah terbit, tetapi kompensasi kepada ahli waris belum jelas.

Ini bukan tuduhan, tetapi pertanyaan administratif yang harus dijawab secara resmi.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, juga mendorong Kejagung untuk memanggil pejabat PLN memberikan klarifikasi, termasuk Harmanto dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo.

CWIG: Jika Pembayaran Ada, Tunjukkan. Jika Tidak, Proses Hukum Tidak Boleh Berhenti.

“Kami tidak menuduh siapa pun. Kami hanya menuntut kejelasan. Jika memang sudah dibayar, tentu bukti lengkapnya ada. Jika tidak dapat ditunjukkan, wajar bila publik mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab.”tegas Henry.

‎Viral Direktur Utama Perumda Tirta Patriot Diduga Tidur Saat Rapat DPRD Bekasi, CBA Kritik Keras Sikap Tak Hormat IMG-20251123-WA0040

‎Viral Direktur Utama Perumda Tirta Patriot Diduga Tidur Saat Rapat DPRD Bekasi, CBA Kritik Keras Sikap Tak Hormat

Hedi Batubara 1 Desember 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan kelalaian Direktur Utama Perumda Tirta Patriot Kota Bekasi, Ali Imam Faryadi, yang tertidur saat rapat pembahasan penyertaan modal bersama DPRD Kota Bekasi, menuai kritik keras.

Perilaku ini dianggap meremehkan wakil rakyat dan menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap fungsi DPRD.

‎Menurut Direktur Eksekutif CBA (Center for Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi, anggota DPRD seharusnya menegur Ali Imam agar tidak tidur atau bergaya santai di ruang rapat.

‎”Ruang Rapat DPRD Kota Bekasi bukan tempat karaoke atau dugem. Jangan ada perilaku tidur-tiduran saat rapat pembahasan penyertaan modal Rp90 miliar sedang berlangsung,” tegas Uchok Sky.

‎Yang menimbulkan kejanggalan, lanjut Uchok Sky, adalah sikap anggota dewan yang tampak takut dan tunduk pada Dirut Tirta Patriot.

‎Hal ini terlihat dari anggota DPRD Misbahudin yang justru membela Ali Imam Faryadi secara berlebihan, tanpa rasa malu.

‎Padahal, seharusnya DPRD menjalankan fungsi pengawasan, bukan membela atau langsung menyetujui permintaan penyertaan modal dari perusahaan.

‎Uchok Sky menekankan, DPRD perlu bersikap kritis terhadap permintaan modal Rp90 miliar tersebut.

‎”Minta cash flow perusahaan, mintalah hasil audit laporan keuangan Tirta Patriot. Dengan begitu bisa diketahui potensi kebocoran dana Rp90 miliar berada di mana,” pungkasnya.

‎CBA : Prabowo Jangan Muda Rehabilitasi Direksi ASDP IMG-20251127-WA0002-1128555584

‎CBA : Prabowo Jangan Muda Rehabilitasi Direksi ASDP

Hedi Batubara 28 November 2025

MoneyTalk, Jakarta – Uchok Sky Khadafi Direktur eksekutif Center for Budget Analisis (CBA) minta Presiden Prabowo jangan Mudah keluarkan rehabilitasi ke Direksi ASDP yang sudah di vonis.
‎
‎”Harus mengevaluasi dan menyelidiki secara gabungan bawahannya baik masukan dari auditor negara seperti BPK, Bpkp dan Intelijen Negara,” ucap Uchok Sky Khadafi kepada awak media
‎
‎Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan hingga saat ini belum menerima surat keputusan rehabilitasi terkait perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
‎
‎Sumber dari KPK menyatakan masih menunggu dokumen resmi tersebut untuk dapat menindaklanjuti proses hukum secara administratif.
‎
‎“Posisi KPK menunggu, agar keputusan rehabilitasi dalam perkara ASDP ini dapat segera ditindaklanjuti. Mohon rekan-rekan bersabar,” demikian pernyataan sumber dari lembaga antirasuah tersebut.
‎
‎Temuan KPK dalam Perkara Akuisisi ASDP – PT Jembatan Nusantara
‎
‎KPK kembali memaparkan duduk perkara dan hasil penyidikan kasus ini berdasarkan rangkaian proses penyelidikan dan audit investigatif.
‎
‎Berikut poin-poin temuan resmi KPK:
‎
‎1. Ketergantungan Finansial PT JN Pasca Akuisisi
‎
‎Setelah akuisisi dilakukan, PT JN tidak memperoleh net cash flow sebagaimana diproyeksikan.
‎
‎Sebaliknya, perusahaan justru bergantung pada suntikan dana dari PT ASDP untuk menutup utang dan operasional.
‎
‎2. Berbeda dari Proyeksi Konsultan
‎Kondisi keuangan faktual PT JN bertolak belakang dengan hasil due diligence konsultan, yang semula menggambarkan valuasi perusahaan bernilai tinggi.
‎
‎3. Adanya Pengkondisian dalam Proses Penilaian Valuasi
‎KPK menemukan indikasi pengondisian pada proses valuasi PT JN, baik dalam pendekatan pendapatan maupun aset.
‎
‎4. Rekalkulasi Ulang oleh KPK Menunjukkan Nilai Negatif
‎
‎KPK melakukan penghitungan ulang menggunakan dua metode:
‎
‎Discounted Cash Flow (DCF): nilai saham PT JN minus Rp383 miliar
‎
‎Net Asset Value: nilai saham PT JN minus Rp96,3 miliar
‎
‎Temuan ini menjadi dasar penghitungan kerugian negara.
‎
‎5. Penyimpangan Tata Kelola Akuisisi
‎KPK menemukan beberapa pelanggaran prinsip kehati-hatian dan good corporate governance, di antaranya:
‎
‎-Dokumen strategis dimanipulasi untuk memperlancar akuisisi
‎
‎-Rekomendasi manajemen risiko diabaikan
‎
‎-Dokumen akuisisi dibuat dengan tanggal mundur (backdated)
‎
‎6. Akuisisi Tidak Layak Secara Bisnis
‎Berdasarkan rekalkulasi data aktual, akuisisi dinilai tidak feasible:
‎
‎Internal Rate of Return (IRR): 4,99%
‎
‎WACC: 11,11%
‎
‎Perbedaan ini menunjukkan investasi justru merugikan dan berpotensi memperbesar kerugian di masa depan.
‎
‎Perbuatan Melawan Hukum yang Disangkakan kepada IP (Ira Puspadewi)
‎KPK merinci sejumlah tindakan yang dinilai melanggar hukum, di antaranya:
‎
‎1. Mengubah ketentuan dasar PT ASDP untuk memenuhi syarat kerja sama usaha (KSU) dengan PT JN, lalu mengubah kembali setelah proses dimulai.
‎
‎2.Mengubah RKAP dari rencana pembangunan kapal menjadi akuisisi perusahaan pelayaran.
‎
‎3.Tidak menyusun feasibility study yang memadai.
‎
‎4.Mengabaikan penilaian risiko meski akuisisi berisiko tinggi.
‎
‎Mengondisikan nilai akuisisi bersama beneficial owner PT JN dan meminta konsultan menyesuaikan hasil valuasi.
‎
‎Memberikan data tidak akurat kepada konsultan, termasuk status kapal yang sebenarnya tidak beroperasi.
‎
‎Tidak mempertimbangkan utang PT JN, kondisi kapal, biaya perbaikan, serta utang pajak.
‎
‎Memaksakan akuisisi meski kondisi finansial PT ASDP tidak memungkinkan sehingga harus berutang ke bank.
‎
‎Mengabaikan saran BPKP atas penilaian kapal yang terlalu tinggi.
‎
‎Membeli kapal yang tak layak beroperasi, tidak sesuai standar IMO, tidak diasuransikan, serta berizin belum lengkap.
‎
‎Tidak mempertimbangkan kondisi bisnis penyeberangan yang sudah jenuh (oversupply).
‎
‎Mempengaruhi konsultan untuk memberikan keterangan yang sesuai dengan skenario tertentu.
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026