Uchok Sky Khadafi Archives - Laman 24 dari 42 -

LPMLK: Manajemen PT NHM dan Haji Robert Nitiyudo Panik Usai Kasus Solar Murah Pertamina Terbongkar 1760675126854

LPMLK: Manajemen PT NHM dan Haji Robert Nitiyudo Panik Usai Kasus Solar Murah Pertamina Terbongkar

Hedi Batubara 17 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi (LPMLK) menyoroti kepanikan yang muncul dari pihak manajemen PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) dan pemegang saham pengendalinya, Haji Robert Nitiyudo Wachjo, setelah munculnya temuan dari Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, terkait dugaan praktik penjualan solar nonsubsidi di bawah harga jual terendah (bottom price) oleh PT Pertamina (Persero) kepada PT NHM.

Ketua LPMLK, Nurdin Sumadiharjo, menegaskan bahwa pernyataan Uchok Sky Khadafi bukan tuduhan tanpa dasar, melainkan berdasarkan surat dakwaan jaksa yang dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis (9/10/2025).

“Hasil audit internal dan pemeriksaan jaksa menunjukkan total keuntungan tidak sah yang dinikmati salah satunya adalah perusahaan tambang PT NHM yang dimiliki oleh Haji Robert Nitiyudo Wachjo,” ujar Nurdin dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

Menurut Nurdin, pihak NHM justru tampak panik dan reaktif dengan menuding Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan terhadap Haji Robert tanpa dasar hukum yang jelas.

“Yang paling panik dari pihak PT NHM adalah menuduh Uchok Sky Khadafi melakukan pemerasan terhadap Haji Robert Nitiyudo Wachjo tanpa bukti hukum apapun. Itu hanya opini tanpa nama dari manajemen NHM,” tegas Nurdin.

Ia juga menyoroti ironi di balik sikap Haji Robert yang selama ini dikenal sebagai pengusaha kaya raya.

“Makanya Haji Robert jangan sok kaya. Masa untuk beli solar nonsubsidi ke Pertamina saja, PT NHM harus beli dengan harga di bawah harga jual terendah (bottom price),” sindir Nurdin.

LPMLK menilai praktik tersebut telah mencederai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan menunjukkan lemahnya komitmen etika bisnis di tubuh PT NHM.

Lebih lanjut, Nurdin mengingatkan bahwa kasus ini menambah panjang daftar persoalan hukum yang membayangi perusahaan tambang tersebut. Ia menyinggung dugaan keterlibatan Haji Robert dalam perkara suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK).

“Dalam perkara itu, Haji Robert sempat disebut sebagai pemberi suap. Namun setelah AGK meninggal dunia, kasusnya terkesan mandek di KPK. Mungkin hanya menunggu waktu saja, KPK akan melanjutkan kasus suap tersebut,” pungkas Nurdin Sumadiharjo.

LPMLK menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup mata terhadap dua kasus besar yang menyeret nama Haji Robert dan PT NHM ini, karena menyangkut integritas tata kelola perusahaan tambang besar di Indonesia serta keadilan bagi publik.

PT Pertamina Jual Solar Murah ke PTNHM, CBA: Haji Robert Diduga Untung Ganda dari Pertamina Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 3

Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 3

PT Pertamina Jual Solar Murah ke PTNHM, CBA: Haji Robert Diduga Untung Ganda dari Pertamina

Hedi Batubara 16 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dari sidang kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, terungkap fakta mengejutkan bahwa PT Pertamina (Persero) menjual Solar Nonsubsidi dengan harga di bawah harga jual terendah (bottom price) kepada perusahaan tambang swasta, PT Nusa Halmahera Minerals (PTNHM).

Hal tersebut mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menyebut PT NHM merupakan perusahaan yang 75 persen sahamnya dimiliki oleh PT Indotan Halmahera Bangkit, yang dikendalikan oleh pengusaha ternama H. Robert Nitiyudo Wachjo.

“Robert ini selalu mendapat untung terus. Dari Pertamina dapat untung, dan dari KPK juga dapat untung,” ujar Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Kamis (16/10/2025).

Menurut Uchok, keuntungan pertama yang didapat Robert Nitiyudo berasal dari transaksi PT NHM dengan Pertamina. “PT NHM mendapat untung besar dari Pertamina sebesar Rp14.058.741.054 atas pembelian Solar Nonsubsidi dengan harga di bawah harga jual terendah,” jelasnya.

Ia menilai transaksi tersebut melanggar Pedoman Pengelolaan Pemasaran BBM Industri dan Marine PT Pertamina Patra Niaga No. A02-001/PNC200000/2022-S dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Lebih lanjut, Uchok menyoroti keuntungan kedua yang diduga diterima Haji Robert, yakni terkait kasus dugaan suap terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK). Dalam perkara itu, Haji Robert sempat disebut sebagai pemberi suap. Namun setelah AGK meninggal dunia, kasusnya terkesan mandek di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sampai sekarang dugaan suap tersebut tidak berjalan dan mandek di kantor KPK Kuningan. Ini menandakan bahwa KPK takut kepada Robert Nitiyudo Wachjo, sehingga kasus ini tidak dilanjutkan oleh KPK,” tegas Uchok Sky Khadafi.

Ia meminta agar aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun KPK, tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, termasuk terhadap nama-nama besar di dunia bisnis tambang.

Uji Coba KRI Raja Haji Fisabilillah, Kemhan Wajib Cek Spek 1760417744369

Uji Coba KRI Raja Haji Fisabilillah, Kemhan Wajib Cek Spek

Hedi Batubara 14 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Kapal perang jenis Offshore Patrol Vessel (Kapal OPV 90M) KRI Raja Haji Fisabilillah 391 telah diluncurkan oleh galangan PT Daya Radar Utama (DRU) pada 18 September 2024. Kini, kapal pesanan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI tersebut dikabarkan telah memasuki tahap krusial, yaitu Sea Acceptance Test (SAT).

SAT adalah serangkaian uji performa yang dilakukan di perairan terbuka. Tujuannya untuk memverifikasi kelayakan berlayar, kemampuan manuver, kinerja mesin, serta keandalan sistem peralatan dan keamanan kapal. Desain OPV 90M yang mirip fregat RE Martadinata class (SIGMA 10514) membuat kapal ini dijuluki “Baby SIGMA” oleh netizen.

Dalam uji coba di laut, KRI Raja Haji Fisabilillah 391 nampak telah dipasangi meriam utama di haluan. Meriam yang diduga terpasang pada OPV rasa korvet ini adalah OTO Melara 76 mm Super Rapid Gun. Rekaan gambar juga menunjukkan OPV PT DRU dilengkapi:

Kanon reaksi cepat Rheinmetall Millennium Gun kaliber 35 mm di atas hanggar. 2×4 peluncur rudal anti kapal Atmaca di deck tengah.

Kontroversi Proyek Kapal OPV: Dugaan Beda Spek dan Keterlambatan

Meskipun KRI Raja Haji Fisabilillah 391 telah melaut, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan oleh Kemhan RI sebagai pemesan. Kemhan wajib memastikan secara detail kesesuaian spesifikasi kapal yang diserahkan dengan kontrak yang telah disepakati.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang didapatkan redaksi, terdapat dugaan perbedaan antara isi kontrak dan pelaksanaannya. Perbedaan ini terutama menyangkut mesin, peralatan, dan kelengkapan persenjataan yang digunakan. Kontroversi Proyek Kapal OPV ini semakin meruncing karena isu keterlambatan. Berdasarkan kontrak nomor TRAK/55/PDN/IV/2020/AL tertanggal 30 April 2020, proses pembuatan kapal senilai Rp 1.085.090.000.000 ini sudah masuk kategori terlambat dalam penyelesaian dan penyerahannya.

Desakan Pengawasan KPK dan Kekhawatiran Mangkrak

Sejumlah pengamat nasional telah menyuarakan kekhawatiran terkait Kontroversi Proyek Kapal OPV ini sejak lama.

Boyamin Saiman (Ketua MAKI): Dua tahun lalu, Boyamin Saiman sudah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pembangunan kapal OPV. Ia khawatir proyek yang mestinya selesai 2023 ini bermasalah. “Ya kalau saya melihat soal proyek pengadaan dua kapal Offshore Patrol Vessel (OPV) tahun 2020 di Kementerian Pertahanan, ya KPK harus ikut mengawasi jalannya proyek itu, untuk mencegah terjadinya korupsi,” kata Boyamin pada Senin (10/4/2023).

Uchok Sky Khadafi (Direktur Eksekutif CBA): Uchok juga meminta KPK mengawasi proyek bernilai lebih dari dua triliun tersebut guna mencegah korupsi.

Hari Wibowo (Direktur Eksekutif SDR): Hari Wibowo sudah mengkhawatirkan proyek ini akan mangkrak sejak dua tahun lalu. “Saya khawatir proyek Kapal OPV akan mangkrak. Apa lagi progres kinerja yang ditunjukan cukup mendukung kekhawatiran saya tersebut,” ungkap Hari, Jumat (12/5/2023).

Selain isu keterlambatan, muncul pula kejanggalan terkait kontraktor. Sampai saat ini, kedua kapal OPV diklaim masih dibangun oleh PT DRU. Padahal, sejak tahun 2023, PT DRU sendiri sudah diambil alih oleh PT Naohtu Shipyard. Kemhan harus segera menanggapi catatan dan Kontroversi Proyek Kapal OPV ini demi transparansi dan penguatan alutsista nasional.

CBA Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Kalori Batu Bara di PLN Uchok Sky Khadafi

CBA Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Kalori Batu Bara di PLN

Hedi Batubara 7 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan penyimpangan dalam penggunaan batu bara berkalori rendah di lingkungan PT PLN (Persero) kembali mencuat ke publik. Ketua Padepokan Hukum Indonesia, Mus Gaber, dan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menyelidiki praktik yang diduga merugikan negara sekaligus membahayakan kesehatan masyarakat.

Mus Gaber mengungkapkan, hasil riset terbaru dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) tahun 2023 menemukan bahwa emisi dari PLTU Suralaya menyebabkan sekitar 1.470 kematian per tahun, dengan kerugian kesehatan mencapai Rp14,2 triliun.

“Tingginya angka kematian dan kerugian ekonomi tersebut diduga kuat akibat penggunaan batu bara dengan kadar kalori rendah, di bawah standar yang ditetapkan. Ini bisa menjadi indikasi adanya penyimpangan dalam pengadaan dan penggunaan batu bara di PLN,” tegas Mus Gaber, Rabu (7/10/2025).

Ia menduga kualitas batu bara yang digunakan di PLTU Suralaya tidak sesuai spesifikasi, sehingga menyebabkan pembakaran tidak efisien dan emisi berbahaya meningkat. “Kondisi ini berkontribusi besar terhadap memburuknya polusi udara dan gangguan kesehatan masyarakat di sekitar kawasan PLTU,” lanjutnya.

Senada dengan Mus Gaber, Uchok Sky Khadafi dari CBA menilai bahwa praktik penggunaan batu bara berkalori rendah di PLN bukan hal baru. Ia mencontohkan kasus yang pernah diungkap dalam sidang korupsi pengadaan bahan bakar batu bara untuk PT PLN (Persero) di Pengadilan Tipikor Palangka Raya pada tahun 2024.

“Dalam perjanjian jual beli batu bara untuk penanganan keadaan darurat antara PLN dengan PT Borneo Inter Global (PT BIG), ditemukan bahwa batu bara yang dikirim tidak sesuai spesifikasi,” ungkap Uchok.

Berdasarkan dokumen Certificate of Analysis (CoA) yang diterbitkan oleh PT IBIS, batu bara yang dikirim PT BIG ke PLTU Rembang tahap pertama memiliki kalori hanya 3.660 Kcal/Kg, sementara tahap kedua bahkan lebih rendah, hanya 2.992 Kcal/Kg. Padahal, menurut ketetapan Menteri ESDM, standar minimal adalah 4.200 Kcal/Kg.

“Ini bukti bahwa PLN pernah menerima batu bara dengan kualitas jauh di bawah standar. Jika ini terjadi secara sistematis di banyak PLTU, maka negara berpotensi dirugikan triliunan rupiah dan masyarakat menjadi korban polusi,” ujar Uchok.

Oleh karena itu, CBA mendesak Kejagung untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh kontrak pembelian batu bara oleh PLN, termasuk verifikasi kualitas dan kuantitas batu bara yang digunakan di berbagai PLTU.

“Langkah pertama, Kejagung harus memanggil perusahaan-perusahaan pemasok batu bara ke PLN. Setelah itu, panggil juga Dirut PLN, Darmawan Prasodjo, jajaran direksi, serta para komisaris untuk dimintai keterangan,” tegas Uchok.

Ia menambahkan, penyelidikan ini penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara dan kesehatan publik tidak dikorbankan demi kepentingan korporasi. “Kejagung harus turun tangan agar tidak ada lagi praktik permainan kalori batu bara yang berujung pada korupsi dan kematian rakyat,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

Kasus Suap Haji Robert: Publik Geram, Desak KPK Jangan Tumpul ke Atas Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 3

Kasus Suap Haji Robert: Publik Geram, Desak KPK Jangan Tumpul ke Atas

Hedi Batubara 6 Oktober 2025

1. Kasus Suap Haji Robert: Publik Geram, Desak KPK Jangan Tumpul ke Atas

2. Dugaan Suap Miliaran Rupiah Haji Robert Kembali Disorot, CBA Minta KPK Bertindak Tegas

Kasus dugaan suap bernilai miliaran rupiah yang menyeret nama pengusaha tambang besar, Haji Robert Nitiyudo Wachjo, kembali mencuat ke permukaan dan memancing gelombang desakan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertindak tegas.

Dugaan adanya aliran dana kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, yang kini telah meninggal dunia, membuat proses hukum kasus ini dianggap berjalan lambat dan belum memberikan kepastian.

Sejumlah pengamat menilai kasus ini sebagai cermin dari wajah penegakan hukum di Indonesia yang sering dikritik masyarakat: “tajam ke bawah, tumpul ke atas.”

“Kasus rakyat kecil bisa cepat diproses, tapi yang besar justru jalan di tempat. Kalau ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum bisa runtuh,” ujar Uchok Sky Khadafi, Direktur Centre of Budget Analysis (CBA), dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

Uchok mendesak KPK segera memanggil kembali Haji Robert dan menelusuri aliran dana secara menyeluruh. “KPK tidak boleh ragu. Jangan sampai publik menganggap KPK takut pada kekuatan ekonomi dan politik di balik kasus ini,” tegasnya.

Di tengah sorotan hukum, struktur bisnis PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) yang dipimpin Haji Robert juga menjadi perhatian publik. Dua anaknya, Rahmani Nitiyudo dan Rafael Nitiyudo, diketahui aktif dalam manajemen perusahaan. Rahmani beberapa kali tampil mewakili NHM dalam acara resmi, termasuk peresmian Dry Stack Tailing (DST) Plant, sementara Rafael menjabat sebagai Direktur Operasional.

Meski keduanya terlibat dalam pengelolaan perusahaan, hingga kini tidak ada bukti hukum yang mengaitkan Rahmani maupun Rafael dengan dugaan suap yang tengah diselidiki. Namun, pengamat menilai fakta ini menambah pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola bisnis keluarga besar NHM.

Publik kini menunggu langkah konkret KPK apakah akan menelusuri aliran dana hingga tuntas, atau membiarkan kasus ini meredup seperti banyak perkara besar lain yang berakhir tanpa kepastian.

“Kalau KPK tak berani buka semua fakta, publik akan kembali percaya bahwa hukum hanya tegas untuk yang lemah,” tutup Uchok.

Uchok Sky Khadafi: Laode Sulaeman Jangan Main Paksa-paksa, Itu Buruk untuk Iklim Bisnis dan Citra Pemerintah Prabowo

Hedi Batubara 5 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti keras langkah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, yang disebut memaksa operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) impor dari PT Pertamina Patra Niaga.

Menurut Uchok Sky, tindakan tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak lagi berperan sebagai mediator netral dalam urusan industri minyak dan gas, melainkan tampak berpihak kepada Pertamina.

“Pemaksaan Laode Sulaeman kepada SPBU swasta agar membeli BBM itu kebijakan putus asa untuk menutupi rasa malu Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Uchok menilai langkah itu mencerminkan Kementerian ESDM bertindak seperti calo bagi Direksi Pertamina. “Sangat disesalkan, Kementerian ESDM dalam posisi ini bukan sebagai penengah, tapi lebih kelihatan berperan sebagai calo Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama Pertamina, agar BBM Pertamina cepat laku dan dibeli oleh SPBU swasta,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika memang ingin produk BBM impor Pertamina laku, maka seharusnya dilakukan pembenahan dari sisi kualitas, bukan dengan tekanan birokratis. “Kalau mau laku BBM impor dengan volume sekitar 100 ribu barel, jangan hanya paksa SPBU swasta membeli, tapi paksa juga Simon Aloysius Mantiri memperbaiki kualitas BBM Pertamina, termasuk menghilangkan kandungan etanol sekitar 3,5 persen itu,” kata Uchok Sky

Uchok Sky menilai tindakan Laode Sulaeman sangat tidak bijak dan bisa memperburuk citra pemerintah di mata pelaku usaha. “Pak Laode Sulaeman jangan main paksa-paksa dong. Tidak baik untuk iklim bisnis di Indonesia. Itu hanya akan memburuk citra Pemerintah Prabowo,” tandasnya.

Lebih lanjut, Uchok menyarankan agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri melakukan introspeksi. “Lebih baik Simon mempermalukan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ketimbang kebijakan seperti ini justru jadi bumerang bagi Pemerintah Prabowo, karena investor bisa enggan masuk ke Indonesia gara-gara semuanya dipaksakan,” pungkas Uchok Sky

Konsumen Mendapat Ancaman, OJk Jangan Tutup Mata Uchok Sky Khadafi

Konsumen Mendapat Ancaman, OJk Jangan Tutup Mata

Hedi Batubara 4 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Isu tuntutan audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap salah satu perusahaan insurtech yang diduga melakukan manipulasi data, dengan modus yang disebut mirip kasus eFishery, harus menjadi perhatian yang sangat serius, Uchok Sky Khadafi dari Centre for Budget Analysis (CBA) mengungkapkan, insurtech tersebut dilaporkan berhasil menarik pendanaan Seri B senilai lebih dari US$50 juta (sekitar Rp800 miliar) pada tahun 2021 dari sejumlah modal ventura terkemuka, termasuk East Ventures (EV) Growth, GGV Capital, eWTP Fund, Saratoga Investama Sedaya, dan Emtek.

”Bekerja sama dengan para broker internalnya, insurtech itu diduga mencuri data premi dari perusahaan asuransi lain untuk dicatatkan sebagai Gross Written Premium (GWP) mereka. Manipulasi data ini agar prospek perusahaan kelihatan kinclong di mata investor,” ungkap Uchok Sky, Senin 30 September 2025.

Kalau pemain-pemain FUSE ini terus menghantui masyarakat dengan cara memberi janji-janji manis tanpa ada tindakan yang berarti dari OJK berarti ada dugaan unsur kesengajaan OJK memberi racun kepada masyarakat, kata Uchok Sky

Uchok enggan menyebut nama spesifik, namun memberikan beberapa indikasi: insurtech ini berdiri sejak 2017, pernah dinobatkan sebagai insurtech terbesar di Indonesia, dan salah seorang pendirinya berasal dari Tiongkok. Perusahaan ini sempat mengklaim pendapatan GWP tembus Rp3 triliun pada 2022, tumbuh lebih dari 2.000% dari 2018.

Berdasarkan penelusuran redaksi, insurtech yang sesuai dengan profil tersebut merujuk pada Fuse, yang didirikan oleh PT Fuse Teknologi Indonesia pada 2017 oleh Andy Yeung. Perusahaan ini diketahui mendapat pendanaan dari Saratoga dan eWTP Technology and Investment Fund.

Menurut Uchok Sky, modus operandi yang dilakukan insurtech ini memiliki kemiripan dengan kasus manipulasi data keuangan eFishery, yang sempat ditangani oleh Bareskrim Polri.

Mengingat anjloknya pembiayaan startup Indonesia pada semester I 2025 (total modal susut menjadi hanya US$161,3 juta), Uchok mendesak OJK bertindak cepat dan transparan untuk menjaga kepercayaan investor dan masyarakat terhadap ekosistem startup, khususnya insurtech.

Sedangkan itu ditempat terpisah Adhi Nursetyo selaku praktisi asuransi menekankan bahwa isu integritas data dan tata kelola harus menjadi fokus utama, khususnya dalam kaitannya dengan pendanaan startup.

Ia mengingatkan bahwa proses penarikan investor mensyaratkan transparansi dan uji tuntas (due diligence) yang ketat.

“Investor kan juga ada proslpstartup. Apalagi cara-cara mereka untuk narik investor,” ujar Adhi Nursetyo kepada awak media.

Menurut Adhi, kasus-kasus kontroversial seperti ini semakin menegaskan pentingnya kepatuhan pada regulasi OJK yang mewajibkan industri asuransi beroperasi secara “tertutup”. Artinya, hanya entitas yang memiliki izin resmi dari OJK yang disebut Perusahaan Perasuransian yang memiliki izin

Ancaman Nyata dari Penjual Tak Bersertifikasi

Selain masalah integritas data perusahaan, Adhi juga menyoroti ancaman yang lebih dekat dengan konsumen, yaitu maraknya penjualan produk asuransi oleh individu yang tidak memiliki sertifikasi resmi.

Ia mewajibkan bahwa setiap perorangan yang menjual produk asuransi seharusnya terdaftar sebagai agen di perusahaan asuransi tertentu dan memegang Sertifikasi Agen Asuransi.

“Banyak yang enggak punya sertifikasi agen tapi ikut jualan asuransi dan dapat komisi. Ini yang biasanya bikin kusut karena mereka enggak terlalu ngerti asuransi tapi jago ‘ngerayu’ konsumen,” kata Adhi.

Dampak dari praktik ini adalah minimnya penjelasan detail kepada konsumen mengenai jaminan, batasan, dan syarat-syarat polis. “Akar masalahnya adalah tidak adanya/kurangnya penjelasan atas produk asuransi yang dibeli oleh konsumen. Giliran terjadi klaim pada ribut,” tutup Adhi.

Adhi Nursetyo mengimbau masyarakat untuk membeli asuransi hanya melalui agen resmi atau perusahaan Pialang Asuransi berizin OJK, seperti kantornya, untuk memastikan perlindungan konsumen maksimal.

CBA: Penolakan SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Permalukan Bahlil Lahadalia 1758689471845

CBA: Penolakan SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Permalukan Bahlil Lahadalia

Hedi Batubara 3 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Polemik pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Pertamina dan operator stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta kembali memanas. Setelah sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa SPBU swasta seperti Shell, Vivo, bp, dan Exxon Mobil siap membeli stok tambahan dengan skema impor melalui Pertamina, kini muncul penolakan tegas dari seluruh operator swasta.

Penolakan ini dipicu kandungan etanol dalam BBM Pertamina yang dianggap tidak sesuai spesifikasi standar operasional SPBU swasta. BBM tersebut diketahui memiliki kandungan etanol sekitar 3,5 persen.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai penolakan ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga memalukan secara politis bagi Bahlil Lahadalia.

“Masak Ketua Umum Golkar bisa dipermalukan oleh Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri. Bisa hancur harga diri Bahlil Lahadalia itu,” sindir Uchok dalam keterangannya, Kamis (2/10/2025).

Menurut Uchok, kesalahan ada pada langkah Bahlil sendiri yang terburu-buru memaksakan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina tanpa melakukan pengecekan kualitas terlebih dahulu.

“Kenapa sebelum memaksakan SPBU swasta membeli BBM Pertamina tidak melakukan cek and ricek terhadap kualitas. Itu kan syarat mutlak bagi SPBU swasta sebelum memutuskan kerja sama. Jadi ini salah perhitungan besar dari Bahlil,” jelasnya.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Achmad Muchtasyar, membenarkan bahwa kandungan etanol memang terdapat dalam produk Pertamina. Namun menurutnya, hal itu masih sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Kontennya itu ada kandungan etanol. Secara regulasi diperkenankan. Etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20 persen. Sedangkan dalam produk Pertamina hanya 3,5 persen,” ungkap Achmad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Jakarta.

Meski demikian, SPBU swasta menolak karena beranggapan kandungan etanol, sekecil apapun, bisa memengaruhi kualitas dan performa bahan bakar yang mereka jual. Bagi mereka, menjaga kepuasan pelanggan dan kualitas produk menjadi prioritas utama dibanding sekadar memenuhi kewajiban pembelian.

Polemik ini menempatkan Menteri Bahlil Lahadalia dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia berupaya mendorong sinergi antara Pertamina dan SPBU swasta untuk mengamankan stok energi nasional. Namun di sisi lain, justru muncul resistensi keras akibat isu kualitas BBM yang diproduksi di bawah kepemimpinan Simon Aloysius Mantiri.

Hingga kini, belum ada titik temu antara pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta terkait mekanisme pembelian BBM tersebut. Namun penolakan kompak dari para operator swasta diprediksi akan semakin memperumit upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

Pemkab Bogor Guyur Rp 146 Miliar ke Polres, Publik Bertanya: Ada Apa dengan Bupati Rudi Susmanto? Bukan Main Tembak-tembakan, Ini Serius Polisi Tembak Polisi

Bukan Main Tembak-tembakan, Ini Serius Polisi Tembak Polisi

Pemkab Bogor Guyur Rp 146 Miliar ke Polres, Publik Bertanya: Ada Apa dengan Bupati Rudi Susmanto?

Hedi Batubara 2 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelontorkan dana jumbo hingga Rp 146 miliar untuk pembangunan fasilitas infrastruktur di lingkungan Polres Bogor menuai polemik. Anggaran yang bersumber dari APBD 2024–2025 itu dianggap janggal, karena Polri sejatinya memiliki pos anggaran sendiri melalui APBN.

Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), alokasi anggaran tersebut terbagi menjadi Rp 70 miliar pada 2024 untuk pembangunan rumah susun anggota Polres dan revitalisasi Gedung Reskrim. Lalu Rp 76 miliar pada 2025 untuk pembangunan Gedung Sabhara dan Sat Tahti.

Kebijakan ini langsung memicu kritik keras. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai langkah Bupati Bogor Rudi Susmanto terlalu ceroboh dan sarat kejanggalan. Ia bahkan menduga ada potensi gratifikasi dalam hubungan antara pejabat Pemkab Bogor dan pejabat Polres Bogor.

“Apa urgensinya Bupati Bogor mengucurkan dana APBD untuk kantor Polres sebesar itu? Padahal Polri punya anggaran dari APBN sendiri. Sementara di Bogor, jalan masih banyak yang rusak, sekolah tidak memadai, dan kemiskinan belum teratasi,” tegas Uchok, Rabu (1/10/2025).

Lebih lanjut, Uchok menyebut Pemkab Bogor sebagai salah satu pemerintahan daerah terburuk dalam pengelolaan APBD. Ia menuding adanya praktik korupsi hingga jual-beli proyek infrastruktur yang membebani masyarakat.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Bupati Bogor Rudi Susmanto memilih bungkam dan enggan memberikan komentar meski sudah dimintai konfirmasi.

Langkah kontroversial ini membuat publik semakin bertanya-tanya: apakah benar ada kepentingan tersembunyi di balik kucuran dana Rp 146 miliar untuk Polres Bogor? (Roni)

‎Skandal ‘Angka Cantik’ Insurtech: OJK Didesak Audit Dugaan Manipulasi Data Premi Rp3 T, Investor Terancam! OJK Siapkan Infrastruktur Pengawasan Aset Crypto, Menjawab Tantangan dan Peluang di Era Digital

OJK Siapkan Infrastruktur Pengawasan Aset Crypto, Menjawab Tantangan dan Peluang di Era Digital

‎Skandal ‘Angka Cantik’ Insurtech: OJK Didesak Audit Dugaan Manipulasi Data Premi Rp3 T, Investor Terancam!

Hedi Batubara 1 Oktober 2025

MoneyTalk, Jakarta – ‎Integritas ekosistem startup Indonesia kembali diuji. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didesak untuk segera melakukan audit forensik mendalam terhadap sebuah perusahaan asuransi digital (insurtech) terkemuka, yang kuat diduga telah memanipulasi data premi bruto (Gross Written Premium atau GWP) hingga mencapai angka fantastis Rp3 triliun. Manipulasi ini diduga dilakukan demi menarik pendanaan Seri B senilai US$50 juta lebih (sekitar Rp800 miliar) dari sejumlah investor kakap.

‎Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa insurtech yang disorot mengarah pada Fuse (PT Fuse Teknologi Indonesia) berhasil mengamankan pendanaan besar pada tahun 2021 dari venture capital ternama seperti East Ventures (EV) Growth, GGV Capital, Saratoga Investama Sedaya, dan Emtek.

Modus Operandi ‘Mencuri’ Data Premi

Uchok menjelaskan, modus yang diduga digunakan untuk menciptakan prospek palsu (false prospectus) di mata investor sangat meresahkan.

”Modusnya diduga adalah bekerja sama dengan broker internal untuk ‘mencuri’ atau memindahkan data premi dari perusahaan asuransi lain, lalu dicatatkan sebagai GWP mereka sendiri. Ini adalah upaya menciptakan prospek ‘kinclong’ yang palsu di mata investor,” jelas Uchok, Senin 15 September 2025.

‎Perlu digarisbawahi, Fuse beroperasi sebagai platform agregator (pembanding produk dan premi), bukan sebagai perusahaan asuransi yang menanggung risiko. Perbedaan peran ini krusial di tengah dugaan manipulasi data ini. Bisnis asuransi berizin penuh hanya boleh dijalankan oleh perusahaan yang mendapat lisensi OJK.

GWP ‘Ajaib’ Rp3 Triliun dan Ancaman Krisis Kepercayaan

Insurtech yang berdiri sejak 2017 ini menarik perhatian karena mengklaim pencapaian GWP mencapai Rp3 triliun pada 2022, atau tumbuh lebih dari 2.000% dibandingkan tahun 2018.

‎”Angka pertumbuhan yang terlampau ‘ajaib’ ini harus diwaspadai. Kasus ini memiliki kemiripan dengan kasus manipulasi data keuangan eFishery yang sempat mengguncang ekosistem startup. Ini jelas merusak kepercayaan publik dan investor,” tegas Uchok.

Kasus eFishery sendiri diketahui telah ditangani oleh Bareskrim Polri sejak akhir 2024. Oleh karena itu, CBA mendesak OJK tidak hanya melakukan audit, tetapi juga melaporkan temuan pidana ke Bareskrim Polri. Jika terbukti ada manipulasi, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 508 dan 378 KUHP terkait pemalsuan laporan keuangan dan penipuan korporasi.

Respons Hukum dan Taruhan OJK

‎Desakan agar OJK bertindak tegas datang di tengah tren penurunan pendanaan startup Indonesia, di mana laporan mencatat pembiayaan anjlok 43% pada semester pertama 2025. Terbuktinya manipulasi data hanya akan memperburuk krisis kepercayaan ini.

Menariknya, pemberitaan ini langsung memicu reaksi hukum. INANEWS yang merilis informasi ini dikabarkan segera digugat oleh perusahaan insurtech terkait melalui kuasa hukumnya dari Assegaf Kawilarang & Associates atas dugaan pencemaran nama baik.

Langkah hukum ini menunjukkan ketegangan antara tuntutan transparansi media dan perlindungan reputasi korporasi. Kecepatan dan ketegasan OJK kini dipertaruhkan untuk menjaga ekosistem keuangan tetap sehat, jujur, dan terpercaya di mata investor domestik maupun global.

Uchok Sky Khadafi

LPMLK: Manajemen PT NHM dan Haji Robert Nitiyudo Panik Usai Kasus Solar Murah Pertamina Terbongkar

PT Pertamina Jual Solar Murah ke PTNHM, CBA: Haji Robert Diduga Untung Ganda dari Pertamina

Uji Coba KRI Raja Haji Fisabilillah, Kemhan Wajib Cek Spek

CBA Desak Kejagung Usut Dugaan Korupsi Kalori Batu Bara di PLN

Kasus Suap Haji Robert: Publik Geram, Desak KPK Jangan Tumpul ke Atas

Uchok Sky Khadafi: Laode Sulaeman Jangan Main Paksa-paksa, Itu Buruk untuk Iklim Bisnis dan Citra Pemerintah Prabowo

Konsumen Mendapat Ancaman, OJk Jangan Tutup Mata

CBA: Penolakan SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Simon Aloysius Mantiri Permalukan Bahlil Lahadalia

Pemkab Bogor Guyur Rp 146 Miliar ke Polres, Publik Bertanya: Ada Apa dengan Bupati Rudi Susmanto?

‎Skandal ‘Angka Cantik’ Insurtech: OJK Didesak Audit Dugaan Manipulasi Data Premi Rp3 T, Investor Terancam!

Baca Juga Berita Ini

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online