15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

MoneyTalk, Jakarta – Proses lelang proyek pembangunan Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan MRP Provinsi Papua Tengah tahun 2025 menuai sorotan publik. Proyek dengan pagu anggaran sebesar Rp365,4 miliar yang dilelang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu diikuti 93 perusahaan, namun hanya 7 yang mengajukan penawaran harga.

Dari tujuh peserta tersebut, tiga perusahaan tercatat memberikan penawaran terendah. PT Permata Anugerah Yalapersada mengajukan Rp314,1 miliar, PT Lince Romauli Raya sebesar Rp314,6 miliar, dan PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai Rp336,6 miliar. Anehnya, justru PT Nindya Karya yang dinyatakan sebagai pemenang tender, meski tawarannya jauh lebih tinggi dibanding dua pesaing lainnya.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan keputusan panitia lelang yang memenangkan BUMN konstruksi tersebut. “Tidak mungkin PT Nindya Karya bisa menang tender lantaran nilai harga penawaran terlalu tinggi dibandingkan dengan PT Permata Anugerah Yalapersada maupun PT Lince Romauli Raya,” ujarnya, Senin (8/9/2025).

Menurut Uchok, jika keputusan itu tetap dipertahankan, publik patut curiga ada permainan dalam proses tender yang berpotensi merugikan keuangan negara. “Dengan nilai harga yang diajukan terlalu mahal, sangat jelas publik bisa menilai ada sesuatu yang tidak beres,” tegasnya.

Lebih lanjut, Uchok mengingatkan panitia tender agar tidak teledor. Ia menyinggung rekam jejak buruk PT Nindya Karya yang pernah tersangkut dalam sejumlah kasus korupsi besar.

Beberapa di antaranya adalah kasus korupsi pembangunan Dermaga Sabang yang menimbulkan kerugian negara hingga Rp313 miliar. Selain itu, perusahaan pelat merah ini juga disebut pernah terlibat dalam praktik pengaturan lelang dan pemberian fee pada proyek jalur kereta api Besitang–Langsa.

“Dengan catatan hitam seperti ini, sangat tidak pantas PT Nindya Karya diberi kepercayaan mengerjakan proyek tersebut. Panitia tender Kementerian PUPR harusnya menjadikan hal ini catatan penting,” pungkas Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan praktik korupsi kembali mencuat dari lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Proyek pengadaan papan tulis interaktif (Smart Board) yang menelan biaya ratusan miliar rupiah kini menuai sorotan tajam dari berbagai lembaga pemantau.

LPPN-RI (Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia), Buser Bhayangkara 74, dan Jurnal Polisi Nasional, menyoroti besarnya anggaran serta kualitas barang yang dianggap tak sepadan dengan nilai proyek.

Menurut data, proyek ini masuk dalam APBD 2024 dengan nilai Rp156,8 miliar. Namun, Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), membongkar adanya perbedaan mencolok dalam angka proyek tersebut.

“Proyek papan tulis interaktif atau Smart Board pada 2024 itu bukan Rp156,8 miliar, tapi mencapai Rp304,4 miliar. Ini angka yang fantastis dan sangat rawan penyimpangan,” tegas Uchok, Minggu (7/9/2025)

Uchok menambahkan, kualitas Smart Board yang sudah diterima oleh sekolah-sekolah di Kalteng justru diduga sangat rendah. Barang dengan nilai miliaran rupiah per unit itu tidak memenuhi standar kelayakan.

“Tim penyidik KPK perlu segera turun ke sekolah-sekolah untuk melihat langsung barang yang diterima. Jangan sampai uang rakyat habis hanya untuk barang jelek,” lanjutnya.

Keanehan lain yang terungkap adalah proses pengadaan. Alih-alih melalui mekanisme tender terbuka, proyek Smart Board justru dilakukan lewat E-Katalog.

Langkah ini diduga disengaja agar lepas dari pantauan publik, sekaligus mengaburkan potensi adanya kongkalikong antara vendor dan pejabat Dinas Pendidikan.

“Ini janggal dan patut didalami KPK. Ada dugaan kuat permainan busuk di balik pengadaan ini,” kata Uchok Sky.

CBA secara gamblang menyebut nama-nama yang harus segera dipanggil KPK untuk dimintai keterangan.

-M. Reza Pranowo, Kepala Dinas Pendidikan Kalteng

-Safrudin, Sekretaris Dinas Pendidikan

-H. Tutang, pejabat terkait dalam pengadaan

Selain itu, KPK juga diminta memeriksa PT Empat Pilar Suvarna, perusahaan yang diduga mendapat dua paket proyek Smart Board Interactive Flat Panel LBR86XSECM-O dengan nilai Rp40,8 miliar.

Kasus ini menunjukkan bahwa transparansi anggaran pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Jika benar ada permainan dalam proyek ratusan miliar ini, maka dugaan praktik korupsi yang merugikan negara harus diusut hingga ke akar.

“Tidak boleh ada pembiaran. KPK harus tegas. Uang rakyat jangan dipermainkan dengan proyek-proyek abal-abal,” pungkas Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Aksi joget sejumlah anggota DPR dalam Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025 masih menimbulkan polemik. Kritik tajam kini diarahkan kepada Putri Zulkifli Hasan atau akrab disapa Putri Zulhas, yang dinilai mendapat perlakuan istimewa dibandingkan rekannya sesama anggota dewan.

Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menuding adanya praktik pilih kasih dalam kasus ini. Pasalnya, sejumlah anggota DPR seperti Sadarestuwati, Uya Kuya, dan Eko Patrio sudah dijatuhi sanksi, sementara Putri Zulhas yang ikut berjoget justru tak tersentuh tindakan apapun.

“Banyak yang joget waktu Sidang Tahunan MPR, selain Sadarestuwati, Uya Kuya, dan Eko Patrio, sangat jelas di samping Eko itu ada Putri Zulkifli Hasan. Tapi kenapa dia tidak kena sanksi? Ada apa dengan Zulhas?” tegas Uchok, Sabtu (6/9).

Uchok menyebut, aksi joget di forum resmi kenegaraan jelas mencederai etika politik. Terlebih, sosok Putri bukanlah orang biasa. Ia adalah putri dari Zulkifli Hasan atau Zulhas, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan.

“Yang saya heran, kenapa Putri sama sekali tidak dikenai sanksi seperti Eko Patrio yang persis berdampingan waktu aksi joget itu. Apakah ini cerminan nilai-nilai KKN yang sudah lumrah dalam politik kita saat ini?” kata Uchok.

Lebih lanjut, Uchok menyoroti gaya hidup Putri yang kerap menampilkan diri sebagai sosok islami. Menurutnya, aksi joget di acara kenegaraan itu sama sekali tak mencerminkan nilai-nilai yang selama ini ditunjukkan.

Putri lahir pada 13 Mei 1988 dengan nama asli Futri Zulya Savitri. Ia kemudian mengubah namanya menjadi Putri Zulkifli Hasan melalui keputusan PN Jakarta Selatan pasca perceraian dengan Ahmad Mumtaz Rais pada 2022.

Selain berkarier di politik, Putri aktif sebagai pengusaha. Ia menjabat CEO PT Batin Medika Indonesia, pendiri Kids Republic School, serta mendirikan jaringan bisnis kecantikan dan kesehatan seperti Z Glow Clinic, Z Beauty, Kidz Clinic, hingga Z Medical.

Dalam Pemilu 2024, Putri terpilih sebagai anggota DPR RI dari dapil Lampung I dan kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan investasi. Ia juga dipercaya sebagai Ketua Fraksi PAN DPR RI periode 2024–2029.

Video yang beredar luas memperlihatkan Putri ikut berjoget bersama Eko Patrio dengan mengenakan kemeja bercorak biru, tersenyum sambil menggerakkan tangan mengikuti irama lagu Fa Mi Re. Namun, berbeda dengan Eko dan Uya Kuya yang langsung disanksi, Putri tetap melenggang tanpa teguran.

Hal ini memunculkan tudingan publik bahwa Zulhas, sang ayah sekaligus Ketua Umum PAN, melakukan intervensi agar Putri tak tersentuh hukuman.

“Zulhas tidak adil, pilih-pilih kasih. Mentang-mentang anaknya, Putri tidak dihukum. Sementara Eko dan Uya Kuya dihukum dengan seenaknya. Ini jelas mencederai rasa keadilan,” ujar Uchok.

Fenomena ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap perilaku anggota DPR yang dinilai kerap tak menghargai momen kenegaraan. Netizen ramai menyebut, kasus ini bukan hanya soal etika, tetapi juga mencerminkan wajah asli nepotisme politik di Indonesia.

Kini bola panas ada di tangan Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Publik menanti, apakah lembaga ini berani memberikan sanksi yang adil tanpa pandang bulu, atau justru semakin mengukuhkan stigma bahwa hukum dan aturan hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki “beking politik”.

MoneyTalk, Jakarta – Proyek Smart Classroom di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Tegal dengan pagu anggaran Rp17,28 miliar tengah menjadi sorotan. Direktur Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun tangan menyelidiki dugaan mark up dalam pengadaan 72 unit Interactive Flat Panel (IFP).

Menurut Uchok, harga yang ditetapkan dalam proyek tersebut terlampau mahal, yakni Rp207 juta per unit. Padahal, harga perangkat serupa di laman resmi PaDi UMKM Indonesia hanya berkisar Rp141,5 juta per unit.

“Artinya ada dugaan mark up sekitar Rp65 juta per unit. Kalau dikalikan 72 unit, potensi kerugian negara sangat besar. KPK harus segera turun ke Kota Tegal untuk menyelamatkan uang negara,” tegas Uchok dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).

Hingga kini, proyek Smart Classroom tersebut belum juga dieksekusi dan pemenang lelang belum diumumkan. Uchok menilai adanya tarik ulur pembagian fee proyek menjadi salah satu penyebabnya.

Ia juga mendesak agar KPK memanggil Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono, serta Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Tegal, Singgih, untuk dimintai keterangan.

“Kalau memang ada indikasi pembagian fee proyek, KPK harus bergerak cepat. Jangan sampai uang negara dirampok lewat modus pengadaan,” ujarnya.

Bahkan, informasi yang beredar di kalangan wartawan menyebut ada perusahaan yang sudah melakukan “setoran” kepada pihak-pihak tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, termasuk ke level “Tegal 1” dan “Tegal 3”.

Kasus ini diprediksi akan terus bergulir, terlebih jika KPK benar-benar melakukan penyelidikan mendalam terkait proyek senilai miliaran rupiah tersebut.

Dugaan Korupsi BUMD Jakarta Belasan Triliun, CBA: KPK Tak Berani Panggil Budi Karya Sumadi

 

Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia kembali mengungkap dugaan korupsi besar-besaran yang melibatkan sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Nilainya diperkirakan mencapai belasan triliun rupiah dengan pola penggelapan aset hingga kerja sama pengelolaan yang merugikan negara.

Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa, menyebut tiga perusahaan BUMD yang diduga terlibat, yakni PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PD Pasar Jaya, dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Ketiga BUMD itu disebut menjalin kerja sama dengan sedikitnya tujuh perusahaan swasta yang dikaitkan dengan pengusaha Fredie Tan (FT) sejak tahun 2002 hingga saat ini.

“Kerja sama tersebut sarat dengan indikasi penyimpangan, mulai dari penggelapan aset, penjualan aset jauh di bawah harga pasar, penunjukan langsung tanpa tender, hingga penggelapan pajak,” ujar Gabriel dalam siaran pers, Jumat (27/6/2025).

Dalam keterangannya, Gabriel juga menyinggung adanya keterlibatan pejabat tinggi di era Presiden Jokowi, termasuk mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sebelum menjadi menteri, Budi pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Jakarta Propertindo dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai KPK tidak berani menyentuh Budi Karya. “KPK saja takut sama beliau. Sampai sekarang tidak berani panggil. Budi Karya benar-benar orang sakti mandraguna di depan KPK,” kata Uchok dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).

Nama Budi Karya juga muncul dalam sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), 13 Januari 2025. Dalam persidangan itu, seorang pejabat Kemenhub menyebut pada 2019, Budi memberi tugas khusus untuk mengumpulkan dana Rp 5,5 miliar guna kebutuhan pemilihan presiden.

Gabriel menjelaskan, potensi kerugian negara berasal dari aset strategis yang dikelola secara bermasalah, antara lain di Sentra Industri PIK, TOHO Mutiara Pluit, Samudera Raya, Muara Karang, Hotel Permata Indah, Rumah Susun Blok MN Pluit, Pacuan Kuda Pulomas, ex-Diskotik Lucky Star, hingga sejumlah pasar dan ruko di Pluit serta kawasan Ancol.

Data KOMPAK juga mencatat, pada 2014 Kejaksaan Agung pernah menetapkan Fredie Tan sebagai tersangka dalam kasus serupa, namun penyidikan dihentikan tanpa alasan yang jelas. Bahkan, diduga ada oknum pejabat Kejagung saat itu yang ikut terlibat dan merangkap sebagai komisaris di perusahaan milik FT.

Di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, KOMPAK mendesak agar kasus ini dituntaskan.

“Kami minta Gubernur Pramono segera mengevaluasi tata kelola BUMD, dan KPK mengusut secara transparan semua pihak yang terlibat. Jangan sampai kerugian keuangan negara terus berlanjut,” tegas Gabriel.

Menurutnya, laporan resmi KOMPAK sudah disampaikan ke Gubernur DKI dan KPK sejak Maret 2025, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai keputusan sejumlah partai politik menonaktifkan kadernya di DPR RI seharusnya ditindaklanjuti dengan langkah nyata dari Presiden Prabowo Subianto.

‎Menurut Uchok, publik menantikan ketegasan Presiden untuk melakukan perombakan kabinet dengan mencopot pejabat yang dinilai bermasalah. “Ada desakan kuat dari masyarakat agar segera memberhentikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Tito Karnavian, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jika Prabowo tidak berani melakukan bersih-bersih, maka ia gagal menjadi harapan publik,” tegas Uchok Sky pada Senin (1/9).

‎Ia juga menyinggung sikap politisi Gerindra, Dasco, yang dinilai tidak seperti biasanya. Padahal, Dasco dikenal kerap vokal dalam menanggapi isu-isu politik. Namun, kali ini ia terlihat bungkam di tengah meningkatnya gelombang protes rakyat terhadap DPR. “Biasanya Dasco tampil lantang menyelesaikan persoalan bangsa dengan cepat. Tapi kini justru menghilang di tengah isu besar yang memicu kemarahan publik,” ungkap Uchok Sky

‎Di sisi lain, beberapa partai politik telah resmi menonaktifkan kader mereka dari keanggotaan DPR RI. Partai NasDem, lewat Ketua Umum Surya Paloh, memberhentikan sementara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem DPR RI, efektif mulai Senin.

‎Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengambil langkah serupa dengan menonaktifkan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari Fraksi PAN DPR RI berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

‎Sementara itu, Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderalnya, Sarmuji, mengumumkan pemberhentian sementara Adies Kadir dari Fraksi Golkar DPR RI dengan alasan penegakan disiplin serta etika anggota dewan.

MoneyTalk,Bogor –  Isu dugaan korupsi jual beli proyek di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor, makin meluas. Setelah didemo mahasiswa, pada kamis 28 agustus lalu, kini kasus dugaan jual beli proyek mendapat tanggapan dari Direktur Ekskutif Centre For Budget Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok, seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Polri, Kejaksaan sudah bergerak sebelum masyarakat berdemo.

Uchok menambahkan, dirinya merasa heran atas penomena jual beli proyek di ULPBJ Kabupaten Bogor, lantaran hingga kini belum ditindak oleh APH. “Mestinya APH sudah bertindak, sebelum masyarakat berdemo. Nah, anehnya kenapa sampai sudah didemo pun masih belum bertindak?,” ungkapnya, heran, sabtu (30/08/2025), kemarin.

Sebelumnya Uchok juga mengkritik, dugaan korupsi pengalihan anggaran APBD Kabupaten Bogor pada tahun 2024 hingga lebih 1 triliun. Ironisnya, anggaran tersebut digunakan secara ugal – ugalan dengan dibelanjakan barang yang tidak penting. Seperti pembelian Smart TV dan drum band di dinas pendidikan, pengadaan lampu PJU dan mebeler di dinas DPMD serta pembelian bus listrik di Dishub dan lain – lain.

“Anggaran yang semula direncanakan buat membangun Puskesmas dan peningkatan jalan malah dipakai membli drum band, TV dan lain – lain. Untuk apa ini?. Saya menduga ada korupsi disini. Dalam data kami, Kabupaten Bogor adalah satu pengelolaan anggaran yang paling parah. Untuk itu saya mendesak APH termasuk KPK segera mengusut dugaan korupsi di Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

Selain itu, seperti diberitakan sebelumnya, Kantor ULPBJ Kabupaten Bogor didemo ratusan mahasiswa karena diduga dengan maraknya praktik korupsi jual beli proyek di kantor tersebut. Hal ini juga diperkuat oleh pengakuan sejumlah kontraktor setempat.

Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang kontraktor, berinisial TS, dirinya tidak pernah menang saat mengikuti lelang lantaran tidak membayar upeti 12% kepada oknum kontraktor yang diduga mengatur seluruh jalannya lelang di Kantor ULPBJ Kabupaten Bogor, meski dirinya sudah menawar harga terendah.

Selain TS, seorang kontraktor berinisial JP, juga mengakui hal yang sama. Menurut JP, seluruh kontraktor di Kabupaten Bogor sudah mengetahui oknum kontraktor yang mengatur Pejabat ULPBJ Kabupaten Bogor.

Dia mengaskan bahwa oknum kontraktor yang mengatur seluruh proyek di Kabupten Bogor tersebut adalah berinisial SLO. Berdasarkan informasi yang didapat SLO ini adalah orang dekat Bupati Bogor.

Hingga berita ini ditayang, Bupati Bogor, Rudi Susmanto, enggan memberikan keterangan, meski berkali – kali dihubungi via pesan Whatsapp. (Roni)

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Agung untuk segera menyelidiki dugaan praktik ilegal yang melibatkan dua operator telekomunikasi besar, Indosat dan Tri. Kedua perusahaan tersebut disebut-sebut terlibat dalam skema aktivasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) ilegal dengan memanfaatkan data pribadi turis asing.

Menurut Uchok, praktik ini dilakukan dengan cara mengaktifkan IMEI ponsel ilegal melalui data paspor dan nomor SIM card yang diperoleh dari turis asing saat membeli kartu di bandara maupun konter resmi. “Aktivasi IMEI ilegal ini dipatok dengan harga jauh lebih murah dibanding tarif resmi, hanya sekitar Rp100 ribu – Rp120 ribu per perangkat,” ujar Uchok dalam keterangannya, Kamis (28/8).

Berdasarkan perhitungan CBA, dengan jumlah kunjungan turis tahun 2024, potensi transaksi dari skema ini bisa mencapai Rp1,6 triliun per tahun. Namun, kerugian negara jauh lebih besar. “Potensi kerugian sekitar Rp27,8 triliun jika kita menghitung dari biaya resmi pendaftaran IMEI iPhone 15 126 GB yang mencapai Rp1,5 juta bagi turis dengan NPWP, dan Rp2 juta lebih bagi turis yang tidak memiliki NPWP,” jelasnya.

Sejak 2020, pemerintah telah mewajibkan semua perangkat ponsel yang beroperasi di Indonesia memiliki IMEI resmi. Bagi turis asing, diberikan kelonggaran pendaftaran IMEI sementara selama 90 hari. Namun, celah regulasi ini diduga dimanfaatkan oknum yang bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk mengaktifkan ponsel hasil penyelundupan.

Uchok menambahkan, praktik ini terjadi secara masif di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bali, Pekanbaru, Bandung, hingga Batam. “Ribuan ponsel dapat diaktifkan hanya dalam hitungan jam. Ini jelas merugikan negara dan melanggar aturan,” tegasnya.

Selain merugikan negara, CBA menilai praktik ini juga melanggar sejumlah undang-undang, termasuk UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU Telekomunikasi, UU ITE, serta UU Perpajakan dan Kepabeanan. Konsumen pun ikut menjadi korban. Turis asing terjebak dalam penyalahgunaan identitas mereka, sementara pembeli lokal berisiko kehilangan fungsi ponsel jika IMEI mereka sewaktu-waktu diblokir.

CBA pun meminta Kejaksaan Agung untuk turun tangan mengusut dugaan keterlibatan Indosat dan Tri dalam kasus ini. “Kejaksaan harus segera membuka penyelidikan, karena ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi sudah menyangkut potensi tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan data pribadi turis asing,” pungkas Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, kasus penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel tidak bisa dilepaskan dari peran dua tokoh besar: mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Uchok, kedekatan Noel dengan Jokowi dan Prabowo justru menjadi pintu masuk yang menyeretnya pada jabatan politik sekaligus skandal. “Tertangkapnya Noel karena Jokowi dan Prabowo tidak memberitahu Noel, mana pintu rezeki, dan mana pintu penjara. Ini artinya, Jokowi dan Prabowo harus sama-sama bertanggung jawab secara moral kepada publik,” kata Uchok di Jakarta, Jumat (22/8).

Uchok mengungkapkan, selama era Jokowi, Noel dikenal sebagai figur yang kerap melaporkan para aktivis yang berseberangan dengan pemerintah. “Banyak aktivis yang dilaporkan Noel ke polisi, dan Jokowi membiarkan saja. Bahkan terlihat seperti sangat menikmati kondisi itu,” ujarnya.

Sementara pada era Prabowo, kedekatan itu berlanjut dengan pengangkatan Noel sebagai Wamenaker. Uchok menilai keputusan tersebut membuat Noel kian merasa dimanjakan. “Prabowo terlihat sangat menyayang dan memanjakan Noel. Padahal ada sejumlah kasus yang mencoreng, seperti dugaan keterlibatan dalam kasus Sritex dan masalah penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan. Tapi Prabowo justru seperti bingung, kadang menikmati, kadang tidak menyukai, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, lalu membiarkan saja,” tambahnya.

Lebih jauh, Uchok mempertanyakan lemahnya sistem komunikasi di lingkar kekuasaan. Ia menyinggung dugaan pemerasan terkait sertifikat P3 oleh Noel yang seharusnya sudah terdeteksi aparat intelijen. “Masa Noel peras perusahaan sertifikat P3, Presiden Prabowo tidak mendengar? Apakah tidak ada staf atau intel yang melaporkan ke Presiden? Ini menunjukkan betapa lemahnya sistem komunikasi presiden kita,” tegasnya.

CBA menilai, kasus ini bukan hanya soal perilaku individu Noel, melainkan juga potret bagaimana elite politik gagal memberi batasan moral kepada orang-orang dekatnya. Uchok menekankan, publik berhak menuntut pertanggungjawaban moral dari Jokowi maupun Prabowo atas kegaduhan yang timbul.

“Karena mereka, Noel jadi dekat dengan kekuasaan. Karena mereka juga, Noel bisa menjadi pejabat. Maka mereka harus ikut bertanggung jawab secara moral kepada rakyat,” pungkas Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Polemik kembali mencuat dalam proyek Rehab Total Gedung Sekolah Paket 1 dengan HPS (Harga Perkiraan Sementara) sebesar Rp383,4 miliar. Tender yang dimenangkan oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk ini dipersoalkan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi.

Menurut Uchok, kemenangan PT Jaya Konstruksi patut dicurigai dan sebaiknya segera dibatalkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia bahkan mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta turun tangan melakukan penyelidikan karena diduga terjadi praktik kongkalikong antara panitia tender dan pemenang lelang.

“PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama ini punya wajah hitam. Pernah terbukti bersekongkol dalam proyek Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (TIM) Tahap III. Atas kasus itu, KPPU menjatuhkan sanksi denda Rp11,2 miliar,” tegas Uchok, Rabu (20/8/2025).

Tender tahun 2025 ini diikuti oleh 108 perusahaan, namun hanya 7 perusahaan yang mengajukan penawaran harga. PT Jaya Konstruksi akhirnya ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai Rp321,1 miliar. Namun, menurut CBA, terdapat kejanggalan lantaran PT Brantas Abipraya mengajukan penawaran lebih rendah, namun justru digugurkan dengan alasan teknis.

“Brantas Abipraya seperti pura-pura kalah. Ini seperti drama agar publik tidak melihat ada persengkongkolan. Apalagi, Brantas sudah dapat jatah proyek lain di Rehab Total Gedung Sekolah Paket 4 senilai Rp258,4 miliar,” ungkap Uchok.

Proyek Paket 4 tersebut dikerjakan Brantas Abipraya di empat lokasi, yaitu SDN Cakung Timur 02, SDN Pondok Bambu 01, SMPN 91, SDN Pekayon 05/12 Jakarta Timur, serta SMKN 55 Jakarta Utara.

Sementara PT Jaya Konstruksi akan menangani sejumlah proyek besar di Paket 1, seperti:

-Pembangunan Kawasan SDN Tegal Alur 02/04 dan USB SMP

-Rehab Total SDN Jati Pulo 07 & alih fungsi SDN Jati Pulo 08 Pagi menjadi USB SMP

-Rehab Total SMA Negeri 33 Jakarta

-Rehab Total SMP Negeri 130 Jakarta & SDN Kota Bambu 01/02

-Rehab Total TK Negeri Meruya Selatan, Jakarta Barat

CBA menilai adanya “pembagian kue proyek” antara perusahaan pelat merah dengan perusahaan swasta besar. “Kalau indikasi ini dibiarkan, maka proyek ratusan miliar untuk pendidikan di Jakarta hanya jadi ajang bancakan, bukan untuk kepentingan siswa dan masyarakat,” tutup Uchok.