15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

Rekrutmen FKDM Jakarta 2026 Disorot, Jaksa Diminta Periksa Kepala Kesbangpol Terkait Anggaran 20260105_111245-768x384

Rekrutmen FKDM Jakarta 2026 Disorot, Jaksa Diminta Periksa Kepala Kesbangpol Terkait Anggaran

Hedi Batubara 14 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Proses seleksi anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2026-2031 tengah memicu kontroversi. Selain masalah transparansi, muncul dugaan pelanggaran prosedur keuangan daerah yang membuat aparat penegak hukum diminta untuk turun tangan.

​Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera memanggil Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Muhammad Matsani. Pemanggilan ini dinilai perlu guna mengklarifikasi sumber pendanaan seleksi dan mekanisme penunjukan Tim Seleksi (Timsel) yang dianggap tertutup.

​Persoalan utama yang menjadi sorotan adalah asal-usul anggaran pelaksanaan seleksi tahun 2026. Berdasarkan penelusuran pada APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, ditemukan fakta bahwa tidak tercantum nomenklatur khusus untuk biaya seleksi anggota FKDM 2026-2031.

​Muncul kekhawatiran bahwa Kesbangpol tetap menggunakan sisa anggaran tahun 2025 sebesar Rp260,4 juta yang sebelumnya sempat ditunda penggunaannya.

​”Apabila seleksi FKDM 2026 tetap dipaksakan menggunakan pos anggaran tahun 2025, ini adalah pelanggaran nyata terhadap prosedur keuangan daerah. Kejaksaan harus bergerak memeriksa Muhammad Matsani,” tegas Uchok Sky.

​Sebagai informasi, proses rekrutmen ini sejatinya direncanakan pada akhir 2025 namun berujung penundaan. Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam rapat koordinasi pada Senin (15/12/2025).

​Anggota Komisi A, Nuchbatillah, kala itu mengkritik tajam proses rekrutmen yang dinilai tidak inklusif. Menurutnya, mekanisme seleksi saat ini justru menjauhkan keterlibatan masyarakat luas, sehingga integritas forum yang berfungsi sebagai “mata dan telinga” pemerintah ini patut dipertanyakan.

​Selain masalah finansial, mekanisme penunjukan Tim Seleksi juga dianggap tidak transparan. Publik dan lembaga swadaya masyarakat menilai proses tersebut dilakukan secara sepihak tanpa sosialisasi yang memadai.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Kesbangpol DKI Jakarta belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan penggunaan anggaran lintas tahun dan kritik atas minimnya transparansi dalam proses rekrutmen tersebut.

BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, CBA dan Mahasiswa Desak Kejagung Bertindak Screenshot_20260214-093820

BPK Temukan Inefisiensi Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, CBA dan Mahasiswa Desak Kejagung Bertindak

Hedi Batubara 14 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Desakan agar Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera mengusut indikasi kerugian negara di tubuh PT Pupuk Indonesia (Persero) kian menguat. Tekanan publik ini muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2025 mengungkap kebocoran dan inefisiensi mencapai Rp12,59 triliun.

Laporan tersebut memuat sedikitnya 21 temuan, mulai dari pemborosan anggaran, potensi kerugian negara, hingga kekurangan penerimaan. Salah satu sorotan utama adalah indikasi mark-up harga senilai Rp1,91 triliun dalam pengadaan bahan baku NPK, batuan fosfat, dan Kalium Klorida yang disebut tidak melalui prosedur kompetitif berbasis e-procurement.

Selain itu, BPK juga menilai terdapat risiko ekspor non-transparan, karena penjualan urea dan amonia ke luar negeri dilakukan melalui mekanisme spot, bukan tender terbuka. Praktik ini dinilai membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan kecurangan.

Temuan lain berkaitan dengan investasi bermasalah pada proyek Kawasan Industri Pupuk Fakfak di bawah Pupuk Kaltim. Studi kelayakan yang lemah terkait lahan berpotensi memicu pembengkakan biaya minimal Rp2,96 triliun serta biaya hangus mencapai Rp250,92 miliar.

Sebelumnya, BPK juga mencatat pemborosan belanja subsidi pupuk periode 2020–2022 sebesar Rp2,92 triliun yang mayoritas berasal dari pengalokasian oleh perusahaan tersebut.

Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa temuan BPK merupakan dasar hukum kuat bagi aparat penegak hukum untuk memulai proses penyelidikan.

Ia mengingatkan komitmen pemberantasan korupsi yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto, sehingga tidak ada alasan menunda proses hukum.

“Jangan sampai Pupuk Indonesia, yang menjadi ujung tombak swasembada pangan, justru menjadi contoh bagaimana negara digerogoti dari dalam akibat manajemen yang mengabaikan rekomendasi BPK,” tegas Uchok, Sabtu (14/2/2026).

Desakan serupa datang dari Al Cautsar yang mewakili Lingkar Pemuda Mahasiswa Lawan Korupsi. Ia menilai angka Rp12,59 triliun bukan sekadar statistik, melainkan hak rakyat dan petani yang terancam hilang akibat tata kelola yang buruk.

Menurutnya, Kejagung harus bertindak tegas tanpa tebang pilih jika terbukti ada pelanggaran prinsip good corporate governance (GCG).

“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Temuan BPK tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus berujung pada penegakan hukum,” ujarnya.

BPK memperingatkan bahwa tanpa perbaikan kebijakan, tata kelola, dan strategi perusahaan, kinerja penyediaan pupuk nasional dapat terganggu. Dampaknya bukan hanya pada keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengancam kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Situasi ini menempatkan penanganan kasus dugaan inefisiensi di sektor pupuk sebagai ujian serius bagi komitmen penegakan hukum dan reformasi tata kelola BUMN di bidang strategis.

Sorotan Anggaran Makan Minum Sekda DKI Capai Rp6 Miliar, CBA: Perlu Evaluasi di Tengah Tekanan Ekonomi Uchok Sky Khadafi Direktur Center For Budget Analysis (CBA) 2

Sorotan Anggaran Makan Minum Sekda DKI Capai Rp6 Miliar, CBA: Perlu Evaluasi di Tengah Tekanan Ekonomi

Hedi Batubara 13 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Hampir tiga bulan menjabat sebagai nomor tiga di Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Uus Kuswanto mulai menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian datang dari Center For Budget Analisis (CBA) yang menyoroti besarnya alokasi anggaran makan dan minum untuk tahun 2026.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut nilai anggaran tersebut tergolong tinggi. Dengan nada kritik, ia menyampaikan bahwa total anggaran makan minum Sekda mencapai sekitar Rp6 miliar—angka yang dinilai cukup besar di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

“Berdasarkan temuan CBA, anggaran tersebut tercantum dalam Biro Umum dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta. Rinciannya meliputi belanja makan dan minum jamuan tamu Sekda sebesar Rp4.587.176.000 serta belanja makan dan minum rapat Sekda mencapai Rp1.445.000.000,” ungkap Uchok, Jumat (13/2/2026).

Besarnya alokasi untuk jamuan tamu yang mendekati Rp4,6 miliar menimbulkan tanda tanya publik terkait standar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Demikian pula anggaran rapat yang melampaui Rp1,4 miliar, memicu pertanyaan mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana daerah.

CBA menilai pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja non-prioritas, terutama yang berkaitan dengan konsumsi kegiatan birokrasi. Menurut Uchok, transparansi serta rasionalisasi anggaran menjadi penting agar penggunaan uang rakyat benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Sorotan ini muncul di tengah tuntutan publik agar pemerintah daerah lebih sensitif terhadap kondisi sosial-ekonomi warga. Sejumlah kalangan berharap alokasi belanja dapat lebih difokuskan pada program pelayanan publik, bantuan sosial, serta pembangunan yang berdampak luas.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekda DKI terkait kritik CBA tersebut. Namun, polemik ini diperkirakan akan terus bergulir seiring meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

CBA Soroti Dugaan “Double Anggaran” Rehabilitasi Gedung DPRD DKI 2026, Desak KPK Selidiki IMG-20251228-WA0082

CBA Soroti Dugaan “Double Anggaran” Rehabilitasi Gedung DPRD DKI 2026, Desak KPK Selidiki

Hedi Batubara 9 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) kembali menyoroti proyek rehabilitasi Gedung Kantor DPRD DKI Jakarta yang dinilai bermasalah. Lembaga tersebut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan terhadap kelanjutan proyek serupa pada tahun anggaran 2026.

Direktur CBA Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, sebelumnya CBA telah meminta KPK menyelidiki 19 proyek rehabilitasi Gedung DPRD DKI pada tahun anggaran 2025 dengan total nilai mencapai Rp50,3 miliar. Namun pada 2026, menurutnya, muncul kembali proyek dengan substansi serupa tetapi menggunakan nomenklatur berbeda.

“Pada tahun 2026, proyek rehabilitasi Gedung Kantor DPRD DKI Jakarta dijadikan satu nomenklatur dengan nama pemeliharaan atau rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Ia menilai perubahan nomenklatur tersebut justru menimbulkan kecurigaan. Anggaran rehabilitasi gedung DPRD DKI pada 2026 disebut mencapai Rp19 miliar, namun rincian bangunan yang akan diperbaiki tidak dijelaskan secara transparan seperti pada tahun sebelumnya.

“Ini terkesan hanya menjadi alibi agar aparat penegak hukum seperti KPK tidak bernafsu melakukan penyelidikan. Seolah-olah proyek tetap berjalan tetapi tidak menjadi perhatian publik,” ujarnya.

Uchok membandingkan dengan proyek tahun 2025 yang menurutnya memiliki rincian jelas mengenai bagian gedung yang akan direnovasi melalui 19 nomenklatur kegiatan. Sebaliknya, pada 2026 informasi tersebut dinilai kabur.

“Lucu jika anggaran yang seharusnya transparan malah dibuat tidak jelas. Dari anggaran Rp19 miliar, tidak terang gedung mana yang akan direhabilitasi,” lanjutnya.

CBA menduga proyek rehabilitasi tahun 2026 berpotensi berkaitan dengan 19 proyek tahun 2025 yang sebelumnya telah dianggarkan. Ia bahkan menyebut kondisi ini menyerupai praktik “double anggaran” yang patut ditelusuri aparat penegak hukum.

“Bisa diduga yang direhabilitasi adalah proyek lama yang diberi nama baru. Ini seperti barang lama yang tidak laku lalu diganti label. Karena itu wajib diselidiki oleh KPK,” pungkas Uchok Sky.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD DKI Jakarta maupun KPK terkait pernyataan CBA tersebut.

Sewa Mobil Dinas Wamen Agama Rp35 Juta per Bulan Disorot, CBA: Total Anggaran Tembus Rp1,2 Miliar 1770544854852

Sewa Mobil Dinas Wamen Agama Rp35 Juta per Bulan Disorot, CBA: Total Anggaran Tembus Rp1,2 Miliar

Hedi Batubara 8 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Anggaran sewa mobil dinas untuk Wakil Menteri (Wamen) Agama menjadi sorotan publik. Fasilitas kendaraan dinas yang disewa dengan biaya mencapai Rp35 juta per bulan dinilai terlalu tinggi di tengah seruan efisiensi anggaran negara.

Jika dihitung, biaya sewa tersebut mencapai Rp420 juta per tahun. Dalam rentang 2024 hingga 2026, total anggaran yang dikeluarkan negara untuk kebutuhan sewa mobil Wamen Agama disebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai angka tersebut mencengangkan, terutama ketika pemerintah sebelumnya menyerukan penghematan belanja negara.

“Angka Rp1,2 miliar seperti lonceng pengingat tentang prioritas anggaran yang perlu dipertanyakan. Apakah ini benar-benar demi kelancaran tugas Wamen, atau justru contoh bagaimana anggaran bisa cepat ‘terbang’ tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Uchok dalam keterangannya, Ahad (8/2/2026).

Ia menegaskan bahwa dana yang bersumber dari pajak rakyat seharusnya digunakan untuk kepentingan publik yang lebih luas, bukan sekadar memberikan kenyamanan fasilitas pejabat.

“Yang merasakan kenyamanan bukan rakyat pembayar pajak, melainkan pejabat yang duduk di kursi empuk mobil sewa tersebut. Bahkan pihak yang paling diuntungkan adalah vendor penyedia kendaraan yang mendapatkan proyek dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama,” tambahnya.

Uchok juga menyoroti belum adanya langkah penyelidikan dari aparat penegak hukum maupun audit menyeluruh dari lembaga auditor negara terkait anggaran sewa tersebut.

Menurutnya, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama perlu mempertimbangkan kembali setiap pengeluaran agar sejalan dengan harapan masyarakat. “Setiap rupiah harus memberikan nilai manfaat yang sebanding dengan kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan agar kebijakan anggaran tidak hanya membuat “roda mobil dinas berputar lancar di jalanan kota”, sementara masyarakat masih bergulat dengan persoalan pengangguran, PHK, dan menurunnya daya beli.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Agama terkait besaran anggaran maupun mekanisme pengadaan sewa kendaraan dinas tersebut.

CBA Minta Kejagung Selidiki Pembelian Laptop di Pemkab Sampang, Nilainya Ratusan Juta Tiap Tahun IMG-20251228-WA0082

CBA Minta Kejagung Selidiki Pembelian Laptop di Pemkab Sampang, Nilainya Ratusan Juta Tiap Tahun

Hedi Batubara 6 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) kembali menyoroti penggunaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, khususnya terkait pembelian perangkat laptop dan komputer pribadi (PC) yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun.

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa sebelumnya pihaknya pernah meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memanggil Bupati Sampang, Slamet Junaidi, terkait pembelian laptop pada tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp580.987.600 yang bersumber dari pos Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang.

“Namun kali ini kami kembali menemukan adanya pemborongan laptop di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2026 sebesar Rp126.888.100,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (6/2/2026).

Ia menambahkan, pada tahun sebelumnya, yakni 2025, instansi yang sama juga melakukan pembelian laptop atau PC dengan nilai anggaran mencapai Rp236.921.600.

Menurut Uchok, pola pengadaan perangkat teknologi tersebut terkesan berulang setiap tahun tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Tiap tahun Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang hanya selalu memborong laptop. Ini namanya pemborosan anggaran alias buang-buang uang saja. Tidak ada manfaatnya buat rakyat Sampang,” tegasnya.

Uchok juga menyoroti kejanggalan lain pada tahun 2025, ketika instansi tersebut disebut menganggarkan Rp137.837.200 hanya untuk tiga unit PC dan laptop. Nilai tersebut dinilai tidak wajar jika dibandingkan dengan jumlah barang yang dibeli.

Atas temuan tersebut, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pengadaan laptop, baik di Sekretariat Daerah maupun di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang.

“Karena itu, kami meminta Kejagung bersama BPK segera menyelidiki pemborongan laptop di lingkungan Pemkab Sampang,” pungkas Uchok.

CBA Minta Kejagung Selidiki Pemborosan Rp338,4 Miliar ATS Oracle di Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu IMG-20251228-WA0082

CBA Minta Kejagung Selidiki Pemborosan Rp338,4 Miliar ATS Oracle di Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu

Hedi Batubara 4 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analisis (CBA) meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) segera membuka penyelidikan terkait pengadaan Perpanjangan (Renewal) Annual Technical Support (ATS) Software License Oracle untuk Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai pengadaan ATS Oracle yang dilakukan secara berulang selama delapan tahun berturut-turut justru merupakan pemborosan uang negara tanpa manfaat nyata.

“Perpanjangan ATS di Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini hanya buang-buang duit negara saja. Tidak ada manfaat signifikan dari perpanjangan Software License Oracle SAKTI,” tegas Uchok Sky, Rabu (4/2/2026).

Menurut Uchok, selama ini pemilik ATS yang berada di luar negeri tidak pernah mendatangkan tenaga ahli asing untuk melakukan perbaikan maupun dukungan teknis atas sistem SAKTI milik Ditjen Perbendaharaan.

“Tidak pernah ada ahli dari luar negeri yang datang untuk memperbaiki atau memberikan dukungan teknis. Kalau ada masalah aplikasi, yang mengerjakan justru vendor pemenang aplikasi SAKTI, bukan pemilik Annual Technical Support yang ada di luar negeri,” ujarnya.

CBA menilai kondisi tersebut semakin memperkuat dugaan bahwa pembayaran ATS Oracle setiap tahun tidak relevan dengan kebutuhan riil, karena dukungan teknis tidak diberikan oleh pemilik lisensi ATS sebagaimana mestinya.

Lebih jauh, Uchok mengungkapkan bahwa total anggaran negara yang telah dihabiskan untuk pembelian ATS Oracle selama delapan tahun mencapai Rp338,4 miliar. Angka tersebut, menurutnya, layak menjadi objek penyelidikan aparat penegak hukum.

“Kami meminta Kejaksaan Agung segera membuka penyelidikan atas pembelian ATS Software License Oracle ini. Sudah delapan tahun berjalan dan uang negara yang habis sangat besar,” lanjutnya.

CBA juga menilai bahwa secara logika pengadaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan seharusnya cukup membeli satu kali ATS, bukan melakukan perpanjangan berulang setiap tahun.

“Seharusnya cukup membeli satu saja untuk Annual Technical Support Software License Oracle SAKTI, bukan diperpanjang terus-menerus setiap tahun,” kata Uchok.

Selain itu, CBA menyoroti pola pemenang pengadaan ATS Oracle yang dinilai tidak berubah dari tahun ke tahun. Uchok secara tegas menyebut PT Sisindokom Lintasbuana sebagai perusahaan yang patut dicurigai.

“Yang harus dicurigai dan dipanggil Kejagung adalah perusahaan pemenang Annual Technical Support Software License Oracle untuk SAKTI tiap tahun. Itu-itu saja, yakni PT Sisindokom Lintasbuana,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maupun PT Sisindokom Lintasbuana belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.

CBA Desak Kejagung Selidiki Proyek Pompanisasi DKI yang Digarap PT Nindya Karya Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

CBA Desak Kejagung Selidiki Proyek Pompanisasi DKI yang Digarap PT Nindya Karya

Hedi Batubara 4 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti pemberian dua proyek pompanisasi di DKI Jakarta kepada PT Nindya Karya pada tahun anggaran 2025. Proyek tersebut berada di bawah kewenangan Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, dengan total nilai mencapai Rp475,6 miliar.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai keputusan tersebut janggal dan patut dicurigai. Pasalnya, PT Nindya Karya secara historis memiliki rekam jejak kelam dalam sejumlah proyek nasional.

“Kelihatannya Ika Agustin Ningrum sangat baik kepada PT Nindya Karya. Namun kebaikan itu justru harus dicurigai karena perusahaan ini punya catatan serius terkait kasus korupsi,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya.

Ia mengungkapkan, dalam kasus pembangunan Dermaga Sabang, PT Nindya Karya telah terbukti terlibat tindak pidana korupsi dengan potensi kerugian negara mencapai Rp313 miliar. Selain itu, dalam proyek jalur kereta api Besitang–Langsa, perusahaan tersebut diduga terlibat praktik pengaturan lelang serta pemberian fee kepada pihak-pihak tertentu.

Meski memiliki rekam jejak bermasalah, pada tahun 2025 PT Nindya Karya justru kembali dipercaya mengerjakan dua proyek strategis pompanisasi, yakni Sistem Tata Air Pompa Kayu Putih dan Pompa Kampung Sawah, serta Sistem Tata Air Pompa Cilincing KBN.

“Seharusnya PT Nindya Karya tidak layak memenangkan tender proyek-proyek ini, mengingat keterlibatannya dalam kasus korupsi dan dugaan pengaturan lelang sebelumnya,” tegas Uchok Sky.

CBA menilai, nilai proyek yang sangat fantastis tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Oleh karena itu, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyelidikan terhadap dua proyek pompanisasi DKI Jakarta yang dikerjakan PT Nindya Karya.

Lebih lanjut, Uchok Sky menegaskan bahwa keputusan tersebut berpotensi mencederai komitmen Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang selama ini mendorong tata kelola pemerintahan bersih dan bebas dari perusahaan dengan rekam jejak buruk.

“Jika proyek ini dibiarkan, sama saja menampar wajah Gubernur DKI Jakarta yang ingin Dinas SDA bersih dan profesional,” katanya.

Atas dasar itu, CBA meminta Gubernur Pramono Anung untuk segera mencopot Ika Agustin Ningrum dari jabatan Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Pramono Anung Disorot soal Modifikasi Cuaca, CBA Nilai Tak Efektif hingga Diduga Sarat Masalah Anggaran Direktur Eksekutif CBA Uchok sky Khadafi

Pramono Anung Disorot soal Modifikasi Cuaca, CBA Nilai Tak Efektif hingga Diduga Sarat Masalah Anggaran

Hedi Batubara 29 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut masih ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai bagian dari upaya penanganan banjir di ibu kota. Bahkan, menurut Pramono, ada kesan sebagian pihak justru “senang” ketika Jakarta dilanda banjir.

Padahal, OMC merupakan salah satu langkah mitigasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem, khususnya saat potensi banjir meningkat. Namun kebijakan tersebut menuai kritik tajam dari sejumlah pihak.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Lukmanul Hakim, menilai kebijakan penanganan banjir melalui OMC yang dilakukan Gubernur Pramono Anung tidak tepat sasaran. Ia menyebut program yang bertujuan memindahkan awan hujan itu hanya menghambur-hamburkan uang.

“Biaya modifikasi cuaca bisa mencapai Rp300 juta untuk sekali penerbangan. Ini kebijakan yang tidak efektif dan membebani anggaran,” tegas Lukmanul Hakim.

Kritik juga datang dari Center for Budget Analisis (CBA). Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengaku geram dengan pola pelaksanaan OMC yang dinilainya bermasalah, khususnya terkait peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

“Saya gemes sekali dengan BPBD dan BMKG. Masa setiap kali Pramono Anung mau menangani banjir dengan OMC harus dimonopoli oleh BMKG,” ujar Uchok, Kamis (29/1/2026).

Ia menilai pelaksanaan OMC yang tidak melalui mekanisme lelang dan dilakukan secara swakelola berpotensi melanggar aturan. “Ini pelanggaran berat, bahkan bisa diduga korupsi jika tidak dilelang oleh BPBD DKI Jakarta,” tegasnya.

Sebelumnya, CBA juga telah meminta Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan terkait pengelolaan anggaran OMC tahun 2025 yang dilakukan secara swakelola oleh BMKG.

Di sisi lain, efektivitas OMC kembali dipertanyakan setelah banjir tetap terjadi di sejumlah wilayah Jakarta. Pada Kamis (29/1/2026), meskipun operasi modifikasi cuaca telah dilakukan, tercatat sebanyak 18 RT di wilayah DKI Jakarta terendam banjir.

Banjir tersebut disebabkan meluapnya debit air Kali Ciliwung akibat kiriman air dari hulu, yang dipicu hujan deras yang melanda DKI Jakarta dan sekitarnya pada Rabu (28/1/2026).

Kondisi ini semakin memperkuat perdebatan publik terkait efektivitas, transparansi anggaran, serta urgensi evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan banjir melalui Operasi Modifikasi Cuaca di Jakarta.

CBA Soroti Biaya Kesehatan dan Psikotes SIM: Uangnya Mengalir ke Mana? IMG-20251228-WA0082

CBA Soroti Biaya Kesehatan dan Psikotes SIM: Uangnya Mengalir ke Mana?

Hedi Batubara 26 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Mencuatnya informasi terkait biaya kesehatan dan psikotes dalam pengajuan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) kembali memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat. Pasalnya, biaya tersebut dinilai tidak jelas aliran dan mekanisme pertanggungjawabannya kepada negara.

Pengamat anggaran dari Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai ketidaktahuan publik terkait biaya kesehatan sebesar Rp50 ribu dan psikotes Rp100 ribu berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama karena biaya tersebut tidak tercatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Di sini akan terlihat adanya dugaan pungutan liar (pungli), karena uang tersebut tidak masuk ke dalam kas negara,” kata Uchok, Minggu (25/1/2026).

Menurutnya, setiap pungutan yang berkaitan dengan pelayanan publik seharusnya memiliki dasar hukum yang jelas serta mekanisme pengawasan yang transparan. Jika tidak, maka ruang penyalahgunaan akan terbuka lebar.

Sementara itu, saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho melalui pesan WhatsApp menyarankan agar persoalan tersebut dipertanyakan langsung kepada Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) dan Kapolres setempat.

“Monggo ke Dirlantas yang menangani langsung atau ke Kapolres nya suwun,” tulis Agus dalam pesan singkatnya.

Namun, ketika awak media menindaklanjuti arahan tersebut dengan menghubungi Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Komarudin S.I.K., M.M., muncul penjelasan yang berbeda. Komarudin menegaskan bahwa pihak Ditlantas tidak memiliki kewenangan atas pengelolaan biaya kesehatan maupun psikotes.

“Silakan ditanyakan langsung sama yang kelola kesehatan dan psikologi, karena bukan ranah kami. Kami tidak mengurus honor dokter dan psikolog,” tulis Komarudin melalui WhatsApp, Senin (19/1).

Meski demikian, Komarudin menegaskan bahwa biaya pembuatan dan perpanjangan SIM sudah diatur secara jelas dalam PNBP. Ia mempersilakan masyarakat untuk melaporkan jika menemukan pungutan di luar ketentuan tersebut.

“Biaya pembuatan dan perpanjangan SIM diatur dan sesuai PNBP. Kalau ada yang lebih dari itu silakan dilaporkan. Untuk biaya kesehatan silakan tanya dokter, untuk biaya psikotes silakan tanya ke psikolog karena itu profesi,” sambungnya.

Perbedaan pernyataan antara Kakorlantas Polri dan Dirlantas Polda Metro Jaya ini, menurut Uchok, justru memperlihatkan ketidakpastian tata kelola yang berujung pada kebingungan masyarakat.

“Ketika institusi negara saling melempar kewenangan, publik akhirnya tidak tahu harus bertanya dan mengadu ke mana. Ini berbahaya dalam konteks transparansi anggaran,” tegas Uchok.

Ia menilai, tanpa mekanisme kontrol dan pencatatan resmi oleh pemerintah, dana kesehatan dan psikotes dalam pengurusan SIM berpotensi “menguap” tanpa kejelasan penggunaan dan pertanggungjawaban.

“Negara seolah kehilangan kendali atas dana yang dipungut dari masyarakat. Ini perlu audit dan penjelasan terbuka agar tidak menjadi preseden buruk dalam pelayanan publik,” pungkasnya.

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026