15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

Sorotan Anggaran Lift Rp1,8 Miliar di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, CBA Minta Kejati DKI Selidiki Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi

Sorotan Anggaran Lift Rp1,8 Miliar di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, CBA Minta Kejati DKI Selidiki

Hedi Batubara 7 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Anggaran proyek pemeliharaan lift di Kantor Wali Kota Jakarta Barat pada tahun 2024 menjadi sorotan publik. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai nilai proyek tersebut tidak masuk akal karena mencapai total sekitar Rp1,8 miliar hanya untuk kegiatan pemeliharaan lift dengan merek yang berbeda.

Proyek tersebut terjadi saat Uus Kuswanto masih menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Barat sebelum kemudian dipercaya menduduki jabatan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta pada masa pemerintahan Gubernur Pramono Anung.

Menurut Uchok Sky, terdapat dua proyek pemeliharaan lift di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Barat yang nilainya cukup fantastis. Proyek pertama adalah pemeliharaan lift merek Toshiba dengan nilai anggaran mencapai Rp1,5 miliar. Sementara proyek kedua adalah pemeliharaan lift merek Mitsubishi dengan nilai sekitar Rp352 juta.

“Dua proyek pemeliharaan lift ini anggarannya sangat fantastis. Totalnya sekitar Rp1,8 miliar hanya untuk pemeliharaan lift dengan merek yang berbeda,” kata Uchok Sky dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (7/3/2026).

Ia menilai terdapat kejanggalan dalam perbedaan nilai anggaran kedua proyek tersebut. Pasalnya, keduanya sama-sama berfokus pada kegiatan pemeliharaan lift, namun memiliki selisih nilai yang cukup jauh.

“Anggaran dua proyek pemeliharaan lift ini cukup janggal karena sama-sama fokus pada pemeliharaan, tetapi nilai anggarannya sangat berbeda. Hal ini tentu menimbulkan banyak kecurigaan di tengah publik,” ujarnya.

Selain itu, Uchok juga menyoroti sistem pengadaan yang digunakan dalam proyek tersebut. Kedua proyek diketahui menggunakan metode e-purchasing, yang menurutnya justru membuat transparansi proyek semakin sulit dipantau publik.

“Metode yang digunakan adalah e-purchasing. Ini justru membuat pengawasan publik menjadi semakin gelap jika tidak disertai keterbukaan informasi yang memadai,” katanya.

Atas dasar itu, CBA mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki proyek tersebut guna memastikan tidak ada penyimpangan anggaran.

“Kami meminta kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk membuka penyelidikan terhadap dua proyek pemeliharaan lift di Kantor Wali Kota Jakarta Barat tersebut,” tegas Uchok.

Ia juga meminta agar pihak-pihak terkait dipanggil untuk dimintai klarifikasi, termasuk pejabat yang saat itu bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.

“Jangan lupa panggil juga pihak terkait, termasuk Sekretaris Daerahnya, Pak Pramono Anung, serta Pak Uus Kuswanto untuk memberikan penjelasan,” pungkasnya.

Sorotan terhadap proyek-proyek pengadaan di lingkungan pemerintah daerah memang kerap menjadi perhatian publik. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dinilai penting untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik.

Dua Kapal Tanker Pertamina Terjebak di Selat Hormuz, CBA Nilai Kinerja Dirut Simon Mantiri Lemah Antisipasi Konflik 1758689471845

Dua Kapal Tanker Pertamina Terjebak di Selat Hormuz, CBA Nilai Kinerja Dirut Simon Mantiri Lemah Antisipasi Konflik

Hedi Batubara 6 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Dua kapal kargo minyak milik PT Pertamina (Persero) dilaporkan terjebak di kawasan Selat Hormuz di tengah memanasnya konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat. Saat ini kedua kapal tanker tersebut dikabarkan bersandar untuk mencari lokasi yang lebih aman dari potensi eskalasi perang di kawasan tersebut.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kemampuan manajemen Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dalam mengantisipasi dampak konflik geopolitik terhadap jalur distribusi energi.

Menurut Uchok, seharusnya manajemen Pertamina sudah menyiapkan skenario alternatif ketika situasi geopolitik di Timur Tengah mulai memanas dan potensi penutupan Selat Hormuz oleh Iran semakin terbuka.

“Seharusnya Simon Aloysius Mantiri mencari cara lain. Ketika Presiden Prabowo Subianto dinilai berpihak kepada kepentingan Amerika dan tidak menjalankan politik bebas aktif, maka risiko penutupan Selat Hormuz oleh Iran dalam konflik Iran melawan Amerika dan Israel sudah bisa diprediksi,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Namun menurutnya, langkah antisipasi tersebut tidak terlihat dalam kebijakan perusahaan. Akibatnya, dua kapal tanker Pertamina tetap melaju melewati jalur Selat Hormuz hingga akhirnya terjebak di kawasan tersebut.

“Cara lain itu ternyata tidak ditemukan dalam pikiran seorang Simon Aloysius Mantiri. Sehingga dua kapal kargo minyak milik Pertamina tetap melaju di Selat Hormuz dan sekarang terjebak di sana,” katanya.

Uchok menilai kondisi ini berpotensi merugikan Pertamina, terutama karena belum ada kepastian kapan kapal-kapal tersebut dapat kembali melintas dengan aman. Padahal, menurutnya, Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ketersediaan pasokan bahan bakar minyak bagi masyarakat.

“Gara-gara tidak punya ide brilian untuk menemukan jalan lain, yang tetap rugi adalah Pertamina. Belum tahu kapan dua kapal tersebut bisa melewati Selat Hormuz, sementara Pertamina harus menyediakan BBM tepat waktu untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meragukan efektivitas jalur diplomasi yang mungkin ditempuh pemerintah Indonesia untuk membantu kapal-kapal tersebut keluar dari kawasan konflik.

“Kalaupun pemerintah atau Pertamina melakukan negosiasi melalui jalur diplomasi, kemungkinan besar akan ditolak Iran. Dunia internasional sudah mengetahui posisi Indonesia yang dianggap dekat dengan Amerika dan Israel,” lanjut Uchok.

Sebagai solusi, Uchok menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan bantuan dari negara lain yang memiliki hubungan strategis dengan Iran.

“Jalan satu-satunya adalah meminta bantuan kepada China atau Rusia. Iran cenderung mendengar dua negara tersebut. Bahkan kapal-kapal tanker dari dua negara itu banyak diberitakan masih bisa melewati Selat Hormuz yang diblokade Iran,” pungkasnya.

CBA Desak Kejati DKI Geledah Dirut PT PLN dalam Dugaan Korupsi Proyek Migrasi Pembangkit Rp219 Miliar Padhi: Reda Manthovani Layak Menjadi Jaksa Agung

CBA Desak Kejati DKI Geledah Dirut PT PLN dalam Dugaan Korupsi Proyek Migrasi Pembangkit Rp219 Miliar

Hedi Batubara 6 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memperluas penyidikan dalam kasus dugaan korupsi proyek migrasi unit pembangkitan listrik di PT PLN Indonesia Power. Ia meminta penyidik melakukan penggeledahan terhadap sejumlah pejabat tinggi di lingkungan PT PLN (Persero) guna mengungkap secara tuntas perkara tersebut.

Menurut Uchok Sky, penyidik perlu segera menggeledah kantor maupun kediaman Direktur Utama PLN, Direktur Utama PLN Indonesia Power, serta Direktur Operasi Batubara PLN Indonesia Power. Langkah tersebut dinilai penting untuk menelusuri dokumen, komunikasi internal, hingga bukti elektronik yang berpotensi mengungkap keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan proyek tersebut.

“Jika Kejati DKI serius mengungkap perkara ini sampai ke akar-akarnya, maka penggeledahan harus diperluas hingga ke level pimpinan, termasuk Dirut PLN, Dirut PLN Indonesia Power, dan Direktur Operasi Batubara PLN IP,” kata Uchok Sky di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Uchok menilai dugaan korupsi pada proyek migrasi unit pembangkitan tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya persetujuan atau setidaknya pengetahuan dari level manajemen puncak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diminta tidak berhenti pada level pelaksana teknis maupun kontraktor saja.

Menurut analisis CBA, terdapat indikasi bahwa proses tender proyek tersebut sarat kepentingan tertentu. Bahkan, Uchok menyebut adanya dugaan keterkaitan proyek dengan kepentingan pembiayaan politik menjelang kontestasi nasional.

“CBA melihat adanya indikasi kuat bahwa tender proyek ini berkaitan dengan kepentingan pembiayaan politik, baik untuk pilkada maupun pilpres, guna mendukung calon-calon tertentu,” ujarnya.

Ia menambahkan, praktik penggelembungan anggaran atau mark up pada proyek strategis negara sering kali menjadi pintu masuk praktik korupsi yang terstruktur dan melibatkan banyak pihak. Karena itu, penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, proses tender, hingga pelaksanaan proyek.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penggelembungan kegiatan migrasi unit pembangkitan pada PT PLN Indonesia Power Tahun Anggaran 2024.

Penggeledahan dilakukan oleh Bidang Tindak Pidana Khusus bersama Bidang Intelijen Kejati DKI Jakarta untuk mencari serta mengamankan alat bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Kasus ini berkaitan dengan proyek Migrasi Unit Pembangkitan Surabaya Unit 3 dari 500 kV ke 150 kV dengan pagu anggaran sebesar Rp219,3 miliar. Proyek tersebut diketahui dilaksanakan oleh PT High Volt Technology dengan nilai kontrak sekitar Rp177,6 miliar.

Dalam proses penyidikan, tim penyidik sebelumnya telah menggeledah kantor PT High Volt Technology yang berada di Gedung Office 88 Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Selain itu, dua rumah yang berlokasi di kawasan Depok dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, juga turut digeledah.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen penting serta perangkat elektronik yang dinilai relevan untuk kebutuhan pembuktian perkara.

Uchok Sky menegaskan bahwa pengusutan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih. Menurutnya, publik perlu melihat bahwa penegakan hukum benar-benar menyentuh semua pihak yang diduga terlibat, termasuk pejabat tinggi di lingkungan perusahaan negara.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada pihak vendor atau pelaksana proyek. Jika memang ada keterlibatan pejabat tinggi di PLN atau PLN Indonesia Power, maka harus diungkap secara terang-benderang,” tegasnya.

CBA berharap langkah tegas aparat penegak hukum dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor energi, khususnya pada proyek-proyek strategis ketenagalistrikan yang menggunakan dana besar dan berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

CBA Minta Dirjen Hubla Bertanggung Jawab atas Kasus Korupsi PNBP Jasa Pandu Kapal di Belawan IMG-20260305-WA0084

CBA Minta Dirjen Hubla Bertanggung Jawab atas Kasus Korupsi PNBP Jasa Pandu Kapal di Belawan

Hedi Batubara 5 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Penetapan tiga mantan Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Belawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) jasa pandu kapal oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara mendapat sorotan dari kalangan pengamat anggaran.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai penyidikan perkara tersebut tidak boleh berhenti hanya pada level pejabat daerah. Ia meminta agar pejabat di tingkat pusat juga dimintai pertanggungjawaban.

Menurut Uchok, secara struktural pengawasan terhadap Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di lingkungan Kementerian Perhubungan.

“Kalau sampai terjadi kebocoran PNBP dari jasa pandu kapal hingga miliaran rupiah, maka ini menunjukkan adanya kelemahan pengawasan. Dirjen Hubla tidak bisa lepas tangan karena secara struktur mereka yang bertanggung jawab atas pengawasan KSOP,” ujar Uchok dalam keterangannya kepada wartawan.

Karena itu, ia meminta penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk memanggil dan memeriksa Direktur Jenderal Perhubungan Laut guna mengklarifikasi sistem pengawasan yang berjalan selama ini.

“Dirjen Hubla harus dipanggil untuk diperiksa, karena jabatan tersebut memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap KSOP di seluruh Indonesia, termasuk di Belawan,” tegasnya.

Selain itu, Uchok juga meminta penyidik memperluas penyidikan dengan menelusuri potensi kebocoran PNBP pada tahun berikutnya.

“Terkait PNBP tahun 2025, Dirjen Hubla juga harus dipanggil untuk diperiksa. Jangan sampai penyidikan hanya berhenti pada periode 2023–2024, sementara potensi praktik yang sama masih terjadi setelahnya,” kata Uchok.

Ia menilai langkah tersebut penting agar penyidikan benar-benar membongkar akar persoalan dan memastikan tidak ada lagi kebocoran penerimaan negara dari sektor jasa kepelabuhanan.

“Kasus ini harus dibuka secara menyeluruh agar pengelolaan PNBP di sektor kepelabuhanan menjadi transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

CBA Soroti Anggaran Sewa Kendaraan Rp4,4 Miliar di KKP, Minta Kejagung Turun Tangan 20260105_111245-768x384

CBA Soroti Anggaran Sewa Kendaraan Rp4,4 Miliar di KKP, Minta Kejagung Turun Tangan

Hedi Batubara 5 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Anggaran sewa kendaraan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjadi sorotan publik. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai terdapat kejanggalan dalam proyek sewa kendaraan pimpinan di Biro Umum Sekretariat Jenderal KKP dengan nilai mencapai Rp4.465.989.000 untuk tahun anggaran 2026.

Menurut Uchok, di tingkat satuan kerja seperti Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, anggaran sewa kendaraan untuk kedatangan tamu pejabat pusat setingkat dirjen atau eselon I ke atas tercatat sebesar Rp4 juta untuk delapan hari kerja. Jika dirata-rata, biaya sewanya sekitar Rp500 ribu per hari.

“Artinya, untuk kebutuhan operasional tamu pejabat tinggi selama delapan hari, anggarannya jelas dan rinci. Per hari Rp500 ribu. Itu masih masuk akal dan transparan,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (5/3/2026).

Namun, ia mempertanyakan proyek “Sewa Kendaraan Pimpinan” di Biro Umum Setjen KKP yang nilainya mencapai Rp4,4 miliar selama 12 bulan pada 2026. Dalam dokumen anggaran tersebut, kata Uchok, tidak dijelaskan secara detail berapa unit kendaraan yang akan disewa maupun siapa saja pimpinan yang menjadi pengguna fasilitas tersebut.

“Ini yang aneh. Tidak dicantumkan jumlah kendaraan, tidak disebutkan pimpinan mana yang akan menggunakan. Padahal, dalam proyek lain di unit yang sama dengan anggaran Rp150 juta, disebutkan jelas satu unit untuk operasional pimpinan eselon II,” tegasnya.

Uchok menilai perbedaan tingkat transparansi antara anggaran kecil dan anggaran besar tersebut menimbulkan pertanyaan serius. Ia menduga adanya upaya pengaburan informasi publik dalam proyek dengan nilai miliaran rupiah tersebut.

“Kalau anggaran kecil sangat transparan. Tapi kalau sudah menyentuh Rp4,4 miliar, justru gelap. Ini patut diduga ada yang tidak beres,” ujarnya.

Atas dasar itu, CBA meminta Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penyelidikan terhadap proyek sewa kendaraan pimpinan di Biro Umum Setjen KKP tersebut.

“Kami minta Kejaksaan Agung segera turun tangan untuk membuka penyelidikan. Jangan sampai praktik anggaran yang janggal ini terus berulang dan merugikan keuangan negara,” pungkas Uchok.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KKP terkait tudingan dan permintaan penyelidikan tersebut.

Sorotan Anggaran Baznas Nasional 2023–2024 Viral, CBA: Belanja Amil dan Perjalanan Dinas Perlu Diaudit IMG-20251228-WA0082

Sorotan Anggaran Baznas Nasional 2023–2024 Viral, CBA: Belanja Amil dan Perjalanan Dinas Perlu Diaudit

Hedi Batubara 4 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Laporan keuangan 2023–2024 milik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menjadi sorotan publik setelah beredar luas di media sosial X dan Threads. Warganet memperdebatkan sejumlah pos anggaran, khususnya belanja untuk amil serta perjalanan dinas yang dinilai mengalami lonjakan signifikan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut kenaikan anggaran tersebut perlu penjelasan terbuka kepada publik. Menurutnya, sebagai lembaga yang mengelola dana zakat umat, Baznas harus mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

“Belanja untuk amil harus proporsional dan sesuai ketentuan. Kalau ada kenaikan signifikan, publik berhak tahu apa urgensinya,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Dalam dokumen yang beredar, anggaran makan dan minum amil pada 2023 tercatat sekitar Rp2,1 miliar. Pada 2024, angka itu disebut meningkat menjadi lebih dari Rp3 miliar atau naik sekitar Rp916 juta.

Kenaikan ini memicu kritik karena dianggap tidak mencerminkan semangat penghematan dalam pengelolaan dana zakat. Sejumlah warganet membandingkan angka tersebut dengan potensi bantuan sosial yang bisa disalurkan kepada mustahik—mulai dari paket sembako hingga bantuan pendidikan anak yatim.

Namun, sebagian pihak juga mengingatkan bahwa belanja operasional, termasuk konsumsi dalam kegiatan resmi, merupakan bagian dari kebutuhan organisasi. Meski demikian, transparansi rincian penggunaan anggaran dinilai menjadi kunci untuk meredam polemik.

Tak hanya belanja konsumsi, pos perjalanan dinas juga menuai perhatian. Data yang beredar menunjukkan anggaran perjalanan dinas pada 2022 sebesar Rp7,5 miliar, turun menjadi Rp5,5 miliar pada 2023, namun melonjak pada 2024 hingga sekitar Rp10,8 miliar.

Uchok menilai fluktuasi tersebut perlu dijelaskan secara detail. “Perjalanan dinas harus berbasis kebutuhan program dan target kinerja, bukan sekadar rutinitas,” katanya. Ia mendorong adanya audit menyeluruh agar publik mendapatkan gambaran utuh mengenai manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat nasional, Baznas memegang mandat besar dalam mengelola dana umat. Berdasarkan regulasi, sebagian dana zakat memang dapat digunakan untuk operasional dan hak amil, namun batasannya telah diatur agar tidak mengurangi substansi penyaluran kepada mustahik.

Pengamat tata kelola keuangan publik menilai, polemik ini seharusnya menjadi momentum perbaikan. Transparansi laporan keuangan secara rinci, publikasi indikator kinerja, serta audit independen dinilai penting untuk menjaga kredibilitas lembaga.

“Kepercayaan adalah modal utama pengelolaan zakat. Tanpa itu, partisipasi masyarakat bisa menurun,” ujar seorang analis kebijakan publik.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Baznas terkait detail kenaikan sejumlah pos anggaran tersebut. Publik kini menunggu klarifikasi terbuka guna memastikan bahwa pengelolaan zakat tetap berpihak pada kepentingan umat dan sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Dirut Pertamina dan Menteri ESDM Terancam “Disemprot” Prabowo, CBA: Stok BBM Cuma 20 Hari! IMG-20260303-WA0106

Dirut Pertamina dan Menteri ESDM Terancam “Disemprot” Prabowo, CBA: Stok BBM Cuma 20 Hari!

Hedi Batubara 3 Maret 2026

MoneyTalk, Jakarta – Situasi geopolitik global kembali memanas setelah Selat Hormuz dikabarkan ditutup oleh Teheran. Dampaknya tak hanya mengguncang pasar energi dunia, tetapi juga memicu kekhawatiran di dalam negeri. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut kondisi ini bisa berubah menjadi “mimpi buruk” bagi petinggi sektor energi Indonesia.

Sebelumnya, pada akhir 2025, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, sempat mendapat sorotan positif setelah berhasil memboyong 1 juta barel minyak mentah dari Aljazair, Afrika Utara, menggunakan kapal MT Spyros yang bersandar di perairan selatan Cilacap. Pengadaan tersebut dinilai sebagai langkah strategis di tengah dinamika pasokan global.

Namun, menurut Uchok, kebanggaan itu kini berpotensi berubah menjadi kepanikan.

“Tenang saja Simon Aloysius Mantiri,” ujar Uchok menyindir, merujuk pada pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang sebelumnya memastikan stok BBM nasional aman untuk 20 hari ke depan meski Selat Hormuz diblokade Iran, Selasa (3/3/2026).

Uchok menilai, angka 20 hari tersebut justru menjadi alarm keras bagi pemerintah. Ia memperingatkan, jika dalam rentang waktu itu pemerintah gagal mengamankan pasokan tambahan atau terjadi lonjakan harga minyak dunia secara drastis, maka dampaknya akan terasa langsung pada stabilitas ekonomi dan sosial di dalam negeri.

“Yang jelas setelah 20 hari, Simon Aloysius Mantiri dan Bahlil Lahadalia siap-siap ‘disemprot’ alias dimarahi oleh Presiden,” kata Uchok. Ia bahkan memprediksi potensi kenaikan harga BBM bisa “naik tinggi di atas langit Teheran” jika distribusi terganggu dan pemerintah tidak sigap mengambil langkah darurat.

Dalam pernyataannya, Uchok juga menyinggung aspek politik dari krisis energi ini. Ia menyebut posisi Menteri ESDM lebih rentan dibandingkan Dirut Pertamina.

“Siap-siap Bahlil Lahadalia dicopot sebagai Menteri ESDM,” ujarnya. Sementara itu, ia berpendapat bahwa Simon Aloysius Mantiri kemungkinan relatif aman dari pergantian jabatan.

Isu ini tentu menambah tekanan terhadap kabinet pemerintahan Prabowo Subianto, yang dihadapkan pada tantangan besar menjaga ketahanan energi nasional di tengah konflik global.

Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak dunia. Sekitar 20 persen pasokan minyak global melewati jalur ini setiap hari. Penutupan atau gangguan distribusi di kawasan tersebut berpotensi langsung mendorong lonjakan harga minyak mentah internasional.

Bagi Indonesia yang masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, gangguan di Selat Hormuz bisa memicu tekanan pada neraca perdagangan, subsidi energi, hingga stabilitas harga BBM domestik.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian ESDM menyatakan telah menyiapkan skenario mitigasi, termasuk optimalisasi stok cadangan, diversifikasi sumber impor, serta percepatan distribusi dari kilang dalam negeri.

Namun demikian, pernyataan Uchok Sky memperlihatkan bahwa publik dan pengamat anggaran masih meragukan daya tahan sistem energi nasional jika krisis berlangsung lebih dari beberapa pekan.

Kejari Kota Bekasi Dituding Mandul dalam Tangani Kasus Dugaan Korupsi PD Migas 20260105_111245-768x384

Kejari Kota Bekasi Dituding Mandul dalam Tangani Kasus Dugaan Korupsi PD Migas

Hedi Batubara 20 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Sorotan terhadap dugaan skandal migas di Kota Bekasi kembali mencuat. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai penanganan perkara ini tidak boleh berhenti di tahap wacana, apalagi jika menyangkut potensi kerugian negara ratusan miliar rupiah.

Ia menegaskan, aparat penegak hukum harus menunjukkan keberanian membongkar perkara yang berkaitan dengan sektor energi daerah, yang selama ini rawan menjadi ladang rente.

“Selain keseriusan dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Belakangan, kejaksaan terus menunjukan keseriusannya dalam upaya pemberantasan korupsi. Skandal migas Kota Bekasi pun jangan sampai dibiarkan,” kata Uchok, Jumat (20/2/2026).

Uchok menilai, upaya efisiensi anggaran yang tengah dicanangkan pemerintah pusat justru akan kehilangan makna jika praktik korupsi di daerah tidak disentuh secara serius.

Menurutnya, saat ini Presiden Prabowo tengah melakukan efisiensi anggaran. Dengan demikian upaya penegak hukum harus makin serius lagi dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi.

“Bakal percuma kalau anggarannya diefisiensikan tapi praktik korupsinya dibiarkan, apalagi sampai dipetieskan,” ungkap Uchok.

Ia pun menyebut pihaknya mendukung langkah Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang disebut telah melakukan ekspos perkara ke tingkat kejaksaan tinggi hingga pusat. Namun CBA mengingatkan, publik menunggu realisasi janji, bukan sekadar proses administratif.

Pihaknya pun mendukung penuh dan berharap kepada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi yang kabarnya sudah melakukan ekspos di Kajati dan Kejagung untuk meningkatkan status hukum skandal Migas Kota Bekasi dalam waktu dekat.

“Sesuai janji Kejari proses hukum akan ditindaklanjuti pada 2026 setelah proses penyelidikan sudah dilakukan pada 2025, maka kita menunggu janjinya itu,”tutup Uchok.

Aroma Manipulasi di Balik Dividen PT Migas

Kritik CBA tidak muncul tanpa dasar. Kinerja PT Migas (Perseroda) milik Pemerintah Kota Bekasi dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan akuntansi.

Meski perusahaan melaporkan setoran dividen Rp1,7 miliar pada 2024, laporan keuangan audited justru menunjukkan situasi yang tidak sepenuhnya sehat. PT Migas mencatat laba Rp4,6 miliar, namun tidak memiliki investasi permanen karena masih dibebani saldo rugi akumulasi Rp1,62 miliar.

Dalam standar akuntansi pemerintahan, kondisi ini semestinya menghalangi pengakuan pembagian laba. Artinya, klaim keberhasilan setoran dividen berpotensi hanya menjadi alat pencitraan fiskal.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, sebelumnya juga mengingatkan bahwa besarnya penyertaan modal daerah tidak sebanding dengan pengembalian yang diterima pemerintah.

“Kalau kita tengok audit BPK tahun 2013, penyertaan modal di PD Migas atau PT Migas (Perseroda) sudah mencapai Rp3,1 miliar. Pada tahun 2009 Pemkot Bekasi memberikan Rp400 juta, dan pada 2010 sebesar Rp2,7 miliar,” ujarnya, Minggu (21/9/2025).

Data menunjukkan, setoran dividen perusahaan terbilang kecil. Pada 2023 hanya Rp300 juta, lalu naik menjadi Rp1,1 miliar pada 2024, angka yang dianggap jauh dari wajar jika dibandingkan dengan modal maupun potensi bisnis sektor migas.

Potensi Kerugian Negara Ratusan Miliar

Isu paling serius muncul dari kerja sama PT Migas Bekasi dengan perusahaan asing Foster Oil & Energy Pte. Ltd. Uchok menduga terdapat potensi kerugian negara dalam jumlah besar dari skema bisnis tersebut.

Perusahaan mitra disebut memperoleh USD 348 ribu atau sekitar Rp5,1 miliar setiap bulan di luar skema cost recovery. Jika dihitung selama 54 bulan produksi, total potensi kerugian negara diperkirakan mencapai USD 18,79 juta atau setara Rp278,1 miliar.

“Dengan gambaran ini saja, Kejaksaan Agung seharusnya segera turun tangan. Panggil Apung Widadi dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” tegas Uchok.

Efek Domino Kasus Migas Nasional

Desakan CBA juga muncul setelah Kejaksaan Agung menetapkan Mohamad Kerry Adrianto Riza sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina dan subholding serta KKKS periode 2018–2023.

CBA menilai, momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk memperluas penyidikan terhadap dugaan kasus lain yang memiliki keterkaitan jaringan bisnis, termasuk proyek kerja sama PD Migas Bekasi dengan Foster Oil & Energi Pte Ltd.

Uchok bahkan menyebut perusahaan tersebut patut dicurigai sebagai entitas cangkang karena terafiliasi dengan berbagai kepemilikan luar negeri yang pernah terseret skandal keuangan global.

Sorotan Anggaran Jakarta Smart City, CBA Minta Kejaksaan Agung Selidiki Dugaan Mark Up 20260105_111245-768x384

Sorotan Anggaran Jakarta Smart City, CBA Minta Kejaksaan Agung Selidiki Dugaan Mark Up

Hedi Batubara 18 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Program Jakarta Smart City yang digagas sejak 2014 sebagai langkah menuju kota cerdas berbasis teknologi kembali menjadi sorotan. Proyek yang berada di bawah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sebelumnya digadang-gadang menjadi jembatan pelayanan publik modern bagi warga ibu kota.

Unit khusus bahkan dibentuk untuk mengelola program tersebut, yakni Unit Pengelola Jakarta Smart City yang berkantor di Gedung Balai Kota Blok B, Jalan Medan Merdeka Selatan. Keberadaan unit ini menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam mendorong transformasi digital di Jakarta.

Namun, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai pengelolaan anggaran di Unit Pengelola Jakarta Smart City justru memunculkan sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan kemahalan harga atau mark up.

Menurut Uchok, pada 2025 anggaran pengadaan sewa layanan komputasi awan tercatat sebesar Rp5,8 miliar dan meningkat menjadi Rp7,4 miliar pada 2026, atau naik Rp1,6 miliar. Selain itu, pengadaan sewa bandwidth CCTV pada 2026 senilai Rp5,3 miliar dinilai lebih mahal sekitar Rp1,2 miliar jika dibandingkan nilai pengadaan 2025 yang mencapai Rp6,5 miliar.

Ia juga menyoroti pengadaan sewa bandwidth sensor dan CCTV pengendalian banjir sebesar Rp12,1 miliar yang disebut lebih mahal Rp2,3 miliar dibandingkan nilai sekitar Rp9,7 miliar. Padahal, proyek tersebut berkaitan langsung dengan upaya pengendalian banjir—masalah kronis yang kerap dihadapi warga Jakarta.

“Jika anggarannya saja sudah membengkak tanpa alasan jelas, bagaimana publik bisa berharap teknologi ini benar-benar bekerja efektif mengatasi banjir?” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (18/2/2026).

Atas temuan tersebut, CBA meminta Kejaksaan Agung turun tangan melakukan penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya dugaan rekayasa harga maupun mark up dalam proyek di Unit Pengelola Jakarta Smart City.

Uchok menegaskan, konsep kota cerdas seharusnya menjadi bukti bahwa teknologi hadir untuk melayani rakyat secara transparan dan akuntabel. Jika pengelolaan anggarannya justru menimbulkan tanda tanya, maka gagasan “kota cerdas” dikhawatirkan berubah menjadi ironi bagi masyarakat yang berharap pelayanan publik lebih baik.

“Harapannya, penyelidikan benar-benar dilakukan agar mimpi Jakarta sebagai kota cerdas tidak berubah menjadi mimpi buruk bagi warga,” pungkasnya.

CBA: Tragedi dan Laba Turun Jadi Alasan Kejagung Usut Kinerja Transjakarta 20260105_111245-768x384

CBA: Tragedi dan Laba Turun Jadi Alasan Kejagung Usut Kinerja Transjakarta

Hedi Batubara 16 Februari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Duka menyelimuti peristiwa kecelakaan yang melibatkan bus milik Transjakarta pada Kamis (12/2/2026) siang. Seorang pejalan kaki berinisial S (27) meninggal dunia setelah terlindas bus di Jalan Margasatwa Raya, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Peristiwa tragis ini memicu sorotan tidak hanya pada aspek keselamatan transportasi publik, tetapi juga pada kinerja keuangan operator bus milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai tragedi tersebut seharusnya menjadi momentum refleksi menyeluruh. Namun, menurutnya, kondisi ini justru memperlihatkan ironi karena laba PT Transportasi Jakarta terus mengalami penyusutan dalam beberapa tahun terakhir.

Ia memaparkan, laba komprehensif perusahaan pada 2024 hanya sekitar Rp197 miliar. Angka itu dinilai jauh lebih kecil dibandingkan laba tahun 2022 yang mencapai Rp342 miliar serta tahun 2021 sebesar Rp280 miliar.

“Padahal subsidi dari APBD DKI Jakarta pada 2024 jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tetapi labanya justru minimal,” ujar Uchok, Senin (16/2/2026).

Data yang disampaikan menunjukkan subsidi pada 2021 berada di kisaran Rp2,7 triliun dengan laba Rp280 miliar. Sementara pada 2024, subsidi meningkat menjadi sekitar Rp3,6 triliun, namun laba turun menjadi Rp197 miliar.

Menurut Uchok, kondisi “subsidi tinggi, laba minimal” merupakan sinyal yang perlu mendapat perhatian serius aparat penegak hukum. Ia menekankan bahwa dana yang masuk ke perusahaan transportasi publik tersebut berasal dari pajak masyarakat, sehingga pengelolaannya harus transparan dan akuntabel.

Karena itu, ia meminta Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan uang rakyat sekaligus mendorong perbaikan tata kelola transportasi publik di ibu kota.

Di tengah duka akibat korban jiwa, sorotan terhadap keselamatan layanan dan transparansi keuangan Transjakarta kini menjadi dua isu yang tak terpisahkan—menuntut tanggung jawab sekaligus pembenahan menyeluruh demi kepercayaan publik.

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026