16 November 2026

Uchok Sky Khadafi

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Kapolda Kalimantan Timur Endar Priantoro segera membebaskan 11 orang pendemo yang ditangkap polisi dalam aksi demonstrasi terhadap Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang berujung ricuh.

Menurut Uchok Sky, pembebasan terhadap 11 pendemo tersebut akan menjadi indikator bahwa kepolisian tetap bersikap netral dalam menangani aksi demonstrasi yang menyebabkan delapan orang harus dilarikan ke rumah sakit.

“Kalau Kapolda Kaltim membebaskan mereka, berarti memang polisi bisa dinilai netral dalam aksi demonstrasi kepada Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang berujung ricuh dan memakan korban delapan orang dilarikan ke rumah sakit,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Sabtu (25/4/2026).

Namun, jika para pendemo tidak dibebaskan, CBA mengaku memaklumi karena Polda Kaltim dinilai memiliki kedekatan anggaran dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Kalau Irjen Pol Endar Priantoro tidak membebaskan 11 pendemo, CBA memakluminya lantaran Polda Kaltim sudah mendapat anggaran besar dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melalui APBD Provinsi sebesar Rp49,9 miliar,” ujar Uchok.

Ia menjelaskan, anggaran Rp49,9 miliar tersebut diperuntukkan bagi pembangunan Sekolah Yayasan Kemala Bhayangkari Polda Kaltim di Kutai Kartanegara.

Selain itu, berdasarkan catatan CBA, pada tahun 2024 Polda Kaltim juga menerima sejumlah proyek yang bersumber dari APBD Kalimantan Timur, antara lain:

Rehabilitasi Gedung Barak Pembentukan SPN Polda Kaltim sebesar Rp6.001.517.820

Perencanaan SPN Polda Kaltim sebesar Rp97.790.000

Laston Lapis AUS (AC-WC) Kantor Polda Kaltim sebesar Rp1.326.199.000

Pengawasan atau Supervisi Rehabilitasi Gedung Barak Pembentukan SPN Polda Kaltim sebesar Rp495.300.000

Pekerjaan Mako Brimob KM 13 sebesar Rp1.400.000.000

Menurut Uchok, besarnya alokasi anggaran tersebut dapat memunculkan persepsi publik bahwa Kapolda Kaltim tidak sepenuhnya independen dalam menangani aksi demonstrasi yang menyasar gubernur.

“Dari banyak anggaran yang diterima oleh Polda Kaltim ini, memperlihatkan bahwa Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro tidak bisa netral sebagai polisi profesional yang dikehendaki publik,” tegasnya.

Ia juga menilai seharusnya Kapolda Kaltim dapat mendorong Gubernur Rudy Mas’ud untuk menemui langsung para demonstran agar eskalasi konflik tidak membesar.

“Seharusnya Irjen Pol Endar Priantoro memaksa Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud untuk bertemu para pedemo. Kalau itu dilakukan, tidak mungkin ada kericuhan, tidak akan memakan korban delapan orang, dan tidak ada yang ditangkap oleh polisi,” pungkas Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Anggaran pengadaan karpet di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, menjadi sorotan tajam. Melalui Dinas Sekretariat Daerah (Setda), pada tahun anggaran 2026 disebut dialokasikan dana sebesar Rp400 juta hanya untuk pembelian karpet baru.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai besarnya anggaran tersebut menimbulkan tanda tanya besar di tengah masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

Menurut Uchok, anggaran karpet untuk Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad, bahkan lebih tinggi dibandingkan anggaran karpet untuk rumah dinas pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

“Bandingkan saja dengan rumah kediaman Wakil Ketua I DPRD Sumatera Selatan yang hanya cukup dengan karpet senilai Rp320 juta. Bahkan jika digabungkan dengan anggaran karpet Wakil Ketua II DPRD Provinsi, totalnya baru menyentuh angka Rp400 juta. Artinya, satu orang Wakil Ketua DPRD Provinsi hanya diberi jatah anggaran Rp200 juta,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Ia menegaskan bahwa Bupati Empat Lawang menjadi yang paling menonjol dalam urusan anggaran karpet mewah.

“Pokoknya, Bupati Joncik Muhammad paling juara harga mahal bila dibandingkan harga karpet dia dengan karpet rumah Wakil Ketua I dan II DPRD Provinsi Sumatera Selatan,” tegasnya.

Uchok menyayangkan jika anggaran besar justru difokuskan pada kebutuhan fasilitas mewah, sementara masih banyak persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat seperti jalan rusak, fasilitas sekolah yang minim, hingga pelayanan puskesmas yang membutuhkan perhatian serius.

“Sementara rakyat di pelosok masih berjalan di tanah berdebu, jalan raya berlubang tak kunjung diperbaiki, fasilitas sekolah dan puskesmas memohon perhatian, para pemimpin justru asyik beradu mewah di atas permadani jutaan rupiah,” katanya.

Ia pun menyindir fenomena tersebut dengan ungkapan bahwa semakin tinggi jabatan, semakin tebal pula karpet yang digunakan.

“Memang benar kata pepatah, makin tinggi pangkat, makin tebal karpetnya. Makin mewah alas kakinya, makin jauh jaraknya dari hati rakyat,” sindir Uchok.

Karena itu, CBA mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk segera menyelidiki pengadaan karpet baik di Setda Empat Lawang maupun di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

“Jangan lupa Kejati Sumsel tolong diselidiki pengadaan karpet baik di Setda Empat Lawang maupun Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan agar rakyat bisa tahu berapa harga karpet sebenarnya,” tutup Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Sorotan terhadap penggunaan anggaran daerah kembali mencuat. Kali ini, perhatian publik tertuju pada pos anggaran jasa tenaga keamanan atau pengawal pribadi kepala daerah yang nilainya dinilai fantastis.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengkritisi besarnya anggaran untuk honor pengawal pribadi pejabat daerah yang dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan pertanyaan publik.

Menurut Uchok, di Kabupaten Subang terdapat anggaran sekitar Rp480 juta per tahun hanya untuk membayar honor tenaga keamanan atau pengawal Bupati. Namun angka tersebut masih kalah besar dibandingkan dengan anggaran serupa di Provinsi Maluku Utara.

“Di Maluku Utara, anggaran jasa tenaga keamanan untuk Gubernur mencapai Rp660 juta per tahun. Ini angka yang sangat besar dan publik berhak tahu penggunaannya seperti apa,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Ia menilai persoalan utama bukan hanya pada besarnya nominal anggaran, tetapi juga minimnya transparansi mengenai jumlah personel pengawal yang sebenarnya menerima honor tersebut.

Menurutnya, dalam sejumlah dokumen anggaran, rincian jumlah personel tidak dicantumkan secara jelas oleh Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda), sehingga sulit bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan.

“Kalau jumlah personelnya tidak dibuka, bagaimana publik bisa menghitung apakah anggaran itu wajar atau tidak? Ini yang menjadi persoalan serius,” tegasnya.

Uchok menilai pola seperti ini berpotensi menimbulkan ruang abu-abu dalam pengelolaan keuangan daerah. Tanpa keterbukaan data, masyarakat hanya melihat angka besar tanpa bisa mengetahui rincian penggunaannya secara rinci.

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya pembenaran normatif atas anggaran besar tersebut dengan alasan standar pengamanan kepala daerah. Namun menurutnya, alasan keamanan tidak boleh dijadikan tameng untuk menutup akses informasi publik.

“Kalau memang kebutuhan pengamanan besar, sampaikan secara terbuka. Berapa orang, tugasnya apa, sistem kerjanya bagaimana. Jangan sampai publik curiga ada pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.

Lebih lanjut, Uchok meminta aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan perhatian terhadap pos anggaran semacam ini.

Ia menegaskan bahwa pengawasan penting dilakukan agar anggaran yang bersumber dari pajak rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan publik, bukan sekadar menunjang kenyamanan elite pejabat.

“Jangan sampai anggaran keamanan yang seharusnya melindungi rakyat justru berubah menjadi fasilitas mewah untuk kepentingan pribadi pejabat,” ujarnya.

Fenomena besarnya anggaran pengawal kepala daerah ini pun memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai standar ideal biaya pengamanan pejabat publik, khususnya di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan pelayanan dasar masyarakat yang masih membutuhkan perhatian serius.

Publik kini menanti penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun pihak terkait mengenai dasar perhitungan anggaran tersebut, termasuk jumlah personel yang terlibat serta mekanisme pengawasannya.

Sebab dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban.

MoneyTalk, Jakarta – Setelah sebelumnya ramai soal dugaan kongkalikong proyek senilai Rp121 miliar antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan PT Mega Bintang Abadi, kini sorotan publik kembali mengarah ke institusi tersebut. Kali ini, perhatian tertuju pada anggaran pengadaan meubelair atau perabot kantor yang nilainya dinilai fantastis dan memicu tanda tanya besar.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa belanja meubelair di lingkungan Kementerian Agama mengalami lonjakan yang sangat signifikan.

Menurutnya, pada tahun 2024 anggaran meubelair masih berada di kisaran Rp600 juta. Namun pada tahun 2025, anggaran tersebut melonjak tajam hingga mencapai Rp4,9 miliar.

“Wah, kenaikan anggarannya bukan main-main, bukan kaleng-kaleng. Seolah-olah tahun lalu kursinya kurang empuk, tahun ini harus diganti dengan yang lebih nyaman, kalau bisa yang bisa terbang dong,” sindir Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).

Yang paling menjadi sorotan, lanjut Uchok, adalah pengadaan meubelair untuk Ruang Menteri Agama yang dipimpin oleh Nasaruddin Umar. Nilainya disebut mencapai Rp1.648.850.000 hanya untuk satu ruangan kerja.

Menurutnya, angka tersebut sangat sulit diterima akal sehat publik, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat.

“Beli meubelair dengan harga segitu cuma cukup buat duduk dan kerja di satu ruangan saja. Padahal, uang sebesar itu masih bisa dipakai membeli rumah mewah lengkap dengan kolam renangnya,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, Uchok juga melontarkan kritik satir terhadap kualitas perabot yang dibeli dengan harga fantastis tersebut.

“Itu kayunya berasal dari mana? Apakah dari pohon peninggalan Nabi Sulaiman? Atau mungkin kulit joknya terbuat dari kulit harimau putih langka? Atau jangan-jangan di dalam setiap kaki meja tertanam berlian mentah,” katanya.

Menurutnya, pengeluaran sebesar itu menimbulkan kesan ironi yang sangat tajam. Saat masyarakat masih bergulat dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan pekerjaan, dan tekanan ekonomi, pejabat negara justru duduk di atas perabot bernilai miliaran rupiah.

“Apakah ini namanya memfasilitasi kenyamanan kerja, atau sekadar gaya hidup mewah yang dibayar pakai uang rakyat? Entahlah, yang jelas, kayunya mungkin biasa saja, tapi harganya luar biasa,” lanjutnya.

Selain ruang Menteri Agama, CBA juga menyoroti pengadaan meubelair untuk Ruang Arsip yang disebut memiliki anggaran sebesar Rp162 juta.

Bagi Uchok, nilai tersebut juga tidak masuk akal mengingat fungsi ruang arsip yang hanya digunakan untuk menyimpan dokumen dan tumpukan berkas administrasi.

“Ruang yang isinya cuma tumpukan kertas dan dokumen lama pun diperlakukan bak istana. Padahal arsipnya kan diam saja, tidak perlu duduk di kursi empuk atau melihat pemandangan indah. Kenapa juga harus semewah itu?” tegasnya.

Atas temuan tersebut, CBA secara resmi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membuka penyelidikan terhadap pengadaan meubelair di Kementerian Agama.

Menurut Uchok, transparansi penggunaan anggaran negara harus menjadi prioritas utama, terlebih jika menyangkut belanja fasilitas pejabat yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui apakah pengadaan tersebut benar-benar sesuai kebutuhan atau justru menjadi pintu masuk praktik pemborosan anggaran hingga dugaan korupsi terselubung.

“Negara tidak boleh menjadi panggung kemewahan para pejabat, sementara rakyat terus diminta bersabar menghadapi kesulitan ekonomi. Karena itu, KPK harus turun tangan dan membongkar apakah ada penyimpangan dalam proyek meubelair ini,” tutup Uchok Sky.

MoneyTalk, Jakarta – Sorotan tajam tertuju pada anggaran rehabilitasi Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, yang pada tahun 2025 menelan anggaran hingga lebih dari Rp1,5 miliar. Center For Budget Analysis (CBA) menilai besarnya anggaran tersebut tidak wajar dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Empat Lawang mulai melakukan proyek rehabilitasi rumah dinas khusus Ketua DPRD dengan anggaran awal sebesar Rp750 juta.

Dalam proses lelang, proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan kontraktor konstruksi Harry Bersaudara, yang merupakan perusahaan lokal di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Nilai kontrak hasil negosiasi tercatat sebesar Rp743 juta.

Namun menurut Uchok Sky, angka tersebut bukanlah keseluruhan biaya yang sesungguhnya dikeluarkan dari uang rakyat.

“Anggaran rehab bukan hanya sebesar Rp743 juta. Secara total, anggaran rehab rumah Ketua DPRD memakan pajak rakyat sebesar Rp1,5 miliar lebih,” tegas Uchok Sky kepada wartawan, Ahad (19/4/2026).

Ia menilai nomenklatur proyek yang hanya berupa rehabilitasi sangat tidak sebanding dengan nilai anggaran yang digelontorkan. Menurutnya, proyek tersebut bukan pembangunan gedung baru, melainkan hanya perbaikan rumah dinas yang sudah ada.

“Anggaran Rumah Ketua DPRD Empat Lawang ini sungguh mahal, dan harganya setinggi langit, padahal nomenklaturnya bukan pembangunan tapi rehab. Wah, luar biasa. Ini bukan proyek membangun gedung pencakar langit, bukan juga membangun istana kerajaan, melainkan cuma rehab alias perbaikan rumah dinas yang sudah ada,” katanya.

CBA juga menyoroti sejumlah item anggaran yang dinilai janggal, terutama pada bagian pagar dan conblock. Tercatat, rehab pagar dan conblock mencapai Rp300 juta, ditambah lagi dengan rehab pagar Ketua DPRD sebesar Rp200 juta.

Menurut Uchok, angka tersebut memunculkan pertanyaan besar terkait kewajaran penggunaan anggaran.

“Masa rehab pagar dan conblock sebesar Rp300 juta, kemudian ada lagi rehab pagar Ketua DPRD sebesar Rp200 juta. Melihat ‘kemewahan’ rehab yang jauh dari kata wajar ini, CBA meminta KPK untuk segera turun tangan. Bukan untuk ikut mengecat pagar, tapi untuk menyelidiki: benarkah pagar dan conblock itu harganya semahal itu, atau ini hanya cara kreatif untuk mencari keuntungan,” sindirnya.

Ia menambahkan, kondisi ini sangat ironis jika dibandingkan dengan realitas sosial masyarakat Empat Lawang yang masih menghadapi persoalan kemiskinan.

“Ironisnya, sementara rumah pejabat dipercantik dengan anggaran miliaran rupiah, angka kemiskinan di Empat Lawang masih cukup tinggi, mencapai 10,51 persen pada tahun 2024,” tutup Uchok Sky.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti besarnya anggaran yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk kebutuhan rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur, yang dinilai tidak mencerminkan keberpihakan terhadap rakyat.

Menurut Uchok, sejak Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada 20 Februari 2025, publik disuguhkan berbagai konten populis di media sosial yang menggambarkan kedekatan pemimpin dengan masyarakat.

Namun, kata dia, di balik citra yang dibangun melalui Instagram dan Facebook tersebut, terdapat realitas anggaran yang justru membebani rakyat sebagai pembayar pajak.

“Yang terlihat di media sosial memang sangat populis, seolah pemimpin begitu dekat dengan rakyat. Tapi ada harga mahal di balik semua itu. Sayangnya, yang membayar bukan dari kantong pribadi, melainkan dari uang rakyat melalui APBD,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Sabtu (18/4/2026).

Uchok mengungkapkan, Biro Umum Setda Provinsi Maluku Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta hanya untuk menyewa rumah dinas gubernur di Ternate. Nilai tersebut dinilai sudah cukup fantastis untuk sebuah rumah jabatan.

Namun yang lebih mengejutkan, lanjut dia, adalah anggaran pengadaan interior dan perabotan rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang totalnya mencapai Rp7,5 miliar.

“Ini yang membuat masyarakat geleng kepala. Bukan hanya sewa rumah dinas Rp500 juta, tetapi interior dan perabotannya mencapai Rp7,5 miliar. Ini angka yang sangat besar,” tegasnya.

Menurut Uchok, nominal tersebut sulit diterima akal sehat, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan. Ia menilai dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membantu rakyat miskin, memperbaiki pelayanan publik, atau mendukung sektor kesehatan dan pendidikan.

“Rp7,5 miliar itu bukan angka kecil. Itu uang yang bisa meringankan beban ribuan rakyat miskin, bukan justru dipakai untuk memanjakan kenyamanan dua orang pejabat,” katanya.

Ia bahkan menyindir besarnya anggaran interior tersebut dengan mempertanyakan kewajaran nilai pengadaan tersebut.

“Apakah lantainya terbuat dari emas murni? Atau gordennya ditenun dari benang langka? Kalau melihat nilainya, masyarakat tentu bertanya-tanya karena secara harga pasar ini sulit diterima,” sindir Uchok.

Karena itu, CBA meminta Kejaksaan Tinggi Maluku Utara segera melakukan penyelidikan terhadap anggaran tersebut guna memastikan tidak ada penyimpangan atau praktik pemborosan anggaran negara.

“Kami meminta Kejati Maluku Utara segera turun tangan. Periksa apakah anggaran interior senilai Rp7,5 miliar itu benar-benar wajar atau justru menjadi cara kreatif menguras keuangan negara demi gaya hidup pribadi,” ujarnya.

Uchok menegaskan, pejabat publik seharusnya memberi contoh hidup sederhana dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan justru menampilkan kemewahan yang dibiayai APBD.

“Jangan sampai rakyat diminta berhemat, tapi pejabat justru hidup bermewah-mewahan dengan uang negara. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal moral dan kepantasan,” pungkasnya.

MoneyTalk, Jakarta – Pengadaan perangkat teknologi di lingkungan pemerintahan kembali menjadi sorotan. Kali ini, perhatian tertuju pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok, yang dinilai membeli komputer dan laptop dengan harga di atas rata-rata pasaran.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera melakukan penyelidikan atas pengadaan tersebut.

Menurut Uchok, pada tahun 2026 Diskominfo Kota Depok menganggarkan Rp98 juta untuk pembelian 7 unit PC desktop. “Jika dihitung, rata-rata harga per unit mencapai Rp14 juta,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).

Ia menilai angka tersebut cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga pasaran. Dengan spesifikasi minimal prosesor Core i3, RAM 8 GB, dan penyimpanan 512 GB, harga tertinggi di pasaran disebut berkisar sekitar Rp12 juta.

“Artinya ada selisih harga yang cukup signifikan, yang berpotensi menimbulkan keuntungan besar bagi pihak tertentu,” kata Uchok.

Tak hanya itu, pada tahun 2025 Diskominfo juga tercatat membeli 2 unit notebook dengan total anggaran Rp46.094.000, atau sekitar Rp23 juta per unit. Spesifikasi yang disebutkan antara lain prosesor Core i7, RAM 8 GB, SSD 512 GB, dan layar 14 inci.

Menurut Uchok, dengan spesifikasi tersebut, harga laptop di pasaran untuk kelas menengah berkisar Rp10,5 juta hingga Rp12,5 juta. Sementara untuk kelas premium terbaru berada di kisaran Rp13 juta hingga Rp16 juta.

“Kalau sampai Rp23 juta per unit, ini perlu dipertanyakan. Apakah ada spesifikasi tambahan atau memang terjadi pembengkakan anggaran,” ujarnya.

Sorotan juga diarahkan pada pengadaan 11 unit laptop lainnya dengan total anggaran Rp165.055.000. Dengan spesifikasi minimal Core i5, RAM 8 GB, dan SSD 512 GB, rata-rata harga per unit mencapai sekitar Rp15 juta.

Uchok menilai, mahalnya harga perangkat tersebut bukan semata soal spesifikasi, melainkan menyangkut transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

“Ini bukan hanya soal komputer, tapi bagaimana angka di atas kertas bisa terlihat mahal dan menguntungkan pihak tertentu,” tegasnya.

CBA pun berharap Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera membuka penyelidikan, termasuk memanggil Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok untuk memberikan klarifikasi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Diskominfo Kota Depok belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan tersebut.

Kasus ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan publik dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama di sektor teknologi yang rentan terhadap selisih harga dan spesifikasi yang tidak transparan.

MoneyTalk,Jakarta — Belum tertangkapnya Harun Masiku yang menjadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini menuai sorotan dari kalangan pegiat antikorupsi. Direktur Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai ada kejanggalan dalam kasus tersebut. Kondisi ini sulit dijelaskan hanya dari sisi teknis penegakan hukum.

“Sulit diterima akal sehat jika seorang buronan kasus korupsi bisa menghilang begitu lama tanpa jejak. Ada dua kemungkinan: kapasitasnya memang luar biasa dalam menghindar, atau justru ada kekuatan di balik layar yang melindungi,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
.
Menurut Uchok, Harun Masiku tidak memiliki kemampuan finansial dan jaringan yang memadai untuk bertahan dalam pelarian jangka panjang, maka dugaan adanya perlindungan dari pihak tertentu menjadi relevan. Hal ini, kata dia, bukan sekadar persoalan individu, melainkan menyangkut integritas sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

“Jika yang terjadi adalah adanya perlindungan, maka ini persoalan serius. Artinya, ada hambatan non-teknis yang membuat aparat penegak hukum tidak mampu menjangkau yang bersangkutan,” katanya.

Uchok juga menyoroti pentingnya transparansi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjelaskan perkembangan pencarian Harun Masiku kepada publik. Keterbukaan tersebut dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

“KPK perlu menjelaskan secara lebih transparan apa saja kendala yang dihadapi. Publik berhak tahu sejauh mana upaya pencarian dilakukan dan mengapa hingga kini belum membuahkan hasil,” ujarnya.

Ia menegaskan, kegagalan menghadirkan Harun Masiku ke hadapan hukum berpotensi menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat persepsi bahwa hukum tidak sepenuhnya mampu menjangkau semua pihak.

“Kalau ini terus dibiarkan, publik bisa kehilangan kepercayaan. Seolah-olah ada orang yang bisa menghindari hukum tanpa batas waktu,” kata Uchok.

Sebagai informasi, Harun Masiku merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang terungkap melalui operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi pada awal 2020. Saat operasi berlangsung, Harun Masiku tidak berada di lokasi dan sejak itu tidak pernah memenuhi panggilan penyidik hingga akhirnya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Hingga kini, keberadaan Harun Masiku belum diketahui secara pasti, meskipun aparat penegak hukum telah menyampaikan berbagai upaya pencarian. Diantaranya melakukan monitoring terhadap pihak pihak yang dianggap berpotensi membantu logistik kebutuhan pelarian, termasuk bekerja sama dengan ppatk dalam melakukan tindakan blokir rekening baik rekening pribadi maupun perusahaan yang disinyalir membantu pendanaan proses pelarian tersebut. Aparat terus memantau semua pihak termasuk para saksi utama yang telah menjalani hukuman seperti Saiful Bahri, Fredilina Tio Sitorus, Wahyu Setiawan.

Uchok mendesak agar KPK dan aparat terkait segera meningkatkan langkah konkret untuk menangkap yang bersangkutan dan menuntaskan perkara tersebut.

“Penuntasan kasus ini bukan hanya soal menangkap satu orang, tetapi menyangkut marwah penegakan hukum. Negara tidak boleh kalah oleh satu buronan. Kalau ini terus berlarut, ini bukan hanya soal Harun Masiku, tapi soal wibawa hukum itu sendiri,” ujarnya.

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan kongkalikong dalam tender proyek senilai Rp121 miliar di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi sorotan publik. Proses penetapan pemenang dinilai menyimpan sejumlah kejanggalan yang memicu desakan agar aparat penegak hukum turun tangan.

Direktur Eksekutif CBA (Center for Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi, membenarkan adanya dua proyek besar yang telah selesai proses lelangnya di Kemenag.

Menurut CBA, dua proyek tersebut adalah Pembangunan Gedung Ushuluddin di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nilai sekitar Rp70 miliar, serta Pembangunan Gedung Auditorium di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan anggaran Rp57,9 miliar.

“Dua proyek ini dimenangkan oleh PT Mega Bintang Abadi, dengan nilai hasil negosiasi dari Rp127 miliar menjadi sekitar Rp121 miliar,” ujar Uchok Sky kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).

CBA menilai proses evaluasi dan penetapan pemenang dalam dua proyek konstruksi tersebut terkesan janggal. Salah satu yang disorot adalah proyek pembangunan auditorium di Tulungagung.

Dalam proyek tersebut, tercatat diikuti oleh 118 perusahaan. Namun, hanya dua perusahaan yang memasukkan penawaran harga. Bahkan, panitia disebut telah mengetahui bahwa salah satu peserta, PT Tiara Multi Teknik, gugur dalam tahap persyaratan.

“Seharusnya lelang ini batal, karena tidak memenuhi prinsip persaingan sehat,” tegas Uchok.

Atas dasar itu, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan terhadap Kementerian Agama terkait dua proyek tersebut.

Selain itu, CBA juga menyinggung rekam jejak pemenang tender, PT Mega Bintang Abadi, yang sebelumnya mengerjakan proyek Rekonstruksi Jalan Janala–Lebak Wangi di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, senilai Rp34 miliar.

Proyek tersebut sempat menjadi sorotan publik setelah muncul video dari warga yang memperlihatkan kondisi jalan sudah mengalami keretakan, meskipun belum lama selesai dikerjakan.

“Dari video yang beredar, terlihat retakan bahkan sampai membelah badan jalan. Warga menduga material yang digunakan berkualitas rendah,” kata Uchok.

CBA berharap Kejaksaan Agung dapat mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

MoneyTalk, Jakarta – Di era digital ini, memiliki website resmi seolah sudah menjadi kewajiban bagi setiap lembaga negara. Begitu pula dengan Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang dengan bangga mengelola portal daring mereka. Fungsinya mulia, kok: sebagai jendela informasi publik yang memuat segala aktivitas para wakil rakyat—mulai dari rapat paripurna yang serius, rapat kerja yang alot, kunjungan kerja yang produktif, hingga momen menerima aspirasi masyarakat. Semua harus terdokumentasi dengan baik agar rakyat tahu, “kami bekerja”.

Ketika Diminta tanggapan Mengenai Website DPRD DKI Jakarta, Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi menyatakan bahwa Website tersebut, website “gila” Karena anggarannya bagaikan mobil balap yang injak-injak gas, tapi remnya seolah hilang ditelan bumi. Setiap tahun angkanya melesat naik tanpa rasa takut akan istilah “efisiensi”, audit BPK, dan Penyelidikan Kejati DKI Jakarta.

Pada tahun 2023, Sekretariat DPRD DKI Jakarta anggaran untuk Website DPRD hanya sebesar Rp.2.1 miliar. Dan dari tahun 2023 ke 2024, Naik sebesar Rp.1.2 miliar, Dan tahun 2024 menjadi sebesar Rp.3.429.855.000 jelas Uchok Sky

‎Yang lebih gila lagi, dan bikin geleng-geleng kepala adalah proyeksi tahun ini, dimana  anggaran Website DPRD pada tahun 2026, sudah mencapai Rp.3.885.420.000 untuk 38 kegiatan. Padahal pada tahun 2025 hanya mencapai Rp.3.425.829.000 untuk 35 kegiatan, ujar Uchok Sky.

Dan Anggaran Website DPRD DKI pada tahun 2026 membengkak, mungkin Pihak Sekretariat DPRD DKI sudah menggangap  Website mereka sudah secanggih metaverse sehingga butuh biaya setara membangun gedung baru, Atau jangan-jangan, yang makin “berat” bukan kontennya, tapi beban biayanya, kata Uchok Sky.

Makanya, CBA hanya bisa bertanya-tanya, Kapan Kejati DKI Jakarta melakukan penyelidikan atas anggaran Website DPRD DKI Jakarta tersebut. karena angkanya terus naik dengan santainya tanpa ada niat untuk berhemat. Website untuk transparansi, tapi anggarannya sendiri terasa jauh dari kata transparan dan efisien,tutup Uchok Sky