15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

Heboh Dugaan Asusila di Mobil Dinas Pemkab Pasuruan, CBA Soroti Anggaran Asuransi Kendaraan Mewah Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi,

Heboh Dugaan Asusila di Mobil Dinas Pemkab Pasuruan, CBA Soroti Anggaran Asuransi Kendaraan Mewah

Hedi Batubara 14 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan tindakan asusila yang dilakukan oknum pegawai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan bersama seorang perempuan di dalam mobil dinas menjadi sorotan publik. Peristiwa tersebut disebut terjadi di area Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Desa Raci, Kecamatan Bangil.

Kasus ini memicu perhatian luas lantaran kendaraan yang digunakan disebut merupakan mobil dinas milik pemerintah daerah. Selain persoalan moral dan etika aparatur sipil negara, polemik juga melebar pada penggunaan fasilitas negara serta besarnya anggaran asuransi kendaraan dinas di lingkungan Pemkab Pasuruan.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras terhadap dugaan penyalahgunaan fasilitas negara tersebut.

“Menurut CBA, mungkin sang perempuan itu dianggap sudah sah milik negara oleh oknum pegawai Pemda Pasuruan tersebut sehingga berani melakukan tindakan asusila di dalam mobil dinas,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya.

Ia juga menyinggung fakta bahwa kendaraan dinas Pemkab Pasuruan pada tahun 2025 telah diasuransikan dengan nilai anggaran yang cukup besar.

“Yang makin bikin geleng kepala, ada 10 SKPD di Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang sudah mengasuransikan kendaraan dinas dengan total anggaran mencapai Rp357 juta kepada pihak asuransi,” katanya, Kamis (14/5/2026).

Menurut Uchok Sky, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pasuruan menjadi instansi dengan anggaran asuransi kendaraan tertinggi dibanding organisasi perangkat daerah lainnya.

“Juara penguras anggaran asuransi jatuh pada Setda Kabupaten Pasuruan. Anggarannya mencapai Rp103 juta, terbesar dibanding instansi lain,” tegasnya.

Ia menjelaskan, tingginya anggaran asuransi di lingkungan Setda tidak lepas dari banyaknya kendaraan premium dan mewah yang digunakan.

“Karena mobilnya bermerk mewah dan lux seperti Denza, Santa Fe, Land Cruiser Prado, Camry, Fortuner VRZ, Accord, Avanza, Sealion, Hi Ace, Fortuner, Innova, Pajero, CRV, Isuzu, hingga Hilux,” ungkap Uchok Sky.

Tak hanya itu, Uchok juga menyinggung kendaraan yang disebut kerap digunakan oleh Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo.

“Dari mobil-mobil mewah di atas, coba tebak mobil merek apa yang selalu dipakai oleh Bupati Pasuruan H. M. Rusdi Sutejo atau biasa dipanggil Mas Rusdi,” sindirnya.

Dalam catatan CBA, sejumlah organisasi perangkat daerah yang telah menganggarkan asuransi kendaraan dinas di antaranya:

-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: asuransi kendaraan roda empat merek Toyota sebesar Rp7,3 juta.

-Badan Keuangan dan Aset Daerah: asuransi kendaraan roda empat merek Toyota dan Suzuki sebesar Rp86 juta.

-Inspektorat: asuransi kendaraan merek Toyota sebesar Rp21 juta.

-Dinas Sosial: asuransi kendaraan Toyota sebesar Rp7 juta.

-Dinas Lingkungan Hidup: asuransi kendaraan dinas sebesar Rp15.482.480.

-Dinas Perindustrian dan Perdagangan: asuransi kendaraan merek Toyota sebesar Rp16.650.000.

-Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian: asuransi kendaraan roda empat sebesar Rp36.450.000.

-Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi: asuransi kendaraan roda empat merek Toyota sebesar Rp14.420.077.

CBA meminta agar Pemkab Pasuruan memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas tersebut. Selain itu, pengawasan penggunaan aset negara dinilai harus diperketat agar fasilitas pemerintah tidak digunakan untuk kepentingan pribadi yang mencoreng integritas birokrasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkab Pasuruan terkait dugaan tindakan asusila tersebut maupun mengenai kendaraan dinas yang disebut dalam peristiwa itu.

Sengkarut Proyek Gedung Dispora DKI: CBA Desak Kejati Bongkar Peran ‘Ratu Proyek’ di Balik PT MAM Energindo Gedung Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi DKI Jakarta

Sengkarut Proyek Gedung Dispora DKI: CBA Desak Kejati Bongkar Peran ‘Ratu Proyek’ di Balik PT MAM Energindo

Hedi Batubara 13 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) melayangkan desakan keras kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan Gedung Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi DKI Jakarta. Proyek dengan pagu anggaran senilai Rp108,8 miliar ini disinyalir kuat menjadi ajang “bancakan” oknum penguasa.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa pemenang tender proyek raksasa ini adalah PT MAM Energindo dengan nilai penawaran Rp94,9 miliar. Uchok menilai kemenangan perusahaan tersebut sangat tidak wajar mengingat rekam jejaknya yang hitam di dunia hukum.

Ia membeberkan bahwa PT MAM Energindo merupakan kontraktor yang terjerat skandal korupsi pembangunan Masjid Agung Madaniyah Karanganyar. Dalam kasus tersebut, eks Direktur Utamanya, Ali Amril, telah divonis empat tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Semarang.

“Jangankan gedung kantor, tempat ibadah yang sakral saja mereka ‘makan’. Ini menunjukkan ada anomali besar dalam proses lelang di Jakarta. Bagaimana mungkin perusahaan dengan rekam jejak kriminal bisa menyingkirkan 177 perusahaan lain untuk proyek ratusan miliar?” tegas Uchok Sky kepada awak media, rabu (13/05/26).

CBA mengendus adanya keterlibatan “tangan dingin” dari oknum kuat di lingkungan legislatif DKI Jakarta yang membantu memuluskan jalan PT MAM Energindo. Uchok secara spesifik menyebut adanya dugaan intervensi dari sosok yang dijuluki sebagai pengatur proyek di Gedung Kebun Sirih.

“Kalau Kejati DKI berani membuka kotak pandora proyek Gedung Dispora ini, akan banyak orang berkuasa di Kebun Sirih yang terseret. Sosok yang selama ini dianggap sebagai ‘Ratu Proyek’ harus segera dipanggil dan diperiksa,” cetus Uchok dengan nada tajam.

Guna menindaklanjuti temuan tersebut, CBA meminta Kejati DKI Jakarta segera mengambil langkah strategis yaitu, melakukan Audit Investigatif dengan Segera menggandeng auditor negara (BPK/BPKP) untuk membedah konstruksi fisik dan aliran dana proyek Gedung Dispora DKI.

Melakukan pemanggilan terhadap seluruh jajaran komisaris dan direksi PT MAM Energindo guna mendalami dugaan aliran fee kepada pejabat terkait dan Mengusut tuntas dugaan gratifikasi kepada oknum anggota dewan yang diduga menjadi “beking” dalam memenangkan tender tersebut.

Uchok mengingatkan agar aparat penegak hukum tidak gentar menghadapi tekanan politik dalam kasus ini.

“Kejati DKI jangan loyo. Rakyat Jakarta berhak tahu ke mana uang pajak mereka mengalir. Jangan sampai gedung olahraga ini hanya menjadi ladang korupsi bagi para mafia proyek,” pungkasnya.***

Belum Periksa Dirjen Bea Cukai, CBA: KPK Penakut  Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi,

Belum Periksa Dirjen Bea Cukai, CBA: KPK Penakut 

Hedi Batubara 13 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena hingga kini belum memeriksa Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama dalam dugaan kasus suap terkait perusahaan kargo Blueray Cargo.

Menurut Uchok, langkah KPK yang belum menyentuh pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama menimbulkan pertanyaan besar di tengah fakta persidangan yang telah mengungkap adanya pertemuan penting antara pejabat Bea Cukai dan pihak pengusaha.

“KPK jangan terlihat penakut. Kalau memang nama Dirjen Bea Cukai muncul dalam fakta persidangan, ya harus diperiksa untuk membuat terang perkara,” kata Uchok dalam keterangannya, Selasa (12/5/2026).

Uchok menilai publik membutuhkan keseriusan KPK untuk membongkar dugaan praktik suap dan permainan impor yang selama ini dinilai merugikan negara. Ia mengatakan, jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada level pelaksana sementara pejabat tinggi yang disebut dalam persidangan justru tidak disentuh.

Kasus ini mencuat setelah jaksa KPK dalam persidangan mengungkap adanya pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Juli 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama bersama sejumlah pejabat Bea Cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan Sianipar, dengan pihak pengusaha kargo Blueray Cargo, John Field.

Dalam persidangan disebutkan bahwa pertemuan itu diduga berkaitan dengan upaya memuluskan proses importasi barang milik perusahaan tertentu, termasuk menghindari jalur merah pemeriksaan dan mempercepat pengeluaran barang dari pelabuhan.

Uchok menegaskan, fakta persidangan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap seluruh pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut.

“Kalau memang ada dugaan pertemuan untuk mengatur jalur impor supaya tidak masuk pemeriksaan ketat, ini sangat serius. Potensi kerugian negara besar dan bisa merusak sistem pengawasan kepabeanan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam pengawasan arus barang impor dan penerimaan negara. Karena itu, dugaan permainan dalam proses importasi harus diusut tuntas tanpa pandang bulu.

Selain itu, Uchok meminta KPK tidak ragu memanggil pejabat aktif meskipun memiliki jabatan tinggi. Menurutnya, keberanian lembaga antirasuah diuji ketika harus menyentuh elite birokrasi yang memiliki kekuasaan besar.

“Jangan sampai publik melihat ada tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Semua yang disebut dalam fakta persidangan harus diperiksa,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak KPK maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait desakan pemeriksaan terhadap Djaka Budi Utama dalam perkara dugaan suap Blueray Cargo tersebut.

CBA Bongkar Anggaran LCC Empat Pilar MPR 2026 Senilai Rp30,7 Miliar: “Ini Proyek Raksasa, Bukan Sekadar Cerdas Cermat” Uchok Sky Khadafi

CBA Bongkar Anggaran LCC Empat Pilar MPR 2026 Senilai Rp30,7 Miliar: “Ini Proyek Raksasa, Bukan Sekadar Cerdas Cermat”

Hedi Batubara 12 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta –  Center For Budget Analysis (CBA) menyoroti tajam alokasi anggaran fantastis dalam penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tahun 2026. Anggaran yang mencapai Rp30,7 miliar tersebut dinilai tidak masuk akal dan cenderung menjadi ajang “bancakan” uang negara.

Kritik pedas ini mencuat menyusul insiden penilaian pada Final LCC Empat Pilar 2026 di Kalimantan Barat yang sempat memicu permohonan maaf dari Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Namun, bagi CBA, sekadar permintaan maaf tidak cukup untuk menutup kejanggalan angka yang dianggap “gemuk” tersebut.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, meminta pimpinan MPR RI menjelaskan secara terbuka rincian penggunaan anggaran tersebut kepada publik. Ia menilai angka Rp30,7 miliar sangat melukai rasa keadilan di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

“Bukan hanya minta maaf, pimpinan MPR harus jelaskan kenapa anggaran LCC berubah jadi proyek raksasa. Anggarannya bikin melongo, totalnya tembus Rp30,7 miliar. Ya, Anda tidak salah baca, tiga puluh miliar lebih hanya untuk satu lomba pengetahuan,” tegas Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa (12/5).

Uchok merincikan beberapa pos anggaran yang dianggap tidak logis:

Penyusunan Metode dan Soal: Dialokasikan sebesar Rp1,2 miliar. Uchok mempertanyakan urgensi biaya tersebut jika soal yang diajukan hanya seputar materi Empat Pilar yang lazim diajarkan di sekolah.

Biaya Grand Final: Mencapai Rp3,5 miliar. “Apakah panggungnya dilapisi emas atau pesertanya diberi makan masakan koki bintang lima selama sebulan? Angka ini sangat tidak masuk akal,” sindirnya.

Temuan yang paling krusial dari CBA adalah adanya indikasi penganggaran ganda pada pos Paket Produksi Lomba yang mencapai Rp20,9 miliar.

Uchok mengungkapkan bahwa satu paket produksi LCC dibanderol sekitar Rp550 juta, sementara ada lagi anggaran untuk paket produksi Grand Final sebesar Rp4,6 miliar.

“Ini sepertinya gaya kuno permainan anggaran; masuk dua kali, tercatat dua kali, dibayar dua kali. Benaran untuk kebutuhan acara, atau cuma cara halus memutar uang negara ke kantong-kantong tertentu? Pertanyaan ini wajar muncul karena angkanya terlalu gemuk,” jelasnya.

Atas dasar temuan tersebut, CBA secara resmi mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap proyek LCC Empat Pilar ini.

“CBA meminta Kejaksaan Agung RI menggandeng auditor negara untuk membuka penyelidikan terhadap anggaran LCC Empat Pilar MPR RI 2026. Katanya untuk penguatan pemahaman kebangsaan, tapi realisasinya terbilang janggal. Diduga ada double budget maupun kebocoran anggaran yang serius,” pungkas Uchok Sky Khadafi.**

Kasus Korupsi LPEI, CBA Pertanyakan KPK Kelanjutan Pemeriksaan Direktur BNI Munadi Herlambang Uchok Sky Khadafi

Kasus Korupsi LPEI, CBA Pertanyakan KPK Kelanjutan Pemeriksaan Direktur BNI Munadi Herlambang

Hedi Batubara 12 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Kasus korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melibatkan 15 debitur. Beberapa terdakwa sudah divonis, misalnya Jimmy Masrin (Komut PT.Petro Energy), Susy Mira Dewi Sugiarta (Komisaris PT.Petro Energy) dan Newin Nugroho (Direktur Utama PT Petro Energy). “Kita mempertanyakan KPK soal kelanjutan pemeriksaan Direktur Human Capital and Compliance PT Bank Negara Indonesia (BNI) Munadi Herlambang dalam kasus ini,” kata Direktur eksekutif Center for Budget Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa direksi Bank BNI Munadi Herlambang tersebut mangkir dari panggilan pada 8 Desember 2025. “Kita minta KPK terbuka ke publik terkait pengembangan kasus korupsi LPEI. Karena menyangkut uang rakyat sekitar Rp11 Triliun,” ujarnya lagi.

Kemarin, Senin (11/5/2026), KPK memeriksa pihak dari PT Badja Baru dan PT Fairco Bumi Lestari sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama DHB selaku pihak PT Badja Baru, dan JK selaku pihak PT Fairco Bumi Lestari,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Senin.

Berdasarkan catatan KPK pada pukul 11.15 WIB, saksi DHB memenuhi panggilan dengan tiba pada pukul 08.56 WIB. Sementara kehadiran saksi JK belum terinformasikan. Sebelumnya, pada 3 Maret 2025, KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara tersebut, yakni dua orang dari LPEI dan tiga orang dari pihak debitur PT Petro Energy.

Dua tersangka dari LPEI adalah Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan. KPK juga menetapkan Hendarto sebagai tersangka pada 28 Agustus 2025 terkait klaster debitur PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera dalam grup PT Bara Jaya Utama.

Ditempat terpisah, Direktur sekaligus pemilik manfaat sejumlah perusahaan yang tergabung dalam Grup Bara Jaya Utama (Grup BJU), Hendarto, menjalani sidang tuntutan kasus dugaan korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB di Ruang Wirjono Projodikoro 2 dengan majelis hakim dipimpin Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien.

KPK Beberkan 90 Persen Pembiayaan LPEI Diselewengkan Petro Energy

Dalam perkara ini, Hendarto didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,06 triliun dan US$ 49,88 juta terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI pada periode 2014-2016.

Jaksa menyebut kerugian negara terjadi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Hendarto dengan memperkaya diri sendiri senilai total kerugian negara dalam kasus tersebut.

Selain itu, Hendarto juga diduga memperkaya sejumlah pihak lain, yakni Dwi sebesar Rp 7 miliar dan US$ 227.000 dolar AS, Arif sebesar US$ 50.000 dolar AS, serta Kukuh sebesar Rp 500 juta dan US$ 120.000 dolar AS. Dalam dakwaan disebutkan Hendarto bersama sejumlah pejabat LPEI menggunakan fasilitas pembiayaan dari lembaga tersebut untuk membiayai usaha perkebunan yang berada di kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi.

Perbuatan tersebut diduga dilakukan bersama Kepala Divisi Pembiayaan I LPEI Kukuh Wirawan, Direktur Eksekutif LPEI Ngalim Sawega, Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana III LPEI Basuki Setyadjid, Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan, serta Direktur Pelaksana V LPEI Omar Baginda Pane. Namun, penuntutan terhadap para pejabat LPEI tersebut dilakukan secara terpisah.

Atas perbuatannya, Hendarto didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) juncto Pasal 618 KUHP Nasional atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

CBA Soroti Pengadaan Kompor Miliaran di Kemensos Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul

CBA Soroti Pengadaan Kompor Miliaran di Kemensos

Hedi Batubara 11 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis, Uchok Sky Khadafi, menyoroti proyek pengadaan kompor di lingkungan Kementerian Sosial yang nilainya mencapai miliaran rupiah pada tahun anggaran 2025 hingga 2026. Kritik tersebut disampaikan setelah mencuatnya momen salam antara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Gedung KPK.

Menurut Uchok Sky, salam yang dititipkan Gus Yaqut kepada Gus Ipul merupakan “salam kompor” yang dianggap berkaitan dengan proyek pengadaan kompor di Kementerian Sosial.

“Salam dari Gus Yaqut ke Gus Ipul itu namanya salam kompor yang sering kali dikaitkan dengan konteks memanaskan suasana. Dari kasus Gus Yaqut dan kasus harga sepatu Rp700 ribu Gus Ipul bikin suasana panas di media sosial dan ruang publik,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Kementerian Sosial melalui Sekretariat Jenderal disebut mengadakan Kompor SR 1C dengan total anggaran sekitar Rp1,8 miliar untuk 264 unit. Jika dihitung, rata-rata harga per unit mencapai sekitar Rp7 juta.

Namun, menurut Uchok, pengadaan tidak berhenti di situ. Pada tahun yang sama, Kemensos kembali menganggarkan pembelian kompor dengan nilai mencapai Rp5,3 miliar. Ia menyebut harga rata-rata per unit mencapai sekitar Rp13,2 juta.

“Belum selesai rasa kaget, ternyata di tahun yang sama Gus Ipul juga memborong kompor dengan anggaran sebesar Rp5,3 miliar. Dengan harga rata-rata sebesar Rp13.255.000,” katanya.

Uchok Sky menambahkan, pada tahun 2026 proyek pengadaan kompor kembali berlanjut. Kali ini disebut sebanyak 416 unit kompor dianggarkan dengan nilai mencapai Rp5,5 miliar, dengan rata-rata harga per unit tetap berada di kisaran Rp13,2 juta.

Sindiran pun dilontarkan Uchok terhadap harga pengadaan tersebut. Ia mempertanyakan spesifikasi kompor yang dibeli oleh Kemensos.

“Wah, jenis kompor apa sih yang mau dibeli oleh Kemensos? Apakah bahan bakunya campuran emas murni, atau apinya bisa menyala abadi tanpa butuh gas? Padahal harga kompor di pasaran paling mahal pun biasanya cuma jutaan rupiah,” sindirnya.

Menurutnya, publik berhak mempertanyakan transparansi dan urgensi pengadaan tersebut, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.

Uchok juga menyebut istilah “kompor” di lingkungan kementerian seolah memiliki makna berbeda.

“Bagi rakyat kompor cuma buat masak nasi dan lauk, tapi sepertinya di sana kompor ini punya fungsi lain, mungkin buat memanaskan anggaran, atau sekadar memastikan bara api proyek pengadaan tetap menyala terang,” lanjutnya.

Karena itu, ia mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membuka penyelidikan terhadap proyek pengadaan kompor tersebut agar tidak menimbulkan kerugian negara.

“Dengan harga semahal itu, publik cuma berharap apinya jangan sampai malah membakar nama baik lembaga dan kepercayaan publik terhadap Kemensos,” tegas Uchok Sky.

Ia juga membandingkan proyek pengadaan kompor tersebut dengan program bantuan kompor biomassa yang pernah dijalankan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Kemensos di Aceh Timur. Dalam program itu, sebanyak 244 kompor rakyat didistribusikan kepada warga Desa Seunobok Simpang, Kecamatan Idi Rayeuk, dengan total anggaran sekitar Rp61 juta.

Menurut Uchok, program semacam itu dinilai lebih tepat sasaran karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dengan biaya yang jauh lebih realistis dan terjangkau.

Kinerja Keuangan Telkom Merosot Tajam, CBA Desak Pemerintah Copot Dian Siswarini Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Dian Siswarini

Kinerja Keuangan Telkom Merosot Tajam, CBA Desak Pemerintah Copot Dian Siswarini

Hedi Batubara 11 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Center For Budget Analysis (CBA) mendesak Pemerintah selaku pemegang saham mayoritas untuk segera mengevaluasi posisi Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Pasca pengangkatan Dian Siswarini dalam RUPST 27 Mei 2025, performa finansial raksasa telekomunikasi tersebut justru menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan di sepanjang tahun 2025.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai PT Telkom di bawah kepemimpinan Dian Siswarini gagal menjaga stabilitas manajemen keuangan perusahaan.

Berdasarkan data yang dihimpun CBA, pendapatan PT Telkom mengalami kontraksi cukup dalam. Pada tahun 2025, pendapatan perusahaan tercatat hanya sebesar Rp109,6 triliun, turun signifikan dibandingkan capaian tahun 2024 yang mencapai Rp112,2 triliun.

“Ada penurunan pendapatan sebesar Rp2,6 triliun hanya dalam waktu satu tahun. Ini sinyal merah bagi kesehatan perusahaan,” ujar Uchok Sky Khadafi dalam keterangan tertulisnya pada senin (11/05/26).

Kondisi ini berbanding lurus dengan perolehan laba bersih. Laba perusahaan yang pada tahun 2024 mampu menyentuh angka Rp23 triliun, merosot menjadi Rp20,9 triliun pada tahun 2025, atau berkurang sebesar Rp2,1 triliun.

Likuiditas Perusahaan Tergerus

Selain laba dan pendapatan, Uchok menyoroti terkurasnya cadangan kas dan deposito perusahaan yang diibaratkan seperti “air yang mengalir deras menuju musim kering.”

Kas Bank: Mengalami penyusutan sebesar Rp721 miliar, dari Rp23,3 triliun (2024) menjadi Rp22,6 triliun (2025).

Deposito Bank: Merosot tajam hingga Rp2,3 triliun, dari angka Rp33,9 triliun (2024) ke posisi Rp31,5 triliun (2025).

Desakan Perubahan Kepemimpinan

Melihat fundamen perusahaan yang mulai goyah, CBA meminta pemerintah segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa untuk mengganti jajaran direksi, khususnya Direktur Utama.

“Penurunan kinerja ini memperlihatkan bahwa Dian Siswarini tidak memiliki kompetensi yang cukup dalam mendulang pendapatan di tengah tantangan pasar. Jika tetap dipertahankan, kinerja keuangan dikhawatirkan akan terus merosot hingga ke titik kerugian,” tegas Uchok.

Uchok menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa akumulasi kehilangan dana dari sektor pendapatan, laba, hingga instrumen deposito adalah bukti nyata ketidakamanaahan dalam mengelola aset negara.

“Pemerintah jangan tinggal diam melihat tiang fundamen Telkom keropos. Segera cari pengganti yang lebih mumpuni sebelum terlambat,” pungkasnya.

CBA Dorong Kejati DKI Selidiki Kejanggalan Dividen PT Delta Djakarta ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

CBA Dorong Kejati DKI Selidiki Kejanggalan Dividen PT Delta Djakarta

Hedi Batubara 10 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis, Uchok Sky Khadafi, menyoroti pembagian dividen PT Delta Djakarta yang dinilai janggal dan meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membuka penyelidikan atas laporan keuangan perusahaan tersebut.

Menurut Uchok Sky, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memiliki saham di PT Delta Djakarta sebanyak 210.200.700 lembar atau sekitar 26,25 persen dari total saham perusahaan pada tahun 2024.

PT Delta Djakarta sendiri diketahui bergerak di bidang produksi dan distribusi minuman beralkohol dengan berbagai merek, seperti “Anker”, “Anker Stout”, “Anker Lychee”, “Anker Pineapple”, “Carlsberg”, “San Miguel”, “San Mig Light”, “San Miguel Cerveza Negra”, “San Miguel Blanca”, “Kuda Putih”, hingga “Batavia”.

“Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan tanggal 19 Juni 2025 telah menyetujui pembagian dividen total sebesar Rp137,7 miliar. Sedangkan pada 16 Mei 2024, dividen yang dibayarkan mencapai Rp224,9 miliar,” kata Uchok Sky kepada awak media, Ahad (10/5/2026).

Ia menilai pembagian dividen tersebut tidak sejalan dengan laba perusahaan yang diperoleh dalam dua tahun terakhir.

“Diukur dari laba perusahaan, pembagian dividen ini aneh bin janggal. Laba perusahaan pada tahun 2025 sebesar Rp149,9 miliar, tetapi dividen yang dibagikan mencapai Rp137,7 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, lanjut Uchok Sky, keuntungan perusahaan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp136,5 miliar, namun dividen yang dibagikan justru mencapai Rp224,9 miliar.

“Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegasnya.

Ia juga memaparkan bahwa Pemerintah DKI Jakarta memperoleh dividen sekitar Rp36,1 miliar pada tahun 2025 dari perusahaan pembuat bir tersebut. Sedangkan pada tahun 2024, dividen yang diterima Pemprov DKI mencapai sekitar Rp59 miliar.

Atas dasar itu, CBA meminta Kejati DKI Jakarta mendalami mekanisme pembagian dividen serta aliran penerimaan ke kas daerah.

“Maka untuk itu, tidak ada salahnya jika CBA mendorong Kejati DKI Jakarta membuka penyelidikan atas keanehan laporan keuangan PT Delta Djakarta tersebut,” kata Uchok Sky.

Menurutnya, Kejati DKI Jakarta dapat memfokuskan penyelidikan pada penerimaan dividen PT Delta Djakarta ke kas daerah, termasuk menelusuri perbedaan antara besaran laba perusahaan dan nilai dividen yang dibagikan.

“Kasus dividen Pemerintah DKI Jakarta yang laba kecil tapi dividen besar, dan laba besar tapi dividennya kecil perlu dibuka secara terang kepada publik,” tutup Uchok Sky.

PKS Bertahun-tahun Desak Pemprov DKI Lepas Saham Bir, CBA: Jangan Cari Kambing Hitam Saat Penjualan Turun Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi

PKS Bertahun-tahun Desak Pemprov DKI Lepas Saham Bir, CBA: Jangan Cari Kambing Hitam Saat Penjualan Turun

Hedi Batubara 9 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Polemik kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir kembali menjadi sorotan. Di tengah perdebatan panjang yang tak kunjung usai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut menjadi pihak yang paling konsisten mendesak agar Pemprov DKI melepas sahamnya di PT Delta Djakarta.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai isu tersebut terus bergulir sejak era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari Pemprov DKI untuk melepas kepemilikan saham tersebut.

“Pemprov DKI mempunyai saham di perusahaan produsen bir dan minuman beralkohol sebanyak 210.200.700 lembar atau sebesar 26,25 persen,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Ia menjelaskan, pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut adalah San Miguel Malaysia (L), Private Limited dengan kepemilikan 467.061.150 saham atau 58,33 persen. Sementara saham publik tercatat sebanyak 123.397.200 lembar atau 15,42 persen.

Menurut Uchok Sky, kondisi bisnis PT Delta Djakarta pada 2024 mengalami tekanan cukup serius. Ia menyebut perusahaan mengalami penurunan penjualan neto sebesar 12,2 persen, dari Rp736,8 miliar pada 2023 menjadi Rp646,8 miliar pada 2024.

“Penurunan ini terutama akibat kontraksi volume penjualan,” katanya.

Uchok menilai perusahaan terlalu cepat menyalahkan kebijakan pemerintah terkait kenaikan cukai minuman beralkohol yang diterapkan mulai 1 Januari 2024.

“Akibat kenaikan cukai itu, perusahaan menaikkan harga pada Februari 2024. Tapi dampaknya tetap penjualan anjlok karena pembeli berkurang drastis,” ujarnya.

Ia pun melontarkan kritik tajam terhadap manajemen perusahaan. Menurutnya, penurunan penjualan tidak sepenuhnya bisa dibebankan kepada pemerintah.

“Kalau bir tidak laku atau penjualan turun, PT Delta Djakarta jangan mencari kambing hitam menyalahkan Pemerintah Indonesia. Salahi saja para sales perusahaan yang tidak mampu meyakinkan pelanggan penyuka minuman beralkohol,” sindir Uchok Sky.

Lebih lanjut, ia mengingatkan Pemprov DKI agar berhati-hati mempertahankan kepemilikan saham di perusahaan minuman beralkohol tersebut. Sebab, fluktuasi penjualan dinilai dapat berdampak pada nilai saham yang dimiliki pemerintah daerah.

“Pemprov DKI harus hati-hati menjaga sahamnya di PT Delta Djakarta lantaran penjualan minuman beralkohol selalu turun naik seperti ombak Teluk Jakarta. Itu bisa berdampak pada lunturnya atau hilangnya nilai saham DKI di perusahaan tersebut,” pungkasnya.

Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu Disorot, CBA: Gus Ipul Jangan Cuma Datang untuk “Cuci Tangan” ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu Disorot, CBA: Gus Ipul Jangan Cuma Datang untuk “Cuci Tangan”

Hedi Batubara 8 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Kedatangan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul ke Gedung Merah Putih KPK, Jumat pagi (8/5/2026) menjadi sorotan publik. Kunjungan tersebut disebut dalam rangka pencegahan dan kajian program di lingkungan Kementerian Sosial.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo mengatakan agenda pertemuan tersebut berkaitan dengan aspek pencegahan tata kelola program pemerintah.

Namun, kunjungan itu langsung dikaitkan dengan polemik pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat yang nilainya fantastis hingga mencapai Rp700 ribu per pasang.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis, Uchok Sky Khadafi menilai langkah Gus Ipul mendatangi KPK terkesan terlambat dan hanya untuk membersihkan citra di tengah derasnya kritik publik.

“Kalau sekarang baru bicara pencegahan, ini aneh. Programnya sudah berjalan sejak 2025, anggarannya sudah cair, barang sudah dibagikan. Jadi mau mencegah apa lagi?” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Menurut catatan CBA, pada tahun 2025 pengadaan sepatu Sekolah Rakyat menelan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk 16.005 pasang sepatu. Artinya, rata-rata harga per pasang mencapai Rp500 ribu.

Sementara pada tahun 2026, anggaran melonjak drastis menjadi Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu, dengan harga rata-rata sekitar Rp700 ribu per pasang.

Uchok menilai lonjakan harga tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena dianggap tidak wajar untuk program bantuan sosial pendidikan.

“Kalau tahun 2025 saja proyeknya sudah selesai dan uang negara sudah keluar, maka sekarang bukan lagi soal pencegahan. Ini harus masuk tahap penelusuran dan penyelidikan,” ujarnya.

Ia bahkan menyebut langkah KPK saat ini berpotensi menjadi kegiatan yang mubazir bila hanya berhenti pada pembahasan pencegahan administrasi tanpa penindakan konkret.

Menurut Uchok, publik justru melihat Kejaksaan Agung Republik Indonesia lebih serius karena disebut telah mulai melakukan penyelidikan dan memanggil pihak-pihak terkait di lingkungan Kemensos.

“Jangan sampai kunjungan ke KPK ini hanya jadi ajang pencitraan atau foto bersama. Rakyat ingin jawaban kenapa sepatu bantuan sosial bisa semahal itu,” sindirnya.

Ia pun mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk bersama-sama menelusuri aliran anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, termasuk kemungkinan adanya pemborosan maupun dugaan penyimpangan penggunaan uang negara.

“Rakyat tidak butuh drama pencegahan yang terlambat. Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi dan penegakan hukum,” pungkas Uchok Sky.

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026