16 November 2026

Uchok Sky Khadafi

MoneyTalk, Jakarta – Kedatangan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul ke Gedung Merah Putih KPK, Jumat pagi (8/5/2026) menjadi sorotan publik. Kunjungan tersebut disebut dalam rangka pencegahan dan kajian program di lingkungan Kementerian Sosial.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo mengatakan agenda pertemuan tersebut berkaitan dengan aspek pencegahan tata kelola program pemerintah.

Namun, kunjungan itu langsung dikaitkan dengan polemik pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat yang nilainya fantastis hingga mencapai Rp700 ribu per pasang.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis, Uchok Sky Khadafi menilai langkah Gus Ipul mendatangi KPK terkesan terlambat dan hanya untuk membersihkan citra di tengah derasnya kritik publik.

“Kalau sekarang baru bicara pencegahan, ini aneh. Programnya sudah berjalan sejak 2025, anggarannya sudah cair, barang sudah dibagikan. Jadi mau mencegah apa lagi?” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Menurut catatan CBA, pada tahun 2025 pengadaan sepatu Sekolah Rakyat menelan anggaran sekitar Rp8 miliar untuk 16.005 pasang sepatu. Artinya, rata-rata harga per pasang mencapai Rp500 ribu.

Sementara pada tahun 2026, anggaran melonjak drastis menjadi Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu, dengan harga rata-rata sekitar Rp700 ribu per pasang.

Uchok menilai lonjakan harga tersebut harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum karena dianggap tidak wajar untuk program bantuan sosial pendidikan.

“Kalau tahun 2025 saja proyeknya sudah selesai dan uang negara sudah keluar, maka sekarang bukan lagi soal pencegahan. Ini harus masuk tahap penelusuran dan penyelidikan,” ujarnya.

Ia bahkan menyebut langkah KPK saat ini berpotensi menjadi kegiatan yang mubazir bila hanya berhenti pada pembahasan pencegahan administrasi tanpa penindakan konkret.

Menurut Uchok, publik justru melihat Kejaksaan Agung Republik Indonesia lebih serius karena disebut telah mulai melakukan penyelidikan dan memanggil pihak-pihak terkait di lingkungan Kemensos.

“Jangan sampai kunjungan ke KPK ini hanya jadi ajang pencitraan atau foto bersama. Rakyat ingin jawaban kenapa sepatu bantuan sosial bisa semahal itu,” sindirnya.

Ia pun mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk bersama-sama menelusuri aliran anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, termasuk kemungkinan adanya pemborosan maupun dugaan penyimpangan penggunaan uang negara.

“Rakyat tidak butuh drama pencegahan yang terlambat. Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi dan penegakan hukum,” pungkas Uchok Sky.

MoneyTalk, Jakarta – Program pemberian sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat di Jawa Timur menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan harga pengadaan yang dinilai terlalu tinggi. Center for Budget Analysis (CBA) meminta Kejaksaan Agung menelusuri proyek tersebut karena diduga terdapat indikasi mark up anggaran.

Sorotan muncul usai beredarnya foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat. Perhatian publik bukan hanya tertuju pada kegiatan tersebut, tetapi juga pada informasi harga sepatu yang disebut mencapai ratusan ribu rupiah per pasang.

Gus Ipul sebelumnya memberikan klarifikasi bahwa sepatu tersebut bukan berasal dari anggaran Kementerian Sosial.

“Ini bukan barang dari Kemensos, ini hadiah khusus dari Gubernur Jawa Timur,” ujar Gus Ipul.

Namun, Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menilai sumber anggaran tetap berasal dari uang rakyat Jawa Timur melalui pos belanja pemerintah provinsi.

Menurut Uchok Sky, anggaran pengadaan sepatu itu disebut rutin dialokasikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.

“Alasannya karena Ibu Khofifah sangat mendukung program Presiden Prabowo, sehingga anggaran untuk pengadaan sepatu ini terus disiapkan,” kata Uchok Sky, Kamis (7/5/2026).

Ia kemudian menyoroti perbedaan nilai anggaran pengadaan dalam dua tahun terakhir yang dinilai janggal.

Berdasarkan data yang disampaikan CBA, pada tahun 2025 anggaran pengadaan sepatu mencapai sekitar Rp1 miliar dengan harga rata-rata Rp375 ribu per pasang. Sementara pada tahun 2026, total anggaran turun menjadi sekitar Rp461 juta dengan harga rata-rata sekitar Rp171 ribu per pasang.

“Ini yang jadi pertanyaan. Barang dengan fungsi yang sama, hanya berbeda setahun, tapi harganya bisa turun drastis lebih dari separuh,” ujar Uchok Sky.

Ia menyindir harga sepatu pada pengadaan tahun 2025 yang dianggap terlalu tinggi untuk ukuran sepatu sekolah.

“Apakah sepatunya memakai bahan premium, teknologi khusus, atau ada hal lain yang membuat harganya sangat mahal?” sindirnya.

CBA pun meminta Kejaksaan Agung turun tangan untuk menyelidiki proses pengadaan tersebut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.

Menurut Uchok Sky, apabila anggaran digunakan secara efisien dengan harga yang lebih wajar, jumlah penerima bantuan sepatu bisa jauh lebih banyak.

“Jangan sampai niat baik membantu anak-anak sekolah justru menimbulkan pertanyaan publik soal transparansi dan kewajaran harga,” katanya.

Ia berharap aparat penegak hukum dapat membuka penyelidikan agar proses pengadaan menjadi terang benderang dan penggunaan uang rakyat benar-benar tepat sasaran.

“Supaya anggaran pajak rakyat bisa diselamatkan dan bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Uchok Sky.

MoneyTalk, Jakarta – Di saat jutaan orang tua di pelosok negeri memutar otak demi sekadar membeli satu liter beras, Kementerian Sosial (Kemensos) justru tengah bersiap mengalokasikan anggaran fantastis untuk pengadaan sepatu. Berdasarkan penelusuran dokumen SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) LKPP, ditemukan deretan angka yang mengoyak nalar publik di tengah masa ekonomi sulit.

Bayangkan seorang buruh tani yang upah hariannya tak sampai lima puluh ribu rupiah. Untuk membelikan sepasang sepatu sekolah anaknya, ia harus menabung berbulan-bulan. Namun, di gedung megah Kemensos, angka-angka belanja melompat tanpa rasa iba. Total anggaran untuk berbagai jenis sepatu ini menembus angka di atas Rp100 miliar, dengan harga satuan yang mencengangkan: Rp700.000 per pasang.

Data yang Menyesakkan Dada

Berdasarkan tangkapan layar web LPSE yang dianalisis, berikut adalah rincian pengadaan yang menjadi sorotan:

Sepatu Sekolah (Perlengkapan Siswa): Pagu Rp27.541.500.000

Sepatu PDL (Perlengkapan Siswa): Pagu Rp27.541.500.000

Sepatu Dinas Guru: Pagu Rp5.570.600.000

Sepatu Olahraga Siswa: Pagu Rp19.672.500.000

Harga satuan Rp700 ribu untuk pengadaan massal puluhan ribu pasang sepatu dianggap tidak lazim. Harga tersebut setara dengan harga retail merek ternama di mall-mall besar Jakarta, sebuah kemewahan yang jauh dari jangkauan masyarakat penerima bansos.

CBA: “Aroma Mark-Up Menyengat”

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik pedas. Ia menilai anggaran ini sebagai bentuk ketidakpedulian birokrasi terhadap penderitaan rakyat.

“Ini terlalu, Di saat rakyat susah cari makan, Kemensos malah sibuk belanja sepatu mewah. Harga 700 ribu itu sangat tidak masuk akal untuk pengadaan massal. Ini aroma mark-up nya sangat menyengat. KPK jangan cuma diam nonton drama ini, harus segera turun tangan!” tegas Uchok.

Uchok juga mempertanyakan urgensi pengadaan yang dipusatkan di Sekretariat Jenderal tersebut. Menurutnya, pengadaan dalam jumlah masif seharusnya mendapatkan harga grosir yang jauh lebih murah, bukan malah mengikuti harga pasar tertinggi. “Jangan-jangan ini hanya proyek bagi-bagi ‘kue’ di tengah penderitaan rakyat,” tambahnya getir.

Bayang-bayang Masa Lalu

KPK sendiri telah memberikan peringatan keras. Mengingat sejarah kelam korupsi bantuan sosial yang pernah mengguncang institusi ini, setiap rupiah yang keluar kini berada di bawah mikroskop publik. Meski Menteri Sosial, Gus Ipul, telah memberikan klarifikasi, namun pembelaan teknis apapun terasa hambar bagi mereka yang hari ini tidak tahu esok harus makan apa.

Sepasang sepatu Rp700 ribu mungkin akan mengkilap di kaki penerima manfaat yang terpilih, namun bagi jutaan rakyat lainnya, itu adalah simbol ketimpangan yang amat melukai. Uang pajak rakyat seharusnya digunakan untuk menyambung hidup, bukan untuk membiayai pengadaan yang penuh tanda tanya besar.

MoneyTalk, Jakarta – Penobatan Sherly Tjoanda sebagai gubernur berkinerja terbaik tahun 2026 versi sebuah survei nasional memicu gelombang skeptisisme. Di tengah minimnya terobosan infrastruktur yang dirasakan rakyat Maluku Utara, muncul dugaan bahwa “prestasi” tersebut hanyalah keberhasilan pengolahan citra digital yang ditopang oleh anggaran daerah yang fantastis.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti fenomena ini dengan nada satir. Menurutnya, publik sedang disuguhi era baru kepemimpinan yang lebih mementingkan etalase digital daripada realitas di lapangan.

“Ini adalah era Gubernur Medsos. Jika dulu indikator kinerja adalah jumlah sekolah atau jalan yang dibangun, sekarang cukup diukur dari berapa likes, views, dan puja-puji netizen di kolom komentar,” ujar Uchok di tengah notifikasi media sosial yang terus berdenting.

Berdasarkan investigasi CBA, anggaran untuk menunjang penampilan Gubernur Sherly Tjoanda di muka publik mencapai angka yang mencengangkan. Pada tahun 2026 saja, Biro Umum Setda Maluku Utara mengalokasikan Rp48 juta hanya untuk urusan tata rias. Jika dirinci, rakyat membiayai estetika wajah sang Gubernur sebesar Rp4 juta per bulan.

“Bukan cuma wajah yang bersinar, mungkin sampai bayangannya pun terlihat cantik di layar ponsel berkat polesan APBD,” sindir Uchok.

Kejanggalan anggaran tidak berhenti di sana. Alokasi untuk pemeriksaan kesehatan (medical check-up) dan perawatan kesehatan Gubernur tercatat mencapai Rp500 juta per tahun—setara dengan Rp41,6 juta per bulan. Sebuah angka yang sangat kontras jika dibandingkan dengan kondisi fasilitas kesehatan di pelosok Maluku Utara yang masih tertatih.

Uchok menegaskan bahwa sorotan ini menjadi sangat relevan mengingat latar belakang pribadi Sherly Tjoanda. Sebagai pemilik PT Bela Group dan PT Karya Wijaya yang mengelola tambang nikel di Pulau Gebe, Sherly dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya di wilayah tersebut.

“Beliau punya harta yang cukup untuk membiayai gaya hidup hingga tujuh turunan. Namun anehnya, untuk urusan bedak dan kesehatan pribadi, masih harus ‘berbagi beban’ dengan rakyat melalui kas daerah,” keluh Uchok.

Menurutnya, dana APBD yang seharusnya mengalir untuk menambal jalan berlubang atau memperbaiki gedung sekolah yang rusak, justru terserap untuk memastikan penampilan Gubernur tetap paripurna di konten media sosialnya.

Membangun Citra, Bukan Wilayah

Kinerja yang hanya mengilap di layar ponsel namun redup di lapangan disebut sebagai “Pembangunan Citra”. CBA mendorong adanya evaluasi terhadap standar penilaian kinerja kepala daerah agar tidak terjebak pada popularitas semu.

“Survei boleh saja menaruh beliau di posisi puncak. Tapi jika rakyat masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur dasar, mungkin kita perlu kategori survei baru: ‘Gubernur dengan Anggaran Pencitraan Terbesar’. Di sana, Sherly Tjoanda mungkin tak tertandingi,” pungkas Uchok.

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek migrasi Unit Pembangkitan Suralaya Unit 3 milik PLN Indonesia Power.

Menurut Uchok, langkah penetapan tersangka menjadi krusial untuk membuka lebih jauh dugaan praktik korupsi, termasuk menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke berbagai pihak. Ia juga mendorong agar penyidik menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna memperluas pengusutan.

“Yang lebih penting saat ini adalah penetapan tersangka dan menjerat dengan pasal TPPU, supaya jelas ke mana saja aliran uang itu mengalir,” ujar Uchok dalam keterangannya, Ahad (3/5/2026).

Ia menilai, tanpa langkah tegas tersebut, proses penyidikan berpotensi berjalan lambat dan tidak menyentuh aktor utama di balik proyek tersebut. Uchok bahkan menyindir langkah penggeledahan yang telah dilakukan penyidik sebagai belum cukup signifikan.

“Kalau hanya penggeledahan di beberapa lokasi, itu seperti komedi putar. Harus berani menyentuh pusat pengambil kebijakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Uchok juga meminta penyidik untuk berani melakukan penggeledahan di level strategis, termasuk pada jajaran pimpinan perusahaan, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengusutan perkara.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariaman, mengungkapkan bahwa penyidik telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda. Lokasi tersebut meliputi kantor PT High Voltage Technology di kawasan Office 88 Kasablanka, Jakarta Selatan, serta dua rumah di wilayah Pancoran Mas, Depok, dan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Kasus ini berkaitan dengan proyek migrasi pembangkitan listrik dari 500 kV ke 150 kV pada tahun anggaran 2024. Proyek tersebut memiliki nilai pagu mencapai Rp219,2 miliar dengan nilai kontrak sebesar Rp177,5 miliar.

Dalam penyelidikan, aparat menduga adanya praktik penggelembungan anggaran atau mark up dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dugaan ini menjadi pintu masuk bagi penyidik untuk mengurai potensi kerugian negara serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat.

MoneyTalk, Jakarta – Proyek rehabilitasi Gedung Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta senilai Rp12,8 miliar menuai sorotan tajam. Kritik datang dari Uchok Sky Khadafi yang menilai proses penetapan pemenang lelang menyisakan sejumlah kejanggalan.

Diketahui, lelang yang digelar pada tahun 2024 tersebut diikuti oleh 167 perusahaan. Namun, hanya 23 perusahaan yang mengajukan penawaran harga. Dari proses tersebut, CV Putra Bayak Raya keluar sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp9,9 miliar.

Menurut Uchok, kemenangan perusahaan tersebut cukup mengagetkan, mengingat rekam jejaknya dalam pengerjaan proyek sebelumnya. Ia menyoroti proyek pada tahun 2022 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, di mana CV Putra Bayak Raya dipercaya mengerjakan rehabilitasi total Kantor Lurah Kebagusan dengan nilai mencapai Rp7 miliar.

“Pekerjaan tersebut bermasalah karena tidak selesai sesuai kontrak, tetapi justru diberikan tambahan waktu melalui addendum,” ujar Uchok dalam keterangannya, Sabtu (2/5/2026).

Ia juga mempertanyakan keputusan pemberian addendum oleh pihak pejabat terkait. Dalam hal ini, Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Jakarta Selatan, Martin Sunardi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), disebut tidak dapat menjelaskan secara jelas alasan pemberian tambahan waktu tersebut.

Uchok menilai, adanya catatan kinerja yang dinilai buruk seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam proses evaluasi lelang proyek pemerintah. Oleh karena itu, ia mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk segera turun tangan.

“Tidak ada salahnya Kejati DKI Jakarta membuka penyelidikan, terutama untuk menelusuri administrasi dokumen lelang dan memastikan tidak ada pelanggaran dalam prosesnya,” tegasnya.

Sorotan ini kembali menambah daftar panjang kritik terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah, khususnya proyek-proyek bernilai besar yang menggunakan anggaran publik.

MoneyTalk, Jakarta – Program komunikasi publik berbasis digital yang digagas sejumlah DPRD provinsi kini menuai sorotan tajam. Setelah sebelumnya DPRD Provinsi Banten disorot karena anggaran “podcast” senilai Rp2,3 miliar, kini giliran DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi perhatian publik.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2025, DPRD Jawa Timur mengalokasikan dana sebesar Rp35 miliar untuk 1.442 kegiatan podcast. Jika dirinci, setiap kegiatan menghabiskan sekitar Rp24,8 juta.

“Angkanya sudah cukup besar untuk ukuran satu kegiatan podcast. Ini bukan sekadar produksi konten biasa,” ujar Uchok dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Memasuki tahun 2026, lanjut Uchok, memang terjadi penurunan anggaran menjadi Rp27 miliar dengan jumlah kegiatan 1.080. Namun, ia menilai efisiensi tersebut patut dipertanyakan. Pasalnya, jika dihitung rata-rata, biaya per kegiatan justru meningkat menjadi sekitar Rp25 juta.

“Secara total memang turun, tapi per unit kegiatan malah naik. Ini yang jadi pertanyaan: apakah ini benar efisiensi atau sekadar penyesuaian angka?” kritiknya.

Menurut Uchok, penggunaan anggaran publik untuk program komunikasi seperti podcast seharusnya diiringi dengan transparansi yang jelas, baik dari sisi kualitas produksi maupun dampaknya terhadap masyarakat.

Ia menyoroti potensi pemborosan jika output yang dihasilkan tidak sebanding dengan besarnya biaya. “Dengan angka Rp25 juta per kegiatan, publik tentu berharap ada kualitas produksi tinggi dan jangkauan audiens yang luas. Kalau tidak, ini berpotensi menjadi pemborosan anggaran,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mempertanyakan sejauh mana efektivitas program tersebut dalam menjangkau masyarakat Jawa Timur. “Apakah benar masyarakat mendapatkan manfaat informasi dari podcast ini, atau justru hanya menjadi kegiatan formalitas berbasis anggaran?” tambahnya.

Uchok juga mendorong adanya pengawasan dari aparat penegak hukum terhadap penggunaan anggaran tersebut. Ia bahkan menyindir agar lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan kejaksaan turut mencermati program ini.

“Kalau perlu, aparat hukum ikut menjadi narasumber dalam podcast tersebut, supaya mereka juga bisa melihat langsung bagaimana anggaran itu digunakan,” ujarnya.

Menurutnya, keterlibatan pengawas eksternal penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik.

Fenomena podcast DPRD sendiri merupakan bagian dari tren digitalisasi komunikasi publik oleh lembaga legislatif daerah. Tujuannya adalah mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat melalui platform yang lebih modern dan mudah diakses.

Namun, di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, program semacam ini tetap harus diukur secara ketat dari sisi manfaat dan urgensinya.

“Digitalisasi itu penting, tapi jangan sampai jadi alasan untuk menghabiskan anggaran tanpa ukuran yang jelas,” pungkas Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan terhadap proyek pembangunan Puskesmas Karang Penang, Kabupaten Sampang, yang baru saja diresmikan oleh Bupati Sampang, Slamet Junaidi, pada Rabu, 15 April 2026.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan warga terkait kondisi bangunan puskesmas yang disebut sudah mengalami kerusakan meski baru diresmikan.

“CBA meminta kepada KPK untuk segera melakukan penyelidikan atas bangunan Puskesmas Karang Penang yang baru diresmikan tersebut,” kata Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Menurut Uchok, laporan warga menunjukkan adanya sejumlah kerusakan pada bangunan, seperti lantai yang mulai retak hingga plafon yang tampak mengeluarkan bercak air akibat rembesan.

Dalam video yang beredar, terlihat tanda-tanda air meresap ke bagian dalam ruangan puskesmas. Kondisi itu dinilai cukup mengkhawatirkan karena berpotensi menyebabkan plafon retak hingga roboh apabila tidak segera ditangani.

“Beberapa lantai sudah retak dan plafon tampak mengeluarkan bercak air. Jika tidak segera diantisipasi, plafon Puskesmas bisa retak bahkan roboh,” ujarnya.

Berdasarkan penelusuran CBA, proyek pembangunan Puskesmas Karang Penang merupakan proyek milik Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang dengan pagu anggaran sebesar Rp7.640.931.600.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan terhadap proyek pengadaan komputer di Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), khususnya terkait pengadaan komputer PC AIO SR 1C dan Komputer AIO yang dinilai memiliki kejanggalan harga.

Menurut Uchok, pada tahun 2026 Kemensos menganggarkan proyek pengadaan komputer PC AIO SR 1C sebanyak 1.105 unit dengan total anggaran mencapai Rp13,7 miliar. Selain itu, terdapat proyek pengadaan Komputer AIO sebanyak 300 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp5,4 miliar.

“Dari data tersebut, rata-rata harga Komputer PC AIO SR 1C sebesar Rp12.410.000 per unit, sedangkan harga Komputer AIO mencapai Rp18.075.000 per unit,” kata Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Ia menilai harga pengadaan Komputer AIO tersebut terlalu mahal jika dibandingkan dengan harga pengadaan pada tahun sebelumnya. Menurut catatan CBA, pada tahun 2025 harga rata-rata per unit komputer serupa hanya dipatok sekitar Rp15.700.000.

“Artinya ada selisih harga sekitar Rp2,3 juta per unit. Ini yang harus diselidiki oleh KPK, karena berpotensi menimbulkan kerugian negara,” ujarnya.

Uchok menegaskan, KPK perlu segera memanggil pihak Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, guna memberikan penjelasan terkait proyek tersebut.

“CBA meminta KPK segera memanggil Sekretariat Jenderal Kemensos dan juga Menteri Sosial Gus Ipul agar publik mendapatkan kejelasan,” tegasnya.

Dalam catatan CBA, sepanjang tahun 2026 Sekretariat Jenderal Kemensos juga tercatat melakukan sejumlah pengadaan Komputer AIO dalam jumlah besar, antara lain:

-Komputer AIO sebesar Rp84.905.600.000 untuk 5.408 unit

-Komputer AIO untuk Sarana Lab sebesar Rp4.898.400.000 untuk 312 unit

-Komputer AIO untuk Sarana Ketatausahaan sebesar Rp19.593.600.000 untuk 1.248 unit

-Komputer AIO untuk Sarana Perpustakaan sebesar Rp3.265.600.000 untuk 208 unit

Total belanja pengadaan tersebut dinilai sangat besar dan perlu diawasi secara ketat agar tidak menjadi celah penyimpangan anggaran.

CBA menilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang pemerintah harus menjadi prioritas, terutama di tengah upaya efisiensi anggaran negara.

“Jangan sampai anggaran sosial yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru bocor dalam proyek pengadaan barang,” tutup Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Rencana pengadaan kendaraan operasional untuk program Sekolah Rakyat pada 2026 menuai sorotan tajam. Di tengah berbagai agenda pembangunan sosial dan peningkatan pelayanan publik, anggaran besar untuk pembelian ratusan kendaraan dinilai memunculkan tanda tanya serius.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai proyek pengadaan kendaraan operasional di lingkungan Kementerian Sosial di bawah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, patut mendapat perhatian khusus dari aparat penegak hukum.

Menurut Uchok, melalui Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, pemerintah berencana memborong sebanyak 212 kendaraan operasional sekolah pada tahun anggaran 2026 dengan total nilai mencapai Rp74 miliar.

“Artinya, harga satu kendaraan operasional sekolah dipatok sebesar Rp350 juta per unit. Angka ini terlalu mahal dan terlalu tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2025, di mana per unit hanya dipatok sebesar Rp301,5 juta,” ujar Uchok dalam keterangannya, Ahad (26/4/2026).

Ia menegaskan, terdapat lonjakan harga yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Selisih harga mencapai Rp48,5 juta per unit dinilai tidak wajar dan perlu dijelaskan secara transparan kepada publik.

“Berarti ada kenaikan harga kendaraan proyek mobil Gus Ipul ini. Dari tahun 2025 ke 2026 kenaikan harga kendaraan operasional sekolah sebesar Rp48,5 juta per unit,” tegasnya.

CBA mencatat, pada tahun 2025 Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp31.856.100.000 untuk pengadaan kendaraan fungsional dan kendaraan operasional Sekolah Rakyat.

Dari total anggaran Rp31,8 miliar tersebut, sebanyak 100 unit kendaraan operasional Sekolah Rakyat dibeli, serta tiga unit kendaraan fungsional untuk Satgas Kantor Pusat dengan harga per unit mencapai Rp568.700.000.

“Dari anggaran Rp31,8 miliar ini, dibagi untuk kendaraan operasional Sekolah Rakyat sebanyak 100 unit, dan tiga untuk kendaraan fungsional Satgas Kantor Pusat,” jelas Uchok.

Melihat adanya kenaikan harga yang cukup tajam, Uchok meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk menyelidiki kemungkinan adanya praktik mark up anggaran.

Menurutnya, lonjakan harga tersebut sangat berpotensi mengandung dugaan penambahan harga yang tidak berdasar dan harus dibuktikan apakah memang disebabkan oleh kenaikan harga pasar atau ada faktor lain yang lebih politis.

“Maka untuk itu, ada kenaikan harga kendaraan per unit ini harus diselidiki oleh KPK, karena lonjakan harga yang tak wajar ini sangat mengandung dugaan adanya penambahan harga yang tidak berdasar. Dan kenaikan harga ini, apakah disebabkan harga pasar atau menjelang Muktamar NU,” lanjutnya.

Sorotan ini semakin tajam karena program Sekolah Rakyat sejatinya diharapkan menjadi solusi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, bukan justru membuka ruang pemborosan anggaran negara melalui belanja operasional yang dinilai tidak proporsional.

CBA pun mempertanyakan apakah kendaraan-kendaraan tersebut nantinya benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, atau hanya menjadi simbol proyek besar yang menguras APBN tanpa manfaat yang sebanding.

“Apakah nantinya kendaraan-kendaraan ini benar-benar berfungsi untuk membantu kegiatan belajar mengajar, atau justru menjadi alat yang membuat anggaran negara habis tanpa manfaat yang sepadan?” kata Uchok.

Bagi masyarakat awam, lanjutnya, angka-angka tersebut terasa seperti ironi yang sulit diterima di tengah berbagai kebutuhan mendesak masyarakat, terutama sektor pendidikan dan bantuan sosial.

“Yang pasti, bagi masyarakat awam, angka-angka ini terasa seperti lelucon yang tidak lucu sama sekali,” tutup Uchok.