15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

Anggaran K-SIGN Rote Ndao Capai Rp1,6 Triliun, CBA Temukan Sejumlah Kejanggalan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono meninjau Kampung Nelayan

Anggaran K-SIGN Rote Ndao Capai Rp1,6 Triliun, CBA Temukan Sejumlah Kejanggalan

Hedi Batubara 7 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Program pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mewujudkan swasembada garam nasional, mendapat sorotan dari Center for Budget Analysis (CBA).

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk proyek tersebut sangat besar dan perlu mendapat pengawasan ketat dari publik maupun lembaga pengawas.

Menurut Uchok, berdasarkan hasil penelusuran CBA, anggaran pembangunan K-SIGN selama dua tahun berturut-turut mencapai sekitar Rp1,6 triliun yang dialokasikan melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Pada tahun 2025, pekerjaan konstruksi pembangunan K-SIGN mencapai sekitar Rp664,7 miliar. Sedangkan pada tahun 2026 anggarannya mencapai Rp998,3 miliar. Totalnya mendekati Rp1,6 triliun,” ujar Uchok dalam keterangannya, Minggu (7/6/2026).

Selain besarnya nilai proyek, CBA juga menemukan sejumlah hal yang dinilai janggal dalam proses penganggaran dan perencanaan pembangunan kawasan garam tersebut.

Uchok mengungkapkan adanya indikasi duplikasi atau tumpang tindih anggaran terkait penyusunan dokumen lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh CBA, pada 30 Juni 2025 terdapat proyek Penyusunan Dokumen Materi Teknis Kajian Dampak Lingkungan dengan nilai Rp20 juta.

Namun beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 4 September 2025, kembali muncul anggaran untuk Pembuatan Dokumen AMDAL, KKPRL, dan Izin Produksi Garam dengan nilai mencapai Rp5,3 miliar.

“Pertanyaannya, mengapa ada dua kegiatan yang sama-sama berkaitan dengan dokumen lingkungan dalam waktu berdekatan? Ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan dugaan adanya pemborosan anggaran,” kata Uchok.

CBA juga menyoroti jadwal pelaksanaan proyek yang dinilai tidak sinkron dengan proses penyusunan dokumen lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh, pekerjaan konstruksi pembangunan K-SIGN disebut telah dimulai pada 30 Juli 2025.

Padahal, menurut Uchok, proses penyusunan dokumen AMDAL dan perizinan terkait masih berlangsung hingga September 2025.

“Kalau konstruksi sudah berjalan sejak Juli, sementara dokumen AMDAL dan izin masih dalam proses pada September, tentu ini menjadi pertanyaan besar. Apakah seluruh persyaratan lingkungan sudah dipenuhi sebelum pekerjaan dimulai?” ujarnya.

Tidak hanya itu, CBA juga mempertanyakan aspek perencanaan proyek. Uchok menyebut bahwa Pembuatan Desain Dasar Pembangunan Lahan Garam Rote Ndao dengan anggaran Rp50 juta baru dimulai pada 23 Mei 2025.

Pada tanggal yang sama, pemerintah juga mulai menyusun Masterplan Swasembada Pergaraman Rote dengan nilai anggaran Rp50 juta.

Menurutnya, idealnya dokumen desain dasar dan masterplan telah rampung sebelum proyek konstruksi bernilai ratusan miliar rupiah dilaksanakan.

“Perencanaan merupakan fondasi utama sebuah proyek strategis nasional. Jangan sampai pembangunan berjalan lebih dulu sementara dokumen perencanaan dan lingkungan masih berproses,” tegasnya.

Karena itu, CBA meminta KKP memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik mengenai proses perencanaan, perizinan, dan penggunaan anggaran dalam pembangunan K-SIGN di Rote Ndao.

Menurut Uchok, transparansi diperlukan agar tujuan besar swasembada garam nasional tetap berjalan sesuai koridor tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait temuan dan kritik yang disampaikan oleh CBA.

Saham 71 Persen Hilang Mendadak, Uchok Sky Pertanyakan Kepatuhan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda

Saham 71 Persen Hilang Mendadak, Uchok Sky Pertanyakan Kepatuhan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda

Hedi Batubara 6 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif CBA (Center for Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi, menyoroti perubahan kepemilikan saham di PT Karya Wijaya yang sebelumnya mencatat nama Sherly Tjoanda sebagai pemegang saham mayoritas.

Menurut Uchok, hilangnya nama Sherly Tjoanda dari daftar pemegang saham PT Karya Wijaya pada April 2026 bukan semata-mata terkait adanya sanksi administrasi senilai Rp500 miliar yang dikaitkan dengan persoalan kawasan hutan di Pulau Gebe. Ia menilai langkah tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghindari potensi benturan kepentingan (conflict of interest) selama menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara.

“Di sini Sherly Tjoanda menghindari terjadinya conflict of interest atau benturan kepentingan sebagai Gubernur Maluku Utara, dan juga menjaga diri dari berbagai tuduhan pelanggaran aturan maupun kaidah antikorupsi,” kata Uchok dalam keterangannya, Sabtu (6/6/2026).

Meski demikian, Uchok mempertanyakan waktu pelepasan saham tersebut. Menurutnya, apabila tujuan pengalihan saham adalah untuk mematuhi ketentuan yang berlaku bagi kepala daerah, langkah tersebut seharusnya dilakukan segera setelah Sherly dilantik sebagai gubernur.

Uchok menyebut Sherly dilantik oleh Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Namun, berdasarkan informasi yang ia peroleh, nama Sherly masih tercatat sebagai pemegang saham mayoritas PT Karya Wijaya hingga lebih dari satu tahun setelah pelantikan.

“Seharusnya sejak dilantik, nama dan sahamnya sudah dilepas dari perusahaan. Tetapi faktanya, nama beliau masih tercatat cukup lama sebelum akhirnya terjadi perubahan pada April 2026,” ujarnya.

Dalam perubahan tersebut, kata Uchok, kepemilikan saham yang sebelumnya tercatat atas nama Sherly Tjoanda dialihkan kepada badan usaha. Perubahan itu kemudian memunculkan pertanyaan di ruang publik mengenai alasan dan waktu pelaksanaannya.

“Muncul pertanyaan, jika memang tujuannya menghindari konflik kepentingan, mengapa baru dilakukan setelah lebih dari setahun? Apakah kesadaran untuk mematuhi aturan datang belakangan atau ada faktor lain yang melatarbelakanginya?” kata Uchok.

Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa publik berhak menilai apakah langkah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur kepala daerah terkait kepemilikan usaha dan potensi benturan kepentingan selama menjabat.

Uchok juga mengaitkan persoalan ini dengan aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan ketentuan yang mengatur kedudukan kepala daerah. Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan tersebut penting untuk menjaga integritas jabatan publik serta menghindari munculnya keraguan di tengah masyarakat.

“Publik tentu mengharapkan setiap kepala daerah mematuhi seluruh aturan yang berlaku sejak awal masa jabatan, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan atau persepsi negatif di kemudian hari,” pungkasnya.

Kasus ini menambah perhatian publik terhadap aspek transparansi dan tata kelola yang baik di lingkungan pejabat publik, khususnya terkait kepemilikan saham, aktivitas bisnis, serta potensi benturan kepentingan selama menjalankan amanah sebagai kepala daerah.

CBA: Rupiah Bisa Terus Melemah Usai Juni, Perry Warjiyo Harus Siap Mundur Uchok Sky Khadafi

CBA: Rupiah Bisa Terus Melemah Usai Juni, Perry Warjiyo Harus Siap Mundur

Hedi Batubara 4 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai optimisme Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo terkait penguatan nilai tukar rupiah setelah Juni 2026 tidak memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, pelemahan rupiah yang terjadi saat ini bukan semata-mata karena faktor musiman, melainkan dipengaruhi persoalan struktural ekonomi yang lebih serius.

Pernyataan tersebut disampaikan Uchok menanggapi penjelasan Perry Warjiyo yang menyebut pelemahan rupiah pada periode April hingga Juni bersifat teknikal dan musiman (seasonality). Menurut Perry, tingginya permintaan dolar Amerika Serikat oleh korporasi untuk kebutuhan repatriasi dividen dan pembayaran utang luar negeri menjadi faktor utama yang menekan nilai tukar rupiah pada kuartal kedua setiap tahun.

Namun, Uchok menilai penjelasan tersebut lebih merupakan upaya pembelaan diri di hadapan DPR dan kalangan elite politik agar posisi Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI tetap aman.

“Pernyataan Perry Warjiyo itu untuk membela diri di depan anggota DPR agar tidak disuruh mundur oleh para elite politik dan Presiden Prabowo Subianto,” kata Uchok dalam keterangannya, Kamis (4/6/2026).

Menurut Uchok, keyakinan bahwa rupiah akan kembali menguat setelah Juni hanya membuat para pengambil kebijakan terlena. Ia bahkan menyebut anggota DPR dan Presiden Prabowo telah terhipnotis oleh narasi yang disampaikan Bank Indonesia.

Padahal, lanjutnya, pelemahan rupiah berpotensi terus berlanjut setelah Juni. Ia menilai rupiah akan semakin sulit dikendalikan apabila faktor-faktor fundamental ekonomi tidak segera dibenahi.

“Setelah Juni rupiah akan terus melemah. Rupiah akan merdeka dari intervensi BI, merdeka dari kendali Gubernur BI Perry Warjiyo, dan merdeka karena tidak memiliki kolateral yang cukup untuk memperkuat nilai mata uang tersebut,” ujarnya.

Uchok juga menyoroti kondisi fiskal pemerintah yang menurutnya semakin berat akibat tingginya beban utang negara. Ia menyebut total utang Indonesia telah melampaui Rp9.000 triliun, sementara kewajiban pembayaran pokok utang dan bunga pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp800 triliun.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian investor dan kreditor mulai kehilangan kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia.

“Brankas pemerintah seperti tertutup karena investor dan kreditor kabur. Mereka tidak mau masuk ke pasar keuangan karena melihat beban utang yang sangat besar,” tegasnya.

Selain faktor ekonomi, Uchok juga mengaitkan menurunnya kepercayaan investor dengan sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai keterlibatan TNI dalam berbagai sektor sipil, mulai dari pengelolaan perkebunan sawit hingga sektor pertambangan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor.

“Investor dan kreditor tidak percaya karena Presiden Prabowo mempersilakan TNI masuk ke ranah sipil, mengurus kelapa sawit, tambang, hingga merebut jabatan-jabatan sipil,” katanya.

Atas dasar itu, Uchok memperkirakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Ia bahkan menilai posisi Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat terancam apabila kondisi tersebut tidak segera membaik.

“Kalau setelah Juni rupiah tetap melemah, maka Perry Warjiyo harus siap-siap mundur atau dipaksa dicopot. Kalau mundur mungkin aman dari jeratan hukum. Tetapi kalau dicopot, siap-siap dipanggil dan diperiksa Kejaksaan Agung,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Bank Indonesia masih berpegang pada proyeksi bahwa nilai tukar rupiah akan kembali stabil seiring meredanya kebutuhan valas korporasi dan membaiknya kondisi pasar keuangan global.

CBA Soroti Anggaran Pakaian Dinas Gubernur Maluku Utara Hampir Rp1 Miliar, Minta Kejagung Turun Tangan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda

CBA Soroti Anggaran Pakaian Dinas Gubernur Maluku Utara Hampir Rp1 Miliar, Minta Kejagung Turun Tangan

Hedi Batubara 1 Juni 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti anggaran pengadaan pakaian dinas Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang nilainya hampir mencapai Rp1 miliar pada tahun anggaran 2026.

Sorotan tersebut disampaikan menjelang kehadiran Gubernur Maluku Utara dalam acara Urban Talk yang menjadi bagian dari Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada awal Juni 2026.

Menurut Uchok Sky, terjadi lonjakan signifikan dalam jumlah jenis pakaian dinas yang dianggarkan pemerintah daerah. Jika pada tahun 2025 hanya terdapat tiga jenis pakaian dinas dengan total anggaran sekitar Rp550 juta, maka pada tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi sembilan jenis dengan nilai anggaran mencapai Rp990 juta.

“Dulu hanya tiga jenis pakaian dinas dengan anggaran sekitar Rp550 juta. Sekarang menjadi sembilan jenis dengan nilai hampir Rp1 miliar. Ada penambahan enam jenis pakaian yang menghabiskan anggaran sangat besar,” kata Uchok Sky dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Ia menilai kenaikan tersebut perlu mendapat perhatian karena terjadi peningkatan anggaran yang cukup tajam dalam waktu singkat.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, kenaikannya sangat signifikan. Makin banyak jenis pakaian, makin besar pula uang daerah yang harus dikeluarkan,” ujarnya.

Uchok secara khusus menyoroti pengadaan Pakaian Batik Tradisional yang dialokasikan sebesar Rp390 juta untuk 78 paket.

“Dari data yang kami lihat, pengadaan Pakaian Batik Tradisional mencapai Rp390 juta untuk 78 paket. Nilai per paketnya mencapai sekitar Rp21 juta,” ungkapnya.

Selain itu, CBA juga mencatat adanya anggaran untuk sejumlah jenis pakaian dinas lainnya, antara lain Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp50 juta untuk 10 paket, Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp50 juta untuk 10 paket, serta Pakaian Dinas Harian (PDH-KDH) sebesar Rp50 juta untuk 10 paket.

“Artinya rata-rata harga PSL, PDL, dan PDH tersebut sekitar Rp5 juta per paket,” tambah Uchok.

Atas temuan tersebut, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan terhadap proses pengadaan pakaian dinas tersebut, baik yang dianggarkan pada tahun 2025 maupun tahun 2026.

“Kami meminta Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan terhadap pengadaan pakaian dinas ini agar publik mendapatkan kejelasan terkait penggunaan anggaran daerah,” tegasnya.

Menurut Uchok, anggaran yang digunakan untuk pengadaan pakaian dinas seharusnya dapat diprioritaskan untuk program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun Gubernur Sherly Tjoanda terkait kritik dan sorotan yang disampaikan oleh CBA tersebut.

Soroti Anggaran Makan Minum dan Kasus Narkoba, CBA Kritik Kinerja Inovasi Bupati Pelalawan Bupati Pelalawan, Zukri Misran

Soroti Anggaran Makan Minum dan Kasus Narkoba, CBA Kritik Kinerja Inovasi Bupati Pelalawan

Hedi Batubara 30 Mei 2026

MoneyTalk, Pekanbaru – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti tajam kinerja dan pola pengelolaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Riau, di bawah kepemimpinan Bupati Zukri Misran. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, secara sinis menyebut Bupati Pelalawan sebagai sosok yang “sangat inovatif”, merujuk pada dua aspek krusial: penanganan kasus hukum yang melibatkan keluarga kepala daerah dan penyusunan anggaran makan-minum daerah yang dinilai fantastis.

CBA menyoroti peristiwa penangkapan AF (21), anak dari Bupati Zukri Misran, dalam razia narkoba di sebuah tempat hiburan malam di Pekanbaru pada Minggu, 24 Mei 2026. Meskipun terjaring dalam razia tersebut, AF diketahui segera dibebaskan dan hanya diarahkan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan.

Kepala BNN Kota Pekanbaru memberikan keterangan bahwa AF dikategorikan sebagai pengguna pasif yang tidak sengaja menghirup asap ganja dari tersangka lain di dalam toilet. Menanggapi hal tersebut, Uchok Sky Khadafi dalam siaran tertulisnya pada Sabtu (30/05/26), menilai proses penanganan hukum ini menunjukkan “inovasi” tersendiri dalam sistem peradilan yang dinilai sangat istimewa bagi pihak tertentu.

Tidak hanya menyoal aspek penegakan hukum, Uchok juga membeberkan temuan CBA terkait nomenklatur anggaran makan dan minum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan yang dinilai tidak rasional. Berdasarkan catatan CBA, terdapat alokasi dana dengan nominal yang sangat besar, yakni:

Open House Kepala Daerah: Dana untuk kegiatan open house Bupati Zukri Misran dianggarkan sebesar Rp254.000.000 untuk satu kegiatan saja.

Aktivitas Lapangan: Pengadaan air mineral botol, gelas, buah keranjang, dan extra fooding untuk aktivitas lapangan mencapai Rp835.600.000.

Makan Harian Bupati: Alokasi untuk makan harian Bupati Zukri Misran tercatat mencapai Rp451.500.000.

Jika disimulasikan, anggaran makan harian tersebut setara dengan Rp37.625.000 per bulan, atau sekitar Rp1.254.166 per hari.

Lebih lanjut, Uchok mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2026, alokasi anggaran makan harian tetap dipertahankan dengan total nilai mencapai Rp1.085.000.000, yang kini digabungkan untuk kebutuhan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.

“Bapaknya inovatif dalam membuat anggaran, anaknya juga inovatif dalam situasi sulit. Kami meminta agar transparansi dan efisiensi anggaran di Kabupaten Pelalawan dievaluasi secara menyeluruh agar tidak membebani APBD demi kepentingan yang tidak produktif bagi masyarakat,” tegas Uchok Sky Khadafi.

Uchok Sky Khadafi Soroti Dugaan Pencemaran Lingkungan di Halmahera Timur, Minta ANTAM Transparan dan Patuh Regulasi Pencemaran di kali Kukuba Halmahera Timur

Uchok Sky Khadafi Soroti Dugaan Pencemaran Lingkungan di Halmahera Timur, Minta ANTAM Transparan dan Patuh Regulasi

Hedi Batubara 30 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Dugaan pencemaran lingkungan yang mencuat di wilayah Kali Kukuba dan Teluk Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, kembali menempatkan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) dalam sorotan publik. Berbagai laporan yang berkembang di masyarakat memunculkan perhatian terhadap dampak aktivitas pertambangan terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan warga pesisir di kawasan tersebut.

Sejumlah kalangan menyoroti perubahan kondisi perairan di Kali Kukuba dan Teluk Buli yang disebut mengalami penurunan kualitas lingkungan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran masyarakat, terutama nelayan dan warga yang menggantungkan aktivitas ekonomi pada ekosistem pesisir dan perairan setempat.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai seluruh dugaan yang berkembang harus ditindaklanjuti secara serius, profesional, dan transparan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Menurutnya, perusahaan tambang, khususnya yang berstatus BUMN, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai regulasi lingkungan.

“ANTAM sebagai BUMN memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibanding perusahaan biasa. Selain mengejar target bisnis dan mendukung hilirisasi nasional, perusahaan juga wajib memastikan seluruh aktivitasnya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar,” ujar Uchok Sky Khadafi.

Ia menegaskan bahwa status perusahaan negara harus menjadi contoh dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk kepatuhan terhadap seluruh aturan perlindungan lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia.

Menurut Uchok, berbagai laporan mengenai dugaan pencemaran di Kali Kukuba dan Teluk Buli perlu menjadi perhatian serius. Ia meminta dilakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

“Jika memang terdapat indikasi pencemaran lingkungan yang berdampak pada ekosistem pesisir, sungai, maupun kehidupan masyarakat sekitar, maka hal tersebut harus diusut secara objektif dan terbuka. Tidak boleh ada pembiaran terhadap persoalan yang menyangkut keselamatan lingkungan hidup,” katanya.

Uchok menilai pembangunan ekonomi melalui sektor pertambangan harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan investasi tidak boleh diukur semata dari nilai ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai status proyek strategis atau besarnya investasi dijadikan alasan untuk mengesampingkan aspek lingkungan. Justru perusahaan besar harus menjadi yang paling patuh terhadap aturan dan paling bertanggung jawab terhadap dampak operasionalnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Uchok menyatakan bahwa apabila hasil pengawasan dan pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran lingkungan, maka proses penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil tersebut juga harus disampaikan secara terbuka kepada publik untuk menghindari spekulasi.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi perusahaan dalam menjawab berbagai kekhawatiran masyarakat. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap perusahaan maupun pemerintah sebagai regulator.

“Kepercayaan publik hanya bisa dibangun melalui transparansi dan akuntabilitas. Setiap laporan yang berkembang harus dijawab dengan data, hasil pemeriksaan, dan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif,” ujar Uchok.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul desakan dari sejumlah elemen masyarakat dan pemerhati lingkungan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Halmahera Timur. Mereka menilai perlindungan lingkungan dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat pesisir harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan industri ekstraktif.

Uchok berharap seluruh pihak, baik perusahaan, pemerintah daerah, kementerian terkait, maupun aparat penegak hukum, dapat bekerja secara profesional untuk memastikan dugaan yang berkembang mendapatkan kejelasan. Menurutnya, penguatan pengawasan menjadi kunci agar manfaat ekonomi dari sektor pertambangan tetap dapat berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat setempat.

“Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku.

Namun jika tidak ada pelanggaran, publik juga berhak mengetahui hasilnya. Yang terpenting adalah memastikan bahwa lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” pungkas Uchok Sky Khadafi.

Sampai saat ini,Pihak Antam belum berhasil dihubungi, dan memberikan tanggapan.

Tantiem Masih Diberikan, Muslim Arbi: Dirut BRI Mencoreng Wajah Prabowo Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi

Tantiem Masih Diberikan, Muslim Arbi: Dirut BRI Mencoreng Wajah Prabowo

Hedi Batubara 30 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Polemik pemberian tantiem di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi sorotan publik. Pengamat politik dan hukum, Muslim Arbi, menilai kebijakan pemberian tantiem kepada direksi dan komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau Bank Rakyat Indonesia di tengah arahan penghapusan tantiem BUMN dapat mencoreng citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Muslim Arbi, publik akan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi dan reformasi tata kelola BUMN apabila praktik pemberian tantiem masih berlangsung. Ia menilai persoalan ini bukan semata menyangkut besaran angka yang diterima direksi dan komisaris, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap arah kebijakan yang telah disampaikan pemerintah.

“Ketika Presiden Prabowo berbicara mengenai efisiensi, transparansi, dan perbaikan tata kelola, maka seluruh jajaran BUMN seharusnya menerjemahkannya dalam kebijakan konkret. Jika masih ada pemberian tantiem dalam jumlah besar, tentu publik akan bertanya-tanya,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Sabtu (30/5/2026).

Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah kalangan menyoroti data yang diungkapkan oleh Center for Budget Analysis (CBA) terkait kompensasi manajemen BRI. Berdasarkan data yang dipublikasikan CBA, bonus dan insentif bagi manajemen kunci BRI meningkat dari Rp228,6 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp396,3 miliar pada tahun 2025. Selain itu, tercatat adanya alokasi tantiem sebesar Rp181 miliar untuk jajaran direksi dan Rp12,4 miliar untuk dewan komisaris.

Muslim Arbi secara khusus menyoroti Direktur Utama BRI, Hery Gunardi. Menurutnya, sebagai pimpinan tertinggi perusahaan pelat merah terbesar di sektor perbankan, Hery memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan kebijakan perusahaan selaras dengan arah kebijakan pemerintah.

Ia menilai bahwa keberadaan tantiem dalam laporan keuangan perusahaan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Terlebih, saat pemerintah sedang mendorong efisiensi anggaran dan penguatan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

“Ini bukan hanya soal legal atau tidak legal. Ini soal sensitivitas terhadap kondisi publik dan konsistensi terhadap arahan pemerintah. Jika Presiden menghendaki perubahan tata kelola, maka semestinya para pimpinan BUMN menjadi contoh pertama yang menjalankannya,” kata Muslim.

Menurutnya, BRI sebagai bank milik negara memiliki posisi strategis karena mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar serta menjadi salah satu wajah utama pemerintah di sektor keuangan. Karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut remunerasi pejabat perusahaan akan selalu mendapat perhatian luas dari masyarakat.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengkritik masih adanya pemberian tantiem kepada direksi dan komisaris BRI.

Menurut data yang dikutip CBA dari laporan keuangan perusahaan, BRI masih mengalokasikan tantiem untuk direksi sebesar Rp181 miliar dan untuk dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar. Selain itu, bonus dan insentif manajemen kunci tercatat mencapai Rp396,3 miliar sepanjang tahun 2025.

CBA menilai angka tersebut menunjukkan bahwa praktik pemberian tantiem belum sepenuhnya dihentikan meskipun terdapat wacana dan dorongan kuat dari pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan remunerasi di lingkungan BUMN.

Bagi Muslim Arbi, persoalan ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar angka kompensasi. Ia menilai polemik tantiem akan menjadi ujian bagi agenda reformasi BUMN yang selama ini digaungkan pemerintah.

Dalam pandangannya, keberhasilan reformasi tidak hanya diukur dari peningkatan laba perusahaan, tetapi juga dari sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan negara diterapkan secara konsisten.

“Publik tidak hanya melihat laba perusahaan yang besar. Publik juga melihat bagaimana keuntungan itu dikelola, bagaimana para pejabatnya diberi kompensasi, dan apakah kebijakan perusahaan sejalan dengan semangat yang dibangun Presiden,” ujarnya.

Muslim menambahkan bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan yang terang kepada masyarakat mengenai status kebijakan tantiem di BUMN agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Kejelasan aturan, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap agenda reformasi ekonomi yang sedang dijalankan pemerintahan Prabowo.

Di sisi lain, BRI tetap menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan kinerja keuangan yang kuat. Laporan tahunan perusahaan menunjukkan BRI mencatat pertumbuhan dan tetap menjadi tulang punggung pembiayaan sektor UMKM nasional.

Namun demikian, Muslim Arbi menegaskan bahwa capaian kinerja tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aspek tata kelola. Menurutnya, justru perusahaan yang mencatat keuntungan besar harus menjadi contoh dalam menjalankan prinsip good corporate governance.

“Keuntungan besar adalah prestasi. Tetapi tata kelola yang baik adalah fondasi. Jika keduanya berjalan seiring, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dan BUMN akan semakin kuat,” pungkasnya.

CBA Desak Kejaksaan Agung Periksa Dirut BRI Terkait Dugaan Pelanggaran Aturan Tantiem BPI Danantara Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi

CBA Desak Kejaksaan Agung Periksa Dirut BRI Terkait Dugaan Pelanggaran Aturan Tantiem BPI Danantara

Hedi Batubara 29 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memanggil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, menyusul dugaan pelanggaran terhadap kebijakan BPI Danantara mengenai larangan pemberian tantiem dan insentif bagi dewan komisaris BUMN. Desakan ini muncul setelah ditemukannya indikasi ketidakpatuhan terhadap Surat Edaran CEO BPI Danantara Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 yang diterbitkan pada 30 Juli 2025, yang secara tegas melarang pemberian tantiem, insentif kinerja, serta insentif jangka panjang bagi komisaris di lingkungan BUMN portofolio Danantara.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi dalam keterang tertulisnya pada Jum’at (29/05/26), menilai bahwa manajemen BRI terkesan mengabaikan arahan tersebut.

Berdasarkan catatan laporan keuangan, CBA menemukan adanya lonjakan signifikan pada pos anggaran bonus dan insentif manajemen kunci di BRI, yakni dari Rp228,6 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp396,3 miliar pada tahun 2025, atau terjadi peningkatan sebesar Rp167,6 miliar. Selain itu, temuan data tahun 2025 menunjukkan BRI masih mengalokasikan tantiem bagi jajaran direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem bagi dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.

Uchok menegaskan bahwa pemberian tantiem bagi komisaris merupakan praktik yang tidak sejalan dengan instruksi BPI Danantara maupun arahan Presiden Prabowo. Menurutnya, manajemen BRI cenderung bersikap selektif dalam menjalankan kebijakan pemerintah, seolah-olah aturan penghapusan tantiem tersebut tidak berlaku bagi operasional perusahaan.

Atas dasar tersebut, CBA mendesak Kejagung untuk segera membuka penyidikan dan menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut guna memastikan transparansi serta kepatuhan BUMN terhadap kebijakan strategis pemerintah. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terkait tuduhan yang disampaikan oleh pihak CBA tersebut.

Penghapusan Tantiem BUMN Cuma Omon-Omon, CBA: BRI Masih Gelontorkan Ratusan Miliar untuk Direksi dan Komisaris Uchok Sky Khadafi

Penghapusan Tantiem BUMN Cuma Omon-Omon, CBA: BRI Masih Gelontorkan Ratusan Miliar untuk Direksi dan Komisaris

Hedi Batubara 28 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kebijakan penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani hanya sebatas wacana atau “omon-omon” belaka.

Pasalnya, menurut Uchok, masih ada BUMN sektor perbankan yang tetap memberikan tantiem bernilai fantastis kepada direksi dan komisarisnya.

“Pernyataan Presiden Prabowo dan Rosan Perkasa Roeslani hanya omon-omon saja. Ada BUMN perbankan yang tidak menjalankan perintah Presiden dan Danantara tersebut,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menghapus tantiem untuk jajaran komisaris dan direksi BUMN karena menilai banyak praktik yang tidak masuk akal di perusahaan pelat merah. Menurutnya, ada perusahaan yang merugi namun memiliki komisaris terlalu banyak.

Kepala Danantara Rosan Perkasa Roeslani juga memastikan kebijakan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN telah berjalan. Hal itu disampaikan Rosan dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen pada 19 Agustus 2025.

Namun, Uchok menilai fakta di lapangan justru berbeda. Ia menyoroti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang masih mengalokasikan tantiem bagi direksi dan komisaris.

Menurut data yang ditemukan CBA dalam laporan keuangan BRI tahun 2025, perusahaan masih memberikan tantiem kepada direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem kepada dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.

“Angka yang bikin rakyat biasa pusing menghitung nol-nya,” sindir Uchok.

Uchok juga menyoroti Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi, yang dinilai tidak menjalankan arahan Presiden dan Danantara terkait penghapusan tantiem.

“Dari data tantiem di atas, sepertinya Direktur Utama BRI Hery Gunardi hanya mau mendengar perintah Presiden saja. Dan tidak menjalankan lantaran belum tentu Presiden Prabowo dan Rosan bisa membaca laporan keuangan BRI,” ujarnya.

Menurut Uchok, kebijakan penghapusan tantiem seolah hanya berlaku bagi BUMN lain, sementara di BRI praktik tersebut tetap berjalan seperti biasa.

“Buat Hery Gunardi aturan itu hanya cuma kata-kata Rosan saja. Dan perintah Presiden Prabowo cuma arahan umum. Kebijakan penghapusan tantiem itu seolah cuma berlaku untuk BUMN yang lain saja. Kalau BRI, ya jalan terus seperti biasa,” tegasnya.

Ia juga mengkritik gaya kepemimpinan manajemen BRI yang dinilai bertolak belakang dengan arahan pemerintah.

“Benar-benar gaya kepemimpinan yang unik di manajemen BRI ini. Mendengar perintah, mengangguk hormat, lalu diam-diam melakukan hal sebaliknya. Yang bikin heran, bagaimana mungkin pembangkangan seterang ini bisa terjadi di badan usaha milik negara tanpa ada yang menegur dan tanpa ada yang memprotes,” katanya.

Selain tantiem, Uchok mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 BRI juga mengeluarkan anggaran gaji dan tunjangan direksi mencapai Rp240,8 miliar serta gaji dan tunjangan dewan komisaris sebesar Rp80,2 miliar.

Tak hanya itu, perusahaan juga mengalokasikan bonus dan insentif manajemen kunci sebesar Rp396,3 miliar.

Uchok menilai kondisi tersebut menunjukkan belum adanya keseriusan dalam melakukan efisiensi di tubuh BUMN, khususnya sektor perbankan pelat merah.

PLN Disorot CBA, Utang Tembus Rp804 Triliun: Senangnya Berutang, Tenangnya Beralasan ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

PLN Disorot CBA, Utang Tembus Rp804 Triliun: Senangnya Berutang, Tenangnya Beralasan

Hedi Batubara 27 Mei 2026

MoneyTalk, Jakarta – Kondisi keuangan PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan publik setelah utang perusahaan listrik negara itu disebut telah menembus angka Rp804,2 triliun pada 2025. Angka tersebut meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di level Rp736,4 triliun.

Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menilai manajemen PLN terlihat terus menambah beban utang tanpa menunjukkan tanda-tanda pengereman yang jelas.

“Dirut PLN seperti mengemudikan kendaraan raksasa yang remnya hilang entah ke mana. Kendaraan bernama PLN ini terus melaju kencang menuju jurang, tapi penumpang dan sopirnya malah terlihat tenang,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Rabu (27/5/2026).

Menurut catatan CBA, tren penambahan utang PLN masih terus berlangsung sepanjang 2026. Pada 3 Februari 2026, PLN menerbitkan obligasi berupa Global Medium Term Notes dengan nilai maksimal USD500 juta untuk tenor lima tahun dan USD1 miliar untuk tenor sepuluh tahun.

Tidak berhenti di situ, pada 24 Februari 2026, perusahaan disebut menandatangani perjanjian kredit modal kerja dengan PT Bank ICBC Indonesia senilai Rp4 triliun.

Kemudian pada 9 Maret 2026, PLN juga menandatangani pinjaman berbasis hasil atau Result Based Loan (RBL) untuk program percepatan transisi energi bersih Indonesia tahap pertama bersama KfW sebesar USD302 juta.

Selanjutnya, pada 20 April 2026, PLN kembali meneken perjanjian pinjaman belanja modal dengan PT Bank Maspion Indonesia Tbk senilai Rp1 triliun.

Uchok menilai, besarnya utang tersebut kontras dengan sikap manajemen yang dinilai tetap tenang menghadapi tekanan keuangan perusahaan. Menurut dia, ketenangan itu muncul karena adanya keyakinan bahwa pemerintah akan tetap menjadi penyangga utama PLN.

“Manajemen PLN punya alibi bahwa perusahaan memiliki cadangan fasilitas kredit memadai, adanya jaminan pemerintah untuk pembayaran utang bank terkait, dan pendapatan subsidi dari pemerintah Indonesia atas penyediaan listrik,” katanya.

Ia menyebut alasan tersebut justru menunjukkan adanya potensi pengalihan tanggung jawab kepada negara apabila kondisi keuangan PLN memburuk di masa mendatang.

“Logikanya sederhana, kalau perusahaan tidak kuat bayar maka pemerintah yang tanggung. Kalau akhirnya bangkrut karena utang menumpuk, bebannya kembali ke negara,” tegasnya.

Menurut Uchok, pola tersebut berpotensi membebani masyarakat karena pada akhirnya tanggung jawab keuangan akan kembali menggunakan dana negara yang bersumber dari pajak rakyat.

“Manajemen bebas berutang, bebas ekspansi dan membuat proyek. Tetapi ketika tagihan datang atau keuangan ambles, tanggung jawab akhirnya kembali ke negara dan rakyat,” pungkasnya.

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026