15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

CBA akan Adukan Penanganan Kasus Bea Cukai ke Dewan Pengawas KPK, Soroti Klaster 20 Forwarder yang Belum Diungkap IMG-20260705-WA0036

CBA akan Adukan Penanganan Kasus Bea Cukai ke Dewan Pengawas KPK, Soroti Klaster 20 Forwarder yang Belum Diungkap

Hedi Batubara 5 Juli 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dijadwalkan mengajukan pengaduan sekaligus permohonan evaluasi pengawasan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin, 6 Juli 2026.

Pengaduan tersebut berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Bea Cukai pasca operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026.

Uchok Sky menegaskan, langkah yang dilakukan CBA bukan untuk mengintervensi proses penyidikan yang sedang berjalan di KPK. Namun, menurutnya, terdapat sejumlah aspek penanganan perkara yang dinilai perlu mendapat pengawasan dan evaluasi dari Dewan Pengawas KPK.

“Pengaduan ini kami ajukan bukan untuk mengintervensi teknis penyidikan atas perkara Bea Cukai yang sedang berjalan atau menggelinding seperti koin. Yang satu dibuka terang-terangan oleh penyidik KPK, sedangkan yang lain masih disembunyikan dan belum diungkap atau dilanjutkan,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Ahad (5/7/2026).

Menurutnya, salah satu hal yang menjadi sorotan CBA adalah klaster sekitar 20 perusahaan forwarder atau pengusaha importir lain yang sebelumnya disebut telah diperiksa oleh KPK.

Ia mengatakan, KPK pernah menyampaikan telah memeriksa sekitar 20 perusahaan forwarder di berbagai pelabuhan di Indonesia. Namun hingga kini, menurut Uchok, belum ada penjelasan terbuka mengenai status hukum maupun parameter penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

“Status mereka belum dijelaskan secara terbuka oleh KPK. Apakah hanya sebagai saksi pembanding atau bagian dari pemetaan jaringan yang lebih luas yang sengaja belum diungkap? Ini menjadi pertanyaan,” ujarnya.

Atas dasar itu, CBA meminta Dewan Pengawas KPK menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Uchok menilai, penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea Cukai perlu dievaluasi, baik dari sisi kinerja penanganan perkara maupun dari aspek kepatutan etik dan akuntabilitas.

“Kasus Bea Cukai harus dievaluasi secara kinerja, sekaligus dilakukan pengujian terhadap aspek kepatutan etik dan akuntabilitas penanganan perkara oleh Dewan Pengawas KPK,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengaduan tersebut diajukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas KPK.

Menurut CBA, evaluasi dari Dewan Pengawas diharapkan dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum dalam perkara dugaan korupsi di sektor kepabeanan yang tengah ditangani KPK.

Tak Tangkap Politikus Gerindra Nistra Yohan dalam Dugaan Suap Rp70 Miliar Kasus BTS, CBA: Kejagung Letoy Cawe-Cawe Ahmad Sahroni di Kasus Lelang Rp250 Miliar Kejagung, CBA Desak Bareskrim Selidiki Alat Intelijen

Tak Tangkap Politikus Gerindra Nistra Yohan dalam Dugaan Suap Rp70 Miliar Kasus BTS, CBA: Kejagung Letoy

Hedi Batubara 2 Juli 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam penanganan perkara dugaan korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo. Menurutnya, hingga kini Kejagung belum menunjukkan langkah tegas terhadap pihak-pihak yang disebut dalam pusaran perkara, termasuk politikus Partai Gerindra, Nistra Yohan, yang dalam berbagai pemberitaan disebut diduga menerima aliran dana sebesar Rp70 miliar.

Uchok menilai lambannya langkah Kejagung telah memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat mengenai keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi.

“Kalau Kejagung tidak berani menangkap Nistra Yohan, maka Kejagung terlihat letoy. Publik melihat seolah-olah aparat penegak hukum tidak berdaya ketika berhadapan dengan kader partai penguasa,” kata Uchok dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, kasus BTS bukanlah perkara baru. Penanganannya telah berlangsung cukup lama dan telah menyeret sejumlah terdakwa hingga memperoleh putusan pengadilan. Karena itu, ia mempertanyakan mengapa masih ada nama-nama yang disebut dalam berbagai proses hukum namun belum diproses lebih lanjut.

Uchok mengatakan masyarakat berhak memperoleh kepastian hukum. Ia berpandangan bahwa setiap orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara seharusnya diproses berdasarkan alat bukti yang dimiliki penyidik tanpa membedakan latar belakang politik maupun kedekatan dengan kekuasaan.

“Kasus ini sudah cukup lama. Publik perlu terus diingatkan agar penegakan hukum tidak berhenti di tengah jalan. Jangan sampai ada kesan hukum hanya berani kepada pihak tertentu, tetapi tidak berani kepada pihak lain,” ujarnya.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berulang kali menyampaikan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Menurut Uchok, komitmen tersebut perlu dibuktikan melalui tindakan nyata aparat penegak hukum di lapangan.

“Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa penegakan hukum harus ditegakkan. Jangan sampai masyarakat kemudian menilai komitmen pemberantasan korupsi hanya menjadi slogan atau omon-omon,” tegasnya.

Lebih lanjut, Uchok menilai perkara BTS merupakan salah satu ujian besar bagi integritas Kejaksaan Agung. Ia mengatakan publik akan terus memantau apakah seluruh pihak yang diduga terlibat benar-benar diproses sesuai ketentuan hukum atau justru terdapat perlakuan yang berbeda terhadap pihak tertentu.

Menurut dia, penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Apabila terdapat dugaan keterlibatan seseorang, maka penyidik harus menjelaskan perkembangan penanganannya secara terbuka, baik dengan melanjutkan proses hukum apabila memiliki alat bukti yang cukup maupun memberikan penjelasan apabila tidak ditemukan dasar hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Kasus korupsi proyek BTS sendiri merupakan salah satu perkara korupsi terbesar di sektor telekomunikasi yang telah menyeret sejumlah pejabat dan pihak swasta ke meja hijau. Perkara tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis belum terdapat keterangan resmi dari Kejaksaan Agung yang menyatakan Nistra Yohan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

KPK Dinilai Tebang Pilih Dalam Kasus Blueray Cargo, CBA Bakal Laporkan ke Dewas file_00000000366871f7bdf4dc69662ea6c8-768x512

KPK Dinilai Tebang Pilih Dalam Kasus Blueray Cargo, CBA Bakal Laporkan ke Dewas

Hedi Batubara 30 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kembali mengkritisi perkara dugaan suap impor yang melibatkan Blueray Cargo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

CBA menilai, pengusutan perkara dugaan suap Blueray Cargo dinilai belum dilakukan secara menyeluruh.

Fokus penyidikan KPK sejauh ini masih mengarah kepada oknum pejabat Bea dan Cukai serta pihak Blueray Cargo, termasuk John Field dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Terkait blueray cargo ini, kpk tebang pilih. Mereka hanya fokus kepada Djaka Utama. Blueray cargo ini kan 25 tahun harusnya mereka selidiki itu sebelum Djaka Utama,” kata Uchok Sky di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026.

CBA menyebutkan, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disebut berasal dari keterangan Hartanto, seorang pegawai Blueray Cargo, terdapat pengakuan mengenai penyerahan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya, penyerahan uang tersebut disebut dilakukan atas perintah John Field. CBA menilai informasi yang muncul dalam dokumen tersebut perlu memperoleh penjelasan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga publik mendapatkan gambaran yang utuh mengenai konstruksi perkara.

Dalam forum diskusi publik berteman “suap blueray cargo : KPK jerat tentara, coklat muda dan coklat tua dilindungi?” di kawasan Menteng tersebut, CBA berharap muncul pembahasan yang komprehensif mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan suap impor blueray cargo.

“Kita akan bongkar semua patgulipat yang diduga sudah puluhan tahun, kenapa KPK hanya mengambil setahun atau enam bulan terkait suap ini,” ucap Uchok Sky.

Seharusnya, kata Uchok, dua jenjang Bea Cukai sebelum Djaka Utama harus difokuskan oleh KPK. Djaka Utama, kata Uchok, disebut dalam BAP itu mulai Juli sampai Januari, suap yang diberikan dari Blueray Cargo kepada bea cukai.

“Yang kedua, itu disitu ada polisi, ada jaksa, bpom dan BPK. Itu kok didiemin? kenapa KPK diemin? itu ada 20 pengusaha cargo atau ekspor impor atau provider kenapa itu didiemin sama KPK? Ini harus dibuka semua. Kalau ini gak dibuka berarti KPK ada unsur politik,” katanya.

CBA menantang KPK untuk buka-bukaan dalam penanganan kasus blueray cargo. CBA juga meminta agar KPK mengusut 20 provider lainnya terkait kasus tersebut.

“20 provider lainnya gak dibuka itu maksud saya. Jadi maksudnya, (pengungkapan kasus) tidak utuh, kalau ini belum dibuka oleh KPK nanti, nanti CBA bersama teman-teman akan melaporkan ke dewan pengawas (Dewas KPK),” ujarnya.

CBA Gelar Diskusi Publik soal Kasus Suap Blueray Cargo, Soroti Dugaan Aliran Dana ke Aparat Penegak Hukum yang Belum Diusut KPK IMG-20260629-WA0085

CBA Gelar Diskusi Publik soal Kasus Suap Blueray Cargo, Soroti Dugaan Aliran Dana ke Aparat Penegak Hukum yang Belum Diusut KPK

Hedi Batubara 29 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Penanganan perkara dugaan suap impor yang melibatkan Blueray Cargo kembali menjadi sorotan.

Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui telah memproses hukum sejumlah pihak yang berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta pihak swasta dari Blueray Cargo.

Namun, sejumlah pihak menilai pengungkapan perkara tersebut belum sepenuhnya menyentuh dugaan aliran dana kepada pihak-pihak lain yang sempat muncul dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Atas dasar itu, Center for Budget Analysis (CBA) akan menggelar diskusi publik bertajuk “Suap Blueray Cargo: KPK Jerat Tentara, Cokelat Muda dan Cokelat Tua Dilindungi?” pada Selasa, 30 Juni 2026, pukul 12.00 WIB hingga selesai, di Wizzmie Menteng, Jakarta Pusat.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Koordinator Nasional Poros Muda NU Ramadan Isa, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto, Ketua Padepokan Hukum Indonesia (PHI) Mus Gaber, serta Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi.

Acara akan dipandu oleh Koordinator CBA Jajang Nurjaman* sebagai moderator.

Soroti Dugaan Aliran Dana yang Disebut dalam BAP

Latar belakang penyelenggaraan diskusi ini berangkat dari penilaian bahwa pengusutan perkara dugaan suap Blueray Cargo dinilai belum dilakukan secara menyeluruh.

Menurut CBA, fokus penyidikan KPK sejauh ini masih mengarah kepada oknum pejabat Bea dan Cukai serta pihak Blueray Cargo, termasuk John Field dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang disebut berasal dari keterangan Hartanto, seorang pegawai Blueray Cargo, terdapat pengakuan mengenai penyerahan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum.

Dalam keterangannya, penyerahan uang tersebut disebut dilakukan atas perintah John Field.

CBA menilai informasi yang muncul dalam dokumen tersebut perlu memperoleh penjelasan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga publik mendapatkan gambaran yang utuh mengenai konstruksi perkara.

Dorong Transparansi Penanganan Perkara

Melalui forum diskusi publik ini, Uchok Sky Khadafi Direktur Eksekutif Center of Budget Analisis (CBA) berharap muncul pembahasan yang komprehensif mengenai perkembangan penanganan kasus dugaan suap impor Blueray Cargo.

“Kita akan bongkar semua patgulipat yang diduga sudah puluhan tahun, kenapa KPK hanya mengambil setahun atau enam bulan terkait suap ini,” ucap Uchok Sky.

Uchok berharap lembaga anti tasuah ini bisa melihat secara jernih ketika para saksi mengaku memberikan uang suap ke instansi lain.

Selain membahas aspek hukum, forum tersebut juga akan mengulas sejauh mana dugaan aliran dana yang sempat disebut dalam proses penyidikan perlu ditelusuri lebih lanjut berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut penyelenggara, diskusi ini bertujuan mendorong transparansi serta memperkaya perspektif publik mengenai proses pemberantasan korupsi, tanpa mendahului ataupun mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

CBA menegaskan bahwa seluruh dugaan yang berkembang tetap harus dibuktikan melalui proses penyidikan, penyelidikan, maupun persidangan sesuai prinsip praduga tak bersalah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga kini, KPK masih terus menangani perkara dugaan suap impor yang melibatkan Blueray Cargo. Sementara itu, proses hukum terhadap para terdakwa yang telah ditetapkan masih berlangsung sesuai mekanisme peradilan.

CBA Tantang KPK: Jangan Berani Teriak Mafia Bea Cukai di Konferensi Pers, Buktikan di Pengadilan! ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

CBA Tantang KPK: Jangan Berani Teriak Mafia Bea Cukai di Konferensi Pers, Buktikan di Pengadilan!

Hedi Batubara 28 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, melontarkan kritik tajam terhadap penanganan perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan Bea Cukai. Menurutnya, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan terletak pada kerasnya pernyataan dalam konferensi pers, melainkan pada kemampuan aparat penegak hukum membuktikan seluruh dugaan di hadapan majelis hakim.

“Saya ini orang anggaran. Sudah puluhan tahun mengkritik uang negara. Jadi kalau ada perkara besar, saya selalu melihat satu ukuran sederhana: yang dibawa ke pengadilan apa, bukan yang diteriakkan ke kamera apa. Dalam negara hukum, konferensi pers bukan ruang pembuktian. Yang menentukan bukan mikrofon, tetapi majelis hakim,” kata Uchok dalam keterangannya, Ahad (28/6/2026).

Uchok mengaku heran karena pada awal pengungkapan perkara, publik disuguhi berbagai narasi mengenai dugaan jaringan besar mafia impor, mulai dari isu amplop hingga dugaan keterlibatan berbagai pihak. Namun, menurutnya, ketika perkara memasuki persidangan, masyarakat justru menunggu pembuktian yang dapat diuji secara hukum.

“Kalau memang ada alat bukti yang kuat terhadap siapa pun, silakan dibawa ke pengadilan. Jangan pandang bulu. Tetapi kalau ada informasi yang sejak awal ramai beredar namun ternyata belum menjadi bagian dari pembuktian terbuka di persidangan, publik juga berhak bertanya,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pertanyaan publik tidak boleh dimaknai sebagai upaya mengganggu proses penyidikan, melainkan sebagai bentuk pengawasan agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga.

Menurut Uchok, ruang sidang harus menjadi pusat pembuktian, bukan konferensi pers.

“Jangan sampai ruang konferensi pers lebih gaduh daripada ruang sidang. Di ruang sidang orang disumpah, ada hakim, ada pembuktian. Sedangkan di luar ruang sidang, semua orang bisa berpendapat,” katanya.

Uchok juga mengingatkan agar penanganan perkara tidak berhenti pada sebagian pihak apabila alat bukti mengarah lebih luas.

“Kalau sistem impor memang melibatkan banyak kementerian, banyak lembaga, banyak perizinan, dan banyak jalur administrasi, maka pembongkarannya juga harus mengikuti ke mana alat bukti mengarah. Bukan mengikuti siapa yang paling ramai dibicarakan,” tegasnya.

Ia menyatakan menghormati kewenangan KPK dalam menentukan strategi penyidikan. Namun, menurutnya, lembaga antirasuah juga harus menjaga konsistensi komunikasi kepada publik.

“Kalau hari ini mengatakan akan mendalami, publik berhak mengetahui sejauh mana pendalaman itu berkembang. Kalau ada nama yang disebut dalam persidangan, biarkan mekanisme hukum yang menguji. Kalau tidak cukup bukti, katakan tidak cukup bukti. Kalau cukup bukti, proses. Yang jangan terjadi adalah publik dibiarkan hidup terlalu lama dalam ruang tafsir,” ujarnya.

Uchok menilai, musuh terbesar pemberantasan korupsi bukan hanya pelaku korupsi, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Karena itu, ia mengajak seluruh pihak kembali pada prinsip-prinsip hukum acara pidana, yakni pembuktian berdasarkan alat bukti, fakta persidangan, dan putusan hakim.

“Kalau memang ingin membongkar mafia impor, bongkar semuanya berdasarkan alat bukti. Kalau memang hanya sebagian yang sudah siap dibuktikan, sampaikan apa adanya kepada publik. Jangan sampai masyarakat akhirnya bertanya-tanya sendiri, ini sedang membongkar seluruh bangunan atau baru membuka pintu depannya saja,” katanya.

Dalam pernyataannya, Uchok Sky juga mendorong aparat penegak hukum memeriksa seluruh pihak yang diduga terkait apabila didukung alat bukti yang cukup, termasuk dugaan keterlibatan oknum dari berbagai institusi maupun perusahaan jasa pengurusan logistik (forwarder). Menurutnya, seluruh proses harus dilakukan secara profesional, sesuai ketentuan hukum, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

“Keberanian sesungguhnya bukan terletak pada kerasnya pernyataan. Keberanian sesungguhnya adalah konsisten membawa setiap dugaan yang memiliki alat bukti yang cukup sampai memperoleh putusan pengadilan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.

CBA Sebut Trenggono Punya Modal Terbesar Gantikan Zulhas di PAN, Singgung Harta Rp2,97 Triliun Desain-tanpa-judul-2026-06-27T152020720-4104999215

CBA Sebut Trenggono Punya Modal Terbesar Gantikan Zulhas di PAN, Singgung Harta Rp2,97 Triliun

Hedi Batubara 27 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai posisi Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) untuk periode 2024–2029 masih sangat kuat dan sulit digoyahkan oleh pihak luar.

Menurut Uchok, tidak ada kekuatan eksternal yang mampu menggeser kepemimpinan Zulhas di PAN. Ia mengibaratkan posisi Zulhas layaknya pohon tua yang memiliki akar sangat kuat sehingga tidak mudah dicabut.

“Kalau dari luar Partai PAN, tidak ada yang bisa menggoyangkan jabatan Ketua Umum PAN. Kedudukan Zulhas ibarat pohon tua yang akarnya menjerat kuat ke dalam tanah, aman dari gangguan orang luar,” kata Uchok dalam keterangannya, Sabtu (27/6/2026).

Meski demikian, Uchok menilai tantangan terbesar bagi Zulhas justru berpotensi datang dari internal partai sendiri.

“Seperti pepatah lama, dinding paling kokoh sering kali bolongnya dari dalam. Kalau mau merebut takhta, jangan cari musuh di luar, cari saja di ruang rapat sendiri,” ujarnya.

Uchok kemudian menyebut nama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, sebagai salah satu kader PAN yang dinilainya memiliki potensi besar apabila suatu saat ingin maju memperebutkan kursi Ketua Umum PAN.

Selain menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Trenggono juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP PAN sekaligus Ketua DPW PAN Jawa Tengah.

Menurut Uchok, Trenggono memiliki sejumlah modal politik yang dinilai kuat, mulai dari jejaring sosial hingga kemampuan finansial.

“Trenggono punya modal sosial dan kekayaan. Itu menjadi amunisi yang sulit ditandingi apabila suatu saat terjadi kontestasi kepemimpinan di PAN,” katanya.

Sebagai gambaran, Uchok mengacu pada data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang menunjukkan total kekayaan Trenggono mencapai sekitar Rp2,97 triliun.

Sementara itu, lanjutnya, berdasarkan data LHKPN, kekayaan Zulhas tercatat sekitar Rp59 miliar. Uchok juga menyinggung laporan harta kekayaan putri Zulhas, Zita Anjani, yang menurutnya mencapai sekitar Rp109,32 miliar.

“Dari segi harta kekayaan saja, Zulhas tidak mampu mengimbangi Sakti Wahyu Trenggono. Bahkan jika digabung dengan kekayaan Zita Anjani sekalipun, nilainya masih jauh di bawah Trenggono,” ucapnya.

Meski memiliki modal besar, Uchok menilai Trenggono bukan sosok yang akan bergerak secara terbuka.

“Trenggono itu orang Jawa, pintar memainkan strategi. Bukan tipe yang berteriak-teriak seperti gaya lama. Ia bekerja senyap, menghitung waktu, menunggu momentum yang tepat. Saat semua orang baru sadar, bisa saja namanya sudah tercetak sebagai Ketua Umum PAN,” pungkas Uchok.

Hingga berita ini ditulis, tidak terdapat pernyataan dari pihak PAN, Zulkifli Hasan, maupun Sakti Wahyu Trenggono terkait pandangan yang disampaikan Uchok Sky tersebut.

Kasus Suap Blueray Cargo, CBA: Diduga Ada Persaingan TNI vs Polisi  Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama

Kasus Suap Blueray Cargo, CBA: Diduga Ada Persaingan TNI vs Polisi 

Hedi Batubara 26 Juni 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kasus dugaan suap pengurusan impor yang melibatkan Blueray Cargo tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga mengandung unsur persaingan politik.

Uchok menegaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak akan menjerat pihak-pihak yang diduga sebagai penerima suap dari kalangan aparat penegak hukum.

Menurut Uchok, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Hartanto yang merupakan pegawai Blueray telah mengakui menyerahkan sejumlah uang kepada oknum aparat penegak hukum di tingkat kecamatan dan kota madya atas perintah John Field selaku bos Blueray.

“Kasus John Field atau suap Blueray Cargo bukan kasus korupsi semata, tetapi ada unsur politiknya. Ada persaingan politik untuk rebutan jabatan strategis sipil antara tentara dan polisi,” kata Uchok, Jumat (26/6/2026).

Ia mengatakan, indikasi persaingan politik tersebut terlihat dari penanganan perkara yang hingga kini, menurutnya, belum menyentuh oknum-oknum dari kepolisian, BPK, BPOM, maupun Kementerian Perdagangan yang disebut dalam dugaan suap pengurusan impor.

“Tanda-tanda persaingan politik antara tentara dengan polisi bisa dilihat dari cara KPK yang sampai saat ini tidak menyentuh oknum-oknum dari polisi, BPK, BPOM, dan Kementerian Perdagangan dalam suap pengurusan impor tersebut,” ujarnya.

Uchok juga menilai KPK yang dipimpin oleh seorang jenderal polisi sengaja memfokuskan penanganan perkara kepada institusi Bea dan Cukai, khususnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama.

“Sepertinya KPK yang dipimpin oleh jenderal polisi ini sengaja fokus kepada institusi Bea dan Cukai, khususnya pada Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama yang disebut menerima uang suap sebesar 213.600 dolar Singapura agar anak buah Presiden Prabowo ini kariernya mati total,” ungkap Uchok.

Lebih lanjut, Uchok menilai kasus Blueray Cargo memperlihatkan adanya kecemburuan dari institusi kepolisian terhadap semakin banyaknya personel militer yang mengisi jabatan sipil di berbagai lembaga negara.

“Dari kasus suap Blueray Cargo ini sudah kelihatan bahwa polisi menyimpan kecemburuan kepada tentara. Saat ini lembaga-lembaga negara mulai banyak diisi oleh kaum tentara,” katanya.

Menurut Uchok, kondisi tersebut juga menjadi peringatan kepada Presiden Prabowo Subianto agar kepolisian tetap memperoleh perhatian dalam penempatan jabatan strategis sebagaimana pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Ini peringatan kepada Presiden Prabowo agar polisi juga harus diperhatikan oleh pemerintah seperti zaman Presiden Jokowi yang banyak mengisi jabatan sipil,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat sipil cukup mengamati dinamika yang terjadi.

“Dan masyarakat sipil dalam konflik tentara melawan polisi cukup nonton saja. Karena saat ini Presiden Prabowo lebih percaya kepada tentara daripada polisi,” tutup Uchok.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari KPK maupun pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan tersebut. Seluruh pernyataan di atas merupakan pendapat dan analisis dari Uchok Sky Khadafi, serta belum merupakan fakta yang telah diputuskan melalui proses hukum.

Uchok Sky Khadafi Soroti Potensi Rp450 Triliun dari Kasus Sawit Ilegal: Itu Hak Rakyat yang Harus Ditagih Negara ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

Uchok Sky Khadafi Soroti Potensi Rp450 Triliun dari Kasus Sawit Ilegal: Itu Hak Rakyat yang Harus Ditagih Negara

Hedi Batubara 25 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan potensi penerimaan negara hingga *Rp450 triliun* yang disebut berasal dari pelanggaran tata kelola perkebunan sawit di kawasan hutan dan hingga kini belum sepenuhnya ditagih negara.

Menurut Uchok, angka tersebut bukan sekadar statistik dalam laporan audit atau dokumen penegakan hukum, melainkan menyangkut hak masyarakat yang semestinya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial hingga bantuan bagi masyarakat miskin.

“Kalau memang ada potensi penerimaan negara mencapai Rp450 triliun berdasarkan data Satgas Sawit dan hasil audit BPKP, maka publik berhak mengetahui mengapa yang ditagih hanya sebagian kecilnya. Ini bukan uang milik pejabat, bukan milik korporasi, tetapi hak rakyat yang seharusnya masuk ke kas negara,” kata Uchok Sky Khadafi kepada media, Kamis (25/6/2026).

Potensi Penerimaan Negara dari Kasus Sawit

Kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi tata kelola perkebunan dan industri kelapa sawit periode 2015–2024 yang saat ini masih ditangani Kejaksaan Agung.

Berdasarkan berbagai data yang beredar dalam proses penyidikan, sekitar 3,37 juta hektare kebun sawit disebut beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku. Dari luasan tersebut, potensi penerimaan negara apabila seluruh kewajiban dan sanksi diterapkan secara maksimal diperkirakan mencapai sekitar Rp450 triliun.

Namun, menurut sejumlah pemberitaan dan dokumen yang beredar di ruang publik, nilai yang ditargetkan untuk dipulihkan saat ini berada di kisaran Rp70 triliun.

Perbedaan angka tersebut menjadi perhatian CBA karena terdapat selisih sekitar **Rp380 triliun** yang dinilai berpotensi tidak masuk ke kas negara.

“Pertanyaan publik sederhana, ke mana potensi Rp380 triliun itu? Kalau memang ada dasar hukum yang membuat negara hanya menagih Rp70 triliun, harus dijelaskan secara terbuka. Transparansi sangat penting agar tidak muncul spekulasi di masyarakat,” ujar Uchok.

Nilainya Lebih Besar dari Sejumlah Program Strategis Nasional

Uchok menilai besarnya angka tersebut perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas.

Bila dibandingkan dengan berbagai program pemerintah, nilai Rp450 triliun disebut melampaui sejumlah anggaran strategis nasional.

Menurutnya, angka tersebut bahkan lebih besar dibanding sebagian program bantuan sosial dan mendekati dua kali lipat anggaran kesehatan nasional dalam satu tahun anggaran.

“Bayangkan kalau dana sebesar itu berhasil masuk ke kas negara. Dampaknya bisa sangat besar bagi masyarakat, mulai dari pembiayaan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan program perlindungan sosial. Karena itu proses penegakan hukumnya harus dilakukan secara serius dan transparan,” kata Uchok.

CBA Soroti Lambatnya Perkembangan Kasus

Selain soal potensi kerugian dan penerimaan negara, CBA juga menyoroti perkembangan perkara yang dinilai belum memberikan kepastian kepada publik.

Menurut Uchok, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai perkembangan penyidikan, terutama setelah muncul sejumlah pernyataan yang dinilai berbeda terkait status penanganan perkara.

Dalam berbagai pemberitaan sebelumnya, sempat muncul pernyataan pejabat Kejaksaan Agung mengenai adanya pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun pada kesempatan lain disebutkan bahwa perkara masih berada dalam tahap penyidikan umum dan belum ada tersangka yang diumumkan secara resmi.

“Yang dibutuhkan publik adalah kejelasan. Jangan sampai muncul kesan ada kontradiksi informasi. Penegakan hukum yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penyidikan,” ujar Uchok.

Meski demikian, CBA menegaskan bahwa seluruh pihak yang namanya disebut dalam proses penyidikan tetap harus dihormati hak hukumnya dan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Belajar dari Kasus Duta Palma

Uchok juga menyinggung penanganan kasus korupsi sawit yang melibatkan Grup Duta Palma sebagai contoh penegakan hukum yang dinilai berjalan relatif cepat dan terbuka.

Dalam perkara tersebut, proses penetapan tersangka, penahanan, hingga persidangan dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengikuti perkembangan kasus secara jelas.

Menurutnya, pola yang sama perlu diterapkan dalam perkara tata kelola sawit yang saat ini masih berlangsung agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

“Publik tidak meminta seseorang langsung dinyatakan bersalah. Yang diminta adalah keterbukaan proses hukum, pemeriksaan semua pihak yang relevan, dan penyampaian perkembangan perkara secara jelas kepada masyarakat,” katanya.

Desak Pemulihan Hak Negara dan Rakyat

CBA menilai fokus utama dari perkara ini seharusnya tidak hanya pada aspek pidana, tetapi juga bagaimana negara dapat memulihkan seluruh potensi penerimaan yang menjadi hak masyarakat.

Menurut Uchok, kerugian akibat persoalan tata kelola sawit tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga pada kerusakan lingkungan, konflik lahan, dan hilangnya manfaat ekonomi yang seharusnya diterima rakyat.

“Yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana hak negara dan hak rakyat bisa dipulihkan. Semakin lama perkara ini berlarut-larut, semakin besar pertanyaan publik mengenai komitmen penegakan hukum dan pemulihan aset negara,” tegas Uchok.

Ia berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai perkembangan penyidikan, potensi pemulihan kerugian negara, serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk memastikan seluruh kewajiban terhadap negara dapat ditagih sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

CBA Minta Kejati DKI Selidiki Pengadaan Mobil Derek Rp62,8 Miliar di Dishub DKI ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

CBA Minta Kejati DKI Selidiki Pengadaan Mobil Derek Rp62,8 Miliar di Dishub DKI

Hedi Batubara 24 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta membuka penyelidikan atas pengadaan mobil derek di Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan Kejati DKI perlu memberikan perhatian khusus terhadap pengadaan tersebut karena nilai anggarannya tergolong sangat besar.

“Kejati DKI fokus kepada anggaran pengadaan mobil derek itu, lantaran anggaran sangat jumbo mencapai sebesar Rp62,8 miliar,” ujar Ucok Sky Khadafi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026).

Selain itu, lanjut Ucok, Kejati DKI Jakarta juga harus menghitung dan memastikan kebenaran jumlah mobil derek yang diadakan dalam proyek tersebut.

“Kejati DKI Jakarta juga harus fokus, dan menghitung benar atau tidak jumlah mobil derek tersebut sebanyak 28 unit atas pengadaan Dinas Perhubungan tahun 2023 tersebut,” ujarnya.

Menurut Ucok, hal yang tidak kalah penting adalah melakukan penyelidikan terhadap kesesuaian harga satuan mobil derek dengan spesifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

“Yang lebih penting, Kejati DKI Jakarta harus menyelidiki, atau menyesuaikan antara harga rata-rata satu mobil derek sebesar Rp2,2 miliar dengan spek dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan,” kata Ucok.

Ia juga menyoroti kinerja penegakan aturan lalu lintas yang dilakukan Dishub DKI Jakarta.

Ucok menambahkan, meskipun razia terhadap kendaraan pribadi dinilai jarang dilakukan, anggaran pemeliharaan kendaraan derek tetap terus dialokasikan.

“Biarpun jarang melakukan razia kendaraan pribadi, tetapi pada tahun 2025 terdapat anggaran Pemeliharaan dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Operasional (KDO) Derek sebesar Rp211.680.000, dan pada tahun 2026 terdapat anggaran Pemeliharaan Dashcam Kendaraan Derek sebesar Rp271.436.480,” tegasnya.

Tak hanya itu, Ucok juga mengungkap adanya pengadaan kendaraan operasional lainnya di lingkungan Dishub DKI Jakarta.

“Belum lagi pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan Khusus Mobil Towing sebesar Rp890.100.000 untuk 1 unit,” tutup Ucok Sky Khadafi.

Fotonya Muncul di Sidang Suap Bea Cukai, CBA: KPK Harus Usut Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana Uchok Sky Khadafi

Fotonya Muncul di Sidang Suap Bea Cukai, CBA: KPK Harus Usut Anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana

Hedi Batubara 23 Juni 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Munculnya foto Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam persidangan kasus dugaan suap impor di lingkungan Bea Cukai memantik sorotan publik. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut tuntas peran Nyoman dalam perkara tersebut.

Dalam sidang kasus dugaan suap impor Bea Cukai pada 12 Juni 2026, Jaksa KPK menampilkan foto Nyoman Adhi Suryadnyana di hadapan majelis hakim dan terdakwa John Field. Nama Nyoman disebut muncul dalam kontak telepon mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, dengan label “John Nyoman BPK BR”.

Menurut Uchok Sky, fakta persidangan tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai posisi dan peran seorang pejabat tinggi negara yang memiliki fungsi pengawasan keuangan.

“Apakah Nyoman hanya sekadar jembatan perkenalan, atau ia benar-benar terlibat dalam aliran suap dan penyalahgunaan wewenang?” ujar Uchok dalam keterangannya, Selasa (23/6/2026).

Ia menilai kemunculan nama Nyoman dalam persidangan tidak bisa dianggap sebagai hal biasa. Terlebih, terdapat dugaan bahwa yang bersangkutan menjadi pihak yang memperkenalkan pengusaha importir dengan pejabat Bea Cukai.

“Fakta bahwa nama Nyoman muncul di persidangan, apalagi disebut sebagai pihak yang memfasilitasi perkenalan antara pengusaha importir dengan pejabat Bea Cukai, patut dipertanyakan karena berpotensi menyimpang dari tugas dan fungsi Anggota BPK,” katanya.

Uchok menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, tugas utama lembaga tersebut adalah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Karena itu, seorang anggota BPK semestinya berfokus pada fungsi audit dan pengawasan.

“Seorang Anggota BPK seharusnya fokus pada fungsi audit dan pengawasan, bukan menjadi perantara atau penghubung antara pelaku usaha dengan pejabat di lingkungan yang diawasi,” tegasnya.

Menurut dia, apabila benar terdapat peran mempertemukan pihak-pihak terkait dalam perkara tersebut, maka muncul pertanyaan serius mengenai kemungkinan penyalahgunaan pengaruh dan jaringan yang melekat pada jabatan publik.

“Apakah peran itu sejalan dengan tupoksinya sebagai pengawas keuangan negara, atau justru merupakan penyalahgunaan jaringan dan pengaruh yang melekat pada jabatannya?” lanjut Uchok.

Karena itu, CBA meminta KPK untuk mendalami secara menyeluruh keterkaitan Nyoman Adhi Suryadnyana dalam perkara yang sedang disidangkan tersebut. Menurut Uchok, langkah hukum diperlukan agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.

“KPK memiliki kewajiban untuk menerbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap Nyoman Adhi Suryadnyana guna mendalami apakah ia hanya sekadar pengenal atau benar-benar terlibat dalam aliran uang suap dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara,” ujarnya.

Uchok menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih. Menurutnya, pembiaran tanpa proses hukum yang jelas berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Pembiaran tanpa proses hukum yang jelas hanya akan memperkuat anggapan bahwa hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas,” pungkasnya.

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026