MoneyTalk.id, Jakarta – Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo kini bisa mencatatkan diri sebagai Kapolri dengan masa jabatan terlama sejak era Reformasi 1998. Dilantik pada 27 Januari 2021, ia telah melampaui masa jabatan para pendahulunya seperti Da’i Bachtiar, Sutanto, Timur Pradopo, hingga Tito Karnavian.
Direktur CBA Uchok Sky Khadafi mengatakan rekor tersebut bukan sekadar angka. Menurut Uchok, d negara demokrasi, lamanya seorang pejabat memimpin institusi penegak hukum akan selalu diikuti pertanyaan publik: apa warisan yang ditinggalkan?
Uchok menyebutkan selama menjabat, Listyo Sigit mengusung slogan Polri Presisi dengan janji menghadirkan institusi yang prediktif, responsif, transparan, dan berkeadilan. Program digitalisasi pelayanan, ETLE, transformasi pelayanan publik, hingga pembenahan organisasi menjadi bagian dari agenda reformasi yang terus dikampanyekan.
”Namun, perjalanan panjang tersebut juga diwarnai berbagai peristiwa yang menjadi ujian serius terhadap kredibilitas institusi dan reformasi Polri,” katanya Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Senin, 20 Juli 2026
Uchok menjelaskan kilas balik beberapa peristiwa yang menjadi ujian serius bagi Polri di era kepemimpinan Listyo Sigit.
”Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah Polri modern. Dan tragedi Kanjuruhan yang memunculkan kritik terhadap prosedur pengamanan aparat.” kata Uchok.
Perkara-perkara tersebut membuka persoalan serius mengenai pengawasan internal, penyalahgunaan kewenangan, dan budaya organisasi yang kemudian menjadi sorotan nasional.
”Di luar dua kasus besar tersebut, Polri juga berkali-kali menghadapi kritik terkait dugaan kekerasan oleh oknum, transparansi penanganan perkara, hingga tuntutan reformasi kelembagaan dari berbagai kalangan masyarakat sipil.” kata Uchok Sky.
Polemik Polri – Kejaksaan
Uchok mengatakan ukuran keberhasilan seorang Kapolri tidak hanya dilihat dari banyaknya program yang diluncurkan, tetapi juga dari kemampuan membangun sistem yang mampu mencegah penyalahgunaan wewenang, memperkuat pengawasan internal, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
”Polemik ini seperti mengisyaratkan adanya keresahan di lapisan bawah masyarakat yang mungkin saja menghendaki adanya pergantian Kapolri.” kata Uchok Sky.
Selain dua perkara di atas, proses penetapan mantan Jampidsus Febri Ardiansyah juga disorot publik. Diduga ia ditetapkan jadi tersangka tanpa diketahui Presiden Prabowo.
Hal ini disampaikan pengacara Hotman Paris Hutapea. mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu sebagai kebanggaan Presiden Prabowo Subianto.
“Bayangin, orang kebanggaan Presiden tiba-tiba dikriminalisasi, bahkan tanpa pamit sama Presiden,” kata Hotman dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung RI, Jumat (17/7/2026) malam..
Menurut Uchok pernyataan Hotman seperti membuka kotak Pandora hingga banyak politisi di DPR yang bersuara melakukan kecaman dengan trik jangan bawa nama presiden Prabowo.
”Itu yang bersuara dan menyerang Hotman mungkin orang yang bermasalah pernah mendapatkan masalah hukum. Yang jelas pernyataan Hotman itu sudah membuka kotak Pandora hukum dan menciptakan tone negatif bagi Listyo Sigit,” tandasnya
Uchok Sky Khadafi
MoneyTalk.id,Jakarta – Tantangan dan sayembara Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo kepada wartawan dan publik memancing polemik. Pasalnya politisi dari Partai Demokrat ini memberikan hadiah berupa umroh bersama keluarga bagi siapa saja yang bisa membuktikan nepotisme dalam keluarga Dody Hanggodo.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Dody di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah ia dicegat oleh awak media.
Tantangan yang diberikan Menteri PU Dody Hanggodo disebabkan pengangkatan Aisyah Zakkiyahme jadi komisaris PT Pembangunan Perumahan (PTPP) Tbk. Aisyah disebut-sebut sebagai keponakan dari Dody Hanggodo.
”Gue kasih sayembara kalau lu bisa buktikan. Gue kasih lu umrah sekeluarga lu semua,” kata Dody Hanggodo kepada wartawan di komplek Istana, Jakarta, Jumat, 17 Juli.
Dody memberikan tenggat waktu selama satu bulan bagi siapa pun untuk membawa bukti sah mengenai hubungan kekerabatan tersebut. Ketika wartawan terus mendesak jawaban apakah Aisyah benar-benar keponakannya atau bukan, Dody enggan menjawab secara gamblang dan hanya berseloroh, “Lu pikir sendiri dah.”
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai pernyataan dari Dody Hanggodo terkesan arogan dan sombong. Uchok mengingatkan Dody Hanggodo untuk tidak perlu merasa lebih” tinggi ” dibandingkan yang lain.
”Dody Hanggodo tidak perlu lontarkan pernyataan arogan dan sombong seperti itu kepada publik. Dikhawatirkan saat jatuh akan sangat sakit jika terlalu tinggi hati,” kata Uchok sky.
Uchok menambahkan saat ini pihaknya sedang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk secepatnya memeriksa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo terkait penggunaan jet pribadi dalam agenda perjalanan dinas. Menurutnya, penggunaan pesawat tersebut perlu dijelaskan kepada publik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
”Jika benar Menteri PU menggunakan jet pribadi, maka publik berhak mengetahui siapa yang membiayai penerbangan tersebut, apakah menggunakan APBN, pihak ketiga, atau fasilitas lainnya. Semua itu harus dijelaskan secara terbuka,” kata Uchok dalam keterangannya, Jumat, 17 Juli.
Uchok menyebut pesawat yang digunakan memiliki registrasi PK-CCA, yang diketahui merupakan pesawat jenis Cessna Model 700 Citation Longitude, sebuah jet bisnis kategori super midsize yang lazim digunakan untuk penerbangan eksekutif.
”Di saat pemerintah sedang mengampanyekan efisiensi belanja negara, penggunaan jet pribadi tentu akan memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut,” ujarnya.
MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo terkait penggunaan jet pribadi dalam agenda perjalanan dinas. Menurutnya, penggunaan pesawat tersebut perlu dijelaskan kepada publik, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.
Uchok menilai penggunaan pesawat jet pribadi oleh seorang menteri berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai sumber pembiayaan, urgensi penggunaan, serta kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Jika benar Menteri PU menggunakan jet pribadi, maka publik berhak mengetahui siapa yang membiayai penerbangan tersebut, apakah menggunakan APBN, pihak ketiga, atau fasilitas lainnya. Semua itu harus dijelaskan secara terbuka,” kata Uchok dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, klarifikasi tersebut penting agar tidak memunculkan spekulasi yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
Uchok menyebut pesawat yang digunakan memiliki registrasi PK-CCA, yang diketahui merupakan pesawat jenis Cessna Model 700 Citation Longitude, sebuah jet bisnis kategori super midsize yang lazim digunakan untuk penerbangan eksekutif.
Berdasarkan berbagai referensi industri penerbangan, biaya penyewaan jet pribadi di kelas tersebut dapat mencapai ratusan juta rupiah untuk satu kali penerbangan, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menembus lebih dari Rp1 miliar tergantung rute, durasi, dan layanan yang digunakan.
Besarnya biaya tersebut, menurut Uchok, menjadi alasan mengapa penggunaan fasilitas itu perlu mendapat perhatian.
“Di saat pemerintah sedang mengampanyekan efisiensi belanja negara, penggunaan jet pribadi tentu akan memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi pelaksanaan kebijakan tersebut,” ujarnya.
CBA meminta KPK tidak hanya melihat persoalan penggunaan jet pribadi dari sisi etika, tetapi juga menelusuri apakah terdapat potensi pelanggaran hukum apabila fasilitas tersebut berasal dari pihak yang memiliki kepentingan tertentu terhadap Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Uchok, apabila terdapat pemberian fasilitas oleh pihak swasta kepada pejabat negara, maka perlu dipastikan apakah hal tersebut telah dilaporkan sesuai ketentuan mengenai gratifikasi.
Ia menilai pemeriksaan oleh KPK diperlukan untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan maupun penyalahgunaan jabatan.
“Kalau memang semuanya sesuai aturan, tentu hasil pemeriksaan akan menjawab keraguan publik. Tetapi justru karena muncul pertanyaan di masyarakat, KPK perlu melakukan klarifikasi,” katanya.
Uchok juga mengaitkan penggunaan jet pribadi dengan kebijakan efisiensi anggaran yang beberapa kali ditekankan Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kementerian dan lembaga.
Menurutnya, setiap pejabat negara semestinya memberikan contoh dalam penggunaan anggaran secara hemat dan proporsional.
Ia mengatakan, apabila biaya perjalanan mencapai ratusan juta rupiah untuk satu kali penerbangan, masyarakat akan membandingkannya dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih memerlukan anggaran besar.
“Coba bayangkan berapa panjang jalan desa yang bisa diperbaiki dengan anggaran sebesar itu. Karena itu publik mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran,” ujarnya.
CBA menilai polemik ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat transparansi dalam penggunaan fasilitas perjalanan dinas pejabat negara.
Menurut Uchok, penjelasan terbuka mengenai sumber pembiayaan, dasar penggunaan jet pribadi, serta urgensi perjalanan akan membantu menghindari berkembangnya berbagai spekulasi di ruang publik.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan keterangan resmi sehingga polemik tidak terus berkembang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat pernyataan resmi dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengenai tudingan dan desakan yang disampaikan CBA.
MoneyTalk.id, Jakarta – Keputusan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang meminta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai langkah tersebut merupakan kebijakan yang tidak lazim. Menurutnya, keputusan itu memunculkan tanda tanya dan patut dicurigai sebagai bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum.
“Langkah yang diambil Kejagung adalah kebijakan yang tidak lazim. Ini patut dicurigai sebagai adanya intervensi agar penyelidikan dugaan korupsi MBG dihentikan,” kata Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026).
Uchok mengaitkan kebijakan tersebut dengan situasi hukum yang disebutnya terjadi setelah mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor Polri.
“Setelah Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortastipidkor, pintu intervensi terhadap Kejaksaan menjadi terbuka untuk menekan agar penyelidikan MBG segera dihentikan,” ujarnya.
Menurut Uchok, Febrie merupakan sosok yang berani menangani berbagai perkara besar, termasuk dugaan korupsi dalam program MBG.
“Febrie Adriansyah itu orang hebat. Dia berani menghadapi kepolisian dan membuka dugaan korupsi MBG meski akhirnya jabatan Jampidsus dicopot dan kemudian dijadikan tersangka,” ucapnya.
Lebih lanjut, Uchok juga menyampaikan pandangannya mengenai dugaan perkara yang menjerat Febrie. Ia menilai dugaan pelanggaran tersebut berbeda dengan praktik yang, menurutnya, selama ini terjadi di institusi lain.
“Febrie Adriansyah memang diduga melakukan pelanggaran. Tetapi yang diambil, menurut saya, berasal dari orang-orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Uchok melontarkan kritik terhadap institusi kepolisian. Ia menyatakan, menurut pandangannya, masih terdapat praktik yang merugikan masyarakat kecil.
“Kalau di kepolisian, yang menjadi korban justru orang miskin dan kaum duafa. Itu yang saya kritik,” tutup Uchok.
MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, kembali melontarkan kritik keras kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Kali ini, sorotan diarahkan pada dugaan praktik nepotisme menyusul penunjukan Aisyah Zakkiyah yang disebut merupakan keponakan Menteri PU pada dua posisi strategis sekaligus, yakni sebagai komisaris PT PP (Persero) Tbk dan Tenaga Ahli Menteri PU. Isu ini muncul di tengah polemik sebelumnya mengenai surat dinas yang sempat viral karena mencantumkan istri dan anak Menteri PU dalam rencana perjalanan ke New York, Amerika Serikat, yang kemudian dilaporkan batal setelah menjadi sorotan publik.
Menurut Uchok, apabila informasi mengenai hubungan kekerabatan tersebut benar, maka publik berhak memperoleh penjelasan mengenai mekanisme rekrutmen, dasar penunjukan, serta kompetensi yang menjadi pertimbangan dalam pengisian jabatan tersebut.
“Setelah bocor surat dinas yang menyertakan anak dan istrinya ke New York, kini muncul dugaan pengangkatan keponakan menjadi komisaris PT PP dan Tenaga Ahli Menteri. Bukankah Menteri sendiri pernah mengatakan bahwa siapa pun yang tidak bersih akan disingkirkan? Lalu bagaimana jika yang dipersoalkan justru berasal dari lingkungan keluarga sendiri?” kata Uchok dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).
Ia menilai praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menggerus kepercayaan masyarakat terhadap agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Sorotan terhadap penempatan kerabat pejabat di jabatan strategis kembali memunculkan perdebatan mengenai penerapan sistem merit dalam pemerintahan dan BUMN.
Uchok menilai masyarakat saat ini semakin sensitif terhadap dugaan praktik nepotisme, terutama ketika jutaan lulusan perguruan tinggi masih menghadapi sulitnya memperoleh pekerjaan.
“Disaat masyarakat dan lulusan baru berjuang mencari pekerjaan, justru muncul kesan jabatan strategis diberikan kepada lingkungan keluarga. Ini yang membuat publik merasa prihatin,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap pengangkatan pejabat maupun komisaris dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan kompetensi sehingga tidak memunculkan persepsi adanya perlakuan istimewa.
Penunjukan komisaris BUMN belakangan memang menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan menilai posisi komisaris seharusnya diisi oleh figur yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan serta melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, CBA meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka proses penunjukan tersebut apabila memang terdapat hubungan keluarga dengan pejabat negara.
Menurut Uchok, transparansi menjadi penting agar tidak berkembang asumsi liar di tengah masyarakat.
CBA juga mendorong Kementerian PU maupun pihak terkait memberikan klarifikasi resmi mengenai isu tersebut, termasuk menjelaskan apakah terdapat mekanisme pencegahan konflik kepentingan dalam proses pengangkatan pejabat maupun komisaris.
Ia menilai keterbukaan informasi akan menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Menteri PU Dody Hanggodo maupun Kementerian PU yang secara khusus menanggapi tudingan Uchok Sky Khadafi mengenai dugaan nepotisme tersebut. Informasi mengenai hubungan kekerabatan dan proses pengangkatan tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
MoneyTalk.id,Jakarta – Pengaduan yang disampaikan Center for Budget Analysis (CBA) kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kini mendapat konteks baru setelah muncul tanggapan dari anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, sebelumnya meminta Dewan Pengawas KPK mengevaluasi konsistensi penanganan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026. Dalam pengaduannya, CBA memetakan sedikitnya sepuluh klaster yang menurut mereka telah muncul dalam pernyataan resmi KPK, fakta persidangan, maupun dokumen yang dibacakan di pengadilan, namun perkembangan hukumnya dinilai belum dijelaskan secara utuh kepada publik.
Pengaduan tersebut tidak meminta Dewan Pengawas mengambil alih penyidikan, melainkan menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, akuntabilitas, serta komunikasi publik lembaga antirasuah tersebut.
Di tengah perdebatan mengenai kecepatan pengembangan perkara, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengingatkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi memang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dibanding perkara pidana biasa.
Menurut Nasir, penyidik harus mengumpulkan alat bukti secara hati-hati karena pelaku korupsi umumnya berupaya menyembunyikan aset, dokumen, maupun jejak transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana.
Ia juga menilai keberadaan whistleblower dan informasi dari pihak yang mengetahui secara langsung suatu peristiwa sering menjadi faktor penting dalam mempercepat pengungkapan perkara korupsi.
Meski demikian, Nasir menegaskan bahwa kehati-hatian tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menghentikan proses.
“Tidak ada kata lain bagi KPK untuk terus maju dan tidak ada kata untuk mundur bagi KPK,” ujar Nasir Djamil.
Pernyataan tersebut dinilai sejalan dengan substansi pengaduan CBA. Jika Nasir menekankan pentingnya ketelitian dalam pembuktian, CBA justru meminta agar setiap perkembangan yang sebelumnya telah dipublikasikan KPK benar-benar ditindaklanjuti secara konsisten berdasarkan alat bukti yang tersedia.
Dalam surat pengaduannya, CBA mengingatkan bahwa sejak awal perkara, KPK sendiri telah menyampaikan berbagai perkembangan kepada publik, mulai dari dugaan manipulasi jalur pemeriksaan impor, pemeriksaan sejumlah perusahaan forwarder, pengembangan terhadap beberapa entitas swasta, dugaan aliran dana kepada pihak di luar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penggeledahan di Semarang, dugaan perintangan penyidikan, hingga fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.
Menurut CBA, ketika suatu informasi telah diumumkan secara resmi oleh KPK atau muncul dalam persidangan terbuka, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana status penanganannya. Jika bukti telah memenuhi syarat hukum, maka pengembangan perkara perlu dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila suatu dugaan tidak memenuhi standar pembuktian, penjelasan kepada publik juga penting agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Di sinilah CBA menilai peran Dewan Pengawas menjadi relevan. Bukan untuk mengarahkan substansi penyidikan, melainkan memastikan bahwa prinsip akuntabilitas, keterbukaan, profesionalitas, dan kepastian hukum tetap terjaga dalam setiap tahapan penanganan perkara.
Dari perspektif tata kelola, pengawasan internal melalui Dewan Pengawas serta pengawasan politik oleh DPR merupakan bagian dari mekanisme checks and balances yang memang dibangun oleh undang-undang. Mekanisme tersebut tidak dimaksudkan mengurangi independensi KPK, tetapi justru menjaga agar independensi tersebut berjalan seiring dengan akuntabilitas.
Karena itu, pernyataan Nasir Djamil dan pengaduan CBA sesungguhnya dapat dibaca sebagai dua sisi dari tujuan yang sama. Yang pertama mengingatkan bahwa penyidikan korupsi memerlukan ketelitian dan waktu, sedangkan yang kedua menekankan pentingnya konsistensi antara pernyataan publik, fakta persidangan, dan tindak lanjut proses hukum.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan perkara ini bukan semata-mata cepat atau lambatnya penyidikan, melainkan apakah seluruh dugaan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat benar-benar diuji secara objektif berdasarkan alat bukti, sehingga hasil akhirnya mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap KPK.
MoneyTalk.id, Jakarta – Beredarnya dokumen yang diduga merupakan surat perjalanan dinas Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat, memicu polemik di media sosial. Dokumen tersebut menjadi perbincangan karena mencantumkan nama istri dan anak Menteri PU dalam daftar delegasi perjalanan luar negeri.
Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum mengenai keaslian dokumen yang beredar maupun alasan pencantuman anggota keluarga dalam daftar tersebut.
Berdasarkan dokumen yang viral di media sosial, perjalanan dinas itu disebut bertujuan menghadiri High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda, forum tingkat tinggi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dijadwalkan berlangsung pada 13–19 Juli 2026 di New York.
Namun, waktu pelaksanaan kunjungan itu bertepatan dengan agenda Final Piala Dunia FIFA 2026 yang juga digelar di kawasan New York dan New Jersey. Kondisi tersebut memicu berbagai spekulasi serta kritik dari warganet.
Nama Istri dan Anak Jadi Sorotan
Sorotan publik muncul setelah lampiran surat yang diduga diterbitkan Sekretariat Jenderal Kementerian PU memuat nama Menteri PU Dody Hanggodo, istrinya Irma Hermawati, serta anaknya Aurellia Tsabitha Meidirama sebagai bagian dari daftar delegasi.
Dalam dokumen yang beredar, istri Menteri PU disebut menggunakan paspor diplomatik, sedangkan anaknya menggunakan paspor biasa.
Keberadaan nama anggota keluarga di dalam daftar delegasi resmi memunculkan pertanyaan publik mengenai dasar administratif maupun ketentuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen tersebut.
Aturan Perjalanan Dinas Pejabat Negara
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, pejabat negara memang dapat didampingi suami atau istri dalam kegiatan tertentu di luar negeri apabila kehadiran pasangan memang dipersyaratkan oleh penyelenggara dan memperoleh persetujuan Presiden.
Namun, regulasi tersebut tidak mengatur pemberian fasilitas perjalanan dinas negara kepada anak pejabat dalam kunjungan resmi ke luar negeri. Apabila anak ikut dalam perjalanan tersebut, biaya perjalanan pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pribadi pejabat yang bersangkutan.
Meski demikian, polemik yang berkembang bukan hanya menyangkut pembiayaan, tetapi juga alasan pencantuman nama anggota keluarga dalam dokumen delegasi resmi kementerian.
CBA: Menteri PU Harus Transparan kepada Publik
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai polemik tersebut seharusnya dijawab secara terbuka oleh Menteri PU agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Menurut Uchok, transparansi sangat penting mengingat perjalanan luar negeri pejabat negara selalu menjadi perhatian publik, terlebih ketika terdapat nama anggota keluarga dalam dokumen resmi yang beredar.
“Kalau memang seluruh prosesnya sesuai aturan, Menteri PU sebaiknya menjelaskan secara terbuka kepada publik. Jangan dibiarkan menjadi polemik yang memunculkan berbagai persepsi negatif,” kata Uchok.
Ia menambahkan, penjelasan resmi juga diperlukan untuk memastikan tidak ada penggunaan fasilitas negara di luar ketentuan yang berlaku.
Uchok menilai pejabat publik harus mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, terutama terkait penggunaan anggaran negara maupun administrasi perjalanan dinas luar negeri.
“Publik berhak mengetahui apakah keikutsertaan keluarga memang merupakan bagian dari ketentuan forum internasional atau murni perjalanan pribadi yang seluruh pembiayaannya ditanggung sendiri. Penjelasan itu penting agar tidak menimbulkan dugaan penyalahgunaan fasilitas negara,” ujarnya.
Kementerian PU Belum Beri Penjelasan
Hingga berita ini diterbitkan, Kementerian Pekerjaan Umum maupun Menteri PU Dody Hanggodo belum memberikan keterangan resmi mengenai dokumen yang beredar maupun polemik yang berkembang di media sosial.
Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak Kementerian PU. Apabila terdapat penjelasan resmi, artikel ini akan diperbarui sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang.
MoneyTalk.id, Jakarta – Koordinator Nasional Gerakan Santri Biru Kuning (GSBK), Febri Yohansyah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memanggil jajaran direksi dan komisaris PT United Tractors Tbk serta anak usahanya, PT Pamapersada Nusantara, terkait perkara dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan BBM nonsubsidi di PT Pertamina.
Desakan tersebut muncul setelah sebelumnya Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, dalam perbincangan dengan awak media pada 28 Desember 2025, menyinggung keterkaitan PT Pamapersada Nusantara dalam pusaran kasus yang kini tengah ditangani Kejaksaan Agung.
Menurut Febri, hingga saat ini Kejagung belum menunjukkan langkah konkret untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan perusahaan tersebut. Ia menilai sikap aparat penegak hukum terkesan pasif sehingga memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat.
“Hingga hari ini Kejagung belum melakukan pemanggilan ataupun pendalaman terhadap PT Pamapersada Nusantara. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa perkara tersebut didiamkan sehingga publik tidak terus menuntut perkembangan kasusnya,” ujar Febri dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).
GSBK menilai penanganan perkara dugaan korupsi impor BBM dan solar nonsubsidi belum menyentuh seluruh pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik tersebut. Dalam berbagai dokumen dan keterangan yang beredar, PT Pamapersada Nusantara disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang diduga menikmati harga solar nonsubsidi di bawah bottom price bahkan di bawah harga pokok penjualan (HPP).
Febri mengungkapkan, dalam perkara yang juga menjerat mantan pejabat Pertamina, Riva Siahaan, PT Pamapersada Nusantara disebut memperoleh keuntungan hingga Rp958.380.337.983.
“Angka yang disebut mencapai Rp958 miliar lebih tentu bukan nilai yang kecil. Karena itu perlu ada pendalaman dan pemeriksaan yang transparan agar publik mendapatkan kepastian hukum,” tegasnya.
Menurutnya, belum adanya pemanggilan terhadap pihak perusahaan menimbulkan persepsi adanya ketimpangan dalam proses penegakan hukum.
“Jangan sampai muncul kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Semua pihak yang diduga terkait harus diperiksa secara profesional dan proporsional,” katanya.
GSBK meminta Kejagung untuk memperluas penyelidikan dengan memanggil para pengambil keputusan di lingkungan PT United Tractors maupun PT Pamapersada Nusantara guna mengklarifikasi berbagai dugaan yang berkembang.
“Kami meminta Kejaksaan Agung memanggil jajaran komisaris dan direksi United Tractors, termasuk pihak-pihak terkait di PT Pamapersada Nusantara, ke Gedung Bundar Kejagung untuk memberikan penjelasan atas berbagai dugaan yang muncul dalam perkara ini,” ujar Febri.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari PT United Tractors Tbk maupun PT Pamapersada Nusantara terkait pernyataan GSBK tersebut. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga belum memberikan tanggapan atas desakan yang disampaikan organisasi tersebut.
MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Center for Budget Analisis Ucok Sky Khadafi mengingatkan Komisi III DPR untuk tidak cawe-cawe dalam proses penyelidikan Polri.
”Jangan mentang-mentang anaknya jadi Wakil Ketua Komisi III DPR, lalu Polri seenaknya saja untuk tidak mengusut laporan yang menyeret nama Bupati Tanggamus Saleh Asnawi,” kata Direktur Center for Budget Analisis Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Senin, 5 Juli
Uchok juga mengatakan seharusnya fraksi Partai Gerindra di DPR untuk meminta Saleh Asnawi yang menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Tanggamus mundur.
Uchok menambahkan ketegasan Fraksi Partai Gerindra meminta mundur Saleh Asnawi merupakan bentuk fakta integritas.
”Fraksi Partai Gerindra di DPR seharusnya segera memberikan perhatian kepada kasus ini. Jangan diam saja seakan tidak mengetahui ada banyak kadernya di daerah yang melakukan pelanggaran,” kata Uchok.
Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath saat dihubungi mengatakan akan segera menentukan sikapnya sebagai wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
”Saya akan jawab setelah selesai rapat,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR dari PKB Rano Alfath kepada wartawan, Senin, 5 Juli.
Sebelumnya diberitakan Bupati Tanggamus, Mohammad Saleh Asnawi, terseret dalam laporan dugaan kasus penipuan, penggelapan, dan mafia tanah terkait transaksi lahan di wilayah Kabupaten Tangerang.
Kasus ini dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh seorang pengusaha asal Papua bernama Jhon Gerki Morin melalui kuasa hukumnya pada Juni 2026.
Sebidang tanah seluas 2,4 hektare yang terletak di Desa Kadu, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang.
Pihak pelapor mengklaim mengalami kerugian hingga Rp50 miliar karena belum menerima pembayaran penuh dari transaksi lahan tersebut . Laporan ini menyeret beberapa nama besar, termasuk Mohammad Saleh Asnawi (Bupati Tanggamus), pihak pengembang Paramount Land, oknum Notaris, serta perantara bernama Soni Laberta.
MoneyTalk.id,Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mengajukan pengaduan Pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (6/7/2026), dengan meminta evaluasi terhadap konsistensi penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pasca operasi tangkap tangan (OTT) pada 4 Februari 2026.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan perkara yang semula berpusat pada PT Blue Ray Cargo kini berkembang menjadi sedikitnya 10 klaster berdasarkan pernyataan KPK, fakta persidangan, berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan di pengadilan, serta pemberitaan media nasional.
“Kalau KPK sudah mempublikasikan adanya klaster-klaster baru, maka publik berhak mengetahui apakah seluruh klaster tersebut benar-benar sedang disidik atau hanya berhenti sebagai publikasi. Jika alat buktinya cukup, proses sesuai hukum. Jika belum cukup, jelaskan kepada publik. Jangan sampai semuanya menggantung,” kata Uchok dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).
Menurut CBA, perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai tidak semestinya berhenti pada perkara induk PT Blue Ray Cargo. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan CBA, terdapat sedikitnya 10 klaster yang dinilai perlu mendapat perhatian dan penjelasan resmi dari KPK.
Klaster tersebut meliputi dugaan suap dan gratifikasi PT Blue Ray Cargo, dugaan manipulasi jalur merah-hijau dan rule set targeting, pemeriksaan sekitar 20 perusahaan forwarder dan importir, perkara yang berkaitan dengan PT Infinity dan Fasdeli, dugaan aliran dana kepada oknum di BPOM dan Kementerian Perdagangan, klaster Semarang, dugaan terkait cukai dan safe house, dugaan pengumpulan informasi dan perintangan penyidikan, rekening koran yang diduga memperlihatkan aliran dana kepada Heri Setiyono alias Heri Black, hingga kemunculan nama anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam fakta persidangan.
Uchok menilai KPK perlu menjaga keselarasan antara pernyataan kepada publik, proses penyidikan, dakwaan jaksa, dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
“Jangan sampai satu nama atau satu klaster menjadi sorotan besar dalam konferensi pers, sementara klaster lain yang juga muncul dalam BAP maupun persidangan tidak dijelaskan status hukumnya. Hal itu dapat menimbulkan persepsi ketidakseimbangan dalam penanganan perkara,” ujarnya.
CBA secara khusus menyoroti klaster rule set targeting. Dalam persidangan, disebutkan adanya keterangan saksi mengenai penyusunan target jalur merah terhadap PT Blue Ray Cargo. Menurut CBA, apabila sistem manajemen risiko kepabeanan terbukti dapat dipengaruhi, maka persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan suap, tetapi juga menyangkut integritas sistem pengawasan negara.
Selain itu, CBA juga mempertanyakan tindak lanjut pemeriksaan terhadap sekitar 20 perusahaan forwarder yang sebelumnya pernah disampaikan KPK kepada publik.
“Perlu ada peta perkara yang jelas. Dunia logistik jangan dibiarkan hidup dalam bayang-bayang dugaan tanpa kepastian mengenai posisi hukumnya,” kata Ucok.
Klaster Semarang juga menjadi perhatian. CBA menyinggung penggeledahan rumah Heri Setiyono alias Heri Black, penyitaan kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas, serta pemeriksaan sejumlah pihak yang telah dilakukan KPK. Menurut CBA, apabila seluruh rangkaian peristiwa tersebut didukung alat bukti yang memadai, maka klaster tersebut layak dievaluasi apakah akan dikembangkan menjadi perkara tersendiri.
CBA juga meminta penjelasan mengenai dugaan keterlibatan broker pengaruh dalam pengurusan cukai, termasuk informasi mengenai keberadaan safe house yang muncul dalam BAP maupun fakta persidangan.
“Narasi yang disampaikan kepada publik harus bertemu dengan alat bukti. Jika sudah memenuhi syarat, lanjutkan penyidikan. Jika belum, sampaikan batasannya kepada masyarakat,” ujar Uchok.
Dalam pengaduannya, CBA turut menyinggung kemunculan nama anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam persidangan pada 12 Juni 2026. Ucok menegaskan pihaknya tidak menyimpulkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak tersebut.
“CBA hanya memandang fakta persidangan itu layak dipetakan dari sisi tata kelola, jejaring relasi, dan potensi konflik kepentingan, tanpa menarik kesimpulan mengenai adanya pelanggaran hukum,” katanya.
CBA meminta Dewan Pengawas KPK menggunakan kewenangannya untuk meminta klarifikasi kepada pimpinan KPK mengenai status penanganan seluruh klaster tersebut. Menurut CBA, Dewas memiliki fungsi pengawasan terhadap aspek akuntabilitas, komunikasi publik, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum serta etik kelembagaan.
CBA juga mengingatkan adanya risiko partial network exposure, yakni hanya sebagian jaringan dugaan korupsi yang terungkap, sementara simpul lainnya belum memperoleh penjelasan. Selain itu terdapat risiko selective signal amplification, ketika satu klaster memperoleh perhatian besar, sedangkan klaster lain yang juga muncul dalam persidangan belum dijelaskan secara proporsional.
“Keberhasilan KPK tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan. Keberhasilan juga diukur dari kemampuannya membongkar keseluruhan ekosistem korupsi secara adil, utuh, dan berbasis alat bukti,” ujar Uchok.
CBA menegaskan pengaduan tersebut bukan bertujuan melemahkan KPK, melainkan mendorong penguatan pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas penanganan perkara. CBA juga menekankan bahwa seluruh pihak yang disebut dalam perkara tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Kalau KPK sudah membuka 10 klaster kepada publik, maka publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai perkembangan dan status hukum masing-masing klaster tersebut,” tutup Uchok.
