MoneyTalk, Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, kembali melontarkan kritik keras kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Kali ini, sorotan diarahkan pada dugaan praktik nepotisme menyusul penunjukan Aisyah Zakkiyah yang disebut merupakan keponakan Menteri PU pada dua posisi strategis sekaligus, yakni sebagai komisaris PT PP (Persero) Tbk dan Tenaga Ahli Menteri PU. Isu ini muncul di tengah polemik sebelumnya mengenai surat dinas yang sempat viral karena mencantumkan istri dan anak Menteri PU dalam rencana perjalanan ke New York, Amerika Serikat, yang kemudian dilaporkan batal setelah menjadi sorotan publik.
Menurut Uchok, apabila informasi mengenai hubungan kekerabatan tersebut benar, maka publik berhak memperoleh penjelasan mengenai mekanisme rekrutmen, dasar penunjukan, serta kompetensi yang menjadi pertimbangan dalam pengisian jabatan tersebut.
“Setelah bocor surat dinas yang menyertakan anak dan istrinya ke New York, kini muncul dugaan pengangkatan keponakan menjadi komisaris PT PP dan Tenaga Ahli Menteri. Bukankah Menteri sendiri pernah mengatakan bahwa siapa pun yang tidak bersih akan disingkirkan? Lalu bagaimana jika yang dipersoalkan justru berasal dari lingkungan keluarga sendiri?” kata Uchok dalam keterangannya, Jumat (10/7/2026).
Ia menilai praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menggerus kepercayaan masyarakat terhadap agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Sorotan terhadap penempatan kerabat pejabat di jabatan strategis kembali memunculkan perdebatan mengenai penerapan sistem merit dalam pemerintahan dan BUMN.
Uchok menilai masyarakat saat ini semakin sensitif terhadap dugaan praktik nepotisme, terutama ketika jutaan lulusan perguruan tinggi masih menghadapi sulitnya memperoleh pekerjaan.
“Disaat masyarakat dan lulusan baru berjuang mencari pekerjaan, justru muncul kesan jabatan strategis diberikan kepada lingkungan keluarga. Ini yang membuat publik merasa prihatin,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap pengangkatan pejabat maupun komisaris dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan kompetensi sehingga tidak memunculkan persepsi adanya perlakuan istimewa.
Penunjukan komisaris BUMN belakangan memang menjadi perhatian publik. Sejumlah kalangan menilai posisi komisaris seharusnya diisi oleh figur yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan serta melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, CBA meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka proses penunjukan tersebut apabila memang terdapat hubungan keluarga dengan pejabat negara.
Menurut Uchok, transparansi menjadi penting agar tidak berkembang asumsi liar di tengah masyarakat.
CBA juga mendorong Kementerian PU maupun pihak terkait memberikan klarifikasi resmi mengenai isu tersebut, termasuk menjelaskan apakah terdapat mekanisme pencegahan konflik kepentingan dalam proses pengangkatan pejabat maupun komisaris.
Ia menilai keterbukaan informasi akan menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Menteri PU Dody Hanggodo maupun Kementerian PU yang secara khusus menanggapi tudingan Uchok Sky Khadafi mengenai dugaan nepotisme tersebut. Informasi mengenai hubungan kekerabatan dan proses pengangkatan tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
