15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

CBA Soroti Pengadaan Tenaga Honorer di Dishub DKI: Minta Aparat Penegak Hukum Selidiki Potensi Fiktif Uchok Sky Khadafi

CBA Soroti Pengadaan Tenaga Honorer di Dishub DKI: Minta Aparat Penegak Hukum Selidiki Potensi Fiktif

Hedi Batubara 21 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Kasus dugaan korupsi rekrutmen 387 tenaga honorer atau paruh waktu fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Metro, Lampung, yang menyeret Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Tengah Welly Adiwantra sebagai tersangka, mendapat perhatian dari Center for Budget Analysis (CBA).

Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menilai persoalan tenaga honorer atau tenaga paruh waktu tidak hanya perlu dilihat di Lampung. Menurut dia, pola pengadaan tenaga pendukung juga terdapat di sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Menurut saya tidak usah jauh-jauh ke Lampung. Di Pemerintah Daerah DKI Jakarta saja, setiap dinas tenaga honorer atau paruh waktu selalu ada. Apakah ini fiktif atau legal, yang jelas perlu diselidiki aparat hukum,” kata Uchok Sky, Jumat (21/8/2026).

Uchok menyoroti sejumlah kegiatan pengadaan atau penyediaan tenaga pendukung di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Ia menyebut terdapat tiga kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan petugas atau tenaga pendukung bidang perhubungan.

Pertama, penyediaan Petugas Perhubungan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi.

Kedua, pengadaan Petugas Penanganan Lalu Lintas Jalan Raya.

Ketiga, Pengadaan Tenaga Pendukung Bidang Angkutan Jalan.

Menurut data anggaran yang disampaikan Uchok, penyediaan Petugas Perhubungan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Provinsi pada 2026 memiliki anggaran sebesar Rp21.180.761.550.

Sementara pada 2025, kegiatan tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp24.599.703.375.

Untuk pengadaan Petugas Penanganan Lalu Lintas Jalan Raya, Uchok menyebut anggaran pada 2026 sebesar Rp868.834.650. Nilai tersebut sama dengan anggaran yang dialokasikan pada 2025, yakni Rp868.834.650.

Adapun Pengadaan Tenaga Pendukung Bidang Angkutan Jalan pada 2026 disebut memiliki anggaran sebesar Rp630.630.000. Pada 2025, kegiatan tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp595.980.000.

Uchok menilai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk penyediaan tenaga tersebut perlu diikuti dengan transparansi mengenai proses pengadaan, jumlah tenaga yang direkrut, mekanisme pembayaran, hingga keberadaan tenaga yang dibiayai menggunakan anggaran negara.

Menurut dia, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar diterima dan digunakan untuk membiayai tenaga yang bekerja sesuai ketentuan.

“Banyak pengadaan tenaga honorer atau paruh waktu di Dinas Perhubungan DKI Jakarta ini. Sebaiknya DKI segera melakukan penyelidikan agar duit negara bisa sampai ke para tenaga honorer tersebut,” ujar Uchok.

Sorotan tersebut muncul di tengah penanganan kasus dugaan korupsi rekrutmen tenaga honorer atau paruh waktu fiktif di lingkungan Pemkot Metro. Dalam perkara tersebut, Polda Lampung menetapkan Sekda Lampung Tengah Welly Adiwantra sebagai tersangka. Kasus itu disebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp11 miliar.

Uchok berharap transparansi dan pengawasan diperkuat sehingga program penyediaan tenaga pendukung yang menggunakan APBD benar-benar memberikan manfaat dan tidak menjadi celah penyalahgunaan anggaran.

“Yang penting harus diperiksa dan dipastikan apakah tenaga tersebut benar-benar ada, bekerja, dan menerima haknya sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan,” tutupnya.

CBA Desak Jampidsus Kejagung Panggil PT Migas Perseroda Kota Bekasi dan PT Foster Oil and Energy Pte Pengamat Minta Prabowo Subianto Tidak Pilih Jaksa Agung yang Diajukan Elite Parpol karena Antisipasi Abuse of Power

CBA Desak Jampidsus Kejagung Panggil PT Migas Perseroda Kota Bekasi dan PT Foster Oil and Energy Pte

Hedi Batubara 21 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Direktur Center for Budget Analysis CBA, Uchok Sky Khadafi, mendesak Jaksa Agung Muda Pidan Khusus (Jampidsus) untuk segera memanggil para pihak terkait dalam Penyidikan dugaan tindak pidana Korupsi pada Kerjasama PT Migas Perseroda Kota Bekasi dengan Foster Oil and Energy Pte. Termasuk aliran-aliran uang yang diberikan pihak Foster pada para Pejabat Pemkot Bekasi hingga Pertamina dan ESDM.

“Kami menduga,sejak terjalin Kerjasama yang sedari awal menyalahi aturan itu banyak aliran dana ke sejumlah pejabat,termasuk Walikota Bekasi dan para pejabat Pertamina dan Kementerian ESDM,”ungkap Uchok Sky Khadafi,Jumat 21/8/2026.

Terlebih, meski sudah memberikan deviden kepada Pemerintah Daerah,PT Migas Perseroda Kota Bekasi tetap dinyatakan merugi sekalipun deviden yang diberikan itu dianggap keuntungan daripada bagi hasil Kerjasama dengan perusahaan asing asal Singapura tersebut.

“Jadi jika dicermati,sekalipun berikan Deviden itu tetap saja merugi, karena sedari awal prosesnya saja sudah salah,”

Kemudian sambung Uchok,ketika kontrak kerjasama yang dimulai periode Walikota Bekasi (MM) dan berkahir 2019 itu sudah terdapat banyak kesalahan yang didapat atas hasil temuan BPKP.

“Audit investigasi BPKP kan sudah sangat jelas,artinya Kerjasama Operasi itu banyak pelanggaran,Apalagi jika didapati hasil Migas itu dijual kenegara luar.

“Kemudian sudah diputus dan PD Migas digugat FOE ke PN dan PT Bandung Kalah, kemudian berakhir pada Kasasi Mahkamah Agung dan PD Migas dimenangkan,Kenapa justru diperpanjang lagi,jelas-jelas Kota Bekasi dirugikan,dan bahkan Negara pun ikut terbebani dirugikan atas Kerjasama itu, ko dilanjutkan,ini ada apa,”tanya Uchok.

Kini Uchok berharap kepada Jampidsus yang baru untuk segera bersih-bersih dan menuntaskan Penyidikan perkara Migas dengan profesional dan transparan.

“Dan ingat,Sprindik awal PD Migas yang sudah ada tetap berlaku sebagai dasar hukum bagi penyidik untuk bekerja dan menetapkan tersangka,”tutup Uchok.

CBA Bongkar Remunerasi BPD Jambi: Gaji-Bonus Naik, Layanan Nasabah Dipertanyakan Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi,

CBA Bongkar Remunerasi BPD Jambi: Gaji-Bonus Naik, Layanan Nasabah Dipertanyakan

Hedi Batubara 19 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Gangguan layanan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi pada Februari 2026 menuai keluhan dari sejumlah nasabah. Layanan mobile banking disebut tidak dapat diakses, transaksi transfer mengalami kendala, pengecekan saldo terganggu, hingga layanan ATM yang masih diblokir.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti kondisi tersebut dengan mempertanyakan kinerja jajaran manajemen BPD Jambi di tengah meningkatnya beban gaji, tunjangan, dan bonus.

Menurut Uchok, berdasarkan data yang menjadi sorotannya, total gaji, tunjangan, dan bonus Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Dewan Pengawas Syariah serta Sekretaris Perusahaan pada 2024 mencapai sekitar Rp25,9 miliar.

Namun, pada 2025 anggaran untuk komponen tersebut disebut meningkat sekitar Rp2,1 miliar, menjadi sekitar Rp28,1 miliar.

“Manajemen top Bank BPD Jambi terlena dengan gaji dan tunjangan bonus yang tinggi. Yang paling mengesalkan, dari 2024 ke 2025 justru mengalami kenaikan,” kata Uchok kepada wartawan, Rabu (19/8/2026).

Ia juga menyoroti remunerasi empat orang Dewan Komisaris. Pada 2024, total gaji dan tunjangan bonus Dewan Komisaris disebut mencapai sekitar Rp7,9 miliar.

Angka tersebut kemudian meningkat sekitar Rp1,3 miliar pada 2025 menjadi sekitar Rp9,2 miliar.

Uchok mempertanyakan kenaikan remunerasi tersebut apabila dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang dirasakan nasabah.

“Naiknya gaji dan tunjangan bonus tinggi tidak sesuai dengan kinerja mereka,” ujarnya.

Keluhan nasabah yang muncul pada Februari 2026 antara lain aplikasi mobile banking yang tidak dapat dibuka. Sebagian nasabah juga mengaku kesulitan melakukan login, sementara transaksi disebut mengalami kegagalan atau tertunda.

Menurut Uchok, persoalan layanan digital dan transaksi perbankan semestinya menjadi perhatian serius karena menyangkut pelayanan dasar kepada masyarakat sebagai nasabah.

Ia menilai peningkatan remunerasi jajaran pengurus idealnya berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan, keamanan sistem, serta kenyamanan nasabah dalam melakukan transaksi.

Sorotan tersebut sekaligus mendorong pertanyaan mengenai dasar penetapan kenaikan remunerasi pengurus BPD Jambi dan indikator kinerja yang digunakan dalam menentukan besaran gaji, tunjangan, serta bonus.

KUR BRI Diterpa Kasus Korupsi di Berbagai Daerah, CBA: Visi Inklusi Keuangan Cuma Gombal? ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

KUR BRI Diterpa Kasus Korupsi di Berbagai Daerah, CBA: Visi Inklusi Keuangan Cuma Gombal?

Hedi Batubara 18 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Berulangnya pengungkapan dugaan korupsi dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sejumlah unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali mendapat sorotan. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai rangkaian perkara tersebut menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pengawasan dan tata kelola penyaluran kredit.

Terbaru, Kejaksaan Negeri Samarinda menetapkan dan menahan delapan tersangka dalam perkara dugaan penyalahgunaan pemberian kredit pada BRI Unit Temindung dan Unit Sei Pinang Dalam untuk periode 2023–2025. Kejari Samarinda menyatakan para tersangka telah ditetapkan berdasarkan alat bukti yang cukup setelah penyidik melakukan pemeriksaan dan pendalaman perkara.

Dari delapan tersangka, dua merupakan pegawai internal BRI yang bertugas sebagai mantri atau pemrakarsa kredit. Enam lainnya diduga berperan sebagai pihak eksternal atau perantara dalam pengurusan kredit.

Modus yang diungkap penyidik antara lain dugaan rekayasa data dan identitas calon debitur agar memenuhi persyaratan memperoleh KUR. Penyidik juga menduga adanya keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengajuan kredit.

Kasus Samarinda menambah daftar perkara dugaan penyalahgunaan KUR yang menyeret pihak internal maupun eksternal BRI di berbagai daerah.

Di Majene, misalnya, Satreskrim Polres Majene menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyaluran Kupedes dan KUR pada BRI Unit Banggae periode 2021–2023. Ketiga tersangka terdiri atas seorang mantri BRI berinisial NR serta dua pihak yang diduga berperan sebagai calo atau perantara. Berdasarkan penghitungan BPK, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp5,26 miliar.

Sementara di Kota Bandung, Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada Agustus 2025 menetapkan seorang pegawai BRI berinisial II sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan penyaluran KUR di BRI Kantor Cabang Bandung Martadinata Unit Surapati periode 2020–2022. Nilai kredit yang menjadi perkara tersebut diberitakan mencapai sekitar Rp3,6 miliar.

Uchok menilai munculnya sejumlah perkara tersebut patut menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi manajemen BRI.

“Ditemukan korupsi KUR di BRI di beberapa daerah memperlihatkan bahwa visi BRI seperti gombal, karena ada kesenjangan antara visi yang disampaikan dengan kenyataan di lapangan,” kata Uchok.

Menurut dia, BRI membawa visi besar untuk memberikan nilai berkelanjutan dan solusi terintegrasi bagi pencapaian aspirasi Indonesia, sekaligus menjadi kelompok perbankan bernilai tinggi di Asia Tenggara dan menjadi champion dalam inklusi keuangan.

“Visinya bagus, tetapi sayang banyak pegawai BRI yang justru dijadikan tersangka oleh aparat penegak hukum,” ujarnya.

Uchok menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat sebagai kesalahan individu pegawai. Menurutnya, apabila modus rekayasa data debitur dan keterlibatan perantara dapat terjadi di sejumlah daerah, sistem pengawasan internal dan mekanisme kontrol penyaluran kredit perlu dievaluasi secara menyeluruh.

“Visi BRI itu seperti mengelabui publik kalau tidak sesuai antara keinginan dengan kenyataan. Bagaimana mau menjadi champion financial inclusion kalau penyaluran kreditnya masih ditemukan masalah hukum?” kata Uchok.

Selain persoalan penyaluran kredit, Uchok juga menyoroti kinerja keuangan BRI pada 2025.

Berdasarkan laporan kinerja yang diberitakan sejumlah media, laba bersih BRI pada 2025 tercatat sekitar Rp56,7 triliun, turun sekitar 5,5–5,8 persen dibandingkan 2024 yang berada di kisaran Rp60,1–60,2 triliun. Penurunan tersebut antara lain dikaitkan dengan tingginya pencadangan dan percepatan pembersihan kredit mikro lama.

Namun, di tengah penurunan laba tersebut, pemberian tantiem kepada jajaran manajemen tetap menjadi perhatian.

Data yang dikutip CBA dari laporan tahunan BRI menunjukkan total tantiem untuk direksi pada 2025 mencapai sekitar Rp181 miliar, sedangkan tantiem untuk dewan komisaris sekitar Rp12,5 miliar. Angka tersebut memang turun dibandingkan 2024, ketika tantiem direksi tercatat Rp648 miliar dan komisaris sekitar Rp259,8 miliar.

Uchok mempertanyakan kebijakan tersebut apabila tidak dibarengi dengan perbaikan pengawasan dan tata kelola.

“Yang paling disesalkan, bukannya memperbaiki manajemen Bank BRI, malah masih ada pemberian tantiem bagi jajaran direksi sebesar Rp181 miliar dan komisaris sekitar Rp12,4 miliar,” ujarnya.

Ia menegaskan, kritik tersebut bukan berarti seluruh pegawai atau manajemen BRI terlibat dalam perkara hukum. Namun, menurutnya, banyaknya perkara yang muncul di sejumlah daerah harus menjadi alarm bagi BRI untuk memperketat pengawasan penyaluran KUR.

“BRI harus membuktikan bahwa slogan inklusi keuangan bukan sekadar jargon. Keberhasilan bank bukan hanya diukur dari besarnya kredit yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas tata kelola, ketepatan sasaran, dan kemampuan mencegah penyalahgunaan dana,” tutup Uchok.

Soroti Kredit Kurang Lancar dan Diragukan, CBA Desak Kejagung Periksa Dirut BRI Hery Gunardi Uchok Sky Khadafi

Soroti Kredit Kurang Lancar dan Diragukan, CBA Desak Kejagung Periksa Dirut BRI Hery Gunardi

Hedi Batubara 16 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak serius menyelidiki kualitas kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, terutama kredit yang masuk kategori perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai peningkatan penyaluran kredit BRI perlu diikuti pengawasan ketat agar tidak berubah menjadi potensi kerugian negara maupun kerugian bagi nasabah.

Uchok mencatat, kredit yang diberikan BRI meningkat signifikan dari sekitar Rp1.354 triliun pada 2024 menjadi Rp1.521 triliun pada 2025, atau bertambah sekitar Rp166,8 triliun.

Menurutnya, tidak seluruh kredit yang disalurkan berada dalam kondisi baik. Kredit dalam kategori Perhatian Khusus tercatat sekitar Rp65,2 triliun pada 2024 dan Rp58,4 triliun pada 2025.

“Selain itu, ada juga kredit dalam kategori kurang lancar dan diragukan. Jika tidak diselesaikan oleh manajemen BRI, ini bisa menjadi potensi kerugian negara dan kerugian uang nasabah,” ujar Uchok, Ahad (16/8/2026).

CBA juga menyoroti kredit kategori Kurang Lancar yang disebut meningkat dari sekitar Rp4,9 triliun pada 2024 menjadi Rp6,4 triliun pada 2025.

Sementara kredit kategori Diragukan disebut mencapai sekitar Rp9,2 triliun pada 2024 dan meningkat menjadi Rp11 triliun pada 2025.

Dengan demikian, menurut perhitungan CBA, nilai kredit kategori kurang lancar dan diragukan pada 2025 mencapai sekitar Rp17,4 triliun.

Uchok meminta Kejagung tidak hanya melihat angka rasio Non-Performing Loan (NPL), tetapi juga menelusuri secara lebih mendalam kredit-kredit bermasalah tersebut, termasuk proses pemberian, pihak penerima kredit, hingga potensi adanya penyalahgunaan kewenangan.

“Penyelidikan perlu dilakukan agar jelas bahwa ini bukan permainan orang dalam BRI dengan orang atau pengusaha yang mendapat kredit,” tegasnya.

Meski BRI mencatat NPL yang relatif terjaga, CBA menilai angka tersebut tidak boleh membuat aparat penegak hukum mengabaikan kelompok kredit bermasalah yang secara nominal bernilai besar.

Sebagai bentuk keseriusan, Uchok sky mendesak Kejagung segera meminta klarifikasi dari jajaran manajemen puncak BRI.

“Sebagai langkah keseriusan, sebaiknya Kejagung segera melakukan pemanggilan kepada manajemen top PT Bank Rakyat Indonesia, seperti Direktur Utama BRI, Hery Gunardi,” pungkas Uchok sky.

Eks Dirut BJB Jadi Tersangka, CBA Bongkar Dampaknya: Dana Nasabah dan Kredit Sama-sama Merosot ‎ ‎ ‎ ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

Eks Dirut BJB Jadi Tersangka, CBA Bongkar Dampaknya: Dana Nasabah dan Kredit Sama-sama Merosot ‎ ‎ ‎

Hedi Batubara 15 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), Yuddy Renaldi, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai, dugaan korupsi tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap kinerja Bank BJB, termasuk kepercayaan publik terhadap bank milik pemerintah daerah tersebut.

“Gara-gara korupsi, efeknya bisa langsung kepada kinerja Bank BJB. Publik juga bisa menjatuhkan hukuman sosial kepada bank milik pemerintah daerah tersebut,” ujar Uchok, Sabtu (15/8/2026).

Menurut Uchok, salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito. Ia menyebut DPK Bank BJB mengalami penurunan dalam periode 2024–2025.

Berdasarkan data yang disampaikan CBA, DPK Bank BJB pada 2023 mencapai sekitar Rp126,4 triliun. Pada 2024, angkanya berada di kisaran Rp125,7 triliun. Namun, pada 2025 kembali turun sekitar Rp3,6 triliun menjadi Rp122 triliun.

“Penurunan ini mungkin disebabkan oleh kasus dugaan korupsi pengadaan iklan,” tutur Uchok.

Selain DPK, CBA juga menyoroti kinerja penyaluran kredit Bank BJB. Uchok menyebut kredit konsumer dan ritel, kredit UMKM, kredit korporasi dan komersial, kredit term loan, serta sejumlah segmen kredit lainnya mengalami penurunan.

Pada 2024, total kredit yang disebut CBA masih mencapai sekitar Rp119,4 triliun. Namun, pada 2025 turun sekitar Rp7,5 triliun menjadi Rp111,9 triliun.

“Ini menunjukkan kinerja operasional pinjaman Bank BJB juga jeblok,” kata Uchok.

CBA juga menyoroti penurunan jumlah pegawai Bank BJB. Berdasarkan data yang disampaikan Uchok, jumlah pegawai pada 2024 sebanyak 7.068 orang, sedangkan pada 2025 turun menjadi 6.801 orang.

Menurut Uchok, penurunan jumlah pegawai tersebut menjadi salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian karena dapat berkaitan dengan kondisi bisnis dan efisiensi perusahaan.

Di sisi kepemilikan, Bank BJB merupakan bank pembangunan daerah yang sahamnya dimiliki sejumlah pemerintah daerah serta masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan CBA, kepemilikan saham terdiri atas Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 38,52 persen, Pemerintah Provinsi Banten 4,95 persen, pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat 24,15 persen, pemerintah kabupaten/kota se-Banten 7,93 persen, dan publik sebesar 24,45 persen.

Uchok menilai, sebagai bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki pemerintah daerah, persoalan tata kelola dan dugaan korupsi harus menjadi perhatian serius karena dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat sekaligus kinerja perusahaan.

Kasus dugaan korupsi pengadaan iklan yang menyeret mantan pimpinan Bank BJB tersebut kini ditangani KPK. Proses hukum terhadap Yuddy Renaldi diharapkan dapat mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab serta memastikan kerugian negara, apabila ada, dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.

CBA Pesan Ke Prabowo: Jangan Cuma Pertamina, Anak-Cucu BRI Juga Harus Dipangkas! ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

CBA Pesan Ke Prabowo: Jangan Cuma Pertamina, Anak-Cucu BRI Juga Harus Dipangkas!

Hedi Batubara 10 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Prabowo Subianto tidak hanya memangkas anak-cucu perusahaan dan unit usaha di lingkungan Pertamina dan PLN, tetapi juga melakukan langkah serupa terhadap perusahaan-perusahaan pelat merah di sektor perbankan.

Menurut Uchok, kebijakan efisiensi BUMN perlu diterapkan secara menyeluruh, termasuk terhadap anak perusahaan dan unit usaha yang berada di bawah bank-bank milik negara.

“Bank pelat merah, anak-cucu perusahaan beserta unit-unit usaha di bawahnya juga harus dipangkas,” kata Uchok, Senin (10/8/2026).

Ia mencontohkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Berdasarkan data yang disampaikannya, BRI memiliki sejumlah entitas anak, antara lain PT Bank Raya Indonesia Tbk, BRI Global Financial Services Co., Ltd., PT Asuransi BRI Life, PT BRI Multifinance Indonesia, PT BRI Ventura Investama, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT BRI Manajemen Investasi.

Uchok menilai banyaknya entitas usaha tersebut perlu dievaluasi dari sisi kontribusi terhadap kinerja induk perusahaan. Ia menyoroti kinerja BRI pada 2025 yang disebut mengalami penurunan laba bersih sekitar Rp3,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Penurunan tersebut diakibatkan oleh melemahnya pendapatan operasional yang turun dari Rp53,9 triliun pada 2024 menjadi Rp53,6 triliun pada 2025, serta membengkaknya beban operasional dari Rp82,1 triliun menjadi Rp88,4 triliun,” ujar Uchok.

Di tengah penurunan laba tersebut, CBA juga menyoroti peningkatan anggaran bonus dan insentif bagi manajemen kunci. Menurut Uchok, pos tersebut meningkat dari sekitar Rp228,6 miliar pada 2024 menjadi Rp396,3 miliar pada 2025.

“Sudah tahu laba merosot, tetapi pos anggaran bonus dan insentif manajemen kunci justru melonjak drastis,” katanya.

Selain itu, Uchok menyebut pada 2025 BRI tetap mengalokasikan tantiem bagi jajaran direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem bagi dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.

Menurut dia, kondisi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi dalam agenda efisiensi BUMN yang didorong pemerintahan Prabowo.

Tak hanya persoalan efisiensi, CBA juga menyoroti persoalan tata kelola dan risiko hukum di lingkungan perusahaan yang berada di bawah BRI.

Uchok menyinggung pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) periode 2020–2024 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyebut proyek tersebut diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp744 miliar.

“Selain itu, banyak entitas anak perusahaan BRI yang diduga menjadi lahan korupsi. Salah satunya pengadaan mesin EDC periode 2020–2024 yang tengah diusut KPK,” tutur Uchok.

Ia juga menyoroti persoalan kredit BRI. Berdasarkan data yang disampaikannya, pada 2024 total kredit yang direstrukturisasi dan masuk kategori perhatian khusus mencapai Rp31,6 triliun.

Uchok menyebut sebagian kredit tersebut berada dalam kategori bermasalah, antara lain sekitar Rp1,9 triliun berstatus kurang lancar, Rp4,4 triliun diragukan, dan Rp9,2 triliun masuk kategori macet.

Karena itu, CBA mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur perusahaan BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan perbankan.

Menurut Uchok, pemangkasan tidak semata-mata harus dimaknai sebagai pembubaran perusahaan, tetapi dapat dilakukan melalui konsolidasi, penggabungan unit usaha, pengurangan fungsi yang tumpang tindih, serta evaluasi terhadap entitas yang dinilai tidak memberikan kontribusi optimal.

“Efisiensi harus menyentuh seluruh struktur BUMN, termasuk anak-cucu perusahaan perbankan. Jangan sampai efisiensi hanya dilakukan di satu sektor, sementara struktur gemuk dan beban biaya di sektor lain tetap dibiarkan,” pungkasnya.

CBA Desak Kejati DKI Selidiki Proyek Internet Rp315,8 Miliar, Dugaan Potensi Kerugian Negara Rp6,7 Miliar ‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi,

CBA Desak Kejati DKI Selidiki Proyek Internet Rp315,8 Miliar, Dugaan Potensi Kerugian Negara Rp6,7 Miliar

Hedi Batubara 3 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta untuk menyelidiki proyek pengadaan layanan internet dan jaringan komunikasi di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025. CBA menilai terdapat dugaan penyimpangan dalam metode pengadaan yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp6,7 miliar.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menjelaskan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kominfotik memiliki dua kegiatan operasional rutin yang berkaitan langsung dengan konektivitas antarperangkat daerah serta sistem layanan publik berbasis elektronik yang harus berjalan tanpa gangguan.

Menurutnya, kegiatan pertama adalah sewa link jaringan komunikasi Wide Area Network (WAN) dan bandwidth internet dengan nilai anggaran mencapai Rp184,5 miliar. Kegiatan kedua adalah penyediaan internet publik (JakWifi) di RW Terpadu, taman, dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dengan anggaran sebesar Rp131,3 miliar.

Namun, CBA menilai mekanisme pengadaan pada proyek tersebut patut dipertanyakan.

“Seharusnya pengadaan dilakukan melalui metode e-purchasing, tetapi justru dialihkan menggunakan kontrak penunjukan langsung,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).

Ia menilai penggunaan penunjukan langsung tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Menurut Uchok, perubahan metode pengadaan itu disebut tidak disertai dokumen kajian formal yang memadai sebagai dasar pelaksanaannya.

Selain itu, CBA juga menyoroti pola pembagian paket pekerjaan dalam proyek tersebut. Uchok mengungkapkan terdapat 31 paket proyek internet yang dibagikan kepada 15 perusahaan, dengan pola yang dinilai serupa karena sejumlah perusahaan memperoleh lebih dari satu paket pekerjaan.

“CBA meminta Kejati DKI Jakarta untuk menyelidiki proyek ini karena terdapat dugaan potensi kehilangan anggaran sebesar Rp6,7 miliar,” tegas Uchok.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta maupun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait pernyataan CBA tersebut.

Rangkap Jabatan Komisaris PT Jamkrida Jakarta Disorot, CBA Minta Kejati DKI Panggil Pramono Anung Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung,Dan Komisaris PT Jamkrida Jakarta, Iman Satria

Rangkap Jabatan Komisaris PT Jamkrida Jakarta Disorot, CBA Minta Kejati DKI Panggil Pramono Anung

Hedi Batubara 2 Agustus 2026

MoneyTalk.id, Jakarta – Pusat Kajian Anggaran atau Center For Budget Analisis (CBA) menyoroti keras kebijakan pengangkatan jajaran pengurus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangannya pada Minggu (02/08/26), menilai PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) tengah menghadapi masalah serius yang berpotensi menyeret nama Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Uchok mengibaratkan kondisi PT Jamkrida Jakarta saat ini seperti “makan biji buah mahoni”—pahit bukan main bagi BUMD milik Pemprov DKI tersebut. Rasa pahit itu dinilai berisiko menular dan dirasakan langsung oleh Gubernur Pramono Anung menyusul rencana Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang akan menyelidiki proses pengangkatan Komisaris baru PT Jamkrida Jakarta, Iman Satria, yang sarat dugaan pelanggaran aturan rangkap jabatan.

Berdasarkan penelusuran pada laman resmi struktur organisasi partai,https://gerindra.id/susunan-pengurus-dpd-dpc, Iman Satria tercatat aktif menjabat sebagai Bendahara DPD Partai Gerindra Provinsi DKI Jakarta.

CBA menilai penunjukan tersebut tidak pantas dan cacat hukum karena telah menabrak sejumlah regulasi yang berlaku, di antaranya:

Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 (Pasal 6 huruf k): Secara tegas menyatakan bahwa salah satu syarat pengangkatan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD adalah tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD: Menetapkan standar integritas yang mewajibkan pengelolaan BUMD secara profesional serta bersih dari segala bentuk intervensi politik praktis.

Melihat adanya potensi pelanggaran serius terhadap tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), CBA secara resmi melayangkan tuntutan kepada aparat penegak hukum.

“CBA meminta kepada Kejati DKI Jakarta untuk segera memanggil jajaran Direksi, Komisaris, hingga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung guna dimintai keterangan terkait alasan pengangkatan Iman Satria sebagai komisaris BUMD Jakarta,” tegas Uchok pada Minggu (02/08/26).

Lebih lanjut, CBA memandang bahwa pengangkatan Iman Satria mengindikasikan adanya unsur penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Oleh karena itu, Kejati DKI Jakarta didorong untuk membuka seterang-terangnya kasus ini demi menegakkan profesionalisme dan transparansi di tubuh BUMD DKI Jakarta.

Kontras Kinerja Keuangan: Laba BRI Turun di Tengah Lonjakan Bonus Manajemen, CBA Desak Kejagung Turun Tangan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi

Kontras Kinerja Keuangan: Laba BRI Turun di Tengah Lonjakan Bonus Manajemen, CBA Desak Kejagung Turun Tangan

Hedi Batubara 1 Agustus 2026

MoneyTalk.id,Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti kontradiksi tajam dalam laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Di tengah tren penurunan laba bersih dan pendapatan operasional—yang turut dikonfirmasi oleh catatan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)—BRI justru mencatatkan lonjakan signifikan pada alokasi bonus, insentif manajemen kunci, serta pembayaran tantiem bagi jajaran direksi dan dewan komisaris.

Berdasarkan catatan audit BPK pada tahun 2020, BRI sempat mengalami penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp15.753.432 juta atau turun 45,78%, yang dipicu oleh penurunan pendapatan operasional dan kenaikan beban operasional. Tren penurunan ini kembali berlanjut pada tahun 2025.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan dalam keterangan nya sabtu (1/7/26) l, bahwa laba bersih BRI pada tahun 2025 merosot sekitar Rp3,1 triliun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tersebut diakibatkan oleh melemahnya pendapatan operasional yang turun dari Rp53,9 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp53,6 triliun pada tahun 2025, serta membengkaknya beban operasional yang melonjak dari Rp82,1 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp88,4 triliun pada tahun 2025.

Kendati performa keuangan mengalami tekanan, CBA menemukan adanya lonjakan anggaran yang kontras pada kesejahteraan internal manajemen. Pos anggaran bonus dan insentif manajemen kunci melonjak drastis dari Rp228,6 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp396,3 miliar pada tahun 2025, atau terjadi peningkatan sebesar Rp167,6 miliar. Selain itu, data tahun 2025 menunjukkan BRI tetap mengalokasikan tantiem bagi jajaran direksi sebesar Rp181 miliar dan tantiem bagi dewan komisaris sebesar Rp12,4 miliar.

Melihat kondisi tersebut, CBA mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera memanggil Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Hery Gunardi. Pemanggilan ini mendesak dilakukan guna mengusut dugaan pelanggaran terhadap kebijakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang secara tegas melarang pemberian tantiem serta insentif bagi dewan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026