16 November 2026

Uchok Sky Khadafi

MoneyTalk, Jakarta – Sorotan tajam mengarah pada lonjakan anggaran perjalanan dinas luar negeri DPRD DKI Jakarta tahun 2026 yang mencapai Rp31 miliar. Angka tersebut melonjak drastis dibandingkan tahun 2025 yang hanya sebesar Rp1,6 miliar dalam pos anggaran bertajuk Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai lonjakan ini tidak hanya mencolok, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar terkait urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.

Menurut Uchok, kecilnya anggaran pada 2025 diduga membuat banyak anggota DPRD tidak mendapatkan kesempatan perjalanan dinas ke luar negeri. Hal itu, kata dia, berbanding terbalik dengan tahun 2026 yang justru mengalami peningkatan hampir 20 kali lipat.

“Ini luar biasa. Kenaikannya bahkan mungkin lebih cepat dari kenaikan gaji buruh atau karyawan biasa,” ujar Uchok dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).

Ia mempertanyakan substansi kegiatan yang disebut sebagai koordinasi dan konsultasi tersebut. Menurutnya, menjadi janggal ketika persoalan khas Jakarta seperti kemacetan dan banjir justru dikonsultasikan ke luar negeri.

“Kalau mau bahas macet, apakah harus ke Eropa? Kalau soal banjir, apakah solusinya didapat dari Jepang? Atau jangan-jangan yang dipelajari justru teknik memandang gedung pencakar langit dan fotografi arsitektur asing?” sindirnya.

Uchok juga menilai, publik berhak merasa bingung dan geram melihat penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat. Ia menyebut kegiatan tersebut lebih menyerupai paket wisata premium ketimbang tugas kedinasan yang memiliki dampak langsung bagi warga.

“Ini pemborosan yang sulit dimaafkan. Uang rakyat dikumpulkan dengan susah payah, tapi habis untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar penggunaan anggaran tersebut benar-benar diawasi secara ketat. Dalam pernyataan penutupnya, Uchok bahkan melontarkan sindiran keras agar dana tersebut tidak disalahgunakan untuk hal-hal di luar kepentingan publik.

“Semoga saja anggaran Rp31 miliar ini tidak dipakai ke Bangkok untuk hal-hal yang tidak pantas,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD DKI Jakarta terkait alasan kenaikan signifikan anggaran perjalanan dinas luar negeri tersebut. Publik kini menunggu transparansi serta penjelasan rinci mengenai tujuan, manfaat, dan output konkret dari program yang menelan anggaran fantastis itu.

MoneyTalk, Jakarta – Sorotan tajam diarahkan pada anggaran Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di DKI Jakarta. Center for Budget Analysis (CBA) menilai anggaran tersebut terlalu besar dan patut dicurigai.

‎Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa anggaran Paskibraka DKI Jakarta dari tahun 2025 ke 2026 memang mengalami penurunan, namun dinilai tidak signifikan.

“Penurunan anggaran Paskibraka DKI ini terlalu kecil, hanya sekitar Rp568 juta,” ujar Uchok kepada wartawan, Senin (13/4/2026).

Padahal, jika dibandingkan dengan daerah lain seperti Kabupaten Sleman, efisiensi anggaran dilakukan jauh lebih besar. Di Sleman, anggaran Paskibraka dipangkas dari Rp1,8 miliar menjadi hanya Rp682 juta.

‎Di DKI Jakarta sendiri, anggaran Paskibraka dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta bersama suku dinas di enam wilayah. Pada 2026, anggaran tercatat sekitar Rp12,9 miliar dan menjadi Rp13,5 miliar pada tahun 2025

‎Menurut Uchok, besarnya anggaran tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Ia bahkan menyinggung adanya potensi pemborosan hingga dugaan praktik tidak wajar dalam pengadaan.
‎
‎“Gemuknya anggaran ini patut dicurigai sebagai lahan korupsi. Masa harga dua spanduk saja bisa mencapai Rp1,2 juta,” tegasnya.
‎
Ia juga menyoroti satu pengadaan spanduk lainnya dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dengan nilai mencapai Rp641 ribu.

‎Masa Harga dua spanduk saja, bisa mencapai Rp.1.282.248 untuk Pelatihan Dasar-Dasar Kepaskibrakaan Bagi Paskibraka Provinsi DKI Jakarta, Ujar Uchok Sky
‎
‎Atas temuan tersebut, CBA mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk segera turun tangan. Mereka meminta agar dilakukan audit menyeluruh dengan melibatkan auditor negara guna memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran.
‎
‎Selain itu, CBA juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk segera melakukan evaluasi total terhadap anggaran Paskibraka.
‎
‎“Anggaran ini terlalu tinggi dan mahal. Harus segera dievaluasi,” pungkas Uchok.
‎
‎Kasus ini pun berpotensi menjadi perhatian publik, mengingat Paskibraka merupakan kegiatan yang sarat nilai nasionalisme, namun kini justru disorot dari sisi penggunaan anggaran yang dinilai tidak efisien.

MoneyTalk, Jakarta – Sorotan tajam kembali diarahkan kepada kebijakan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN). Kali ini, kritik datang dari Center for Budget Analysis (CBA) terkait pengadaan seragam bagi program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang dinilai menguras keuangan negara.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, BGN mengalokasikan anggaran sebesar Rp68,3 miliar untuk pembelian seragam bagi SPPI. Jumlah tersebut disebutnya tidak wajar jika dilihat dari jenis dan harga satuan seragam yang dibeli.

Menurut Uchok, total seragam yang diadakan mencapai sekitar 160.000 stel, terdiri dari berbagai jenis seperti seragam training, sweater, tactical, hingga kaos. Ia merinci, harga rata-rata untuk seragam training, sweater, dan tactical berada di kisaran Rp400.000 per stel.

“Untuk seragam tactical khusus pendidikan dan pelatihan bahkan mencapai Rp468.750 per stel. Yang lebih mencengangkan, harga kaos justru lebih mahal, yakni sekitar Rp465.625 per stel,” ujar Uchok dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Ia menilai, harga tersebut tidak masuk akal dan berpotensi mengandung dugaan mark-up anggaran. Karena itu, CBA mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Tak hanya itu, Uchok juga mengkritik pola belanja di BGN yang sebelumnya telah disorot terkait pengadaan motor listrik serta perangkat tablet atau laptop. Ia menyebut praktik tersebut sebagai pemborosan anggaran negara yang berulang.

Dalam pernyataannya, Uchok turut menyinggung Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang dianggap bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Ia menilai pengadaan seragam dalam jumlah besar tersebut terkesan tidak mempertimbangkan efisiensi penggunaan anggaran publik.

“Ini bukan uang pribadi, melainkan uang rakyat dari pajak. Seharusnya digunakan secara hati-hati dan tepat sasaran,” tegasnya.

CBA juga menyoroti belum adanya langkah konkret dari aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merespons dugaan tersebut.

“Aparat penegak hukum terkesan diam. Padahal, jika ada indikasi mark-up, ini harus segera ditindaklanjuti demi menjaga akuntabilitas keuangan negara,” pungkas Uchok.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BGN terkait tudingan tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kembali mendorong Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk segera membongkar dugaan praktik Korupsi pada Kerjasama antara Badan Usaha Milik Daerah PD Migas Kota Bekasi dengan Foster Oil and Energy Pte.Ltd pengelolaan sumur Gas Bumi Lapangan Jatinegara yang berada di Jatisampurna Kota Bekasi Jawa Barat.

“Sudah lebih hampir 7 bulan proses penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi belum ada kelanjutannya tuh, Janji Kajari tahun ini di ekspost,”ujar Uchok Sky Khadafi,Jumat 10/4/2026.

Ditegaskan Uchok, Jika Kejaksaan memiliki keraguan atau mendapatkan tekanan dari pihak lain yang ketakutan dalam perkara tersebut, Maka Kejaksaan Negeri Kota Bekasi sudah seharusnya meminta pada Kejaksaan Agung untuk berikan supervisi penanganan kasus yang berpotensi rugikan daerah Kota Bekasi hingga mencapai ratusan milyar untuk ditingkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan.

“Jika gak mampu atau ada pihak lain yang ketar ketir ditersangkakan,Kajari Kita Bekasi jangan diam ditempat,apalagi sampai masuk angin,”sindirnya.

“Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung) mustinya turun tangan berikan supervisi Kejari Kota Bekasi,”tambah Uchok.

Sebelumnya Kepala Kejari Kota Bekasi, Sulvia Triana Hapsari, mengatakan pihaknya menargetkan ekspose perkara dilakukan pada tahun depan.

“Tahun depan kami akan ekspost, dan kami akan lebih intens lagi dalam menanganinya,” ujar Sulvia, Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, perkembangan penyelidikan dalam waktu dekat juga akan segera dilaporkan kepada pimpinan.

Laporan tersebut mencakup rencana pemanggilan pihak Foster Oil and Energy Pte Ltd yang merupakan perusahaan asing.

“Karena PD Migas ini menyangkut perusahaan asing juga yah, maka kamipun akan menyampaikan ke pimpinan, karena agak sulit untuk pemanggilan dari pihak luar, bahkan dari Singapura dan sebagainya,” tambahnya.

Diketahui sebelumnya, sejumlah pejabat Pemkot Bekasi yang mengetahui atau diduga terlibat dalam perjanjian Joint Operating Agreement (JOA) Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Migas dan FOE sudah mulai diperiksa penyidik Kejari Bekasi sejak awal September 2025.

MoneyTalk, Jakarta – Polemik anggaran pengadaan perangkat teknologi di Badan Gizi Nasional (BGN) memanas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut pernah menolak pengajuan anggaran pembelian komputer oleh BGN pada tahun 2025. Namun, temuan terbaru justru menunjukkan adanya pembelian besar-besaran laptop dan tablet dengan nilai fantastis.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai penolakan tersebut tidak dijalankan secara konsisten. Ia menduga ada upaya “mengakali” nomenklatur anggaran dengan mengubah istilah komputer menjadi perangkat lain seperti tablet atau laptop.

“Kalau memang sudah ditolak, kenapa tetap ada pengadaan? Ini patut diduga ada permainan nomenklatur,” ujar Uchok dalam keterangannya, Jumat (10/4/2026).

Sorotan tajam juga diarahkan kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang disebut tetap melakukan belanja perangkat dalam jumlah besar, seolah tak terpengaruh oleh kebijakan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan catatan CBA, sepanjang 2025 BGN menggelontorkan anggaran jumbo untuk pengadaan perangkat:

1. Laptop untuk 32.000 orang senilai Rp544 miliar (sekitar Rp17 juta/unit)

2. Tablet untuk 30.000 orang senilai Rp510,1 miliar (sekitar Rp17 juta/unit)

3. Tambahan 5.000 unit laptop dengan nilai Rp120 miliar (Rp24 juta/unit)

4. Pengadaan 400 unit laptop oleh kantor pusat senilai Rp10,8 miliar (Rp27 juta/unit)

Tak berhenti di situ, pada 2026 BGN kembali menganggarkan pembelian laptop 14 inci senilai Rp14,8 miliar, meski jumlah unit tidak diungkapkan.

Uchok menilai angka-angka tersebut janggal dan berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp1,1 triliun.

CBA menegaskan, jika benar pengadaan tersebut tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditetapkan Menteri Keuangan, maka BGN berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

“Ini bukan sekadar soal belanja, tapi menyangkut penyalahgunaan wewenang dan prosedur anggaran. Kalau terbukti, konsekuensinya serius,” tegas Uchok.

Kasus ini memunculkan desakan agar pemerintah membuka secara transparan detail pengadaan di BGN, termasuk spesifikasi barang, mekanisme pengadaan, hingga alasan perubahan nomenklatur anggaran.

Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari Kementerian Keuangan maupun BGN untuk menjawab dugaan yang berpotensi menjadi skandal anggaran besar tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Uchok Sky Khadafi meminta Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan terhadap pengadaan jasa pengiriman kendaraan motor yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) pada tahun 2025.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul temuan Center for Budget Analysis (CBA) terkait anggaran besar pengadaan motor oleh BGN. Dalam data yang dihimpun, BGN diketahui memborong sebanyak 65.067 unit motor dengan nilai total mencapai Rp3,2 triliun.

Menurut Uchok, selain nilai pengadaan yang fantastis, terdapat kejanggalan pada anggaran jasa pengiriman motor ke seluruh Indonesia. Ia menilai, pengeluaran tersebut tidak lazim dalam praktik pengadaan kendaraan.

“BGN bukan hanya menghambur-hamburkan duit untuk memborong motor listrik, tapi juga membuang-buang duit untuk jasa pengiriman ke seluruh Indonesia,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan, dalam praktik umum, biaya pengiriman kendaraan biasanya menjadi tanggung jawab perusahaan atau dealer, bukan instansi pemerintah sebagai pembeli.

“Anggaran jasa pengiriman ini aneh dan janggal. Biasanya bukan ditanggung oleh BGN, melainkan oleh pihak penyedia atau dealer motor,” tegasnya.

Lebih lanjut, Uchok menyebut adanya indikasi dugaan penyimpangan anggaran dalam pos jasa pengiriman tersebut. Berdasarkan data CBA, nilai anggaran jasa pengiriman motor BGN pada tahun 2025 mencapai Rp528,9 miliar.

“Anggaran sebesar ini bukan kecil. Ini patut diduga menjadi lahan korupsi yang empuk dan harus segera disidik,” katanya.

Atas dasar itu, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk segera memanggil Kepala BGN, Dadan Hindayana, guna dimintai keterangan terkait dugaan penyimpangan tersebut.

“CBA mendorong Kejaksaan Agung untuk memanggil Kepala BGN dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan jasa pengiriman motor ini,” tutup Uchok.

MoneyTalk, Jakarta – Pengadaan puluhan ribu unit motor oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan tajam. Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai proyek bernilai fantastis tersebut sarat kejanggalan dan perlu segera diperiksa aparat penegak hukum.

Menurut Uchok, total anggaran pengadaan motor BGN mencapai Rp3,2 triliun untuk 65.067 unit pada tahun 2025. Ia menilai angka tersebut tidak wajar jika dibandingkan dengan harga pasar.

“Kalau dihitung, satu unit motor bisa mencapai sekitar Rp50 juta. Ini jelas mahal sekali. Dengan jumlah pembelian sebesar itu, seharusnya harga bisa jauh lebih murah,” tegas Uchok dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).

Lebih lanjut, Uchok mengungkapkan bahwa proses pengadaan dilakukan melalui sistem e-purchasing, yang menurutnya justru membuat proses tersebut berjalan “senyap” tanpa pengawasan publik yang memadai.

“Pengadaan ini nyaris tidak terdeteksi publik saat berlangsung di 2025. Baru setelah viral, masyarakat tahu bahwa BGN melakukan pembelian besar-besaran,” ujarnya.

Ia menilai mekanisme e-purchasing yang digunakan justru berpotensi dimanfaatkan untuk menghindari transparansi, terutama jika tidak disertai kontrol publik yang kuat.

Karena itu, CBA mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan terhadap proyek tersebut.

“Ini harus disidik. Nilainya besar, harganya mencurigakan, dan prosesnya tidak transparan,” kata Uchok.

Uchok juga menyentil narasi efisiensi anggaran yang kerap digaungkan pemerintah. Ia menilai pengadaan dengan nilai besar namun minim transparansi justru bertolak belakang dengan semangat penghematan anggaran.

“Ini namanya efisiensi anggaran ndasmu,” sindirnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak BGN terkait kritik dan dugaan kejanggalan dalam pengadaan motor tersebut.

MoneyTalk, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak membuka secara terang benderang dugaan praktik mafia cukai rokok ilegal yang diduga menyeret jaringan pengusaha dan oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. Desakan itu menguat setelah KPK memeriksa seorang pengusaha rokok asal Jawa Tengah berinisial LEH pada Selasa, 31 Maret 2026, untuk mendalami mekanisme pengurusan cukai di Ditjen Bea dan Cukai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik mengonfirmasi kepada LEH proses yang dijalani sebagai pengusaha rokok dalam mengurus cukai. Pemeriksaan itu bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya menelusuri apakah terdapat penyimpangan, suap, atau gratifikasi dalam pengurusan cukai yang selama ini diduga menjadi pintu masuk praktik korupsi di sektor kepabeanan dan cukai.

KPK sejatinya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pengusaha rokok lainnya, yakni Rokhmawan dan Benny Tan. Namun keduanya tidak hadir memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Ketidakhadiran dua saksi tersebut justru mempertebal dugaan bahwa perkara ini bukan kasus biasa, melainkan menyentuh simpul kepentingan yang lebih besar dan lebih terorganisasi.

Informasi yang beredar menyebutkan, KPK juga telah meminta klarifikasi terhadap 17 perusahaan rokok di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah ini mengindikasikan bahwa penyidikan tidak berhenti pada satu atau dua nama, melainkan mulai bergerak menelisik pola, jaringan, dan kemungkinan keterlibatan banyak pihak dalam praktik cukai rokok ilegal yang merugikan negara.

Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menegaskan bahwa perdagangan rokok ilegal merupakan kejahatan serius yang bukan hanya menggerus penerimaan negara dari sektor cukai dan pajak, tetapi juga merusak tata kelola industri tembakau secara menyeluruh. Menurut dia, peredaran rokok ilegal tidak mungkin tumbuh subur tanpa celah pengawasan yang lemah, pembiaran, atau bahkan dugaan keterlibatan aparat yang seharusnya menindak.

Uchok menilai, maraknya rokok ilegal menunjukkan adanya problem sistemik dalam pengawasan cukai. Karena itu, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan atau pengusaha tertentu semata. KPK harus menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk siapa yang mengatur, melindungi, menerima keuntungan, dan membiarkan praktik itu berlangsung bertahun-tahun.

“Perdagangan rokok ilegal merupakan kejahatan serius yang merugikan penerimaan negara dari sektor cukai dan pajak. Selain itu, praktik ini juga merusak tata kelola industri tembakau yang seharusnya berjalan secara sehat dan adil. Karena itu, kami mendukung penuh KPK untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya,” ujar Uchok, Kamis, 2 April 2026.

Ia juga mendesak KPK agar tidak menutup-nutupi proses penyelidikan dan penyidikan. Transparansi, kata dia, menjadi kunci agar publik dapat mengawasi sejauh mana komitmen lembaga antirasuah itu dalam membongkar mafia cukai rokok ilegal yang selama ini diduga bekerja di balik layar.

“Kami meminta KPK membuka proses penanganan kasus ini secara transparan kepada publik. Transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap LEH dilakukan untuk melihat bagaimana prosedur resmi pengurusan cukai seharusnya dijalankan dan bagaimana praktik yang terjadi di lapangan. Dari situ, penyidik berupaya mengumpulkan keterangan yang dapat melengkapi pembuktian perkara korupsi yang sedang berjalan.

Kasus ini sendiri berangkat dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 4 Februari 2026 di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. OTT tersebut membuka babak baru pengusutan dugaan korupsi di institusi yang memegang otoritas strategis atas arus barang dan penerimaan negara. Kini publik menunggu, apakah KPK benar-benar berani membongkar seluruh mata rantai mafia cukai rokok ilegal, atau perkara ini hanya akan berhenti pada permukaan tanpa pernah menyentuh aktor-aktor utama di belakangnya.

MoneyTalk, Jakarta – Komis Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong meminta keterangan kepada Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad. Hal ini terkait penggunaan anggaran yang dipergunakan untuk sewa kendaraan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis), Uchok Sky Khadafi. Menurut Uchok, Bupati Joncik menggunakan APBD untuk membeli Mobil Dinas seharga Rp.3.5 miliar pada 2025.

“Dia adalah salah satu orang yang sangat bahagia saat ini. Kebahagiannya bisa terlihat dari gayanya bisa bermewah mewah dengan anggaran daerah alias dari pajak rakyat. Mobil dinasnya saja Rp 3,5 Miliar,” ujar Uchok kepada wartawan, Rabu (1/4/2026).

Selain beli mobil Dinas, Uchok mengatakan APBD juga dipergunakan untuk sewa kendaraan Bermotor Penumpang, Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Khusus, dan Sewa Kendaraan Dinas senilai Rp 4,6 miliar pada 2025. Jika ditotal APBD Kabupaten Empat Lawang sudah dipergunakan sebanyak Rp 7,6 miliar lebih.

“Dan yang Paling “parah” adalah Sekda (Sekretaris Daerah) Empat Lawang harus membayar utang tahun 2024 sebesar Rp.1 miliar lebih gara gara Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan, dan beli Kendaraan Bermotor Penumpang,” katanya.

Karena itu, Eks Koordinator Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ini mendorong KPK meminta keterangan kepada Bupati Joncik terkait penggunaan APBD yang dipergunakan untuk membeli mobil dan sewa kenadaraan dinas tersebut.

“Ini sangat penting untuk transparansi penggunaan ABPD. Masa beli mobil dan sewa kendaraan dinas semahal itu,” pinta Ucok.

Menurut Uchok, Bupati Joncik tidak pantas menghambur-hamburkan duit rakyat. APBD seharusnya tidak dipergunakan untuk gaya hidup yang mewah karena banyak rakyat di sana mengalami kemiskinan. Ucok mengutip data dari BPS Empat Lawang soal presentase kemiskinan. Pada data itu, jumlah penduduk miskin mancapai 10,51 persen pada 2024.

‎”Dan KPK, jangan lupa panggil Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad untuk diminta keterangan agar kasus pengadaan kendaraan bisa terbuka dan transparan bagi rakyat yang sudah menyumbang pajaknya,” pungkas Uchok

MoneyTalk, Jakarta – Penggunaan anggaran untuk pengadaan CCTV di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta menjadi sorotan tajam. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai belanja tersebut perlu diaudit dan diselidiki aparat penegak hukum.

Menurut Uchok, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, M. Fajar Sauri, bahkan dijuluki sebagai “Bapak CCTV” karena dinilai rutin mengalokasikan anggaran besar untuk pembelian perangkat tersebut setiap tahun.

“Seolah-olah setiap tahun selalu memborong CCTV. Bahkan mungkin satu hari sebelum kiamat pun tetap membeli CCTV,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (1/4/2026).

Ia memaparkan, pada tahun 2026 anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan CCTV mencapai sekitar Rp2,4 miliar. Sementara pada 2025, anggaran yang terserap sebesar Rp2,2 miliar, dan pada 2024 mencapai Rp846 juta lebih.

Jika ditotal selama tiga tahun terakhir, kata Uchok, anggaran yang digunakan untuk pengadaan CCTV oleh dinas tersebut mencapai sekitar Rp5,5 miliar.

“Anggaran sebesar itu perlu diaudit secara menyeluruh dan diselidiki,” tegasnya.

CBA pun meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, untuk segera mengambil langkah. Uchok mendesak agar M. Fajar Sauri dipanggil guna memberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran tersebut.

Selain itu, Uchok juga membuka kemungkinan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, jika dianggap diperlukan dalam proses penyelidikan.

“Kalau perlu, Gubernur juga bisa dimintai keterangan,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta terkait tudingan tersebut.