MoneyTalk, Jakarta – Sorotan tajam mengarah pada lonjakan anggaran perjalanan dinas luar negeri DPRD DKI Jakarta tahun 2026 yang mencapai Rp31 miliar. Angka tersebut melonjak drastis dibandingkan tahun 2025 yang hanya sebesar Rp1,6 miliar dalam pos anggaran bertajuk Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai lonjakan ini tidak hanya mencolok, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar terkait urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
Menurut Uchok, kecilnya anggaran pada 2025 diduga membuat banyak anggota DPRD tidak mendapatkan kesempatan perjalanan dinas ke luar negeri. Hal itu, kata dia, berbanding terbalik dengan tahun 2026 yang justru mengalami peningkatan hampir 20 kali lipat.
“Ini luar biasa. Kenaikannya bahkan mungkin lebih cepat dari kenaikan gaji buruh atau karyawan biasa,” ujar Uchok dalam keterangannya, Selasa (14/4/2026).
Ia mempertanyakan substansi kegiatan yang disebut sebagai koordinasi dan konsultasi tersebut. Menurutnya, menjadi janggal ketika persoalan khas Jakarta seperti kemacetan dan banjir justru dikonsultasikan ke luar negeri.
“Kalau mau bahas macet, apakah harus ke Eropa? Kalau soal banjir, apakah solusinya didapat dari Jepang? Atau jangan-jangan yang dipelajari justru teknik memandang gedung pencakar langit dan fotografi arsitektur asing?” sindirnya.
Uchok juga menilai, publik berhak merasa bingung dan geram melihat penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat. Ia menyebut kegiatan tersebut lebih menyerupai paket wisata premium ketimbang tugas kedinasan yang memiliki dampak langsung bagi warga.
“Ini pemborosan yang sulit dimaafkan. Uang rakyat dikumpulkan dengan susah payah, tapi habis untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar penggunaan anggaran tersebut benar-benar diawasi secara ketat. Dalam pernyataan penutupnya, Uchok bahkan melontarkan sindiran keras agar dana tersebut tidak disalahgunakan untuk hal-hal di luar kepentingan publik.
“Semoga saja anggaran Rp31 miliar ini tidak dipakai ke Bangkok untuk hal-hal yang tidak pantas,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak DPRD DKI Jakarta terkait alasan kenaikan signifikan anggaran perjalanan dinas luar negeri tersebut. Publik kini menunggu transparansi serta penjelasan rinci mengenai tujuan, manfaat, dan output konkret dari program yang menelan anggaran fantastis itu.
