15 November 2026

Uchok Sky Khadafi

Anggaran Perawatan Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Meledak hingga Rp722 Juta, CBA Minta Kejagung Turun Tangan 1768738609195

Anggaran Perawatan Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Meledak hingga Rp722 Juta, CBA Minta Kejagung Turun Tangan

Hedi Batubara 25 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Setelah publik dikejutkan oleh proyek “rehabilitasi megah” 19 gedung DPRD DKI Jakarta senilai Rp50,3 miliar yang dinilai janggal, kini babak baru kembali mencuat. Sorotan kali ini tertuju pada rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, yang anggaran pemeliharaannya dinilai tak masuk akal dan terus membebani uang pajak rakyat.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa pemeliharaan rutin rumah dinas tersebut telah berubah menjadi semacam “ritual tahunan” yang wajib dihormati dengan menguras anggaran negara.

“Pada tahun 2025 saja, anggaran pemeliharaan rumah dinas Ketua DPRD DKI mencapai Rp135,8 juta. Itu sudah besar untuk ukuran pemeliharaan rutin,” kata Uchok dalam keterangannya, Minggu (25/1/2026).

Namun yang lebih mengagetkan, lanjut Uchok, anggaran tahun 2026 justru melonjak drastis hingga Rp722,2 juta, atau naik sekitar Rp586,4 juta hanya dalam satu tahun.

“Kenaikan ini fantastis. Seolah-olah rumah dinas itu tiba-tiba terkena penyakit misterius dan harus dirawat layaknya pasien VIP di rumah sakit kelas atas,” sindirnya.

Menurut Uchok, anggaran pemeliharaan rutin semestinya bersifat stabil, bukan naik seenaknya dari tahun ke tahun. Lonjakan tajam tersebut, kata dia, sudah keluar dari definisi “rutin”.

“Kalau setiap tahun anggarannya melambung seperti roket, itu bukan lagi pemeliharaan rutin. Ini patut dipertanyakan, bahkan patut dicurigai,” tegasnya.

Uchok juga menyayangkan sikap para legislator DKI Jakarta yang dinilainya abai terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.

“Di saat banyak jalan rusak, sekolah kekurangan fasilitas, dan pelayanan publik masih bermasalah, uang rakyat justru terus dikuras hanya untuk memelihara satu rumah dinas,” ujarnya.

Ia bahkan menyindir fenomena ini sebagai logika terbalik dalam pengelolaan negara.

“Seolah ada aturan tak tertulis: semakin tinggi jabatan, semakin rapuh rumahnya. Padahal seharusnya yang kuat itu pemimpinnya, bukan rumah dinas yang tiap tahun minta biaya fantastis dari APBD,” lanjut Uchok.

Atas kejanggalan tersebut, CBA secara tegas meminta Kejaksaan Agung untuk turun tangan dan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap anggaran pemeliharaan rumah dinas Ketua DPRD DKI Jakarta.

“Rakyat Jakarta bukan hanya dipaksa membayar pajak yang tidak sedikit, tetapi juga harus menyaksikan uang hasil jerih payahnya dihabiskan untuk hal-hal yang manfaatnya sama sekali tidak dirasakan masyarakat luas,” tutup Uchok Sky Khadafi.

Diteror, Uchok Sky Khadafi Terima Kiriman Paket Bangkai Ayam IMG-20260122-WA0128

Diteror, Uchok Sky Khadafi Terima Kiriman Paket Bangkai Ayam

Hedi Batubara 22 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta -Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, diteror orang tak dikenal. Ia menerima kiriman paket berisi bangkai ayam yang diletakkan tepat di depan kediamannya di Babelan, Kabupaten Bekasi, Kamis (22/1/2026).

Tak hanya berisi bangkai ayam, paket tersebut juga disertai secarik kertas bernada ancaman. Dalam tulisan itu tertulis, “Uchok hati-hati dalam menulis dan berkomentar di media jika ingin keluarga selamat.”

Uchok mengungkapkan, paket teror itu diterimanya sesaat setelah waktu Magrib. Ia menduga teror tersebut berkaitan erat dengan aktivitasnya selama ini yang kerap mengkritisi dugaan korupsi anggaran di berbagai lembaga pemerintahan, BUMN, hingga BUMD.

“Paket ini saya terima habis Magrib. Isinya bangkai ayam dan ada pesan ancaman yang jelas-jelas ditujukan kepada saya dan keluarga,” ujar Uchok kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Menurut Uchok, teror semacam ini merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan berekspresi dan upaya membungkam suara kritis masyarakat sipil yang selama ini konsisten mengawasi penggunaan uang negara.

“Saya melihat ini sebagai upaya menakut-nakuti agar saya berhenti mengungkap dugaan korupsi. Tapi saya tegaskan, teror tidak akan menghentikan perjuangan saya dalam mengawal anggaran publik,” tegasnya.

Anggaran OMC DKI Jakarta Naik Tajam, CBA Minta Kejagung Selidiki BNBD dan BMKG IMG-20251228-WA0082

Anggaran OMC DKI Jakarta Naik Tajam, CBA Minta Kejagung Selidiki BNBD dan BMKG

Hedi Batubara 22 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyoroti lonjakan signifikan anggaran Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di DKI Jakarta dari tahun 2025 ke 2026. Menurutnya, kenaikan anggaran tersebut patut dicurigai dan perlu segera diselidiki aparat penegak hukum.

Uchok mengungkapkan, pada tahun 2025 anggaran OMC yang dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNBD) hanya sebesar Rp13,9 miliar. Namun pada tahun 2026, anggaran tersebut melonjak drastis menjadi Rp31 miliar, atau naik sekitar Rp18 miliar.

“Kenaikan anggaran OMC ini sangat tinggi dan tidak masuk akal. Dari Rp13,9 miliar di tahun 2025 melonjak menjadi Rp31 miliar di tahun 2026. Ini harus dipertanyakan,” ujar Uchok Sky kepada wartawan, Kamis (22/1/2026).

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov DKI telah melakukan Operasi Modifikasi Cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi banjir di Jakarta. Kebijakan tersebut diambil menyusul prediksi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi yang diperkirakan berlangsung cukup panjang di wilayah ibu kota.

“Tadi pagi kami menerbangkan untuk OMC, untuk modifikasi kembali. Jadi untuk Jakarta, bekerja sama dengan pemerintah pusat, BMKG,” kata Pramono di Jakarta.

Namun demikian, Uchok Sky menilai kenaikan anggaran tersebut justru lebih menguntungkan pihak tertentu. Ia secara terbuka mengkritik peran BMKG dalam pelaksanaan OMC yang dinilai hanya menjadi “langganan” penerima anggaran setiap tahun.

“Naiknya anggaran OMC ini hanya bikin kenyang orang-orang BMKG. Tiap tahun rakyat Jakarta tetap dapat air hujan, tapi orang-orang BMKG dapat duit dari pajak rakyat Jakarta,” tegas Uchok.

Ia juga menyoroti mekanisme pengelolaan anggaran OMC tahun 2025 yang dilakukan secara swakelola oleh BMKG. Menurut Uchok, BNBD DKI Jakarta telah menyerahkan atau melakukan swakelola kegiatan OMC kepada BMKG dengan nilai Rp13,9 miliar.

“BNBD memberikan atau melakukan swakelola kepada BMKG. Ini yang harus dibuka secara terang-benderang,” ujarnya.

Atas dasar itu, CBA mendesak Kejaksaan Agung untuk segera membuka penyelidikan terhadap penggunaan anggaran Operasi Modifikasi Cuaca tahun 2025 dan 2026 di lingkungan BNBD DKI Jakarta.

“CBA meminta Kejaksaan Agung segera menyelidiki anggaran OMC tahun 2025 dan 2026. Terutama yang diswakelolakan kepada BMKG,” kata Uchok.

Lebih lanjut, Uchok menegaskan bahwa skema swakelola patut dipertanyakan. Ia merujuk pada ketentuan bahwa pekerjaan barang dan jasa dapat dilakukan oleh lembaga negara melalui swakelola hanya apabila tidak diminati oleh penyedia atau perusahaan di bidang tersebut.

“Anggaran OMC tahun 2025 yang diswakelola oleh BMKG patut dibuka untuk diselidiki. Kriteria swakelola itu jelas, hanya boleh dilakukan jika tidak diminati oleh penyedia atau perusahaan. Ini harus dibuktikan,” pungkas Uchok Sky.

CBA Prediksi Prabowo Lanjutkan Efisiensi Anggaran 2026, Subsidi Energi Terancam Dipangkas Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis),Uchok Sky Khadafi

CBA Prediksi Prabowo Lanjutkan Efisiensi Anggaran 2026, Subsidi Energi Terancam Dipangkas

Hedi Batubara 20 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan kembali melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran negara pada tahun 2026. Setelah pada tahun 2025 pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp750 triliun yang menyasar belanja kementerian/lembaga serta transfer ke daerah, kebijakan pengetatan fiskal itu dinilai belum akan berhenti.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai langkah efisiensi anggaran akan kembali diambil Prabowo pada tahun 2026. Hal itu, kata dia, telah tersirat jelas dalam pidato pendahuluan Presiden saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

“Presiden Prabowo sudah menyampaikan sinyal kuat bahwa efisiensi anggaran akan kembali dilakukan pada 2026,” ujar Uchok Sky, Selasa (30/1/2026).

Namun berbeda dengan tahun sebelumnya, CBA memprediksi arah pemangkasan anggaran kali ini tidak lagi berfokus pada belanja kementerian dan lembaga negara. Sebaliknya, efisiensi justru berpotensi menyasar anggaran yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat.

Salah satu pos yang dinilai rawan dipotong adalah anggaran subsidi, yang pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp318,8 triliun. Dari jumlah tersebut, subsidi energi menjadi target paling besar dengan nilai mencapai Rp210,1 triliun.

Menurut Uchok Sky, alasan utama pemangkasan subsidi energi adalah lonjakan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. “Terjadi kenaikan anggaran subsidi energi dari 2025 ke 2026 sebesar Rp26,2 triliun. Ini yang kemungkinan besar akan dijadikan dasar untuk melakukan pemotongan,” jelasnya.

Pemangkasan subsidi energi tersebut, lanjut Uchok Sky, hampir pasti akan berdampak langsung pada harga bahan bakar minyak bersubsidi, khususnya Pertalite. Saat ini harga Pertalite berada di kisaran Rp10.000 per liter dan berpotensi mengalami kenaikan.

“Kalau subsidi energi dipotong, maka harga Pertalite satu liter Rp10.000 bisa dinaikkan sesuai dengan selera pemerintah,” tegasnya.

CBA juga memperkirakan waktu kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan sangat bergantung pada situasi sosial dan keberanian politik pemerintah. “Kenaikan harga Pertalite kemungkinan terjadi sebelum Lebaran atau setelah Lebaran tahun ini. Semuanya tergantung kondisi masyarakat dan keberanian pemerintah sendiri,” kata Uchok Sky.

Lebih jauh, Uchok Sky menilai pemotongan subsidi ini tidak berdiri sendiri. Anggaran yang dihemat diduga akan dialihkan untuk memperkuat dua pos besar dalam APBN 2026, yakni program Makan Gizi Gratis (MBG) dan pembayaran utang negara yang jatuh tempo.

Untuk program Makan Gizi Gratis, pemerintah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp268 triliun guna memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat. Sementara itu, kebutuhan pembayaran utang jatuh tempo pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp718,8 triliun.

“Pengalihan anggaran subsidi ini sangat mungkin dilakukan untuk menopang program Makan Gizi Gratis dan membayar utang negara yang jatuh tempo,” pungkas Uchok Sky.

Aktivis Muhammadiyah Jakarta: 19 Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD DKI Senilai Rp50,3 Miliar Mubazir dan Diduga Ada Permainan  1768738609195

Aktivis Muhammadiyah Jakarta: 19 Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD DKI Senilai Rp50,3 Miliar Mubazir dan Diduga Ada Permainan 

Hedi Batubara 19 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Rencana dan pelaksanaan 19 paket proyek rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta dengan total anggaran mencapai Rp50,3 miliar menuai sorotan tajam dari kalangan masyarakat sipil. Salah satu kritik keras datang dari Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, yang menilai proyek tersebut tidak memiliki urgensi dan berpotensi menjadi pemborosan anggaran daerah.

Menurut Farid, kondisi fisik Gedung DPRD DKI Jakarta hingga saat ini masih tergolong layak, kokoh, dan fungsional, sehingga alasan rehabilitasi dalam jumlah besar dinilai tidak rasional di tengah masih banyaknya persoalan mendasar yang dihadapi warga Jakarta.

“Gedung DPRD DKI itu masih sangat bagus. Tidak ada kondisi darurat yang mengharuskan dilakukan rehabilitasi besar-besaran hingga menelan anggaran Rp50,3 miliar. Ini jelas mubazir,” kata Farid kepada wartawan, Senin (19/1/2026).

Farid menegaskan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya mengedepankan skala prioritas kebutuhan publik, bukan kenyamanan elite politik. Ia menyayangkan ketika dana puluhan miliar justru diarahkan pada proyek fisik gedung wakil rakyat, sementara masalah kemiskinan, pengangguran, stunting, hingga permukiman kumuh masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemprov DKI Jakarta.

“Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk warga miskin Jakarta, bantuan UMKM, perbaikan rumah tidak layak huni, atau layanan kesehatan masyarakat. Ini soal keberpihakan,” tegasnya.

Ia juga menilai proyek rehabilitasi ini mencerminkan krisis sensitivitas sosial para pengambil kebijakan, terutama di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat pasca pandemi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Lebih jauh, Farid mengungkapkan adanya kecurigaan publik terkait proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek rehabilitasi tersebut. Dengan jumlah paket proyek yang mencapai 19 item, Farid menduga adanya pengaturan proyek atau praktik pembagian anggaran yang tidak transparan.

“Kalau satu gedung bisa sampai 19 proyek rehabilitasi, ini patut dipertanyakan. Apakah benar kebutuhan teknisnya seperti itu, atau justru ada indikasi proyek dipaket-paketkan?” ujarnya.

Menurutnya, pola semacam ini kerap terjadi dalam proyek-proyek pemerintah, di mana satu pekerjaan besar dipecah menjadi beberapa paket dengan nilai di bawah ambang batas tertentu, sehingga memudahkan pengaturan tender.

Atas dasar itu, Farid secara tegas meminta aparat penegak hukum (APH), baik KPK, Kejaksaan, maupun Kepolisian, untuk turun tangan melakukan penelusuran dan audit menyeluruh terhadap proyek rehabilitasi Gedung DPRD DKI tersebut.

“Kami mendorong KPK dan APH untuk mengaudit perencanaan, pelaksanaan, hingga penunjukan rekanan. Jangan sampai APBD DKI dijadikan bancakan,” katanya.

Ia menekankan bahwa DPRD sebagai lembaga pengawas justru harus menjadi contoh dalam penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, bukan sebaliknya menjadi objek dugaan pemborosan.

Farid juga meminta agar Pemprov DKI Jakarta dan Sekretariat DPRD DKI membuka secara terbuka kepada publik.

Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan hak warga Jakarta sekaligus bentuk pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan anggaran.

“Kalau semua transparan, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Tapi justru karena minim penjelasan, kecurigaan publik semakin besar,” ujarnya.

Farid menilai polemik ini tidak sekadar soal angka anggaran, tetapi mencerminkan jarak psikologis antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Ketika gedung wakil rakyat dipercantik, sementara warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar, maka kepercayaan publik terhadap institusi politik kian tergerus.

“DPRD seharusnya menjadi simbol perjuangan rakyat, bukan simbol kemewahan yang dibiayai dari penderitaan rakyat,” tegas Farid.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekretariat DPRD DKI Jakarta maupun Pemprov DKI terkait kritik dan dugaan yang disampaikan oleh Aktivis Muhammadiyah Jakarta tersebut

Sebelumnya Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan terhadap 19 proyek rehabilitasi Gedung Kantor DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2025 dengan total nilai mencapai Rp50,3 miliar. Proyek-proyek tersebut dinilai berpotensi bermasalah dan rawan penyimpangan anggaran.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan adanya informasi yang beredar mengenai dugaan pemotongan fee hingga 30 persen kepada vendor yang ingin mengerjakan setiap item proyek rehabilitasi tersebut.

“Kalau benar dipotong sampai 30 persen, itu mahal juga fee-nya,” ujar Uchok Sky saat dimintai tanggapan, Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, sejak awal CBA telah meminta KPK untuk turun tangan membuka penyelidikan atas proyek-proyek rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta tersebut. Ia menilai besarnya anggaran dan pola pelaksanaan proyek perlu diawasi secara ketat.

“Makanya dari awal CBA sudah meminta kepada KPK untuk membuka penyelidikan atas proyek-proyek rehabilitasi Gedung Kantor DPRD DKI Jakarta,” tegasnya.

Uchok Sky juga menambahkan, apabila KPK terkendala waktu dan keterbatasan personel, maka Kejaksaan Agung dapat memulai penyelidikan dengan menelusuri berbagai dokumen proyek.

“Kejaksaan Agung juga bisa memulai penyelidikan dengan menggali informasi dari dokumen-dokumen. Bisa juga melakukan pemanggilan terhadap vendor perusahaan, bahkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin,” katanya.

Berdasarkan catatan CBA, berikut rincian 19 proyek rehabilitasi yang dinilai bermasalah:

1. Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD – Rp14,4 miliar

2. Rehabilitasi Area Taman Samping – Rp200 juta

3. Rehabilitasi Ruang Pengamanan Dalam – Rp200 juta

4. Rehab Ruang Pamdal Basement – Rp199.955.750

5. Rehab Komisi B – Rp5,3 miliar

6. Perbaikan Atap Lantai 11 – Rp1,3 miliar

7. Perbaikan Ruang Rapat Komisi A – Rp2 miliar

8. Perbaikan Ruang Rapat Komisi D – Rp2,3 miliar

9. Perbaikan Ruang Rapat Komisi E – Rp2,4 miliar

10. Perbaikan Ruang Staf Komisi-Komisi – Rp2,6 miliar

11. Ruang Rapat Setwan – Rp2,8 miliar

12. Build In Komisi A – Rp911 juta

13. Build In Komisi D – Rp1,3 miliar

14. Build In Komisi E – Rp1 miliar

15. Build In Ruang Staf Komisi – Rp407.847.300

16. Perbaikan Lounge Ruang Rapat Serbaguna – Rp4 miliar

17. Perbaikan Penghubung Gedung – Rp450 juta

18. Rehab Lantai 8 – Rp6,5 miliar

19. Rehabilitasi Ruang Humas – Rp1,4 miliar

CBA menilai pola pemecahan pekerjaan rehabilitasi ke dalam banyak paket proyek dengan metode E-Purchasing berpotensi menghindari pengawasan publik serta membuka ruang terjadinya penyimpangan anggaran.

“Ini harus dibuka secara terang-benderang. Jangan sampai gedung wakil rakyat justru menjadi ladang bancakan anggaran,” tutup Uchok Sky.

CBA Soroti Kenaikan Biaya Kesehatan dan Psikotes SIM, Dinilai Tak Transparan dan Berpotensi Pungli Uchok Sky Khadafi

CBA Soroti Kenaikan Biaya Kesehatan dan Psikotes SIM, Dinilai Tak Transparan dan Berpotensi Pungli

Hedi Batubara 19 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Fenomena kenaikan biaya kesehatan dan psikotes dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dikeluarkan Korlantas Polri menuai sorotan tajam. Pasalnya, biaya tersebut dinilai tidak transparan dan tidak diketahui secara jelas aliran dananya oleh masyarakat.

Saat ini, pemohon SIM praktis hanya bisa menerima kenaikan biaya tanpa penjelasan memadai. Per 1 Januari 2026, biaya pemeriksaan kesehatan yang sebelumnya Rp35.000 kini naik menjadi Rp50.000 per SIM. Sementara itu, biaya psikotes ditetapkan sebesar Rp100.000 per SIM dan seluruhnya dibebankan kepada pemohon.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar bagi Centre for Budget Analysis (CBA). Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai biaya yang dipungut dari masyarakat tersebut tidak memiliki kepastian hukum terkait ke mana dana itu mengalir.

“Biaya yang dibebankan kepada masyarakat, khususnya biaya kesehatan dan psikotes, seharusnya masuk ke kas negara atau melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti biaya resmi pembuatan SIM,” ujar Uchok, Senin (19/1/2026).

Menurut Uchok, tidak dapat dibenarkan jika masyarakat dibebani biaya tambahan, namun dana tersebut tidak jelas pengelolaannya. Ia menegaskan, setiap pungutan yang dilakukan oleh institusi negara wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan transparan.

“Tidak bisa begini, masyarakat terbebani tapi dananya tidak tahu larinya ke mana. Semua biaya yang dipungut harus masuk ke kas negara,” tegasnya.

Uchok juga mengkritik Korlantas Polri yang dinilai menyerahkan sepenuhnya pengelolaan layanan kesehatan dan psikotes kepada pihak vendor swasta tanpa keterbukaan informasi kepada publik.

“Polri, dalam hal ini Korlantas, harus terbuka kepada publik terkait aliran dana tersebut. Siapa vendornya, bagaimana mekanismenya, dan berapa besar dana yang diterima. Jangan semuanya diserahkan ke swasta tanpa transparansi,” katanya.

Lebih jauh, CBA mempertanyakan besarnya potensi dana yang masuk ke vendor dari jutaan pemohon SIM setiap tahunnya. Situasi ini memunculkan dugaan adanya aliran dana yang tidak semestinya.

“Pertanyaan besarnya, apakah ada dugaan sebagian dana dari biaya kesehatan dan psikotes ini masuk ke kantong pejabat Polri? Karena hingga kini tidak ada keterbukaan kepada publik,” tambah Uchok.

Atas dasar itu, CBA mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas pungutan biaya kesehatan dan psikotes dalam pembuatan SIM. Menurut Uchok, pungutan tanpa kejelasan aliran dan dasar hukum yang kuat berpotensi masuk kategori pungutan liar.

“KPK dan Kejagung harus mengusut ini. Jika ada pungutan yang tidak masuk kas negara dan tidak jelas pertanggungjawabannya, itu bisa dikategorikan sebagai pungutan liar,” pungkasnya.

Diduga Dipotong Fee 30 Persen, CBA Desak KPK Usut 19 Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD DKI Senilai Rp50,3 Miliar 1768738609195

Diduga Dipotong Fee 30 Persen, CBA Desak KPK Usut 19 Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD DKI Senilai Rp50,3 Miliar

Hedi Batubara 18 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membuka penyelidikan terhadap 19 proyek rehabilitasi Gedung Kantor DPRD DKI Jakarta tahun anggaran 2025 dengan total nilai mencapai Rp50,3 miliar. Proyek-proyek tersebut dinilai berpotensi bermasalah dan rawan penyimpangan anggaran.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan adanya informasi yang beredar mengenai dugaan pemotongan fee hingga 30 persen kepada vendor yang ingin mengerjakan setiap item proyek rehabilitasi tersebut.

“Kalau benar dipotong sampai 30 persen, itu mahal juga fee-nya,” ujar Uchok Sky saat dimintai tanggapan oleh awak media, Minggu (18/1/2026).

Menurutnya, sejak awal CBA telah meminta KPK untuk turun tangan membuka penyelidikan atas proyek-proyek rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta tersebut. Ia menilai besarnya anggaran dan pola pelaksanaan proyek perlu diawasi secara ketat.

“Makanya dari awal CBA sudah meminta kepada KPK untuk membuka penyelidikan atas proyek-proyek rehabilitasi Gedung Kantor DPRD DKI Jakarta,” tegasnya.

Uchok Sky juga menambahkan, apabila KPK terkendala waktu dan keterbatasan personel, maka Kejaksaan Agung dapat memulai penyelidikan dengan menelusuri berbagai dokumen proyek.

“Kejaksaan Agung juga bisa memulai penyelidikan dengan menggali informasi dari dokumen-dokumen. Bisa juga melakukan pemanggilan terhadap vendor perusahaan, bahkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin,” katanya.

Berdasarkan catatan CBA, berikut rincian 19 proyek rehabilitasi yang dinilai bermasalah:

1. Rehabilitasi Gedung Kantor DPRD – Rp14,4 miliar

2. Rehabilitasi Area Taman Samping – Rp200 juta

3. Rehabilitasi Ruang Pengamanan Dalam – Rp200 juta

4. Rehab Ruang Pamdal Basement – Rp199.955.750

5. Rehab Komisi B – Rp5,3 miliar

6. Perbaikan Atap Lantai 11 – Rp1,3 miliar

7. Perbaikan Ruang Rapat Komisi A – Rp2 miliar

8. Perbaikan Ruang Rapat Komisi D – Rp2,3 miliar

9. Perbaikan Ruang Rapat Komisi E – Rp2,4 miliar

10. Perbaikan Ruang Staf Komisi-Komisi – Rp2,6 miliar

11. Ruang Rapat Setwan – Rp2,8 miliar

12. Build In Komisi A – Rp911 juta

13. Build In Komisi D – Rp1,3 miliar

14. Build In Komisi E – Rp1 miliar

15. Build In Ruang Staf Komisi – Rp407.847.300

16. Perbaikan Lounge Ruang Rapat Serbaguna – Rp4 miliar

17. Perbaikan Penghubung Gedung – Rp450 juta

18. Rehab Lantai 8 – Rp6,5 miliar

19. Rehabilitasi Ruang Humas – Rp1,4 miliar

CBA menilai pola pemecahan pekerjaan rehabilitasi ke dalam banyak paket proyek dengan metode E-Purchasing berpotensi menghindari pengawasan publik serta membuka ruang terjadinya penyimpangan anggaran.

“Ini harus dibuka secara terang-benderang. Jangan sampai gedung wakil rakyat justru menjadi ladang bancakan anggaran,” tutup Uchok Sky.

Skandal Geomembrane PHR Riau Disorot, CBA Nilai Tata Kelola Anak Usaha Pertamina Bermasalah Uchok Sky Khadafi

Skandal Geomembrane PHR Riau Disorot, CBA Nilai Tata Kelola Anak Usaha Pertamina Bermasalah

Hedi Batubara 15 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Selain kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina kembali diterpa isu serius menyangkut tata kelola anak usahanya. Pada November 2024 lalu, Senayan sempat diramaikan dengan dugaan skandal pengadaan geomembrane di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), perusahaan yang mengelola Blok Rokan di Riau.

Dugaan rasuah dalam proyek tersebut pertama kali disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan. Saat itu, Hinca secara terbuka meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk turun tangan mengusut kasus pengadaan geomembrane di PHR, lantaran laporan yang masuk ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau dinilai tidak menunjukkan perkembangan berarti.

“Kalau laporan di daerah mandek, Kejaksaan Agung harus mengambil alih. Ini menyangkut BUMN strategis dan uang negara,” kata Hinca Pandjaitan dalam rapat di kompleks parlemen, November 2024 lalu.

PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan perusahaan yang mengelola Blok Rokan, salah satu blok migas terbesar dan paling produktif di Indonesia. PHR berada di bawah naungan Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE), yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan hulu minyak dan gas bumi Pertamina.

Sebagai perusahaan publik yang mengelola sektor strategis migas nasional, setiap dugaan penyimpangan di tubuh PHR dinilai memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap kepercayaan publik pada reformasi tata kelola BUMN energi.

Menanggapi isu dugaan rasuah tersebut, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai kasus PHR seolah menggambarkan adanya persoalan serius dalam tata kelola anak perusahaan PT Pertamina.

“Dugaan korupsi di PT Pertamina Hulu Rokan ini seperti memperlihatkan ada yang salah dalam tata kelola anak perusahaan PT Pertamina,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Kamis (15/1/2026).

Menurutnya, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sejatinya merupakan perusahaan yang mengelola sektor hulu minyak dan gas, sementara entitas anak usahanya bergerak di bidang usaha hulu migas dan gas metana batubara. Dengan posisi strategis tersebut, standar pengawasan dan akuntabilitas seharusnya dijalankan secara ketat.

Tak hanya soal dugaan korupsi, Uchok Sky juga menyoroti kinerja keuangan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang dinilainya menunjukkan tren mencurigakan. Ia menyebut PHE mengalami penurunan pendapatan usaha dalam setahun terakhir.

“Pada tahun 2025, pendapatan usaha PT Pertamina Hulu Energi hanya sebesar 10,4 miliar dolar AS. Padahal pada tahun 2024 masih bisa mencapai sekitar 10,8 miliar dolar AS,” ungkap Uchok.

Ia menambahkan, bila dibandingkan antara tahun 2025 dan 2024, PHE disebut kehilangan pendapatan usaha sekitar 375,3 juta dolar AS dalam satu tahun.

Akibat penurunan pendapatan tersebut, menurut Uchok, laba PHE juga ikut tergerus signifikan.

“Pertamina Hulu Energi yang dipimpin oleh Awang Lazuardi harus kehilangan laba sekitar 302,2 juta dolar AS,” ujarnya.

Lebih jauh, Uchok Sky menilai turunnya pendapatan dan laba PHE menjadi sinyal lemahnya kepemimpinan di tingkat holding. Ia secara terbuka mengkritik Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri.

“Turunnya pendapatan usaha dan laba PT Pertamina Hulu Energi ini memperlihatkan bahwa Direktur Utama PT Pertamina tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola perusahaan negara sebesar Pertamina,” tegas Uchok.

Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen Pertamina, termasuk audit tata kelola dan transparansi pengelolaan anak usaha, khususnya di sektor hulu migas yang selama ini menjadi tulang punggung pendapatan perusahaan.

Sementara itu, desakan agar Kejaksaan Agung turun tangan mengusut dugaan korupsi pengadaan geomembrane di PHR terus menguat. Publik dan DPR berharap penanganan kasus ini dilakukan secara transparan dan tidak berhenti di level laporan semata.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pertamina Hulu Rokan maupun PT Pertamina Hulu Energi belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan rasuah maupun kritik atas kinerja keuangan perusahaan.

PT Pelita Air Service Rugi USD 20 Juta, CBA Soroti Tantiem Direksi dan Desak Pertamina Pecat Manajemen 1768310184687

PT Pelita Air Service Rugi USD 20 Juta, CBA Soroti Tantiem Direksi dan Desak Pertamina Pecat Manajemen

Hedi Batubara 13 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Kinerja keuangan PT Pelita Air Service (PT PAS), anak usaha PT Pertamina (Persero), kembali menjadi sorotan publik. Perusahaan penerbangan milik negara tersebut tercatat mengalami kerugian besar pada tahun buku 2023.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengungkapkan bahwa PT PAS mencatat kerugian mencapai USD 20.107.160 pada 2023. Kerugian tersebut, menurutnya, tidak dapat ditutupi oleh perolehan laba perusahaan yang hanya sebesar USD 5.914.075 pada tahun 2024.

“Tahun 2023 PT PAS rugi besar, mencapai USD 20.107.160. Kerugian ini tidak bisa ditutupi oleh laba perusahaan yang hanya sekitar USD 5,9 juta,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).

PT Pelita Air Service merupakan perusahaan penerbangan yang saat ini mengoperasikan 12 unit pesawat dan dimiliki hampir sepenuhnya oleh PT Pertamina. Berdasarkan struktur kepemilikan saham, PT Pertamina menguasai 828.744 lembar saham atau 99,997 persen, sementara PT Pertamina Pedeve Indonesia hanya memiliki 26 lembar saham atau sekitar 0,003 persen.

Sejak 4 November 2024, PT Pertamina dipimpin oleh Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama, menggantikan Nicke Widyawati. Dengan posisi Pertamina sebagai induk usaha, kinerja PT PAS dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap anak perusahaan.

Yang paling disorot CBA adalah kebijakan remunerasi manajemen PT PAS di tengah kondisi perusahaan yang merugi. Uchok Sky menyebut, pada saat perusahaan mengalami kerugian, Direktur Utama PT PAS Dendy Kurniawan justru tetap menerima tantiem sebesar Rp808.886.154, serta remunerasi mencapai Rp131.444.000.

“Ini menggelikan. Perusahaan merugi, tapi Direksi masih menikmati tantiem dan remunerasi besar. Seharusnya ketika perusahaan rugi, Direksi dan Komisaris ‘puasa’ dulu, misalnya dengan pemotongan remunerasi,” tegas Uchok Sky.

Menurutnya, kebijakan tersebut mencederai rasa keadilan publik dan menimbulkan kesan bahwa jajaran direksi dan komisaris hanya menjadikan perusahaan sebagai tempat mencari keuntungan pribadi, tanpa komitmen kuat meningkatkan kinerja dan memperbaiki core bisnis.

“Jangan sampai publik menilai Direksi dan Komisaris hanya numpang cari makan di PT PAS, tanpa ada upaya serius memajukan perusahaan,” sindirnya.

Lebih lanjut, CBA mendesak Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, untuk bersikap tegas terhadap anak perusahaan yang terus merugi.

“Kalau ada anak perusahaan yang rugi dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja, pecat saja mulai dari jajaran Direksi sampai Komisaris agar tidak terus membebani perusahaan induk,” pungkas Uchok Sky.

Sorotan terhadap PT Pelita Air Service ini menambah daftar panjang evaluasi terhadap kinerja dan tata kelola keuangan BUMN, khususnya terkait konsistensi antara kinerja perusahaan dan pemberian kompensasi kepada para petinggi perusahaan.

CBA: Dugaan Anggaran Pembongkaran 98 Tiang Monorel Rp 100 Miliar dan Berpotensi Mark Up Direktur Eksekutif CBA (Center For Budget Analisis),Uchok Sky Khadafi

CBA: Dugaan Anggaran Pembongkaran 98 Tiang Monorel Rp 100 Miliar dan Berpotensi Mark Up

Hedi Batubara 12 Januari 2026

MoneyTalk, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menyoroti besaran anggaran penataan Jalan HR Rasuna Said yang mencakup pembongkaran tiang monorel. CBA menilai anggaran tersebut terlalu tinggi dan berpotensi bermasalah, meski Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah bahwa biaya pembongkaran tiang monorel mencapai Rp100 miliar.

Gubernur Pramono Anung sebelumnya menyatakan bahwa angka Rp100 miliar bukan khusus untuk pembongkaran tiang monorel, melainkan merupakan keseluruhan anggaran perbaikan Jalan HR Rasuna Said. Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi.

Menurut Uchok Sky, berdasarkan penelusuran CBA, anggaran yang dialokasikan justru lebih besar dari yang disampaikan gubernur.

“Perbaikan di Jalan HR Rasuna Said termasuk pembongkaran tiang monorel anggarannya bukan Rp100 miliar, tetapi mencapai Rp113.844.461.168 atau Rp113,8 miliar,” tegas Uchok Sky saat dimintai tanggapan, Senin (12/1/2026).

Uchok menjelaskan, anggaran sebesar Rp113,8 miliar tersebut tercantum dalam alokasi program Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta untuk proyek Penataan Jalan dan Kelengkapannya di Provinsi DKI Jakarta, khususnya pekerjaan Penataan Jalan HR Rasuna Said Cs Tahun Anggaran 2026.

CBA juga menyoroti kabar yang menyebutkan anggaran pembongkaran 98 tiang monorel mencapai Rp100 miliar, yang berarti satu tiang dihargai sekitar Rp1 miliar. Jika informasi tersebut benar, CBA menilai biaya tersebut sangat tidak wajar.

“Kalau satu tiang monorel dihargai Rp1 miliar, itu terlalu tinggi dan patut diduga terjadi mark up,” kata Uchok Sky.

Lebih lanjut, Uchok mengkritisi mekanisme pengadaan yang digunakan dalam proyek tersebut. Ia menilai anggaran yang dikelola oleh Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, terkesan boros dan rawan penyimpangan karena tidak melalui mekanisme lelang terbuka.

“Yang dipakai bukan lelang terbuka, tetapi pembelian barang dan jasa secara elektronik melalui e-katalog atau toko daring. Ini patut dicurigai,” ujarnya.

Menurut Uchok, meskipun sistem e-purchasing dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mencegah korupsi, praktik penyimpangan masih dapat terjadi melalui berbagai celah.

“Korupsi masih bisa dilakukan lewat persekongkolan pejabat dengan penyedia barang atau jasa, modus biaya klik, penunjukan tidak langsung, hingga manipulasi sistem. E-katalog bisa saja dijadikan kedok,” pungkas Uchok Sky.

Baca Juga Berita Ini

Runtuhnya Mitos Kependekaran Politik Jokowi

Said Didu Desak Prabowo Bersihkan BUMN dari Dugaan Jaringan Makarnya Geng Parcok dan Geng Solo

Hedi Batubara 15 November 2026
Presiden Prabowo

WeKa Institute: Prabowo Mengaku Bisa Bikin Revolusi, tetapi Justru Terlihat Ketakutan oleh Gosip Kudeta

Hedi Batubara 15 November 2026
Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN

Jika Gibran Masukkan Ijazah ke PTUN, Beathor Yakin Itu Palsu  

Hedi Batubara 15 November 2026
Listyo Sigit Prabowo

Pakar Siber Curigai Alat Penyadapan Presiden Prabowo Dibeli dengan Uang Judi Online

Hedi Batubara 14 November 2026